BAHAN TAYANGAN MATERI SOSIALISASI

BAHAN TAYANGAN MATERI SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 SAMPAI TAHUN 2036

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

OUTLINE PENDAHULUAN KONSIDERAN Bab I Ketentuan Umum Bab II Norma Penataan Ruang Bab III Lingkup Materi Bab IV Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Bab V Rencana Tata Ruang Wilayah Bab VI Pemanfaatan Ruang Bab VII Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Bab IX Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat Bab X Kelembagaan Bab XI Peninjauan Kembali dan Penyempurnaan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

PENDAHULUAN ISU-ISU STRATEGIS WILAYAH  Posisi Kabupaten Bandung yang strategis sebagai bagian dari Cekungan Bandung dan pendukung PKN Kawasan

Perkotaan Bandung Raya merupakan kawasan penyangga kegiatan perkotaan khususnya permukiman dan kegiatan sentra produksi;  Tingginya mobilitas masyarakat Kabupaten Bandung ke Kota Bandung tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana lalu lintas yang memadai sehingga pada wilayah pinggiran Kota Bandung sebagai pintu gerbang menuju Kabupaten Bandung seringkali terjadi kemacetan dan kesemrautan;

 Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah belum memperhatikan aspek konservasi terhadap daerah yang berfungsi lindung sehingga berdampak pada degradasi lahan dan air;  Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta adanya desakan kebutuhan ruang memicu terjadinya konflik pemanfaatan yang berdampak pada alih fungsi lahan;  Pembangunan dan perkembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bandung cukup diminati oleh investor

namun pengawasannya belum optimal dilakukan khususnya terhadap penggunaan air baku, pengelolaan limbah cair maupun padat, penyediaan ruang terbuka hijau serta konservasi air tanah.

 Belum optimalnya upaya pengembangan kawasan terpadu terutama dalam sinergitas penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan terpadu permukiman, industri, kawasan agropolitan, kawasan perdagangan/ jasa, dan komplek olahraga Si Jalak Harupat.

KONSIDERAN MENIMBANG  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027;

 bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia

usaha;  bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 disesuaikan

dengan perkembangan wilayah serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah;  bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 –

2027 pada Tahun 2012 ditetapkan bahwa RTRW Kabupaten Bandung tersebut perlu dilakukan revisi;  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai Tahun 2036.

BA B I . K E T E N T UA N U M U M Ps. 1

1. Daerah. 2. Pemerintah Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Ruang 5. Tata ruang 6. Struktur ruang 7. Pola ruang 8. Penataan ruang 9. Penyelenggaraan penataan ruang 10. Pengaturan penataan ruang 11. Pembinaan penataan ruang 12. Pelaksanaan penataan ruang 13. Pengawasan penataan ruang 14. Perencanaan tata ruang 15. Pemanfaatan ruang 16. Pengendalian pemanfaatan ruang 17. Rencana tata ruang 18. Rencana Tata Ruang Wilayah 19. Kebijakan penataan wilayah ruang 20. Strategi Penataan Ruang

21. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten 22. Pusat Kegiatan Nasional 23. Pusat Kegiatan Wilayah 24. Pusat Kegiatan Lokal 25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi 26. Pusat Pelayanan kawasan 27. Pusat Pelayanan Lingkungan 28. Rencana sistem perkotaan 29. Rencan sistem jaringan prasarana wilayah 30. Jalan 31. Sistem jaringan jalan 32. Prasarana sumber daya air 33. Rencana pola ruang wilayah kabupaten 34. Kawasan Strategis Nasional 35. Kawasan Strategis Provinsi 36. Kawasan Strategis Kabupaten 37. Arahan pemanfaatan ruang 38. Indikasi program utama

39. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 40. Ketentuan umum peraturan zonasi 41. Ketentuan perizinan 42. Ketentuan insentif dan disinsentif 43. Arahan sanksi 44. Wilayah 45. Wilayah Pengembangan 46. Kawasan 47. Kawasan lindung 48. Kawasan budi daya 49. Kawasan Pertahanan Keamanan 50. Kawasan hutan 51. Kawasan hutan lindung 52. Hutan 53. Hutan produksi 54. Hutan produksi terbatas 55. Lingkungan 56. Lingkungan hidup 57. Daya dukung lingkungan hidup

