Tahapan Penyelenggaraan

VOLUME 6

Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat/ 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya

1

DAFTAR ISI 6 / Pendahuluan 8 / Ketentuan Pelaksanaan 9 / Program Pemberdayaan 10 / Komponen Penyelenggaraan 11 / Tahapan Penyelenggaraan 21 / Organisasi Pengelolaan Program dan Tata Peran

4

5

PANDUAN Infrastruktur Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan Latar Belakang Tantangan penyelenggaraan infrastruktur permukiman tahun 2015-2019 atau akhir RPJMN ke-3 adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada tahun 2019 (100-0-100). Sesuai tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki komitmen dan perhatian yang besar dalam mendukung upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman bidang cipta karya.

Tujuan dan Sasaran Tujuan • Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman bagi masyarakat menjadi layak huni dan berkelanjutan. Sasaran • Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; dan • Menguatkan peran pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam sinergi dan integrasi program dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur permukiman.

6

Strategi Pelaksanaan • • • • • • • •

Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program; Menggunakan perencanaan partisipatif untuk menyusun program masyarakat; Memanfaatkan dan memfungsikan Organisasi Masyarakat yang telah dibentuk melalui program di bidang cipta karya sebagai pengelola program; Memanfaatkan dan memfungsikan Organisasi Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan; Memanfaatkan dan memfungsikan KPP sebagai pemanfaat dan pemelihara infrastruktur permukiman; Melakukan sinergi pendampingan antar program; Mengedepankan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan; dan Mendorong pembangunan infrastruktur permukiman secara swadaya oleh masyarakat.

Prinsip Pelaksanaan • • • •

Partisipatif, yaitu pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses kegiatan. Transparan, yaitu setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur permukiman di perkotaan dilakasanakan secara terbuka. Akuntabel, yaitu seluruh hasil kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Keberlanjutan, yaitu infrastruktur permukiman memberikan manfaat secara menerus.

7


Ketentuan Pelaksanaan Kriteria Pemilihan Lokasi Kriteria umum : • Merupakan kawasan di kecamatan perkotaan; • Memiliki kebutuhan terhadap penanganan prioritas untuk pencapaian target 100-0-100, yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah; • Komitmen dan dukungan pemerintah Kabupaten/Kota. Kriteria khusus : • Memiliki SK Walikota/Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilampiri profil kawasan kumuh, dan atau; • Kabupaten/Kota yang telah memiliki Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Jenis Infrastruktur a. Prasarana • jalan lingkungan termasuk pedestrian; • sistem pengelolaan air limbah; • sistem penyediaan air minum; • sistem pembuangan air hujan/drainase lingkungan; dan • sistem pengelolaan sampah permukiman. b. Sarana • sarana pelayanan umum; • sarana pendidikan; • hunian; • sarana kesehatan; • taman, ruang terbuka publik; dan • ruang terbuka hijau.

8

c. Utilitas Umum • pemadam kebakaran; dan • sarana penerangan jalan lingkungan. d. Infrastruktur Permukiman Penunjang Fungsi lain

Jenis Kegiatan yang dilarang Dana BLM tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan infrastruktur permukiman bidang cipta karya. Tidak menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku.

Pendanaan Sumber pendanaan dari: 1. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota (APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota); 2. Masyarakat (swadaya); dan 3. Sumber lain yang sah.

9


Komponen Penyelenggaraan Bantuan Dana BLM 1. Pendampingan untuk Masyarakat Bantuan teknis untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu melaksanakan kegiatan. Pendampingan dapat dilakukan dengan menugaskan konsultan dan fasilitator. 2. Pendampingan untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Bantuan teknis dengan melakukan pengembangan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku agar mampu mengelola program. Pendampingan dapat dilakukan dengan menugaskan konsultan dan fasilitator. 3. Bantuan Dana BLM (a). Dana BLM bersifat stimulan; (b). Pemanfaatan dana BLM harus sesuai dengan PJM-K dan Renta PIP; (c)Dana BLM merupakan dana hibah yang disalurkan melalui BKM/LKM; (d)Pencairan dana BLM dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pencairan yaitu 40% tahap I; 30% tahap II dan 30% tahap III.

