BAHAN TAYANGAN MATERI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

BAHAN TAYANGAN – MATERI SOSIALISASI

UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PENDAHULUAN TANTANGAN

1. Posisi Indonesia berada pada kawasan yang sangat cepat berkembang (Pacific Ocean Rim & Indian Ocean Rim)

perlunya mendorong daya saing perekonomian khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi wilayah BHK-DJPR/Presentasi/

1

Tantangan…Lanjutan

2. Peningkatan intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi Sumber Daya Alam

sangat mengancam kelestarian lingkungan (termasuk pemanasan global)

BHK-DJPR/Presentasi/DR

2


Frekuensi gempa di Indonesia (rata-rata 450 gempa/thn)

3. Letak Indonesia pada kawasan pertemuan 3 lempeng tektonik, yang mengakibatkan rawan bencana geologi


menuntut prioritisasi pertimbangan aspek mitigasi bencana dalam penataan ruang 3


4. Keberadaan pulaupulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara

memerlukan perhatian khusus demi menjaga kedaulatan NKRI BHK-DJPR/Presentasi/DR

4

PERMASALAHAN

 Semakin menurunnya kualitas permukiman

 Alih fungsi lahan

 Kesenjangan antar dan di dalam wilayah BHK-DJPR/Presentasi/DR

5

KONSIDERAN MENIMBANG

 Ruang wilayah NKRI merupakan kesatuan wadah & sumber daya yang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya, dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang agar kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya untuk kesejahteraan umum & keadilan sosial. sosial  Perkembangan situasi & kondisi nasional/internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan.  Untuk memperkukuh pertahanan nasional, nasional kewenangan penyelenggaraan penataan ruang perlu diatur guna menciptakan keserasian & keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah.


6

KONSIDERAN. …Lanjutan

 Ruang yang terbatas & pemahaman masyarakat yang telah berkembang menuntut adanya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan transparan, efektif efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman aman, nyaman nyaman, produktif produktif, dan berkelanjutan berkelanjutan.  NKRI berada pada kawasan rawan bencana menuntut adanya penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. bencana  UU No. 24 /1992 ttg Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang maka perlu diganti. diganti


7

BAB I. KETENTUAN UMUM Ps. 1

1. ruang 2. tata ruang 3. struktur ruang 4. pola ruang 5. penataan ruang 6. penyelenggaraan penataan ruang 7. Pemerintah Pusat 8. pemerintah daerah

12.

pengawasan penataan ruang

13.

perencanaan tata ruang

14.

pemanfaatan ruang

15.

pengendalian pemanfaatan ruang

25.

kawasan perkotaan

16.

rencana tata ruang

26.

kawasan metropolitan

17.

wilayah

27.

kawasan megapolitan

sistem wilayah

28.

sistem internal perkotaan

kawasan strategis nasional

29.

kawasan strategis provinsi

30.

kawasan strategis kabupaten/kota

31.

ruang terbuka hijau

32.

izin pemanfaatan ruang

33.

orang

34.

menteri

9. pengaturan penataan 18. ruang 10. pembinaan penataan 19. ruang 11. pelaksanaan penataan ruang

Ket: istilah baru


20.

kawasan

21.

kawasan lindung

22.

kawasan budidaya

23.

kawasan perdesaan

24.

kawasan agropolitan

8

BAB I. …Lanjutan PENGERTIAN DASAR RUANG Ps. 1 angka 1 adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. TATA RUANG

Ps. 1 angka 2

adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. ruang PENATAAN RUANG Ps. 1 angka 5

adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Ps. 1 angka 6

adalah kegiatan yang meliputi pengaturan pengaturan, pembinaan pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang pelaksanaan ruang. RENCANA TATA RUANG

Ps. 1 angka 16

adalah hasil perencanaan tata ruang. BHK-DJPR/Presentasi/DR

9

BAB II. ASAS DAN TUJUAN ASAS Ps. 2

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

TUJUAN Ps. 3

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional BHK-DJPR/Presentasi/DR

