MATERI SOSIALISASI TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA YOGYAKARTA Disiapkan oleh: Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. (Ketua KPU Kota Yogyakarta) 082135505656; email:
[email protected]
KERANGKA HUKUM UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Th 2014 Peraturan KPU No. 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
TAHAPAN PILEG 2014
3 PENYELESAIAN
2 PELAKSANAAN
PERSIAPAN
1
Penataan Organisasi (9 Jun s/d 9 Des ‘12) Pendaftaran Pemantau (Agust ‘12 s/d Mar ‘14) Pembentukan Badan Penyelenggara (Nov ‘12 – Mar ‘14 Seleksi Anggota KPU Prov/Kab/Kota (Jan – Des 2013) Raker, Rakor, Bimtek (1 Juli – Feb 2014) Sosialisasi, Publikasi, Pdkn Pemilih (Juni ‘12 – Juni ‘14) Pengadaan, Pengelolaan & Distribusi Logistik (9 Juni- 8 Apr ‘14)
Perencanaan Program & Anggaran (9/6/12- 31/12/13) Penyusunan Per-KPU (9 Jun ’12 – 9 Jun ‘13) Pendaftaran & Verifikasi Peserta Pemilu (9/8/12 – 15/3/13) Pemutakhiran Data Pemilih & Penyusunan Daftar Pemilih (9 Nov’12 – 23 Okt’13) Penataan dan Penetapan Dapil (10 Des’12 – 9 Mar’13) Pencalonan (6/4 – 4 Agt 13) Kampanye (17/12/12 s.d. 5/4/14) Pemungutan & Penghitungan Suara (9 April 2014) Rekapitulasi Hasil Pemilu (10 Apr7 Mei’14) Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional (7-9 Mei’14) Peresmian Keanggotaan (JuniSept’14) Pengucapan Sumpah/Janji (Juli- 1 Okt’14)
Pengajuan PHPU (12-14 Mei’14) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu (Juli – 1 Nov’14) Penyusunan Dokumentasi (9 Apr – 31 Agt’14) Pengelolaan Arsip (1 Sept’14 – 1 Okt’19) Pembubaran Badan penyelenggara Ad Hoc (9 Juni’14) Penyusunan Laporan Keuangan (1 Juli31 Des’14)
ALUR PENDAFTARAN & VERIFIKASI PENCALEGAN Pengumuman Pendaftaran Pencalonan 6–8 April 2013
Pendaftaran Pencalonan 9 s.d. 22 April 2013
Verifikasi hasil perbaikan 23 – 29 Mei 2013
Verifikasi Kelengkapan Adm Daftar Calon & Balon 23/04 – 6/5/’13
Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon & Pengajuan Calon Pengganti 9-22/05/’13
penyampaian hasil verifikasi adm. kpd Parpol 7-8/5/’13
Penyusunan & Penetapan DCS 30/5 s.d.12 Juni 2013
Pengumuman DCS 13-17 Juni 2013
Masukan &Tanggapan Masyarakat 14-27/6/’13
Pemberitahuan Pengganti DCS 19-25 Juli 2013
Penyampaian Klarifikasi dari Parpol kpd KPU 5-18 Juli 2013
Permintaan Klarifikasi kpd Parpol 28/6-4/07/’13
Pengajuan Pengganti Balon Aleg 26/7/13-s.d. 1/8/13
Verifikasi Pengganti DCS oleh Parpol kpd KPU 2-8/8/’13
Penyusunan & Penetapan DCT 9-22/08/’13
Pengumuman DCT 23-25/8/2013
PERSYARATAN BAKAL CALON a. b. c. d. e. f.
g.
h. i.
telah berumur min. 21 tahun; bertakwa kepada Tuhan YME; bertempat tinggal di wilayah NKRI; cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; berpendidikan paling rendah tamat SMA , MA , SMK, MA kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 A gustus 1945; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; sehat jasmani dan rohani; terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara ser ta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD ser ta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peser ta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga per wakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
PERSYARATAN PENGAJUAN BALON Seleksi bakal calon di internal parpol secara demokratis sesuai AD/ART parpol. Daftar Balon yg diajukan max 100% alokasi kursi di dapil. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil. Nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut (Model BA). Setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon
TATA CARA PENDAFTARAN Untuk keperluan Pencalonan, pimpinan parpol menunjuk dan menetapkan dengan surat mandat 2 (dua) orang pengurus parpol yang bertugas sebagai petugas penghubung antara parpol dengan KPU. KPU Kota Yogyakarta menerima pendaftaran balon anggota DPRD Kota Yk di Kantor KPU Kota Yk Jl.Magelang 41, Yk, pada tgl 9 – 22 April 2013, pk. 08.00 sd 16.00 WIB. Pendaftaran bakal calon hanya dilakukan satu kali pada masa pendaftaran Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Yk, petugas penghubung parpol memasukkan data ke dalam cakram digital (CD), mencetak formulir dan menyampaikan kepada KPU Kota Yk.