BA B I . … ( L A N J U TA N ) Ps. 1

58. Daya tampung lingkungan hidup 59. Ekosistem 60. Konservasi 61. Kawasan Resapan Air 62. Wilayah Sungai 63. Daerah Aliran Sungai 64. Sempadan sungai 65. Kawasan sekitar danau atau waduk 66. Kawasan sekitar mata air 67. Ruang terbuka hijau 68. Kawasan suaka alam 69. Kawasan cagar alam 70. Kawasan hutan konservasi 71. Kawasan taman wisata alam 72. Kawasan Rawan Bencana 73. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi 74. Kawasan Rawan Gempa Bumi 75. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Kawasan Rawan Banjir Kawasan permukiman Kawasan perkotaan Kawasan perdesaan Kawasan agropolitan Kawasan Bandung Utara Kawasan Bandung Selatan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian Kawasan budi daya pertanian Kawasan budi daya holtikultura Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peternakan Kawasan Peruntukan Peternakan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan Perkebunan Kawasan peruntukan perkebunan

94. Kawasan budi daya perkebunan 95. Industri 96. Kawasan Peruntukan Industri 97. Kawasan Industri 98. Zona industri 99. Izin pemanfaatan tanah atau ruang (izin lokasi) 100. Pertambangan 101. Wilayah pertambangan 102. Kawasan peruntukan pertambangan 103. Wisata 104. Pariwisata 105. Kawasan peruntukan pariwisata 106. Masyarakat 107. Peran masyarakat 108. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 109. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

BA B I . … ( L A N J U TA N ) RUANG

Ps. 1 angka 4

adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. TATA RUANG

Ps. 1 angka 5

adalah wujud struktur ruang dan pola ruang PENATAAN RUANG Ps. 1 angka 8 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Ps. 1 angka 9

adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang RENCANA TATA RUANG

Ps. 1 angka 17

adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II

NORMA PENATAAN RUANG

RTRW BERDASARKAN ASAS

Ps. 2

a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. b. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

TUJUAN PENATAAN RUANG

Ps. 3

mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasiskan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

BAB II

NORMA PENATAAN RUANG

TUJUAN

KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

Ps. 3

Ps. 6

Ps. 7-11

Ps. 66

BAB III

LINGKUP MATERI

KEDUDUKAN RTRW KAB.BANDUNG

Ps. 4

merupakan : a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, serta kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku. b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJP dan RPJM Daerah c. Pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. d. Pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. e. Pedoman penataan ruang kawasan strategis kabupaten. f. Dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci.

BAB III

LINGKUP MATERI

LINGKUP WILAYAH KAB BANDUNG

Luas Wilayah Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha

Yang terbagi ke dalam 31 (tiga puluh satu) Kecamatan

Ps. 5 ayat (1)

BAB III BATAS-BATAS DAERAH

Utara Timur Selatan: Barat

LINGKUP MATERI

Ps. 5 ayat (2)

: Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kab. Sumedang; : Kab. Sumedang dan Kab. Garut; Kab. Garut dan Kab. Cianjur; : Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur dan Kota Bandung.

LINGKUP WILAYAH

Ps. 5 ayat (3)

mencakup Ruang Darat, Ruang Udara serta Ruang di Dalam Bumi.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG STRATEGI PENATAAN RUANG Pengembangan Wilayah Pemantapan dan Pengembangan Struktur Ruang

KEBIJAKAN Ps. 7 PENATAAN RUANG Ps. 6

Pelestarian Kawasan Lindung dan Pengembangan Kawasan Budi daya

Ps. 7

Ps. 8

Ps. 9

Pengembangan Kawasan Strategis

Ps. 10

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ps. 11

BAB V RENCANA TATA RUANG WILAYAH KL ASIFIKASI PEN ATAAN RU AN G BERD ASARKAN SISTEM , FU N G SI, D AN N IL AI STRATEG IS KAWASAN Berdasarkan sistem

Sistem Wilayah

Sistem Internal Perkotaan

Berdasarkan wilayah Administratif

Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan

Penataan Ruang Wilayah Nasional

Kws. Strategis Nasional

Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Kws. Strategis Provinsi

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Kws. Strategis Kabupaten

Penataan Ruang Wilayah Kota

Kws. Strategis Kota

Berdasarkan Kegiatan Kawasan Kws. Permukiman Perkotaan Kws. Permukiman Perdesaan

Berdasarkan Fungsi Utama Kawasan

PR Kws. Lindung

PR Kws. budidaya

BAB V RENCANA TATA RUANG WILAYAH

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB. BANDUNG

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pola Ruang

Ps. 12

Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Ps. 13 - 15

Rencana sistem Jaringan Prasarana Utama

Ps. 16 - 20

Rencana sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Ps. 21 - 34

Ps. 35

Rencana Kawasan Lindung Rencana Kawasan Budi daya

Penetapan Kawasan Strategis

Ps. 56

KSN

Ps. 57

KSP

Ps. 58

KSK

Ps. 59

Ps. 36 - 42

Ps. 43 - 55

BAB V RENCANA TATA RUANG WILAYAH RENCANA STRUKTUR RUANG

Ps. 12

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana sistem pusat kegiatan, rencana sistem jaringan prasarana utama, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