10

BAB III. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN Ps. 4

SISTEM

Sistem Wilayah

Sistem Internal Perkotaan

Ps. 5 ayat (1)

FUNGSI UTAMA KAWASAN

Kws. Lindung

Kws. Budidaya

Ps. 5 ayat (2)

WILAYAH ADMINISTRATIF

PR Wil. Nasional

PR Wil. Provinsi

PR Wil. Kab. / Kota

Ps. 5 ayat (3)

KEGIATAN KAWASAN

PR Kws. Perkotaan

PR Kws. Perdesaan

Ps. 5 ayat (4)

NILAI STRATEGIS KAWASAN BHK-DJPR/Presentasi/DR

PR Kws Strategis Nasional Ps. 5 ayat (5)

PR Kws Strategis Provinsi

PR Kws Strategis Kab./Kota 11

BAB III. …Lanjutan

KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN

Berdasarkan Sistem

Berdasarkan Wilayah Administratif

Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan

Ps. 5 ayat (3)

Ps. 5 ayat (1)

Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan

Ps. 5 ayat (5)

Penataan Ruang Wilayah Nasional

PR Kws. Strategis Nasional

Penataan Ruang Wilayah Provinsi

PR Kws. Strategis Provinsi

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

PR Kws. Strategis Kabupaten

Penataan Ruang Wilayah Kota

PR. Kws. Strategis Kota

Berdasarkan Kegiatan Kawasan

PR Kws. Perkotaan Ps. 5 ayat (4)

PR Kws. Perdesaan Berdasarkan Fungsi Utama Kawasan Ps. 5 ayat (2)

PR Kws. Lindung BHK-DJPR/Presentasi/DR

PR Kws. Budi Daya

12

BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah Nasional, provinsi, & kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis nasional, provinsi, & kabupaten/kota

NEGARA

WEWENANG PEMERINTAH

Ps. 7 ayat (1)

Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat

Ps. 8

Seorang Menteri

Ps. 7 ayat (2)

Ket: TUR BIN LAK WAS PR

= = = = =


pengaturan pembinaan pelaksanaan pengawasan penataan ruang

LAK PR kws strategis Nasional Kerja sama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antarprovinsi

Ps. 9 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah

LAK PR wilayah Nasional

WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI Ps. 10

TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah provinsi & kabupaten/kota, - LAK PR kws. Provinsi & kabupaten/kota LAK PR wilayah provinsi LAK PR kws. strategis provinsi Kerja sama PR antarprovinsi & fasilitasi kerja sama antarprovinsi

WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA Ps. 11

TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR Wilayah kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis kabupaten/kota LAK PR wilayah kabupaten /kota LAK PR kws. strategis kabupaten/kota Kerja sama PR antarkabupaten/kota

13

BAB IV. …Lanjutan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Ps. 1 angka 9

Pengaturan

upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang


Ps. 1 angka 10

Ps. 1 angka 11

Ps. 1 angka 12

Pembinaan

Pelaksanaan

Pengawasan

upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

14

BAB V. PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG PENGATURAN melalui

Ps.12

Penetapan ketentuan peraturan per-UU-an bidang penataan ruang (termasuk pedoman bidang penataan ruang

PEMBINAAN melalui

Pemerintah dilakukan kepada

Ps. 13 ayat (1)

Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota

Masyarakat


Ps. 13 ayat (2)

 koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;  sosialisasi peraturan per-UU-an dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;  pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;  pendidikan dan pelatihan;  penelitian dan pengembangan;  pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;  penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan  pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 15

BAB VI.

PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

PELAKSANAAN upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan: Ps. 1 angka 11

Ps.12

Perencanaan

Pemanfaatan

Pengendalian

Tata Ruang

Ruang

Pemanfaatan Ruang

suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR Ps. 1 angka 13

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Ps. 1 angka 15

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya

Ps. 1 angka 14


16

BAB VI. …Lanjutan 6.1

PERENCANAAN TATA RUANG Menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang

RENCANA UMUM RUANG

TATA RENCANA RINCI TATA RUANG

sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang

Ps. 14 ayat (3)

Ps. 14 ayat (2)

disusun apabila:

WILAYAH

RTR PULAU / KEPULAUAN RTRW NASIONAL

RTR KWS STRA. NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTR KWS STRA. PROVINSI

RDTR WIL KABUPATEN

PERKOTAAN

RTR KWS METROPOLITAN RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTR BAGIAN WIL KOTA RTRW KOTA

RTR KWS STRA KOTA

Ps. 14 ayat (4)

a.

rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau

b.

rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan

RTR KWS STRA KABUPATEN RTRW KABUPATEN

Ps. 14 ayat (1)

Ps. 14 ayat (5)

Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi Ps. 14 ayat (6)

RDTR WIL KOTA BHK-DJPR/Presentasi/DR

17

BAB VI. …Lanjutan RENCANA TATA RUANG Ps. 17 ayat (1)

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pola Ruang

Ps. 17 ayat (2)

Rencana Sistem Pusat Permukiman

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Ps. 17 ayat (3)

Peruntukan Kawasan Budidaya

Peruntukan Kawasan Lindung Ps. 17 ayat (4)

Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan

Sistem Jaringan Transportasi

Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup

Sistem Jaringan Energi

Kegiatan Sosial

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi

Sistem Persampahan & Sanitasi

Kegiatan Pertahanan & Keamanan

Sistem Jaringan SDA, dll. dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS Ps. 17 ayat (5) BHK-DJPR/Presentasi/DR

18

BAB VI. …Lanjutan PROSES PENETAPAN RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

3

Rancangan Perda Kabupaten/Kota

4

2

Persetujuan Substansi

Menteri Pekerjaan Umum Koordinasi

1

Bupati/ Walikota 5

Gubernur

1

Rekomendasi 2

3

Rancangan Perda Provinsi

BKTRN

Prosesdievaluasi lebih lanjut

Koordinasi Menteri

Dalam Negeri


19

BAB VI. …Lanjutan RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) Peraturan Pemerintah Ps. 20 ayat (6)

diatur dengan Ps.19

RTRWN

 WANUS & HANAS  perkembangan permasalahan regional & global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional  upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;  keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah  daya dukung & daya tampung lingkungan hidup  RPJPN  RTR kawasan strategis nasional  RTRWP dan RTRWK Ps. 20 ayat (1)

jangka waktu 20 tahun Ps. 20 ayat (3) Ps. 20 ayat (2)

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun Ps. 20 ayat (4)

ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara Ps. 20 ayat (5) BHK-DJPR/Presentasi/DR

Ps. 19

 penyusunan RPJPN  penyusunan RPJPMN  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor  penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis nasional  penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

 tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah nasional  rencana struktur ruang wilayah nasional yg meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana utama  rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional & kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional  penetapan kawasan strategis nasional  arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 20

BAB VI. …Lanjutan RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP)  RTRWN  pedoman bidang penataan ruang  RPJPD

Peraturan Daerah Provinsi Ps. 23 ayat (6)

ditetapkan dengan

Ps. 22 ayat (1)

disusun dengan memperhatikan

RTRWP

jangka waktu

 perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi  upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi  keselarasan aspirasi pembangunan provinsi & pembangunan kabupaten/kota  daya dukung & daya tampung lingkungan hidup  RPJPD  RTRWP yang berbatasan  RTR kawasan strategis provinsi  RTRWK

Ps. 23 ayat (1)

20 tahun Ps. 23 ayat (3) Ps. 23 ayat (2)

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun Ps. 23 ayat (4) Ps. 23 ayat (5)

ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara dan/atau provinsi BHK-DJPR/Presentasi/DR

Ps. 22 ayat (2)

