MATERI SOSIALISASI PANCASILA (Sebagai Dasar dan Ideologi Negara)
BHINNEKA TUNGGAL IKA (Semboyan Negara)
Materi Sosialisasi
NKRI (Bentuk Negara)
UUD NRI Tahun 1945 (Konstitusi Negara)
1
2
DASAR HUKUM SOSIALISASI
D A S A R H U K U M
UU NOMOR 27 TAHUN 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 15 Ayat (1) huruf e
KEPUTUSAN MPR RI NO. 1/MPR/ 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR, Pasal 22 ayat (1) huruf e
INPRES NO.6 TAHUN 2005 tentang Dukungan kelancaran pelaksanaan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR
KOMITMEN PIMPINAN MPR MEMASYARAKATKAN PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA
LATAR BELAKANG SOSIALISASI (Terjadinya Krisis Multidimensi)
FAKTOR INTERNAL Pemahaman dan Pengamalan nilainilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit serta lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan.
Terjadinya Ketidakadilan dalam bidang Pembangunan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum di pusat dan daerah.
FAKTOR EKSTERNAL Globalisasi yang membawa persaingan antar bangsa yang semakin tajam.
Kuatnya pengaruh budaya asing dan kurangnya sarana teknologi industri dalam perumusan kebijakan negara
TAP MPR No.VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa
3
4
SUMBER-SUMBER PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
KETUHANAN YANG MAHA ESA
SUMBER: 1. 2. 3. 4.
NILAI KEAGAMAAN ADAT ISTIADAT KEBUDAYAAN NILAI-NILAI YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT 5. PERKEMBANGAN IDEOLOGI DUNIA PADA SAAT ITU
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB PERSATUAN INDONESIA
PANCASILA
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Pancasila Sebagai Dasar Negara (TAP MPR RI NO. XVIII/MPR/1998)
KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA Norma Dasar (Grundnorm) menurut Hans Kelsen dan Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) menurut Hans Nawiasky
Filosofische Grondslag yaitu sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang mendalam, menurut Soekarno
PANDANGAN HIDUP
PANCASILA
(WAY OF LIFE)
PEMERSATU BANGSA Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)
5
PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
SIDANG PERTAMA BPUPKI
(Ir. SOEKARNO MENAWARKAN 5 PRINSIP DASAR NEGARA YANG DIBERI NAMA PANCASILA) 1 JUNI 1945
DASAR NEGARA/PANCASILA
1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme Atau Peri-kemanusiaan 3. Mufakat Atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
PANITIA KECIL/PANITIA SEMBILAN
SIDANG PPKI
(PANCASILA DALAM PIAGAM JAKARTA) 22 JUNI 1945
(PANCASILA DALAM PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945) 18 AGUSTUS 1945
PIAGAM JAKARTA
PANCASILA
1. Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi PemelukPemeluknya 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
6
PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan atas hukum, Pancasila harus selalu dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum.
Secara akademik, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hans Nawiasky tentang Teori Hierarki Norma Hukum bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Yang disebut dengan Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara).
Untuk itu semua dokumen hukum negara mulai UUD, TAP MPR, UU/PERPU, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota, substansinya harus mendasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
7
NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA
PANCASILA
KETUHANAN YANG MAHA ESA Mengandung nilai-nilai antara lain : 1. Setiap orang Indonesia bertuhan, menurut agama dan kepercayaanya; 2. Menjalankan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati; 3. Segenap agama dan kepercayaan mendapat tempat dan perlakuan yang sama.
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Mengandung nilainilai antara lain :
PERSATUAN INDONESIA
Mengandung nilainilai antara lain :
1.Perlakuan terhadap manusia secara adil, tidak memihak, dan berpegang kepada kebenaran;
1.Persatuan dalam arti luas;
2. Beradab maksudnya berbudi luhur, sopan dan bersusila.
3. Bersatu dalam keberagaman.
2. Melindungi segenap bangsa;
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
Mengandung nilainilai antara lain : 1. Rakyat memiliki kedaulatan; 2. Nilai Demokrasi; 3. Prinsip Musyawarah; 4. Rakyat memiliki Perwakilan.
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Mengandung nilainilai antara lain: 1. Perlakuan yang adil terhadap Rakyat; 2. Adil dalam segala aspek kehidupan; 3. Perlindungan terhadap rakyat agar hidup sejahtera.
