BAHAN TAYANGAN MATERI SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 SAMPAI TAHUN 2036
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
OUTLINE PENDAHULUAN KONSIDERAN Bab I Ketentuan Umum Bab II Norma Penataan Ruang Bab III Lingkup Materi Bab IV Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Bab V Rencana Tata Ruang Wilayah Bab VI Pemanfaatan Ruang Bab VII Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Bab IX Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat Bab X Kelembagaan Bab XI Peninjauan Kembali dan Penyempurnaan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup
PENDAHULUAN ISU-ISU STRATEGIS WILAYAH Posisi Kabupaten Bandung yang strategis sebagai bagian dari Cekungan Bandung dan pendukung PKN Kawasan
Perkotaan Bandung Raya merupakan kawasan penyangga kegiatan perkotaan khususnya permukiman dan kegiatan sentra produksi; Tingginya mobilitas masyarakat Kabupaten Bandung ke Kota Bandung tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana lalu lintas yang memadai sehingga pada wilayah pinggiran Kota Bandung sebagai pintu gerbang menuju Kabupaten Bandung seringkali terjadi kemacetan dan kesemrautan;
Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah belum memperhatikan aspek konservasi terhadap daerah yang berfungsi lindung sehingga berdampak pada degradasi lahan dan air; Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta adanya desakan kebutuhan ruang memicu terjadinya konflik pemanfaatan yang berdampak pada alih fungsi lahan; Pembangunan dan perkembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bandung cukup diminati oleh investor
namun pengawasannya belum optimal dilakukan khususnya terhadap penggunaan air baku, pengelolaan limbah cair maupun padat, penyediaan ruang terbuka hijau serta konservasi air tanah.
Belum optimalnya upaya pengembangan kawasan terpadu terutama dalam sinergitas penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan terpadu permukiman, industri, kawasan agropolitan, kawasan perdagangan/ jasa, dan komplek olahraga Si Jalak Harupat.
KONSIDERAN MENIMBANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027;
bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia
usaha; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 disesuaikan
dengan perkembangan wilayah serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 –
2027 pada Tahun 2012 ditetapkan bahwa RTRW Kabupaten Bandung tersebut perlu dilakukan revisi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai Tahun 2036.
BA B I . K E T E N T UA N U M U M Ps. 1
1. Daerah. 2. Pemerintah Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Ruang 5. Tata ruang 6. Struktur ruang 7. Pola ruang 8. Penataan ruang 9. Penyelenggaraan penataan ruang 10. Pengaturan penataan ruang 11. Pembinaan penataan ruang 12. Pelaksanaan penataan ruang 13. Pengawasan penataan ruang 14. Perencanaan tata ruang 15. Pemanfaatan ruang 16. Pengendalian pemanfaatan ruang 17. Rencana tata ruang 18. Rencana Tata Ruang Wilayah 19. Kebijakan penataan wilayah ruang 20. Strategi Penataan Ruang
21. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten 22. Pusat Kegiatan Nasional 23. Pusat Kegiatan Wilayah 24. Pusat Kegiatan Lokal 25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi 26. Pusat Pelayanan kawasan 27. Pusat Pelayanan Lingkungan 28. Rencana sistem perkotaan 29. Rencan sistem jaringan prasarana wilayah 30. Jalan 31. Sistem jaringan jalan 32. Prasarana sumber daya air 33. Rencana pola ruang wilayah kabupaten 34. Kawasan Strategis Nasional 35. Kawasan Strategis Provinsi 36. Kawasan Strategis Kabupaten 37. Arahan pemanfaatan ruang 38. Indikasi program utama
39. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 40. Ketentuan umum peraturan zonasi 41. Ketentuan perizinan 42. Ketentuan insentif dan disinsentif 43. Arahan sanksi 44. Wilayah 45. Wilayah Pengembangan 46. Kawasan 47. Kawasan lindung 48. Kawasan budi daya 49. Kawasan Pertahanan Keamanan 50. Kawasan hutan 51. Kawasan hutan lindung 52. Hutan 53. Hutan produksi 54. Hutan produksi terbatas 55. Lingkungan 56. Lingkungan hidup 57. Daya dukung lingkungan hidup
BA B I . … ( L A N J U TA N ) Ps. 1
58. Daya tampung lingkungan hidup 59. Ekosistem 60. Konservasi 61. Kawasan Resapan Air 62. Wilayah Sungai 63. Daerah Aliran Sungai 64. Sempadan sungai 65. Kawasan sekitar danau atau waduk 66. Kawasan sekitar mata air 67. Ruang terbuka hijau 68. Kawasan suaka alam 69. Kawasan cagar alam 70. Kawasan hutan konservasi 71. Kawasan taman wisata alam 72. Kawasan Rawan Bencana 73. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi 74. Kawasan Rawan Gempa Bumi 75. Kawasan Rawan Gerakan Tanah
76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.