SISTEM PUSAT KEGIATAN

Ps. 13 - 15

Prinsip Dasar Pengembangan: • Pemerataan pembangunan di setiap wilayah dengan mengembangkan peran dan fungsi masingmasing pusat kegiatan; • Mengembangkan sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang mendukung struktur yang direncanakan dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain ntuk mengurangi ketergantungan kepada wilayah lain; • Mengintegrasikan fungsi perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah Kabupaten; dan • Mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang.

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT KEGIATAN

SISTEM PUSAT KEGIATAN Hierarki Fungsi PKL

PKLp

Pusat Perkotan/Lingkungan Soreang-KutawaringinKatapang

Kecamatan Soreang-KutawaringinKatapang

Dayeuhkolot

Pangalengan

Majalaya

Fungsi Utama                      

Pusat Pemerintahan Kabupaten Pusat Perdagangan dan Jasa skala Kabupaten Pusat Industri non polutif Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Pelayanan Kesehatan Daerah Pusat Wisata Buatan Pelestarian Lahan Pertanian Pusat Pemerintahan Kecamatan Pusat Industri Pusat Pendidikan Tinggi Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Perdagangan Dan Jasa Pusat Pemerintahan Kecamatan Pusat Koleksi dan Sentra Produksi Perkebunan dan Pertanian (Agropolitan) Pusat Sentra Perternakan Pusat Sentra Industri Non Polutif (home industri) Pusat Wisata Alam Pusat Perdagangan dan jasa skala beberapa Kecamatan Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Pertahanan dan Keamanan Darat Pusat Konservasi dan Kehutanan Pusat Sumberdaya Energi Panas Bumi

    

Pusat Pemerintahan Kecamatan Pusat Industri Non Polutif Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Pelayanan Kesehatan Daerah

SISTEM PUSAT KEGIATAN … (lanjutan) Hierarki Fungsi

PPK

Pusat Perkotan/ Lingkungan

Kecamatan

Margahayu

Baleendah

Cileunyi

Ciwidey

Rancabali

Cimenyan

Fungsi Utama

                           

Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Wisata Buatan Pusat Pertanahan dan Keamanan Udara Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Wisata Budaya Pusat Pertanian Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Koleksi dan Sentra Perkebunan dan Pertanian (Agropolitan) Sentra Industri Non Polutif (home industry) Pusat Wisata Alam dan Budaya Pusat Perdagangan dan Pemasaran Komoditas Pertanian. Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Konservasi dan Kehutanan Sentra Industri Non Polutif (home industry) Pusat Wisata Alam dan Budaya (Agrowisata) Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Perdagangan dan Jasa skala kawasan Pusat Konservasi dan Kehutanan Pusat Sumberdaya Energi Panas Bumi Pusat Wisata Alam dan Budaya Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan

SISTEM PUSAT KEGIATAN … (lanjutan)

Hierarki Fungsi PPK

Pusat Perkotan/ Lingkungan

Kecamatan Cicalengka

Rancaekek

Margaasih

Banjaran

Nagreg

Fungsi Utama                      

Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Pertanian dan Peternakan Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Pertanian dan Perternakan Pusat Wisata Budaya Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaaan Pusat Pertanian Pusat Wisata Budaya Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Pertanian (Agribisnis) Pusat Perkebunan Pusat Konservatif dan Kehutanan

SISTEM PUSAT KEGIATAN … (lanjutan)

Hierarki Fungsi

PPL

Pusat Perkotan/ Lingkungan

Kecamatan

Ciparay, Cimaung, Ciparay, Cimaung, Cangkuang,  Cangkuang, Pasirjambu, Paseh, Bojongsoang,   Pasirjambu, Paseh, Katapang, Pacet, Kutawaringin,  Bojongsoang, Kertasari, Cilengkrang, Cikancung,  Katapang, Pacet, Pameungpeuk, Ibun, Solokanjeruk, dan  Kutawaringin, Arjasari Kertasari, Cilengkrang, Cikan cung, Pameungpeuk, Ibun, Solokanjeruk, dan Arjasari