8
PRINSIP-PRINSIP DALAM PEMBUKAAN (PREAMBULE) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
9
Pengakuan HAM Sebagai Hak Universal Segala Bangsa
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Penegasan Tentang Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Pengakuan Terhadap NilaiNilai Religi, Tekad Untuk Merdeka, Pernyataan Bukan Negara Sekuler dan Bukan Negara Agama
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
1. Hakikat Tujuan Negara; 2. Cara Mencapai Tujuan Negara Melalui Hukum Dasar dan Kedaulatan Rakyat; 3. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
TANTANGAN MASA KINI DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA KONDISI FAKTUAL MASYARAKAT
1. Menguatnya paham-paham individualisme, egoisme sektoral, sikap materialistis, dan mengendurnya sikap toleransi. 2. Banyak terjadi konflik sosial dalam masyarakat. 3. Penegakkan hukum belum optimal. 4. Pembangunan demokrasi masih mencari bentuk. 5. Penyalahgunaan kekuasaan serta praktek KKN. 6. Masih tingginya pengangguran dan kemiskinan.
PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Dinamika politik global yang penuh dengan persaingan. 2. Negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerja sama, yang masing-masing juga berkewajiban melindungi kepentingan nasionalnya. 3. Interdependensi antarnegara semakin menguat, pada saat yang bersamaan kesenjangan kekuatan ekonomi dan sosial semakin melebar karena agenda dan isu internasional masih dominan dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara maju. 4. Membangun demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip keragaman, menghindari diktator mayoritas dan tirani minoritas.
PERKEMBANGAN IPTEK
IMPLEMENTASI NILAI NILAI PANCASILA
1. 2. 3. 4.
Arus informasi yang semakin masif Melahirkan masyarakat yang lebih menghargai kualitas individu. Masyarakat lebih kompetitif sehingga persaingan antar individu akan memuncak. Tumbuhnya sikap individualisme telah mengakibatkan berkurangnya semangat gotongroyong .
Seluruh perumusan dan kebijakan negara harus bersendikan pada nilai-nilai pancasila seperti : 1. Dibidang politik yang selalu berpihak pada rakyat. 2. Dibidang Ekonomi lebih berpihak kepada ekonomi kerakyatan, yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat dengan melakukan keberpihakan. 3. Dibidang agama, sosial dan budaya membangun kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dengan membangun etos kerja bersendikan kepada nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kerukunan dan toleransi. 4. Dibidang pertahanan dan keamanan, melaksanakan esensi sistem keamanan rakyat semesta yaitu TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
10
PANCASILA DAN KETERTIBAN DUNIA Prinsip Kebebasan dan Hak Asasi
Saling Ketergantungan (Interdependensi) Ideologi Transnasional
Terganggunya Ketertiban di Setiap Negara
Pancasila Sebagai Solusi
1.Prinsip HAM universal berlaku bagi setiap orang dimanapun dia berada tanpa memandang perbedaan agama, minoritas, mayoritas, laki-laki, perempuan, tua dan muda, dsb. 2.Setelah Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948. 3.Tahun 1966 DUHAM ditindaklanjuti dengan dua perjanjian internasional yaitu The International Covenant on Civil and Politicaal Rights (CCPR) dan The International Covenant on Economical and Social and Cultural Rights (CESCR) yang mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota. 4.HAM adalah tuntutan yang dapat dipaksakan pemenuhannya secara hukum dan melekat pada diri setiap manusia. 5.Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu, dalam konteks Indonesia pemerintah menjamin HAM setiap warga negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.Saling Ketergantungan (interdependensi) secara harfiah diartikan sebagai hubungan saling ketergantungan. 2.Isu tersebut semakin berkembang sejalan dengan makin banyaknya negara modern dan aktor-aktor hubungan internasional baru yang melakukan interaksi dengan negara lain dalam rangka mencapai kepentingannya masing-masing. 3.Interdependensi secara harfiah merupakan perwujudan manusia (negara) sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia akan berinteraksi sesamanya. 4.Negara dengan segala kelebihan dan kekurangannya melakukan interaksi dengan negara lain. Intensitas interaksi itulah yang kemudian memunculkan interdependensi (ketergantungan) asing.
