BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email:
[email protected]
Nomor : LKIN - 2037/PW21/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2016
10 Oktober 2016
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan III Tahun 2016. A. Simpulan 1. Rata-rata capaian outcome program pengawasan adalah sebesar 99,10% dengan hitungan rata-rata kasar tanpa membatasi capaian maksimum per indikator 100% sebagaimana tampak pada tabel halaman 2 terdapat indikator kinerja outcome lebih dari 100%. Apabila capaian outcome per indikator diukur dengan nilai maksimum kinerja 100%, maka rata-rata capaian kinerja baru mencapai 51,37%. 2. Realisasi output pengawasan sebanyak 219 rekomendasi atau 119,67% dari rencana sebanyak 183 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 83,59%. 3. Realisasi output pendukung pengawasan sebanyak 59 laporan/dokumen/ kegiatan/bulan layanan atau 100,00% dari rencana sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 73,75%. 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 278 LHP atau 144,79% dari rencana sebanyak 192 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 264 LHP atau 48,71% dari total realisasi LHP sebanyak 542 LHP. 6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 104 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 8 PP c. Pengamanan Aset : 46 PP d. Perbaikan Governance System : 89 PP 7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 247 PP atau 98,41% dari rencana sebanyak 251 PP. 8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 423 PP atau 63,13% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 670 PP. 9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak penugasan atau 103,59% dari rencana sebanyak 195 penugasan.
202
10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 139 OH atau 58,65% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 11. Realisasi anggaran sebesar Rp22.005.405,00 atau terserap 87,55% dari rencana sebesar Rp25.135.701.000,00. B. Uraian Kegiatan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini ditetapkan sebanyak 7 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Target dan Realisasi Outcome s.d. Triwulan III Tahun 2016 No. 1
Indikator Kinerja Program 2
Target IKP (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 3 4
Realisasi IKP s.d. Trw. ini 5
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Trw. ini 6=5/3 7=5/4
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Perbaikan Tata Kelola, 1 45 40 25,66 57,02 64,15 Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional Penyerahan Hasil 2 60 49 100 166,67 204 Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum Presentase BLUD yang 3 58 20 66,67 114,9 333,3 Kinerjanya minimal Baik dari BLUD yang dibina Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
1
2 3
4
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
25
12
0
0
0
100
100
0
0
0
45
45
41,7
92,66
92,66
30
30
58
2,86
2,86
2
Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan yang tercapai hanya 3 indikator atau 42,85% dari 7 indikator. Hal ini disebabkan indikator kinerja kapabilitas APIP baik level 1 s.d level 3 pada Pemerintah Daerah jumlahnya belum memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan III. 2. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343 rekomendasi/laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan III Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Output s.d. Triwulan III Tahun 2016 No.
1 I
1
2
3
4
5
II 6
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Kegiatan Pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Dukungan Manajemen Pengawasan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 3 4
Realisasi Output s.d. Trw. ini
Capaian (%)
5
Tahun 2016 6=5/3
s.d. Trw. ini 7=5/4
262
183
219
83.59
119.67
178
135
157
88.20
116.30
36
22
30
83.33
136.36
4
2
4
100.00
200.00
38
18
22
57.89
122.22
6
6
6
100.00
100.00
80
59
59
72.50
100
80
59
59
72.50
100
3
III 7
BPKP Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP JUMLAH
1
1
0
0.00
0.00
1
1
0
0.00
0.00
343
243
277
80.76
113.99
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output s.d. triwulan III tahun 2016 sebanyak 219 rekomendasi atau tercapai 119,67% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 183 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 100,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. triwulan III tahun 2016 tercapai 83,59% dan output pendukung pengawasan tercapai 73,75%. Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan terkait Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) serta banyaknya penugasan kode 99 yang telah dilaksanakan dan telah menghasilkan rekomendasi. 3. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. triwulan III Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
Rencana PP Tahun s.d. Trw. 2016 ini 3 4
Realisasi PP s.d. Trw. ini 5
119
104
104
10 49 100 278
8 46 93 251
8 46 89 247
Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. triwulan III tahun 2016 belum sesuai dengan rencananya. Hal ini disebabkan adanya penugasan yang sudah RMP namun belum dilaksanakan karena menunggu pedoman dari rendal pusat.
4
4. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4. Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2
Rencana LHP PKPT Tahun s.d. Trw. 2016 ini
IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
3 87 80 59 52 278
4 64 45 39 44 192
Realisasi LHP PKPT s.d. Trw. ini 5 94 91 49 44 278
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Trw. ini 6=5/3 108.05 113.75 83.05 84.62 100.00
7=5/4 146.88 202.22 125.64 100.00 144.79
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan III tahun 2016 sebanyak 278 LHP atau tercapai 144,79% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 192 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan tercapai 100,00%. Tingginya realisasi LHP PKPT disebabkan adanya penugasan PKPT yang menerbitkan lebih dari satu LHP. Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5. Tabel 5. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan III Tahun2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan ini 3 75 126 21 42 264
Total Realisasi LHP s.d. Triwulan ini
(%)
4 169 217 70 86 542
5=3/4 44.38 58.06 30.00 48.84 48.71
Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT mencapai 48,71% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6.