Ps. 22

 penyusunan RPJPD  penyusunan RPJMD  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor  penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis provinsi  penataan ruang wilayah kabupaten/kota

 tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi  rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana wilayah provinsi  rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi  penetapan kawasan strategis provinsi  arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi 21

BAB VI. …Lanjutan RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRW Kab.)  RTRWN & RTRWP;  pedoman & petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan  RPJPD

Peraturan Daerah Kabupaten Ps. 26 ayat (7)

Ditetapkan dengan

Ps. 25 ayat (1)

Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan

Ps. 25 ayat (2)

RTRW Kab.

disusun dengan memperhatikan

Ps. 26 ayat (2) Ps. 26 ayat (4)

20 tahun Ps. 26 ayat (5)

ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab. BHK-DJPR/Presentasi/DR

 perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten  upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten;  keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup  RPJPD  RTRWK yang berbatasan  RTR kawasan strategis kabupaten

Ps. 26 ayat (1)

Ps. 26 ayat (3)

 penyusunan RPJPD  penyusunan RPJMD  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor  penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis kabupaten

Ps. 26 ayat (6)

Ps. 25

 tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten  rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten  rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten & kawasan budi daya kabupaten  penetapan kawasan strategis kabupaten  arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi. 22

BAB VI. …Lanjutan RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA (RTRW Kota) Peraturan Daerah Kota

• RTRWN & RTRWP; • pedoman & petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan • RPJPD

Ditetapkan dengan Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan

RTRW Kota

20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dlm hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab. BHK-DJPR/Presentasi/DR

• penyusunan RPJPD • penyusunan RPJMD • pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten • mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor • penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi • penataan ruang kawasan strategis kabupaten

Ps.28

• perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota • upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kota; • keselarasan aspirasi pembangunan kota • daya dukung & daya tampung lingkungan hidup • RPJPD • RTRWK yang berbatasan • RTR kawasan strategis kota • tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wil. kota • rencana struktur ruang wil. kota yg meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yg terkait dgn kws. perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kota • rencana pola ruang wil. kota yg meliputi kawasan lindung kota & kawasan budi daya kota • penetapan kawasan strategis kota • arahan pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan • ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi • rencana penyediaan & pemanfaatan RTH • rencana penyediaan & pemanfaatan ruang terbuka nonhijau • rencana penyediaan & pemanfaatan prasarana & sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, & ruang evakuasi bencana, yg dibutuhkan utk menjalankan fungsi wil. kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat 21 23 pertumbuhan wilayah

BAB VI. …Lanjutan

KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG

Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation)


24

BAB VI. …Lanjutan PENGUATAN ASPEK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RENCANA TATA RUANG

Pasal 17 ayat (5) UUPR memuat: dalam rangka pelestarian lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

CONTOH DAERAH ALIRAN SUNGAI YANG LUAS KAWASAN HUTANNYA KURANG DARI 30 %

KAWASAN HUTAN DI DAS CILIWUNG KURANG LEBIH 15 % BHK-DJPR/Presentasi/DR

25

BAB VI. …Lanjutan

PENGATURAN PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU PADA WILAYAH KOTA

RUANG TERBUKA RUANG TERBUKA NON HIJAU RUANG TERBUKA NON HIJAU PRIVAT RUANG TERBUKA NON HIJAU PUBLIK RUANG TERBUKA HIJAU (MIN 30% LUAS KOTA) Ps. 29 ayat (2)

RTH PUBLIK (20% LUAS KOTA)

Ps. 29 ayat (1)

RTH PRIVAT

Ps. 29 ayat (3)

TIPOLOGI RTH Fisik

Fungsi Ekologis

RTH Alami

Sosial/ Budaya

RTH Nonalami

Arsitektural

R T H


Ekonomi

Struktur

Kepemilikan

Pola Ekologis

RTH Publik

Pola Planologis

RTH Privat

26

BAB VI. …Lanjutan 6.2.