10

Tahapan Penyelenggaraan Penyelenggaraan di Tingkat Pusat Tahap Persiapan • Penetapan SK PMU dan SK Satker; • Penyiapan pedoman umum, pPencetakan dan distribusi pedoman; • Penyiapan anggaran; • Penyusunan dan penetapan lokasi sasaran; dan • Pengadaan konsultan dan fasilitator tingkat pusat dan tingkat Provinsi dan atau tingkat Kabupaten/Kota Tahap Perencanaan • Penyusunan jadwal kegiatan tingkat nasional; • Penyusunan bahan sosialisasi dan publikasi; • Penyusunan modul pelatihan dan konsultan; dan • Penyusunan pedoman pelaksanaan audit. Tahap Pelaksanaan • Sosialisasi dan diseminasi tingkat nasional; • TOT Pelatihan konsultan, pemerintah Provinsi, pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat; • Melakukan review PJM-K dan Renta PIP untuk sinergi program dengan RKP/Renja KL; • Rapat koordinasi teknis tingkat pusat; • Tindak lanjut hasil audit; • Monitoring SPD2 Online; • Menyampaikan laporan (mingguan, bulanan, triwulan, proceeding, audit dan tahunan) secara berkala. Tahap Keberlanjutan Fasilitasi kemitraan program dengan pihak lain di tingkat Pusat; Menyiapkan software Sistem Informasi Manajemen (SIM) online berbasis web untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan kelurahan/desa; Diseminasi dan TOT/tutorial operasional SIM online untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota; Monitoring dan evaluasi capaian kegiatan program dan pelaksanaan pemeliharaan tingkat Pusat melalui SIM online;

11


Penyelenggaraan di Tingkat Propinsi Tahap Persiapan • Penyiapan dan penetapan dana Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP); • Pengusulan satker Provinsi oleh Gubernur kepada Menteri PU-PERA; • Penetapan SK Tim Koordinasi dan atau tim teknis tingkat Provinsi; dan • Pengadaan konsultan dan fasilitator Tahap Perencanaan • Menyusun jadwal pelaksanaan tingkat Provinsi; • Review PJM-K dan Renta PIP untuk sinergi program dengan RKPD/Renja SKPD Provinsi; Tahap Pelaksanaan • Sosialisasi dan diseminasi tingkat Provinsi; • Pembekalan teknis kepada konsultan tingkat Provinsi; • Pelatihan/bimbingan teknis kepada fasilitator; • TOT pelatihan Masyarakat; • Fasilitasi pencairan dana BLM; • Entry data SP2D online; • Rapat koordinasi teknis tingkat Provinsi; dan • Menyampaikan laporan (mingguan, bulanan, triwulan, proceeding, audit dan tahunan) secara berkala Tahap Keberlanjutan • Fasilitasi kemitraan program dengan pihak lain di tingkat Provinsi; • Memantau pelaksanaan operasional SIM online untuk tingkat Provinsi; • Monitoring dan evaluasi capaian kegiatan program dan pelaksanaan pemeliharaan tingkat Provinsi melalui SIM online.

12

Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten Tahap Persiapan • Penyiapan dan penetapan dana Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP); • Pengusulan satker Kabupaten/Kota oleh bupati/walikota kepada Menteri PU-PERA; • Penetapan SK Tim Koordinasi dan atau tim teknis tingkat Kabupaten/Kota; dan • Penetapan SK PJOK oleh Bupati/Walikota Tahap Perencanaan • Menyusun jadwal pelaksanaan tingkat Kabupaten/kota; • Review PJM-K dan Renta PIP untuk sinergi program dengan RKPD/Renja SKPD Kabupaten/Kota; Tahap Pelaksanaan • Sosialisasi dan diseminasi tingkat Kabupaten/Kota; • Pembekalan teknis kepada konsultan tingkat Kabupaten/Kota; • Pelatihan/bimbingan teknis kepada BKM/LKM dan UPL oleh fasilitator; • Penguatan kelembagaan KPP; • Fasilitasi pencairan dana BLM; • Entry data SP2D online; • Rapat koordinasi teknis tingkat Kabupaten/Kota; dan • Menyampaikan laporan (bulanan, triwulan, proceeding, audit dan tahunan) secara berkala Tahap Keberlanjutan • Fasilitasi kemitraan program dengan pihak lain di tingkat Kabupaten/Kota; • Memantau pelaksanaan operasional SIM online untuk tingkat Kabupaten/Kota; • Monitoring dan evaluasi capaian kegiatan program dan pelaksanaan pemeliharaan tingkat Kabupaten/Kota melalui SIM online.