5
Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan III tahun 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Trw.ini 3 4 87 77 80 74 59 51 52 49 278 251
Realisasi PP PKPT s.d. Trw. ini 5 69 74 53 51 247
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 6=5/3 7=5/4 79.31 89.61 92.50 100.00 89.83 103.92 98.08 104.08 88.85 98.41
Dari Tabel 6 diketahui bahwa bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan III tahun 2016 sebanyak 247 PP atau tercapai 98,41% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 251 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan III tahun 2016 tercapai 88,85%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7. Tabel 7. Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Trw. ini 3 115 167 54 87 423
Total Realisasi PP s.d. Trw. ini 4 184 241 107 138 670
(%) 5=3/4 62.50 69.29 50.47 63.04 63.13
Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. triwulan III tahun 2016 mencapai 63,13% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 6. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan III Tahun 2016 No. 1 1.
Bagian/Bidang 2 TU Jumlah
Rencana Penugasan Tahun s.d. Trw. 2016 ini 3 4 234 195 234 195
Realisasi Penugasan s.d. Trw. ini 5 202 202
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 6=5/3 7=5/4 86.32 103.59 86.32 103.59
6
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan III tahun 2016 sebanyak 202 penugasan atau tercapai 103,59% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 195 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan III tahun 2016 tercapai 86,32%. 7. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan triwulan III tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 157 orang terdiri dari 114 PFA dan 33 PFU dan 10 struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan III Tahun 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 3 4 15.745 9.061 5.705 2.552 20.157 11.613
Realisasi OH s.d. Trw. ini 5 9.557 3.326 12.883
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. 2016 ini 6=5/3 7=5/4 60.70 105.47 58.30 130.33 63.91 110.94
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. triwulan III tahun 2016 12.883 OH atau tercapai 110,94% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 11.613 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun sebanyak 20.157 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan III 2016 tercapai 63,91%. Realisasi hari produktif per pegawai s.d. triwulan III tahun 2016 sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 139 OH dan bila dibandingkan dengan potensi setahun sebanyak 237 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan Triwulan III tahun 2016 tercapai 58,65%. 8. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp31.840.830.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10. Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2016 Jumlah Kumulatif Program
1 3701
Kegiatan
2 Tersedian ya informasi hasil
IKK
3 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Anggaran (Rp)
Rencana Penyerapan (Rp)
Realisasi Anggaran (Rp)
4
5
6
2.608.123.000
2.419.030.000
2.119.716.772
% Capaian Penyerapan Terhadap Terhadap Rencana Anggaran Penyerapa n 7=6/4 8=6/5
81.27
87.63
7
pengawas an pada Perwakila n BPKP
3676
3678
3670
Tersedian ya dukungan manajeme n dan pelaksana an tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaa tkannya Aset secara optimal Pembinaa n administr asi dan pengelola an perlengka pan serta pembayar an gaji/tunja ngan BPKP Jumlah
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
626.625.000
454.512.000
372.493.268
59.44
81.95
67.280.000
62.280.000
44.982.600
66.86
72.23
596.889.000
586.889.000
405.925.552
68.01
69.17
106.878.000
105.430.000
75.123.550
70.29
71.25
1.127.815.000
1.051.971.000
980.506.702
86.94
93.21
597.000.000
596.582.000
129.078.400
21.62
21.64
26.110.220.000
20.057.007.000
18.581.850.394
71.17
92.65
31.840.830.000
25.333.701.000
22.709.677.238
71.32
89.64
Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. triwulan III tahun 2016 sebesar Rp22.709.677.238,00 atau terserap 89,64% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp25.333.701.000,00. Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran tersebut sebesar 69,11%. Rendahnya penyerapan anggaran s.d. bulan September 2016 disebabkan: 8
a. Kegiatan Belanja Modal baru direalisasikan sebesar 21,62% berupa pembayaran uang muka atas pekerjaan rehabilitasi Rumah Dinas; b. Rendahnya penyerapan anggaran pengawasan hanya 75,35% yang tidak sebanding dengan sisa penugasan pengawasan dalam PKPT yang hanya tersisa 9,17% atau 27 PP dari 278 PP setahun; c. Beberapa kegiatan dukungan manajemen yang membutuhkan biaya besar karena dipusatkan di BPKP Pusat belum terealisasi diantaranya kegiatan Penyusunan RKT 2017, Rekonsiliasi Data Hasil Pengawasan dan Forum Kehumasan. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami sampaikan terima kasih. Kepala Perwakilan,
Didik Krisdiyanto NIP 19610913 198903 1 001 Tembusan Yth.: Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Selaku Deputi Pembina
9