PEMANFAATAN RUANG

Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana Ps. 32 ayat (1)

Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah

Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi Ps. 32 ayat (2)

Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat di dlm RTRW

Ps. 33 ayat (3)

dikembangkan Ps. 33 ayat (1)

diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan

Ps. 33 ayat (2)

Penatagunaan Tanah

Neraca Penatagunaan Tanah

Penatagunaan Air

Neraca Penatagunaan Air

Penatagunaan Udara

Neraca Penatagunaan Udara

Penatagunaan SDA lainnya

Penatagunaan SDA lainnya

Ps. 32 ayat (3)

Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTR Ps. 32 ayat (4)

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya Ps. 32 ayat (5) dilakukan

Ps. 34 ayat (1) Ps. 34 ayat (4) SPM bidang penataan ruang

standar kualitas lingkungan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup BHK-DJPR/Presentasi/DR

ditetapkan

kawasan budi daya yg dikendalikan

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis

kawasan budi daya yg didorong pengembangannya

perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis dilaksanakan sesuai

Ps. 34 ayat (2)

pengembangan kawasan secara terpadu Ps. 34 ayat (3)

melalui

27


PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ps. 35

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Ps. 36

Penetapan Peraturan Zonasi

Ps 37

Ps. 38

Perizinan

Ps. 62-63

Pemberian Insentif & Disinsentif

Ps. 69-75

Pengenaan Sanksi

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang BHK-DJPR/Presentasi/DR

Ps. 1 angka15

28

BAB VI. …Lanjutan 6.3.1.

Peraturan Zonasi

disusun berdasarkan

Penetapan Peraturan Zonasi

Ps. 36 ayat (2)

Rencana Rinci Tata Ruang

ditetapkan dengan PP untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional Perda provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi

sebagai pedoman untuk pengendalian pemanfaatan ruang Ps. 36 ayat (1)

Perda kabupaten/kota untuk peraturan zonasi Ps. 36 ayat (3) BHK-DJPR/Presentasi/DR

29

BAB VI. …Lanjutan Contoh Peraturan Zonasi

Pembagian BLOK Kawasan Pusat PemerintahanKota PemerintahanKota Sofifi (BWK 2) No.

Pembagian Blok

Luas (Ha)

1

BLOK A

107,13

2

BLOK B

68,18

3

BLOK C

112,76

4

BLOK D

58,24

5

BLOK E

123,78

6

BLOK F

110,01

Fungsi lahan yang akan dikembangkan di Kota Sofifi adalah: • Kawasan Pemerintahan • Kawasan Niaga/ perdagangan • Kawasan Perumahan dan Pemukiman • Kawasan Fasiltas Umum dan Sosial • Kawasan Rekreasi • Kawasan Pelabuhan (transportasi) • Ruang Terbuka Hijau BHK_DJPR_Dep. BHK-DJPR/Presentasi/DR PU

30

BAB VI. …Lanjutan Contoh Peraturan Zonasi (zoning map dan zoning text) untuk Blok C


31

BAB VI. …Lanjutan Contoh Zoning Map untuk Peraturan Zonasi 4A

4A

4A

4A

5A

5A

5A

5A

5A 4A 4A

5A

4A

4A

5A

4A

5A

5A

5A

5A

5A 4 B

4B

5A

6A

4B 5A

4B 4A

5B

4B

5A

5A

5A

4B 4B 4A 5B 5B

4B 3B

4B

4A 4A

3B

3 B

5B

3B

4A ZONA 3B : RUANG TERBUKA/ TAMAN KOTA

ZONA 4B : PERUMAHAN KOTA

ZONA 5B : KAWASAN PERKANTORAN

ZONA 4A : PERUMAHAN TERBATAS

ZONA 5A : KAWASAN KOMERSIAL

ZONA 6A : KAWASAN KHUSUS

32


Perizinan

Perizinan diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing)