1. Ideologi transnasional merujuk pergerakan ideologi global yang melintasi batas-batas antar negara dan bangsa. 2. Ideologi itu merupakan gerakan politik untuk mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. 3. Ancaman Liberalisme, Sosialisme, dan fundamentalisme akan mengancam eksistensi Bangsa Indonesia yang sudah mempunyai jati diri bangsa, yaitu ideologi Pancasila. 1. Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis, sentimen kesukuan, ketidakpuasan terhadap kebijakan nasional dan terorisme. 2. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. 3. Upaya penggantian ideologi negara dengan ideologi lain yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa itu. 4. Potensi konflik antar kelompok/golongan baik akibat perbedaan pendapat maupun akibat masalah SARA. 5. Bentuk "penjarahan" sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang baik yang dilakukan secara "legal" maupun ilegal sehingga meyebabkan kerugian bagi negara. 6. Upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi masyarakat terutama generasi muda, yang dapat merusak budaya bangsa.
1.Pancasila dapat dijadikan sebagai alternatif ideologi dunia. 2.Pancasila mampu memberikan kontribusi berarti bagi terwujudnya perdamaian dunia. 3.Pancasila menghendaki setiap orang memiliki akses ekonomi yang sama dengan semangat gotong-royong, menginginkan setiap aset alam dikuasai oleh negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan kapitalisme yang menghendaki seminimal mungkin campur tangan negara dan lebih menyerahkannya kepada mekanisme pasar (liberalisasi). 4.Pancasila sifatnya universal sebagai solusi atas berbagai permasalahan kemanusiaan di dunia internasional, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kemanusiaan, memiliki semangat persaudaraan, saling menghormati dan menghargai perbedaan, demokrasi serta memperhatikan kesejahteraan dan keadilan rakyat.
11
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR
UNDANG-UNDANG DASAR
mengatur 3 hal penting : 1. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara. 2. Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. 3. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara.
Merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan.
12
SEJARAH PERJALANAN UNDANG-UNDANG DASAR
UUD 1945 18 AGUSTUS 1945 S.D. 27 DESEMBER 1949 1. Masa peralihan
revolusi fisik belum tuntas 2. Rongrongan penjajah tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 3. Praktek penyelenggaraa n negara menggunakan sistem parlementer sedangkan UUD 1945 menggunakan sistem Presidensiil
KONSTITUSI RI SERIKAT 1949
UUD SEMENTARA 1950
27 DESEMBER 1949 S.D. 17 AGUSTUS 1950
17 AGUSTUS 1950 S.D. 5 JULI 1959
1. Banyak negara
bagian yang tidak tunduk kepada pemerintah federal 2. Wibawa pemerintah berkurang 3. Dari 16 negara bagian hanya 3 negara bagian yang tunduk : negara republik indonesia , Indonesia timur, dan negara sumatera timur
UUD 1945 Dekrit Presiden 5 JULI 1959 S.D. TAHUN 1999
1. Lembaga
konstituante selama 2,5 Tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya 2. Rapat tidak memenuhi Kuorum 3. Situasi tanah air semakin genting 4. Tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke UUD 1945
Tuntutan reformasi Perubahan UUD 1945
13
UUD NRI Tahun 1945 Hasil Perubahan 1. Perubahan pertama tahun 1999, ditetapkan Tanggal 19 Oktober 1999. 2. Perubahan kedua tahun 2000, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000. 3. Perubahan ketiga tahun 2001, ditetapkan tanggal 9 November 2001. 4. Perubahan keempat tahun 2002, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002.
PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi Antara lain: 1.Amandemen UUD 1945 2.Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI 3.Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN 4.Otonomi Daerah 5.Kebebasan Pers 6.Mewujudkan kehidupan demokrasi
Sebelum Perubahan 1. Pembukaan 2. Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan 3. Penjelasan
Latar Belakang Perubahan 1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR 2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden 3. Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir 4. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang 5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
Hasil Perubahan
Sidang MPR
Kesepakatan Dasar
1.Pembukaan 2.Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
1. Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999 2. Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 3. Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 4. Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002
1.Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 2.Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.Mempertegas sistem presidensiil 4.Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal 5.Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
14
Tujuan Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: 1.Tatanan negara 2.Kedaulatan Rakyat 3.HAM 4.Pembagian kekuasaan 5.Kesejahteraan Sosial 6.Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum 7.Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis 1.Pasal 3 UUD 1945 2.Pasal 37 UUD 1945 3.TAP MPR No.IX/MPR/1999 4.TAP MPR No.IX/MPR/2000 5.TAP MPR No.XI/MPR/2001
15 NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959) Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999), sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006 Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000), sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006 Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001), sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006 Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002), sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)
16
BENTUK DAN KEDAULATAN BAB I Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)]
Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 (3)***]
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar [Pasal 1 (2)***]
PENATAAN KEKUASAAN/LEMBAGA NEGARA
17 PUSAT
UUD NRI TAHUN 1945
kpu
BPK
bank sentral
Presiden
DPR
MPR
DPD
MA
kementerian negara TNI/POLRI
Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur
Lingkungan Peradilan Umum
DPRD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Lingkungan Peradilan Militer
DPRD
Legislatif
DAERAH
Lingkungan Peradilan Agama
`
Bupati/ Walikota
KY
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
dewan pertimbangan
Perwakilan BPK Provinsi
MK
Lingkungan Peradilan TUN
Eksekutif
DPR
Presiden
Memegang kekuasaan membentuk UU Pasal 20 (1)*
Memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 4 (1)
Yudikatif
MA
MK
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 (1)***
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BAB II ANGGOTA DPR ditambah UTUSAN DAERAH dan GOLONGAN
MPR
18 ANGGOTA DPR dan ANGGOTA DPD Dipilih melalui pemilu
Wewenang Sesudah Perubahan
Wewenang Sebelum Perubahan 1.
Menetapkan dan mengubah UUD 1945;
1.
2.
Menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara;
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];
2.
3.
Memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden;
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ];
3.
4.
Membuat Putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya;
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****];
4.
Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
5.
Memberikan penjelasan/penafsiran terhadap Putusan MPR;
6.
Meminta pertanggungjawaban Presiden.
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya [Pasal 8 ayat (3)****].
MEKANISME PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
LEMBAGA YANG BERWENANG
MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
PROSES PERUBAHAN
Usul perubahan diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****]
diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****]
[Pasal 3 Ayat (1)] Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)****]
sidang MPR dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****]
OBJEK PERUBAHAN
Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar
Yang tidak dapat dilakukan perubahan 1. Pembukaan UndangUndang Dasar (Kesepakatan Dasar) 2. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia [Pasal 37 (5)****]
19
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB VII anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19 (1)**]
DPR
memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*]
20
anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang (Pasal 22B**)
Fungsi, Wewenang, dan Hak Antara lain tentang: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ; mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ; pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ; pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ; pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;
7. pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ; 8. persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; 9. pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ; 10. pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ; 11. persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ; 12. persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ; 13. pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Terkait dengan Kewenangan DPD
DPD
DPR
dapat mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (1)***]
memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*]
ikut membahas dan memberikan pertimbangan atas RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (2)***]
Anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*)
mendapat persetujuan bersama RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 (2)*]
Presiden berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*]
tidak mendapat persetujuan bersama
21 Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**]
mengesahkan UU [Pasal 20 (4)*]
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*]
22 mengajukan
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
Presiden
DPR
memberi pertimbangan [Pasal 23 (2)***]
DPD
TIDAK membahas bersama [Pasal 23 (2)***] RAPBN
Pemerintah menjalankan persetujuan
YA APBN
Pemerintah menjalankan APBN
tahun lalu [Pasal 23 (3)***]
23 PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
setuju
Presiden Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan Perpu [Pasal 22 (1)]
Perpu itu harus mendapat persetujuan DPR [Pasal 22 (2)]
menjadi UU
DPR tidak setuju
harus dicabut [Pasal 22 (3)]
24
DEWAN PERWAKILAN DAERAH BAB VIIA
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu [Pasal 22C (1)***] Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR [Pasal 22C (2)***]
DPD
Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22D (4)***]
25
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KEWENANGAN DPD I.