13


Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan Tahap Persiapan • Pengusulan anggaran Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) kepada Walikota/Bupati; dan • Pengusulan PJOK kepada bupati/walikota. Tahap Perencanaan • Menyusun jadwal pelaksanaan tingkat Kecamatan; • Review PJM-K dan Renta PIP untuk sinergi program dengan Renja SKPD Kecamatan; Tahap Pelaksanaan • Sosialisasi dan diseminasi tingkat Kecamatan; • Pembekalan teknis kepada fasilitator; • Fasilitasi BKM/LKM untuk pencairan dana BLM;dll Tahap Keberlanjutan • Fasilitasi kemitraan program dengan pihak lain di tingkat Kabupaten/Kota; • Memantau pelaksanaan operasional SIM online untuk tingkat Kabupaten/Kota; • Monitoring dan evaluasi capaian kegiatan program dan pelaksanaan pemeliharaan tingkat Kabupaten/Kota melalui SIM online.

14

Penyelenggaraan di Tingkat Masyarakat Penyelenggaraan di tingkat masyarakat melalui 4 (empat) tahap.

b. Tahap Perencanaan Partisipatif

c. Tahap Pelaksanaan

b.1.1.Penguata n Kapasitas TPP & Pemetaan Masyarakat

a. Tahap Persiapan

b.3.Penyusuna n PJM-K, Renta PIP, DED & Pemasaran Program

b.2.Pendirian/ Revitalisasi BKM/LKM

c.1.Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

b.1.2 Pembentukan & Pendampingan KSM

a.1.Sosialisasi, Penggalangan Relawan & Pembentukan TPP

d.1.Penguatan Kapasitas KPP, Pemanfaatan, Pemeliharaan & Pengebangan

d. Tahap Keberlanjutan

15


Penyelenggaraan di Tingkat Masyarakat Tahap Persiapan a.1. Sosialisasi dan Penggalangan Relawan • Perkenalan awal fasilitator kepada aparat dan para pemangku kepentingan; • Fasilitator melakukan pemetaan sosial sebagai alat untuk menyusun strategi pendampingan; • Sosialisasi program tingkat kelurahan/desa dan dilanjutkan tingkat basis; • Penggalangan relawan/kader masyarakat sebagai individu masyarakat yang peduli dan mau membantu dalam pelaksanaan program; • Pembentukan Tim Perencanaan Partisipatif dari unsur BKM/LKM, relawan dan pemerintah; • Tahap Perencanaan Partisipatif b.1.1. Penguatan Kapasitas TPP dan Pemetaan Masyarakat • Penguatan kapasitas TPP melalui pelatihan dan atau bimbingan/praktek teknis program; • Persiapan/konsolidasi TPM termasuk penyiapan peta dasar, data primer/sekunder, penyelarasan data dan peralatan yang dibutuhkan; • Melakukan pemetaan dan kajian kondisi obyektif fisik lingkungan, kajian non fisik (kondisi : sosial, ekonomi dan kelembagaan). • Melakukan analisis kajian dan prioritas masalah; dan • Penyusunan laporan hasil kegiatan pemetaan masyarakat. b.1.2. • • •

16

Pembentukan dan Pendampingan KSM Sosialisasi pembentukan KSM sebagai pelaksana kegiatan infrastruktur permukiman; Pembentukan KSM; Pelatihan/bimbingan teknis KSM.