Izin Pemanfaatan Ruang apabila tidak sesuai RTRW

dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui prosedur yg benar diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Ps. 37 ayat (6)

akibat adanya perubahan RTRWN

batal demi hukum Ps. 37 ayat (3)

dapat dibatalkan Ps. 37 ayat (4)

penggantian / ganti kerugian yg layak Ps. 37 ayat (5)


33


Pemberian Insentif dan Disinsentif agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

Ps. 38 ayat (1)

Pemberian Disinsentif

Pemberian Insentif perangkat/upaya utk memberikan imbalan thd pelaksanaan kegiatan yang sejalan dgn RTR

perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, /mengurangi kegiatan yg tidak sejalan dengan RTR

Ps. 38 ayat (2)

Ps. 38 ayat (3)

keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, & urun saham

pengenaan pajak yang tinggi yg disesuaikan dengan besarnya biaya yg dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang

pembangunan serta pengadaan infrastruktur kemudahan prosedur perizinan

pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti

pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah Ps. 38 ayat (5)

diberikan oleh: Pemerintah (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 1 (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Subsidi Dukungan Perwujudan RTR kompensasi Dukungan Perwujudan RTR Dispensasi

Pemerintah & Pemerintah Daerah BHK-DJPR/Presentasi/DR

Dukungan Perwujudan RTR

kepada: Pemerintah Daerah (dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 2 (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Swasta / Masyarakat

34


Pengenaan Sanksi

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi

Sanksi Administratif Ps. 63

 peringatan tertulis  penghentian sementara kegiatan  penghentian sementara pelayanan umum  penutupan lokasi  pencabutan izin  pembatalan izin  pembongkaran bangunan  pemulihan fungsi ruang; dan/atau  denda administratif BHK-DJPR/Presentasi/DR

Sanksi Pidana

Sanksi Perdata

Ps. 69

 Pidana Pokok:  Penjara  Denda  Pidana Tambahan  Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya  Pencabutan izin usaha  Pencabutan status badan hukum

Tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata

Ps. 73 ayat (2)

Ps. 74 ayat (2)

35


PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN Ps. 1 angka 25

KAWASAN PERKOTAAN: adalah wilayah yg mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dgn susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan & distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, & kegiatan ekonomi

Ps. 1 angka 26 KAWASAN METROPOLITAN: adalah kawasan perkotaan yg terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yg berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dgn kawasan perkotaan di sekitarnya yg saling memiliki keterkaitan fungsional yg dihubungkan dgn sistem jaringan prasarana wilayah yg terintegrasi dgn jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa

Ps. 41 ayat (1)

Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:  kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten  kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi

Ps. 41 ayat (2)


Menurut besarannya dapat berbentuk: kawasan perkotaan kecil kawasan perkotaan sedang kawasan perkotaan besar kawasan metropolitan kawasan megapolitan

Ps. 42 ayat (1)

Ps. 43 ayat (1)

RTR kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten RTR kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yg bersifat lintas wilayah

Ps. 44 ayat (1)

RTR kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah

Ps. 47 ayat (1)

Penataan ruang kawasan perkotaan yg mencakup 2/ lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah

36

BAB VI. …Lanjutan STRUKTUR RUANG PERKOTAAN

UNIVERSITAS

KOTA BESAR/ METROPOLITAN/MEGAPOLITAN

KONSEP KAWASAN METROPOLITAN

Kota Inti

Kota Inti

Kota Satelit Daerah Suburban

Ruang Terbuka hijau

Daerah Pinggiran Kota Inti

TK

TAMAN KECAMATAN KIOS

RUMAH

SD Pertokoan

TAMAN KELURAHAN

KELURAHAN BHK-DJPR/Presentasi/DR

KECAMATAN

TAMAN

Kota Satelit

Daerah Suburban

Daerah Pinggiran

37


PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN Ps. 1 angka 23

KAWASAN PERDESAAN: adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:  pemberdayaan masyarakat perdesaan;  pertahanan kualitas lingkungan setempat & wilayah yg didukungnya  konservasi sumber daya alam  pelestarian warisan budaya lokal  pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan  penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaanperkotaan

Ps. 1 angka 24 KAWASAN AGROPOLITAN: adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis

Pelindungan thd kawasan lahan abadi pertanian pangan diatur dgn UU

Ps. 49

Ps. 48 ayat (1)

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:  kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten  kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi

Ps. 50 ayat (2)

Ps. 48 ayat (2)

RTR kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten RTR kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah

Ps. 51 ayat (1)

RTR kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 atau beberapa wilayah kabupaten

Ps. 54 ayat (1)

Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah

Ps. 48 ayat (3)

dapat berbentuk kawasan agropolitan Ps. 48 ayat (4) BHK-DJPR/Presentasi/DR

38

BAB VI. …Lanjutan Kawasan Agropolitan Dalam Sistem Pemasaran

Sketsa Jaringan Jalan Dalam Kawasan Agropolitan Sketsa jaringan jalan agar terjadi efisiensi desa-kota sebagai satu kesatuan dalam meningkatkan SDA, Infrastruktur buatan, & SDM


39

BAB VII.

PENGAWASAN PENATAAN RUANG PENGAWASAN PENATAAN RUANG dilakukan terhadap

Ps. 55 ayat (1)

Kinerja Pengaturan Penataan Ruang

Kinerja pembinaan Penataan Ruang

Ps. 58 ayat (1)

kinerja pemenuhan kinerja fungsi standar pelayanan dan manfaat minimal bidang penyelenggaraan penataan ruang penataan ruang

Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang

terdiri atas

dilakukan dengan

Pemantauan dan Evaluasi mengamati & memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dgn ketentuan peraturan per-UU-an

Pelaporan Ps. 55 ayat (2)

dilaksanakan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah

Ps. 56 ayat (1)

Masyarakat melibatkan

Ps. 55 ayat (3)

terbukti terjadi penyimpangan administratif

Ps. 55 ayat (4)

dilakukan dengan

menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah Ps. 55 ayat (5) Ps. 56 ayat (3)

Menteri, Gubernur, & Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya Ps. 56 ayat (2) BHK-DJPR/Presentasi/DR

Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota

dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian

Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur

dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian

Ps. 56 ayat (4)

40

BAB VIII. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT HAK

KEWAJIBAN Ps. 61

Ps. 60

a. mengetahui RTR b. menikmati pertambahan nilai ruang c. memperoleh penggantian yg layak d. mengajukan keberatan e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yg tidak sesuai dengan RTR f. mengajukan gugatan ganti kerugian


PERAN

a. menaati RTR; b. mematuhi larangan:  memanfaatkan

ruang tanpa izin  melanggar kekentuan dalam persyaratan izin

Ps. 65 ayat (2)

a. partisipasi dalam penyusunan RTR b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

 menghalangi

akses terhadap kawasankawasan yg dinyatakan oleh peraturan perUU-an sebagai milik umum 41

BAB IX. PENYELESAIAN SENGKETA

Tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat Ps. 67 ayat (1)

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan


Ps. 67 ayat (2)

Tidak dicapai mufakat /kesepakatan

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan  Mediasi  Konsiliasi  Negosiasi 42

BAB X. PENYIDIKAN Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat dibentuk untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara RI, dengan wewenang: Ps. 68 ayat (1)

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana Melakukan pemeriksaan melakukan tindak pidana

terhadap

orang

yang

atau

diduga

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Melakukan pemeriksaan atas berkenaan dengan tindak pidana

dokumen-dokumen

yang

Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan BHK-DJPR/Presentasi/DR

Ps. 68 ayat (2)

43

BAB XI. KETENTUAN PIDANA PASAL 69 ayat (1)

UNSUR TINDAK PIDANA  

Tidak mentaati rencana tata ruang; dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.



penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta

 

Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda/rusaknya barang.



penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1, 5 miliar

Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan Mengakibatkan Kematian orang



penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar



Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.



Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta



Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang;



Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar

69 ayat (2)

   69 ayat (3)



70 ayat (1)

70 ayat (2)

 BHK-DJPR/Presentasi/DR

SANKSI PIDANA

44

BAB VI. …Lanjutan PASAL

UNSUR TINDAK PIDANA 

Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan Mengakibatkan kerugian thd harta benda/kerusakan barang.



Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 miliar

Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan Mengakibatkan kematian orang



Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 M miliar



Tidak mematuhi ditetapkan dalam pemanfaatan ruang.

yang izin






Tidak memberikan akses terhadap kawasan yg oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum




 

Pejabat pemerintah penerbit izin; dan Menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



Pidana penjara paling lama 5 tahun & denda paling banyak Rp. 500 jt Dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.

70 ayat (3)

  70 ayat (4)



71

72

73


SANKSI PIDANA

ketentuan persyaratan



45

BAB XII. KETENTUAN PERALIHAN Terhadap Peraturan Per-UU-an lain

Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yg berkaitan dgn penataan ruang yg telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan & belum diganti berdasarkan UU ini. Ps. 76

Terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Pada saat RTR ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yg tidak sesuai dgn RTR harus disesuaikan dgn RTR melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

Pemanfataan ruang yg sah menurut RTR sebelumnya diberi masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian.

Untuk pemanfaatan ruang yg izinnya diterbitkan sebelum penetapan RTR & dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yg layak. BHK-DJPR/Presentasi/DR

Ps. 77 ayat (1)

Ps. 77 ayat (2)

Ps. 77 ayat (3)

46

BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP Jenis Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan

Jangka Waktu Penyelesaian / Penyesuaian

Ps. 78 ayat (1)

Diselesaikan paling lambat 2 thn terhitung sejak UU diberlakukan

Ps. 78 ayat (2)


Ps. 78 ayat (3)

Peraturan Menteri


Peraturan Pemerintah ttg Ps. 78 ayat (4) a RTRWN

Disesuaikan paling lambat 1 thn 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukan

Peraturan Daerah Provinsi Ps. 78 ayat (4) b ttg RTRWP

Disusun atau disesuaikan paling lambat 2 thn terhitung sejak UU diberlakukan

Ps. 78 ayat (4) c Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ttg RTRWK

Disusun atau disesuaikan paling lambat 3 thn terhitung sejak UU diberlakukan

Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden


47

KESIMPULAN

1. PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk mewujudkan ruang Nusantara yang AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan BERKELANJUTAN. 2. Perwujudan Tujuan Penataan Ruang dilakukan dengan pendekatan baru (TURBINLAKWAS) yang memuat beberapa instrumen baru antara lain; Peraturan Zonasi, Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan Pengenaan Sanksi. 3. Produk perencanaan tata ruang tidak hanya bersifat ADMINISTRATIF akan tetapi juga mengatur perencanaan tata ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di klasifikasikan ke dalam RENCANA UMUM dan RENCANA RINCI TATA RUANG. 4. Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilakukan secara BERJENJANG dan KOMPLEMENTER sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.


48

5.

Undang-Undang Penataan Ruang telah mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis seperti pengaturan RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di Perkotaan dan DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS), STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), integrasi penataan ruang DARAT, LAUT, dan UDARA, PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, Penataan Ruang Kawasan PERKOTAAN dan PERDESAAN, dan Aspek Pelestarian LINGKUNGAN HIDUP.

6.

Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang yang tertib dan konsisten telah diatur KETENTUAN PERALIHAN, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS), dan KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG.

7.

Dengan dimuatnya sanksi pidana, penyelenggara penataan ruang (aparat pemerintah) harus BERHATI-HATI DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN terkait dengan bidang penataan ruang.

8.

Dengan telah diakomodasikannya berbagai issue strategis penataan ruang di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, diharapkan nantinya penyelenggaraan penataan ruang dapat lebih BERDAYAGUNA dan BERHASILGUNA.


49

TERIMA KASIH

BAHAN TAYANGAN MATERI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Recommend Documents