Fungsi Utama

Sentra Industri (home industry) Pusat Perdagangan dan Jasa skala lingkungan Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Wisata Alam dan Budaya Pusat Konservatif Kehutanan Sentra Pertanian dan Perkebunan

SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA

SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA

Sistem Jaringan Transportasi Darat Jaringan Jalan

Ps. 17

Ps. 16

Sistem Jaringan Transportasi Udara Bandar Udara Khusus Hankam Ps. 20

Jaringan Kereta Api Ps. 18

Jaringan Pelayanan Lalu lintas

Ps. 19

Ruang Udara Untuk Penerbangan

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA Sumber Daya Air

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA Ps. 21

Ps. 22 - 27

Listrik dan Energi

Ps. 28

Telekomunikasi

Ps. 29

Fasilitas Pengelolaan Sampah

Ps. 30

Sistem Pengolahan Air Limbah dan B3

Ps. 31

Sistem Drainase

Ps. 32

Sistem Pelayanan Air Minum

Sistem Kebencanaan

Ps. 33

Ps. 34

RENCANA POLA RUANG

Ps. 35

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: • Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; • Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; • Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan • Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Rencana Pola Ruang    

Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten; Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN HUTAN LINDUNG

Ps. 36

KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA

KLASIFIKASI POLA RUANG

KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT

KAWASAN LINDUNG

KAWASAN HUTAN KONSERVASI

Ps. 39

KAWASAN RAWAN BENCANA

Ps. 40

KAWASAN LINDUNG GEOLOGI

Ps. 41

KAWASAN LINDUNG LAINNYA

RENCANA POLA RUANG KAB.BANDUNG Ps. 35

KAWASAN BUDIDAYA

Ps. 38

Ps. 42

HUTAN PRODUKSI

Ps. 44

HUTAN RAKYAT

Ps. 45

PERTANIAN

Ps. 46

PETERNAKAN

Ps. 47

TANAMAN TAHUNAN/PERKEBUNAN

Ps. 48

PERIKANAN

Ps. 49

PERTAMBANGAN

Ps. 50

INDUSTRI

Ps. 51

PARIWISATA

Ps. 52

PERMUKIMAN

Ps. 53

PERDAGANGAN DAN JASA

Ps. 54

PERUNTUKAN LAINNYA

Ps. 55

Ps. 37

RENCANA POLA RUANG

RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Ps. 56

Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten bandung terdiri dari: Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Ps. 57

Kabupaten Bandung merupakan bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang merupakan kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi dengan pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata dan perkebunan. (PP Nomor 26/2008 tentang RTRWN)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Ps. 58

Kabupaten Bandung merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari beberapa sudut kepentingan: 1. Kepentingan Lingkungan Hidup  

2.

KSP Kawasan Bandung Utara KSP Hulu Sungai Citarum

Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

 KSP Panas Bumi Kamojang-Darajat-Papandayan  KSP Panas Bumi Wayang Windu (Perda Provinsi Jabar Nomor 22/2010 tentang RTRWP Jabar)

RENCANA KAWASAN STRATEGIS Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Ps. 59

Penetapan KSK Kabupaten Bandung dilihat berdasarkan sudut kepentingan ekonomi. Penetapan KSK dilihat berdasarkan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan KSK Kabupaten Bandung:

1. KSK Agropolitan Pasirjambu – Ciwidey – Rancabali sebagai sentra pertanian lahan basah dan holtikultura dengan pengembangan agrowisata, industri rumah tangga skala UKM dan pendidikan. 2. KSK Agropolitan Pangalengan sebagai sentra pertanian lahan basah dan holtikultura dengan pengembangan agrowisata, industri rumah tangga skala UKM, pendidikan.

3. Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar sebagai kawasan terpadu yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, perdagangan dan jasa, kawasan industri, pengembangan lahan perairan dan kawasan rekreasi. 4. Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih sebagai kawasan terpadu untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman dan industri. 5. Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat dan sekitarnya sebagai kawasan terpadu yang terdiri dari kawasan inti stadion (sport centre) dan kawasan pendukung.

KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BANDUNG

BAB VI PEMANFAATAN RUANG

Dilakukan Melalui Pelaksanaan Pelaksanaan Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dg memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana

Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya , termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat dlm RTRW

Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditettapkan dlm RTR Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasika dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif lainnya Dilakukan

Ps. 60 - 65

Pembangunan prasarana & sarana kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah untuk menerima pengalihan hal atas tanah dari pemegang hak atas tanah

Dikembangkan

Diselenggarakan Kegiatan penyusunan dan penetapan

Penatagunaan Tanah

Neraca Penatagunaan Tanah

Penatagunaan Air Penatagunaan Udara

Penatagunaan SDA lainnya

Neraca Penatagunaan Air Neraca Penatagunaan Udara Penatagunaan SDA lainnya

Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR Kawasan strategis

SPM bidang penataan ruang

Perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis

Standar kualitas lingkungan

Pelaksaaan pembangnan sesuai dng program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis

Daya dukung & daya tampung lingkungan

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Fungsi arahan pemanfaatan ruang : • • • •

sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten; sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan); sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Indikasi Program Utama

Indikasi Lokasi

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Indikasi Waktu Pelaksanaan

Ps. 66

Indikasi Sumber Pendanaan

Indikasi Pelaksana Kegiatan

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Ps. 68 - 104

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ps. 105

Ketentuan Perizinan

Ps. 106

Ketentuan Pemberian Insentif & Disinsentif

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

Ps. 67

Ps. 107

Arahan Pengenaan Sanksi

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Penertiban untuk pelanggaran tata ruang : • • • • • • • • •

peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan denda administratif. Ps.108

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENGAWASAN

Ps. 110

Kinerja pengaturan, Pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang

Pelaporan Pemantauan Evaluasi

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENEGAKAN HUKUM / PENYIDIKAN

Ps. 111

Penegakan Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS PPNS tertentu diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan pidana terhadap pidana pelanggaran peraturan daerah ini dalam teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepolisian.

Kewenangan PPNS : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Hak,

RTRW Kabupaten Bandung

Kewajiban dan

Penataan Ruang

Peran

Ps. 112 - 115

Mekanisme tata cara peran masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

BAB X

KELEMBAGAAN

Dalam rangka koordinasi dan kerjasama penataan ruang antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Ps. 116

Acuan : Permendagri Nomor 50 Tahun 2009

Mekanisme: Ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XI

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Jangka Waktu RTRW Kabupaten adalah 20 Tahun, dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Ps. 117 ayat (1) dan (2)

Hal yang dapat menyebabkakan peninjauan kembali dilakukan lebih dari sekali dalam lima tahun: 1. kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. 2. perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-undang. 3. perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang daerah dan/atau dinamika internal daerah. Ps. 117 ayat (3) dan (4)

BAB XI

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi berupa : a. RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau b. RTRW Kabupaten perlu direvisi Ps. 117 ayat (5)

Keputusan Bupati Satuan Kerja/ Tim PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI

Mekanisme Peninjauan Kembali RTRW

PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI

PERUMUSAN REKOMENDASI

Pengkajian RTR dan penerapannya

Tidak Perlu Revisi

Evaluasi RTR dan penerapannya Penilaian RTR dan penerapannya

Usulan penertiban pelanggaran RTR

Perlu Revisi

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Tindak Pidana = Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perda Ps. 118 ayat (2)

Penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Ps. 118 ayat (1)

Tindak Pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya

Ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan Ps. 118 ayat (3)

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Ps. 119

Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Memiliki Izin

Sesuai Ketentuan Perda RTRW

Tetap berlaku Sesuai masa berlaku

Tidak Sesuai Ketentuan Perda RTRW

Belum Dibangun

Sudah Dibangun

Sudah Dibangun, Tidak Bisa Rekayasa Teknis

Izin disesuaikan dengan fungsi kawasan

Berlaku sesuai masa berlaku, dan dilakukan penyesuaian dengan rekayasa teknis sesuai fungsi kawasan

Dapat dibatalkan, kerugian akibat pembatalan dapat diberikan penggantian sesuai peraturan perundangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Ps. 119

Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Tidak Memiliki Izin

Izin Habis dan tidak sesuai dengan RTRW

Dilakukan Penyesuaian Fungsi Kawasan Berdasarkan RTRW

Pemanfaatan Ruang Tanpa Izin

Bertentangan dengan RTRW

Sesuai dengan RTRW

Ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan RTRW

Dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Ps. 119

Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang

masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB XIV KETENTUAN PENTUP Ps. 120

PERDA NO 3 TAHUN 2008

PERBUP NO 41 TAHUN 2010

DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI

TERIMA KASIH