Penyelenggaraan di Tingkat Masyarakat b.2. Pendirian/Revitalisasi BKM Tahap ini dilaksanakan apabila : (a) lokasi sasaran program merupakan lokasi baru dan atau pemekaran kelurahan/ desa yang belum memiliki lembaga kemasyarakatan sesuai kriteria lembaga BKM/LKM; (b) kelembagaan BKM/LKM yang ada berdasarkan kajian kelembagaan sudah tidak memenuhi kriteria lembaga BKM/LKM dan harus direvitalisasi. b.3. Penyusunan PJM-K, Renta PIP, DED dan Pemasaran Program • Persiapan/konsolidasi TPP termasuk mempelajari hasil pemetaan dan penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota (RPJM D, RTRW, RDTR, dll); • Pertemuan warga tingkat kelurahan/desa merumuskan arah kebijakan tingkat kelurahan/desa dan rencana prioritas kegiatan dengan metode diskusi kelompok terarah; • Menyusun rancangan PJM-K dan Renta PIP oleh TPP; • Musyawarah pembahasan PJM-K dan Renta PIP tingkat kelurahan/desa, perbaikan atas koreksi hasil pembahasan serta penetapan PJM-K dan Renta PIP sebagai dokumen perencanaan tingkat kelurahan/desa; • Sosialisasi domumen PJM-K dan Renta PIP kepada seluruh masyarakat; • Penyusunan Detail Engineering Design (DED) difasilitasi oleh konsultan DED. • Bimbingan teknis kepada BKM/LKM tentang pemasaran program; • Penyusunan bahan pemasaran (dokumen pemasaran) dalam bentuk bahan paparan, film dokumentasi, poster, dsb; • Melakukan proses advokasi tingkat Kabupaten/Kota untuk paparan program, pengajuan anggaran kegiatan untuk indikasi program yang diusulkan didanai dari APBD; • Melakukan proses kemitraan dengan pihak swasta melalui identifikasi calon mitra, lobi-lobi program, negosiasi dan MoU antara BKM/LKM dengan pihak swasta serta kampanye media; • Kampanye dan sosialisasi program dalam kerangka proses penyadaran kritis masyarakat.

17


Tahap Pelaksanaan c.1) Tahap Pencairan Dana BLM: • Tahap I; 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana BLM, apabila BKM/LKM dan atau KSM apabila BKM/LKM telah memenuhi prinsip pencairan dan KSM/Pikmas telah memenuhi prinsip pemanfaatan; • Tahap II; 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana BLM, apabila kegiatan/pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan • Tahap III; 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana BLM, apabila kegiatan/pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). • Ketentuan tahapan dan persyaratan teknis secara rinci, diatur dalam pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis masing-masing program. c.2) Tahap Pelaksanaan Pembangunan • Tahap Pra Konstruksi • Penyusunan proposal kegiatan KSM; • Verifikasi kelayakan teknis dan biaya oleh fasilitator teknik; • Musyawarah persiapan pelaksanaan konstruksi termasuk kesiapan bahan/material, peralatan dan schedule pekerjaan; • Bimbingan teknis tata cara pelaksanaan konstruksi dan pelaporan; dan • Pembuatan papan nama kegiatan (papan proyek).

18

Tahap Pelaksanaan b) Tahap Konstruksi • Pencairan dana ke rekening KSM dari BKM/LKM; • Mobilisasi tenaga kerja bahan dan alat; • Musyawarah pengadaan bahan dan alat; • Praktek kerja lapangan/OJT; • Pelaksanaan pekerjaan fisik; • Supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik; • Evaluasi kemajuan pekerjaan secara berkala termasuk pemantauan dampak lingkungan; dan • Pelaporan dan Gambar Kontruksi Jadi (as build drawing) kegiatan KSM. Tahap Paska Konstruksi: • Pembentukan / Revitalisasi KPP; • Penyusunan Aturan Bersama dalam O&P; • Penggalian sumber-sumber pembiayaan; • Melakukan Inventarisasi Kondisi Prasarana; • Menyusun Rencana teknis pemanfaatan dan pemeliharaan; • Penyusunan RAB dan jadwal perbaikan; dan • Melaksanakan rapat rutin dan pelaporan secara berkala.

19


Tahap Keberlanjutan d.1. Penguatan Kapasitas KPP, Pemanfaatan, Pemeliharan dan Pengembangan • Penguatan kapasitas KPP oleh konsultan; • Monitoring dan evaluasi pemanfaatan secara berkala oleh BKM/LKM dan KPP paska pembangunan infastruktur permukiman; • Pemeliharaan aset (kualitas konstruksi) secara periodik oleh KPP; • Pemasaran Renta PIP setiap tahun anggaran kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak swasta; • BKM/LKM menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pemerintah daerah dan konsultan, termasuk laporan hasil audit; • Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan (yang tercantum dalam aturan bersama atau aturan khusus yang disusun sebelumnya) oleh lembaga terkait; • Menyusun rencana pengembangan program. Serah Terima Hasil Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Membuat berita acara serah terima dana bantuan sosial dan berita acara penyelesaian pekerjaan swakelola.