87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.
Kawasan Rawan Banjir Kawasan permukiman Kawasan perkotaan Kawasan perdesaan Kawasan agropolitan Kawasan Bandung Utara Kawasan Bandung Selatan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian Kawasan budi daya pertanian Kawasan budi daya holtikultura Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peternakan Kawasan Peruntukan Peternakan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan Perkebunan Kawasan peruntukan perkebunan
94. Kawasan budi daya perkebunan 95. Industri 96. Kawasan Peruntukan Industri 97. Kawasan Industri 98. Zona industri 99. Izin pemanfaatan tanah atau ruang (izin lokasi) 100. Pertambangan 101. Wilayah pertambangan 102. Kawasan peruntukan pertambangan 103. Wisata 104. Pariwisata 105. Kawasan peruntukan pariwisata 106. Masyarakat 107. Peran masyarakat 108. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 109. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BA B I . … ( L A N J U TA N ) RUANG
Ps. 1 angka 4
adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. TATA RUANG
Ps. 1 angka 5
adalah wujud struktur ruang dan pola ruang PENATAAN RUANG Ps. 1 angka 8 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Ps. 1 angka 9
adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang RENCANA TATA RUANG
Ps. 1 angka 17
adalah hasil perencanaan tata ruang.
BAB II
NORMA PENATAAN RUANG
RTRW BERDASARKAN ASAS
Ps. 2
a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. b. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
TUJUAN PENATAAN RUANG
Ps. 3
mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasiskan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
BAB II
NORMA PENATAAN RUANG
TUJUAN
KEBIJAKAN
STRATEGI
PROGRAM
Ps. 3
Ps. 6
Ps. 7-11
Ps. 66
BAB III
LINGKUP MATERI
KEDUDUKAN RTRW KAB.BANDUNG
Ps. 4
merupakan : a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, serta kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku. b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJP dan RPJM Daerah c. Pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. d. Pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. e. Pedoman penataan ruang kawasan strategis kabupaten. f. Dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci.
BAB III
LINGKUP MATERI
LINGKUP WILAYAH KAB BANDUNG
Luas Wilayah Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha
Yang terbagi ke dalam 31 (tiga puluh satu) Kecamatan
Ps. 5 ayat (1)
BAB III BATAS-BATAS DAERAH
Utara Timur Selatan: Barat
LINGKUP MATERI
Ps. 5 ayat (2)
: Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kab. Sumedang; : Kab. Sumedang dan Kab. Garut; Kab. Garut dan Kab. Cianjur; : Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur dan Kota Bandung.
LINGKUP WILAYAH
Ps. 5 ayat (3)
mencakup Ruang Darat, Ruang Udara serta Ruang di Dalam Bumi.
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG STRATEGI PENATAAN RUANG Pengembangan Wilayah Pemantapan dan Pengembangan Struktur Ruang
KEBIJAKAN Ps. 7 PENATAAN RUANG Ps. 6
Pelestarian Kawasan Lindung dan Pengembangan Kawasan Budi daya
Ps. 7
Ps. 8
Ps. 9
Pengembangan Kawasan Strategis
Ps. 10
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ps. 11
BAB V RENCANA TATA RUANG WILAYAH KL ASIFIKASI PEN ATAAN RU AN G BERD ASARKAN SISTEM , FU N G SI, D AN N IL AI STRATEG IS KAWASAN Berdasarkan sistem
Sistem Wilayah
Sistem Internal Perkotaan
Berdasarkan wilayah Administratif
Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan
Penataan Ruang Wilayah Nasional
Kws. Strategis Nasional
Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Kws. Strategis Provinsi
Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Kws. Strategis Kabupaten
Penataan Ruang Wilayah Kota
Kws. Strategis Kota
Berdasarkan Kegiatan Kawasan Kws. Permukiman Perkotaan Kws. Permukiman Perdesaan
Berdasarkan Fungsi Utama Kawasan
PR Kws. Lindung
PR Kws. budidaya
BAB V RENCANA TATA RUANG WILAYAH
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB. BANDUNG
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Ps. 12
Rencana Sistem Pusat Kegiatan
Ps. 13 - 15
Rencana sistem Jaringan Prasarana Utama
Ps. 16 - 20
Rencana sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Ps. 21 - 34
Ps. 35
Rencana Kawasan Lindung Rencana Kawasan Budi daya
Penetapan Kawasan Strategis
Ps. 56
KSN
Ps. 57
KSP
Ps. 58
KSK
Ps. 59
Ps. 36 - 42
Ps. 43 - 55
BAB V RENCANA TATA RUANG WILAYAH RENCANA STRUKTUR RUANG
Ps. 12
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana sistem pusat kegiatan, rencana sistem jaringan prasarana utama, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
SISTEM PUSAT KEGIATAN
Ps. 13 - 15
Prinsip Dasar Pengembangan: • Pemerataan pembangunan di setiap wilayah dengan mengembangkan peran dan fungsi masingmasing pusat kegiatan; • Mengembangkan sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang mendukung struktur yang direncanakan dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain ntuk mengurangi ketergantungan kepada wilayah lain; • Mengintegrasikan fungsi perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah Kabupaten; dan • Mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang.
RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT KEGIATAN
SISTEM PUSAT KEGIATAN Hierarki Fungsi PKL
PKLp
Pusat Perkotan/Lingkungan Soreang-KutawaringinKatapang
Kecamatan Soreang-KutawaringinKatapang
Dayeuhkolot
Pangalengan
Majalaya
Fungsi Utama
Pusat Pemerintahan Kabupaten Pusat Perdagangan dan Jasa skala Kabupaten Pusat Industri non polutif Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Pelayanan Kesehatan Daerah Pusat Wisata Buatan Pelestarian Lahan Pertanian Pusat Pemerintahan Kecamatan Pusat Industri Pusat Pendidikan Tinggi Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Perdagangan Dan Jasa Pusat Pemerintahan Kecamatan Pusat Koleksi dan Sentra Produksi Perkebunan dan Pertanian (Agropolitan) Pusat Sentra Perternakan Pusat Sentra Industri Non Polutif (home industri) Pusat Wisata Alam Pusat Perdagangan dan jasa skala beberapa Kecamatan Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Pertahanan dan Keamanan Darat Pusat Konservasi dan Kehutanan Pusat Sumberdaya Energi Panas Bumi
Pusat Pemerintahan Kecamatan Pusat Industri Non Polutif Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Pelayanan Kesehatan Daerah
SISTEM PUSAT KEGIATAN … (lanjutan) Hierarki Fungsi
PPK
Pusat Perkotan/ Lingkungan
Kecamatan
Margahayu
Baleendah
Cileunyi
Ciwidey
Rancabali
Cimenyan
Fungsi Utama
Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Wisata Buatan Pusat Pertanahan dan Keamanan Udara Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Wisata Budaya Pusat Pertanian Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Koleksi dan Sentra Perkebunan dan Pertanian (Agropolitan) Sentra Industri Non Polutif (home industry) Pusat Wisata Alam dan Budaya Pusat Perdagangan dan Pemasaran Komoditas Pertanian. Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Konservasi dan Kehutanan Sentra Industri Non Polutif (home industry) Pusat Wisata Alam dan Budaya (Agrowisata) Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Perdagangan dan Jasa skala kawasan Pusat Konservasi dan Kehutanan Pusat Sumberdaya Energi Panas Bumi Pusat Wisata Alam dan Budaya Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan
SISTEM PUSAT KEGIATAN … (lanjutan)
Hierarki Fungsi PPK
Pusat Perkotan/ Lingkungan
Kecamatan Cicalengka
Rancaekek
Margaasih
Banjaran
Nagreg
Fungsi Utama
Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Pertanian dan Peternakan Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Pertanian dan Perternakan Pusat Wisata Budaya Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan Pusat Industri Non Polutif Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaaan Pusat Pertanian Pusat Wisata Budaya Pusat Perdagangan dan Jasa Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Pertanian (Agribisnis) Pusat Perkebunan Pusat Konservatif dan Kehutanan
SISTEM PUSAT KEGIATAN … (lanjutan)
Hierarki Fungsi
PPL
Pusat Perkotan/ Lingkungan
Kecamatan
Ciparay, Cimaung, Ciparay, Cimaung, Cangkuang, Cangkuang, Pasirjambu, Paseh, Bojongsoang, Pasirjambu, Paseh, Katapang, Pacet, Kutawaringin, Bojongsoang, Kertasari, Cilengkrang, Cikancung, Katapang, Pacet, Pameungpeuk, Ibun, Solokanjeruk, dan Kutawaringin, Arjasari Kertasari, Cilengkrang, Cikan cung, Pameungpeuk, Ibun, Solokanjeruk, dan Arjasari
Fungsi Utama
Sentra Industri (home industry) Pusat Perdagangan dan Jasa skala lingkungan Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Pusat Wisata Alam dan Budaya Pusat Konservatif Kehutanan Sentra Pertanian dan Perkebunan
SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA
SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA
Sistem Jaringan Transportasi Darat Jaringan Jalan
Ps. 17
Ps. 16