TUGAS KPU DALAM PENDAFTARAN Menerima Dokumen Persyaratan Model B, BA, BB sd BB-11 Menerima CD berisi persyaratan pengajuan balon & persyaratan masingmasing balon Mencatat dengan lengkap dalam BUKU REGISTRASI Memberikan tanda bukti pendaftaran
PENGAJUAN BAKAL CALON Pengajuan bakal calon oleh Pimpinan Parpol sesuai tingkatan (Ketua & Sekretaris – tt asli/basah) Pengajuan balon menggunakan Model B dilampiri SK Kepengurusan (dari DPP/DP Propinsi) yang dilegalisir oleh Pejabat yg berwenang. Disertai Daftar Balon (Model BA) Disertai Dokumen persyaratan masing-masing balon dg bukti: 1. Fotocopy KTP/paspor; 2. Model BB (Surat Pernyataan tentang status bakal calon); 3. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisir;
4. Model BB-1 (Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara) 5. Model BB-2 (Surat Ket. Kep.LP) dilampiri: a. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut; b. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang. 6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah. 7. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan dari Ketua PPS. 8. Model BB-3 (Surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu)
9. Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (BB-4, BB-5, BB-6, BB-7); 10. Surat pernyataan bersedia utk tidak berpraktik (BB-8); 11.Surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan (BB-9); 12. Fotokopi KTA Parpol yang masih berlaku. 13. Surat pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan (Model BB-10) 14. Daftar riwayat hidup yg memuat pernyataan bersedia/tidak sedia utk dipublikasikan (Model BB-11). 15. Pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile. Seluruh Surat Pernyataan di-tt asli/basah oleh BALON dan diketahui pimpinan parpol sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap basah. Surat Keterangan di-tt asli/basah oleh pejabat yg berwenang serta dibubuhi cap basah. Seluruh dokumen dibuat 3 (tiga) rangkap (dalam map terpisah per-dapil): 1 (satu) asli; dan 2 (dua) rangkap fotokopi yang dilegalisasi (pengesahan dg tt.basah & cap) oleh pimpinan parpol/pejabat yg berwenang.
J U M L A H K E T E RWA K I LA N P E R E M P UA N DA L A M P E N G A J U A N DA F TA R B A K A L C A LO N A N G G OTA D P R , D P R D P R OV I N S I DA N D P R D K A B U PAT E N / KOTA D I S E T I A P DA E R A H P E M I L I H A N
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi selama 14 (empat belas) hari terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi (Model BB-12). Partai politik diberikan kesempatan memperbaiki syarat bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon selama 14 (empat belas) hari pada masa perbaikan.
JENIS FORMULIR PENCALONAN ALEG 1. Model B : Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/DPRD Kota. 2. Model BA : Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. 3. Model BB : Surat Pernyataan tentang status bakal calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota yang meliputi WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan YME, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia serta setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Model BB-1 : Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 5. Model BB-2 : Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang berakhirnya masa menjalani pidana bagi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
6. Model BB-3 : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih sebagai Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota. 7. Model BB-4 : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kab/Kota mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
8. Model BB-5 : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon dari keanggotaan DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kab/Kota kepada pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. 9. Model BB-6 : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota sebagai Anggota KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kab/Kota/KIP Kab/Kota/ DKPP/Bawaslu/ Bawaslu Provinsi /Panwaslu Kabupaten/Kota/PPK/PPLN, PPS, KPPS/KPPSLN serta Panwascam dan Panwaslap. 10.Model BB-7 : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
11. Model BB-8 : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPR Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, PPAT atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 12. Model BB-9 : Surat pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kab/Kota untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
13. Model BB-10 : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota dan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) Lembaga Perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan. 14. Model BB-11 : Daftar Riwayat Hidup bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kab/Kota. 15. Model BB-12 : Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi 16. Model BB-13 : Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi.
17. Model BB-14 : Berita Acara Hasil Verifikasi Syarat Calon Pengganti. 18. Model BC : DCS Anggota DPR 19. Model BC-1 : DCT Anggota DPR 20. Model BC-2 : DCS Hasil Perbaikan Anggota DPR 21. Model BD : DCS Anggota DPRD Provinsi 22. Model BD1 : DCT Anggota DPRD Provinsi 23. Model BD2 : DCS Hasil Perbaikan Anggota DPRD Prov. 24. Model BE : DCS Anggota DPRDKab/Kota 25. Model BE1 : DCT Anggota DPRD Kab/Kota 26. Model BE2 : DCS Hasil Perbaikan Anggota DPRD Kab/Kota
Mari Sukseskan PEMILU 2014
S.E.K.I.A.N Matur Nuwun LEBIH LANJUT IKUTI PERKEMBANGAN TAHAPAN PEMILU 2014 DI KOTA YOGYAKARTA DI WEBSITE KPU KOTA YOGYAKARTA:
www.kpu-jogjakota.go.id