20

Organisasi Pengelolaan Program dan Tata Peran Struktur Organisasi Organisasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman dilaksanakan oleh 4 (empat) direktorat yaitu Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (Dit.KIP), Direktorat Bina Penataan Bangunan (Dit.BPB), Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (Dit.PKP), Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Dit. PPLP) dan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Dit.PSPAM).

KEMENTERIAN PU-PERA DITJEN CIPTA KARYA

DIT.BPB

DIT. PKP

DIT. KIP

DIT.PPLP

Kepala PMU (Dit.KIP)

DIT.PSPAM KORWIL

Waka.PMU (Dit.BPB)

Waka.PMU (Dit.PKP)

Waka.PMU (Dit.BPB)

Waka.PMU (Dit.PKP)

Satker

Satker

Satker

Satker

PPK

PPK

PPK

PPK

21


Tata Peran Pelaku Tata Peran Pelaku mengatur tentang pembagian peran antar pelaku program di lingkungan Cipta Karya mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Daerah, diuraikan secara ringkas dengan matrik sebagai berikut: Tingkat Nasional Penanggung jawab penyelenggaraan infrastruktur permukiman adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (executing agency). Untuk melaksanakan program dibentuk: • • • • • • • • •

Kepala Unit Manajemen Program/PMU Membantu pelaksanaan tugas Executing Agency dalam penyelenggaraan program secara nasional; Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pusat dalam penyelenggaran program secara nasional; Mengkoordinir seluruh pelaku program dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten; Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan; Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman dan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program; Melakukan pengelolaan pengaduan dan tindak turun tangan dalam penanganan permasalahan di lapangan; Melakukan pengendalian teknis pelaksanaan program, monitoring, uji petik dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan pencapaian loan covenance dan pencapaian kinerja pelaksanaan program; Menyusun laporan secara rutin kepada Executing Agency.

Wakil Unit Manajemen Program/Waka.PMU Melaksanakan seluruh kewenangan Kepala PMU yang di implementasikan pada masing-masing direktorat. Membantu kepala PMU dalam penyelenggaraan program secara nasional; Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pusat dalam penyelenggaran program sektor nasional; Mengkoordinir seluruh pelaku program dalam penyelenggaraan program sektor di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten; Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku program sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan; 22

Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman dan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program sektor; Melakukan pengelolaan pengaduan dan tindak turun tangan dalam penanganan permasalahan di lapangan; Melakukan pengendalian teknis pelaksanaan program, monitoring, uji petik dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan pencapaian loan covenance dan pencapaian kinerja pelaksanaan program; Menyusun laporan secara rutin kepada eselon II dan kepala PMU. Satker Satker berperan membantu pelaksanaan tugas Ka.PMU dan Waka.PMU dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman orientasi 100-0-100 dengan tugas sebagai berikut : Merekrut Konsultan Pendamping; Melakukan pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peruntukan dalam DIPA; Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring; Melakukan koordinasi dengan Satker di Provinsi dan Kabupaten; Melaporkan hasil pelaksanaan anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan.

23


Tingkat Provinsi Satker Provinsi: • Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan Program; • Melakukan pengadaan konsultan individual dan Fasilitator; • Melakukan pembayaran gaji dan BOP konsultan individual dan Fasilitator; • Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Provinsi; • Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana BLM bila dana BLM di tempatkan di DIPA Provinsi; • Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program; • Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring; • Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku; dan • Menindak lanjuti berbagai pengaduan terkait Program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP Provinsi) yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Provinsi, Masyarakat (perwakilan forum BKM/LKM), City Changer, Perguruan Tinggi (PT) dan Kelompok Peduli tingkat Provinsi dengan tugas : • Memfasilitasi koordinasi, pengendalian dan pengawasan tingkat Provinsi dalam kegiatan penanganan infrastruktur permukiman tingkat Provinsi; • Melakukan analisis kebutuhan target 100-0-100 tingkat Provinsi; • Melakukan sosialisasi dan kampanye prakarsa 100-0-100 secara menerus dan berkala; • Memfasilitasi forum tingkat Provinsi dalam kerangka konsultasi publik secara menerus dan berkala; • Mengikuti acara-acara terkait prakarsa 100-0-100 di tingkat nasional; • Melakukan supervisi/kunjungan lapangan ke wilayah-wilayah penanganan prioritas program; • Memfasilitasi peyelenggaraan kegiatan dalam pertemuan koordinasi dan evaluasi tingkat kab/kota; dan • Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