Sistem Jaringan Transportasi Udara Bandar Udara Khusus Hankam Ps. 20
Jaringan Kereta Api Ps. 18
Jaringan Pelayanan Lalu lintas
Ps. 19
Ruang Udara Untuk Penerbangan
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA Sumber Daya Air
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA Ps. 21
Ps. 22 - 27
Listrik dan Energi
Ps. 28
Telekomunikasi
Ps. 29
Fasilitas Pengelolaan Sampah
Ps. 30
Sistem Pengolahan Air Limbah dan B3
Ps. 31
Sistem Drainase
Ps. 32
Sistem Pelayanan Air Minum
Sistem Kebencanaan
Ps. 33
Ps. 34
RENCANA POLA RUANG
Ps. 35
Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: • Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; • Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; • Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan • Ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi Rencana Pola Ruang
Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten; Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN HUTAN LINDUNG
Ps. 36
KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA
KLASIFIKASI POLA RUANG
KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT
KAWASAN LINDUNG
KAWASAN HUTAN KONSERVASI
Ps. 39
KAWASAN RAWAN BENCANA
Ps. 40
KAWASAN LINDUNG GEOLOGI
Ps. 41
KAWASAN LINDUNG LAINNYA
RENCANA POLA RUANG KAB.BANDUNG Ps. 35
KAWASAN BUDIDAYA
Ps. 38
Ps. 42
HUTAN PRODUKSI
Ps. 44
HUTAN RAKYAT
Ps. 45
PERTANIAN
Ps. 46
PETERNAKAN
Ps. 47
TANAMAN TAHUNAN/PERKEBUNAN
Ps. 48
PERIKANAN
Ps. 49
PERTAMBANGAN
Ps. 50
INDUSTRI
Ps. 51
PARIWISATA
Ps. 52
PERMUKIMAN
Ps. 53
PERDAGANGAN DAN JASA
Ps. 54
PERUNTUKAN LAINNYA
Ps. 55
Ps. 37
RENCANA POLA RUANG
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
Ps. 56
Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten bandung terdiri dari: Kawasan Strategis Nasional (KSN)
Ps. 57
Kabupaten Bandung merupakan bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang merupakan kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi dengan pengembangan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata dan perkebunan. (PP Nomor 26/2008 tentang RTRWN)
Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
Ps. 58
Kabupaten Bandung merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari beberapa sudut kepentingan: 1. Kepentingan Lingkungan Hidup
2.
KSP Kawasan Bandung Utara KSP Hulu Sungai Citarum
Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi
KSP Panas Bumi Kamojang-Darajat-Papandayan KSP Panas Bumi Wayang Windu (Perda Provinsi Jabar Nomor 22/2010 tentang RTRWP Jabar)
RENCANA KAWASAN STRATEGIS Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
Ps. 59
Penetapan KSK Kabupaten Bandung dilihat berdasarkan sudut kepentingan ekonomi. Penetapan KSK dilihat berdasarkan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan KSK Kabupaten Bandung:
1. KSK Agropolitan Pasirjambu – Ciwidey – Rancabali sebagai sentra pertanian lahan basah dan holtikultura dengan pengembangan agrowisata, industri rumah tangga skala UKM dan pendidikan. 2. KSK Agropolitan Pangalengan sebagai sentra pertanian lahan basah dan holtikultura dengan pengembangan agrowisata, industri rumah tangga skala UKM, pendidikan.
3. Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar sebagai kawasan terpadu yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, perdagangan dan jasa, kawasan industri, pengembangan lahan perairan dan kawasan rekreasi. 4. Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih sebagai kawasan terpadu untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman dan industri. 5. Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat dan sekitarnya sebagai kawasan terpadu yang terdiri dari kawasan inti stadion (sport centre) dan kawasan pendukung.
KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BANDUNG
BAB VI PEMANFAATAN RUANG
Dilakukan Melalui Pelaksanaan Pelaksanaan Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dg memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana
Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya , termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat dlm RTRW
Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditettapkan dlm RTR Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasika dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif lainnya Dilakukan
Ps. 60 - 65
Pembangunan prasarana & sarana kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah untuk menerima pengalihan hal atas tanah dari pemegang hak atas tanah
Dikembangkan
Diselenggarakan Kegiatan penyusunan dan penetapan
Penatagunaan Tanah
Neraca Penatagunaan Tanah
Penatagunaan Air Penatagunaan Udara
Penatagunaan SDA lainnya
Neraca Penatagunaan Air Neraca Penatagunaan Udara Penatagunaan SDA lainnya
Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR Kawasan strategis
SPM bidang penataan ruang
Perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis
Standar kualitas lingkungan
Pelaksaaan pembangnan sesuai dng program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis
Daya dukung & daya tampung lingkungan
BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Fungsi arahan pemanfaatan ruang : • • • •
sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten; sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan); sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
Indikasi Program Utama
Indikasi Lokasi
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Indikasi Waktu Pelaksanaan
Ps. 66
Indikasi Sumber Pendanaan
Indikasi Pelaksana Kegiatan
BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Ps. 68 - 104
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Ps. 105
Ketentuan Perizinan
Ps. 106
Ketentuan Pemberian Insentif & Disinsentif
Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
Ps. 67
Ps. 107
Arahan Pengenaan Sanksi
BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Penertiban untuk pelanggaran tata ruang : • • • • • • • • •
peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan denda administratif. Ps.108
BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PENGAWASAN
Ps. 110
Kinerja pengaturan, Pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang
Pelaporan Pemantauan Evaluasi
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat
BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PENEGAKAN HUKUM / PENYIDIKAN
Ps. 111
Penegakan Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS PPNS tertentu diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan pidana terhadap pidana pelanggaran peraturan daerah ini dalam teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepolisian.
Kewenangan PPNS : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Hak,
RTRW Kabupaten Bandung
Kewajiban dan
Penataan Ruang
Peran
Ps. 112 - 115
Mekanisme tata cara peran masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan
BAB X
KELEMBAGAAN
Dalam rangka koordinasi dan kerjasama penataan ruang antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Ps. 116
Acuan : Permendagri Nomor 50 Tahun 2009
Mekanisme: Ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB XI
PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN
Jangka Waktu RTRW Kabupaten adalah 20 Tahun, dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Ps. 117 ayat (1) dan (2)
Hal yang dapat menyebabkakan peninjauan kembali dilakukan lebih dari sekali dalam lima tahun: 1. kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. 2. perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-undang. 3. perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang daerah dan/atau dinamika internal daerah. Ps. 117 ayat (3) dan (4)
BAB XI
PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN
Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi berupa : a. RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau b. RTRW Kabupaten perlu direvisi Ps. 117 ayat (5)
Keputusan Bupati Satuan Kerja/ Tim PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI
Mekanisme Peninjauan Kembali RTRW
PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI
PERUMUSAN REKOMENDASI
Pengkajian RTR dan penerapannya
Tidak Perlu Revisi
Evaluasi RTR dan penerapannya Penilaian RTR dan penerapannya
Usulan penertiban pelanggaran RTR
Perlu Revisi
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Tindak Pidana = Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perda Ps. 118 ayat (2)
Penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Ps. 118 ayat (1)
Tindak Pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya
Ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan Ps. 118 ayat (3)
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Ps. 119
Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Memiliki Izin
Sesuai Ketentuan Perda RTRW
Tetap berlaku Sesuai masa berlaku
Tidak Sesuai Ketentuan Perda RTRW
Belum Dibangun
Sudah Dibangun
Sudah Dibangun, Tidak Bisa Rekayasa Teknis
Izin disesuaikan dengan fungsi kawasan
Berlaku sesuai masa berlaku, dan dilakukan penyesuaian dengan rekayasa teknis sesuai fungsi kawasan
Dapat dibatalkan, kerugian akibat pembatalan dapat diberikan penggantian sesuai peraturan perundangan.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Ps. 119
Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Tidak Memiliki Izin
Izin Habis dan tidak sesuai dengan RTRW
Dilakukan Penyesuaian Fungsi Kawasan Berdasarkan RTRW
Pemanfaatan Ruang Tanpa Izin
Bertentangan dengan RTRW
Sesuai dengan RTRW
Ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan RTRW
Dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Ps. 119
Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang
masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini
BAB XIV KETENTUAN PENTUP Ps. 120
PERDA NO 3 TAHUN 2008
PERBUP NO 41 TAHUN 2010
DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI
TERIMA KASIH