24

Tingkat Kabupaten/Kota Satker Kabupaten/Kota: • Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan Program; • Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota; • Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana BLM bila dana BLM di tempatkan di DIPA Kabupaten/Kota; • Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program; • Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring; • Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku; dan • Menindak lanjuti berbagai pengaduan terkait Program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP Kab/Kota) yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat (forum BKM/LKM), City Changer, Perguruan Tinggi (PT) dan Kelompok Peduli tingkat Kab/Kota dengan tugas : • • • • • • • • • •

Membantu memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan partisipatif dan pemasaran program; Memfasilitasi koordinasi, pengendalian dan pengawasan tingkat kota/kab dalam kegiatan penanganan kumuh tingkat kota/kab; Memfasilitasi penetapan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diselenggarakan oleh BKM/LKM; Melakukan analisis kebutuhan target 100-0-100 tingkat kab/kota; Melakukan sosialisasi dan kampanye prakarsa 100-0-100 secara menerus dan berkala; Memfasilitasi forum tingkat kota dalam kerangka konsultasi publik secara menerus dan berkala; Mengikuti acara-acara terkait prakarsa 100-0-100 di tingkat Provinsi maupun nasional; Melakukan supervisi/kunjungan lapangan ke wilayah-wilayah penanganan prioritas program; Memfasilitasi peyelenggaraan kegiatan dalam pertemuan koordinasi dan evaluasi tingkat kab/kota; dan Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota/Bupati.

25


Tingkat Kabupaten/Kota Satker Kabupaten/Kota: • Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif untuk pelaksanaan Program; • Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota; • Menyalurkan dan mengadministrasikan dana BLM, terutama laporan SP2D dan e-monitoring pencairan dana BLM bila dana BLM di tempatkan di DIPA Kabupaten/Kota; • Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program; • Membuat laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring; • Mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku; dan • Menindak lanjuti berbagai pengaduan terkait Program sampai proses hukum/ke tangan penegak hukum dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP Kab/Kota) yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Kab/Kota, Masyarakat (forum BKM/LKM), City Changer, Perguruan Tinggi (PT) dan Kelompok Peduli tingkat Kab/Kota dengan tugas : • • • • • • • • • •

26

Membantu memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan partisipatif dan pemasaran program; Memfasilitasi koordinasi, pengendalian dan pengawasan tingkat kota/kab dalam kegiatan penanganan kumuh tingkat kota/kab; Memfasilitasi penetapan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diselenggarakan oleh BKM/LKM; Melakukan analisis kebutuhan target 100-0-100 tingkat kab/kota; Melakukan sosialisasi dan kampanye prakarsa 100-0-100 secara menerus dan berkala; Memfasilitasi forum tingkat kota dalam kerangka konsultasi publik secara menerus dan berkala; Mengikuti acara-acara terkait prakarsa 100-0-100 di tingkat Provinsi maupun nasional; Melakukan supervisi/kunjungan lapangan ke wilayah-wilayah penanganan prioritas program; Memfasilitasi peyelenggaraan kegiatan dalam pertemuan koordinasi dan evaluasi tingkat kab/kota; dan Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota/Bupati.

Tingkat Kecamatan Pemerintah kecamatan: • Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya; • Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program di wilayah kerjanya; • Melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa, BKM/LKM. • Unsur utama pelaksanaan Program di tingkat kecamatan adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas adalah sebagai berikut: • Memantau pelaksanaan Program sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan; • Melaksanakan administrasi program dan menyampaikan dokumen pencairan kepada Satker PBL Provinsi dan atau Satker PIP Kab/Kota; • Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan; • Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya; • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Program dengan Korkot/Askot Mandiri dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan Program di wilayah kerjanya; dan • Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (KSM) sesuai dengan usulan yang disetujui Fasilitator.

27


Tingkat Kelurahan/Desa Lurah/Kepala Desa • Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa; • Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Korkot/Askot Mandiri/Tim Fasilitator, dan relawan permukiman dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan Program; • Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Program; • Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan BKM/LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Program. BKM/LKM BKM/LKM dalam pelaksanaan Program mempunyai tugas sebagai berikut : • Melaksanakan penyaluran dana BLM kepada KSM; • Membuat surat perjanjian penyaluran bantuan dengan KSM/ Pokmas selaku pelaksana kegiatan Program; dan • Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/ peringatan kepada KSM atas pelanggaran pemanfaatan dana dan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian penyaluran bantuan. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) unit pelaksana yang dibentuk oleh BKM/LKM berperan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sebagai berikut : • • • • •

28

Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola Operasional & Pemanfaat (O&P); Menyelenggarakan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua tim pelaksana (KSM) termasuk praktek lapangan; Memverifikasi administrasi pencairan/pemanfaatan dana kepada KSM; Memfasilitasi, mengawasi dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan KSM termasuk memberikan penguatan teknik konstruksi maupun administrasi kegiatan; Menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi rutin bersama KSM untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mendorong upaya-upaya percepatan penyelesaiaan kegiatan lapangan;

• • • • •

Bersama Faskel Teknik dan KSM melakukan Opname pekerjaan dilapangan; Memfasilitasi penyusunan dan memverifikasi laporan-laporan Kegiatan KSM/ Panitia (Mingguan, Bulanan, LPJ, termasuk photo2 dokumentasi) dan melaporkannya kepada koordinator BKM/LKM; Memastikan semua infrastruktur memenuhi persyaratan teknis (Bangunan berkualitas Baik/Kuat & Tahan Lama, Bermanfaat/Berfungsi dan Ada O&P termasuk Rencana Kerjanya); Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur melakukan Verifikasi proposal KSM/ Panitia (termasuk membuat Berita Acara Verifikasi); Bersama Fasilitator Teknik/Askot Infrastruktur dan pihak KSM/ Panitia melakukan Sertifikasi Kegiatan (termasuk membuat BAP2-nya);

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Peran KSM Permukinan dalam kegiatan Program adalah sebagai berikut : • Menyusun proposal kegiatan infrastruktur yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya; • Mengelola dan melaksanakan kegiatan Program secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, serta memastikan prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan Dampak Infrastrukturdan Sosial; • Menyampaikan Jadwal Kerja, Rencana Pengadaan Bahan/Alat, Rencana Pemeliharaan, Rencana Tenaga Kerja, Tim Pelaksana Kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum dilaksanakan Musyawarah Pra Pelaksanaan Kegiatan (MP2K); • Melaksanakan Musyawarah Pengadaan Bahan/Alat, Musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dan memastikan Tim O&P turut serta dalam MP2K; • Membangun prasarana dengan kualitas baik, bermanfaat sesuai kebutuhan masyarakat dan persyaratan teknis konstruksi; • Membuat Papan Nama/Informasi Proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum; • Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan mengarsipkannya; • Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL selama proses konstruksi berlangsung; • Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan; • Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya;

29


Tingkat Kelurahan/Desa Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Tugas KPP adalah sebagai berikut: • Melaksanakan rencana Operasional dan Pemeliharaan (O&P) yang mencakup mekanisme pelaksanaan O&P serta pendanaannya; • Menggalang dan mengelola dana untuk O&P yang diperoleh dari iuran warga, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya; • Membuka dan mengelola rekening Bank untuk dana O&P (terpisah dari rekening BKM/LKM); dan • Melaporkan kegiatan O&P termasuk penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa. • Relawan Relawan adalah pelopor-pelopor pengerak dari masyarakat yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Program mendorong masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian peran utama para relawan permukiman adalah : • Pengerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses kegiatan Program secara partisipatif; • Mengawal proses partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokrasi dsb; dan • Mitra kerja BKM/LKM dalam kegiatan Program. Pembinaan Pembinaan meliput penyiapan program, sosialisasi program ke pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat; dan kemitraan program-program berbasis masyarakat. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah secara berjenjang pemerintah dan dilakukan secara akuntabel dan transparan.

30

Pengendalian Pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan agar proses pelaksanaan sesuai dengan pedoman dan sasaran program dapat tercapai. Pelaporan Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang meliputi laporan pekerjaan fisik, keuangan, kinerja, pengaduan, dsb.

31

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan T. +6221-72796578 E. [email protected] http://ciptakarya.pu.go.id

Tahapan Penyelenggaraan

Recommend Documents