RUU yang berkaitan dengan:
1. Otonomi daerah 2. Hubungan pusat dan daerah 3. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah 4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya 5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah 6. RAPBN 7. Pajak 8. Pendidikan 9. Agama II. Pemilihan anggota BPK
memberi pertimbangan
dapat melakukan pengawasan
dapat mengajukan
ikut membahas
● ● ●
● ● ●
● ● ●
●
●
●
●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
SYARAT, MASA JABATAN, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN BAB III Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***]
Presiden/ Wakil Presiden
26
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *)
Wewenang, Kewajiban, dan Hak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Antara lain tentang: memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)]; berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*]; menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*]; memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*]; memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****]; membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***]; menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*; membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****; pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
PRESIDEN PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DAN PERTIMBANGAN DPR SERTA PERTIMBANGAN MA
DPR dengan persetujuan
Presiden
MA
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat [Pasal 11 (1)**** dan (2)***]
menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
dengan pertimbangan
mengangkat dan menerima Duta [Pasal 13 (2)* dan (3)*] memberi grasi dan rehabilitasi
dengan pertimbangan
[Pasal 14 (1)*]
memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*]
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *)
dengan pertimbangan
27
28 KEMENTERIAN NEGARA DAN DEWAN PERTIMBANGAN
Presiden
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16) ****
dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*]
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang [Pasal 17 (4) ***]
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***]
diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu [Pasal 6A (2) ***]
Pemilu
mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi [Pasal 6A (3)***]
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu
Pemilu
pasangan yang memperoleh suara terbanyak [Pasal 6A (4)****]
Presiden dan Wapres
29
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM HAL KEDUANYA BERHALANGAN TETAP SECARA BERSAMAAN
parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyak pertama dalam pemilu sebelumnya
Presiden dan Wapres
[Pasal 8 (3)****]
parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya
30
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wapres
MPR selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wapres
PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN WAKIL PRESIDEN
MPR
Presiden
mengajukan dua calon Wapres [Pasal 8 (2)***]
selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih Wapres
Wapres terpilih
MEKANISME PENGUSULAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
DPR Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (2)***]
MPR DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***]
Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota [Pasal 7B (3)***]
MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***]
terbukti
tidak terbukti
wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***] Keputusan diambil dalam sidang paripurna, dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***]
31 Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat usul DPR tidak diterima
usul DPR diterima
Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan
32
PEMERINTAHAN DAERAH BAB VI
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**]
PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH
DPRD
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
anggota DPRD dipilih melalui pemilu
[Pasal 18 (3) **]
PEMERINTAHAN DAERAH
(Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18 B (2)**]
33
34
PEMILIHAN UMUM BAB VIIB
Parpol/ Gabungan Parpol [Pasal 6A (2)***]
Partai Politik
Perseorangan
[Pasal 22E (3)***]
[Pasal 22E (4)***]
PEMILIHAN UMUM “luber jurdil” setiap lima tahun
[Pasal 22E (5)***]
[Pasal 22E (1)***]
Presiden dan Wapres
anggota DPR
anggota DPRD
[Pasal 22E (2)***]
kpu
anggota DPD
KEKUASAAN KEHAKIMAN (MAHKAMAH AGUNG) BAB IX
Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24A (2)***]
MA Pasal 24A *** Umum Agama
35
Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24A (3)***]
Militer TUN
Kewajiban dan Wewenang 1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***]; 2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]; 3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
36
KOMISI YUDISIAL BAB IX
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)***]
KY
Pasal 24B ***
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]
Wewenang 1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***]; 2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
KEKUASAAN KEHAKIMAN (MAHKAMAH KONSTITUSI) BAB IX Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara [Pasal 24C (5)***]
MK
37
mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C (3)***]
Wewenang dan Kewajiban 1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***]; 2. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BAB VIIIA) (Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang)
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F (1)***]
BPK
Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)***]
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)***]
Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)***]
38
PAJAK, PUNGUTAN LAIN, MACAM DAN HARGA MATA UANG, DAN HAL-HAL LAIN MENGENAI KEUANGAN NEGARA Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara (Pasal 23A***) diatur dengan
Undang-Undang diatur dengan
ditetapkan dengan
Hal-hal lain mengenai keuangan negara (Pasal 23C***)
Macam dan harga mata uang (Pasal 23B****)
BANK SENTRAL BAB VIII
bank sentral Pasal 23D ****
susunan
kedudukan
kewenangan
Tanggung jawab
diatur dengan undang-undang
independensi
39
40
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK BAB X
warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**]
[Pasal 26 (1)]
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)] Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**] Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)
HAK ASASI MANUSIA BAB XA
berkewajiban menghargai hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang (Pasal 28J) ** Perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) ** hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan, berhak atas jaminan sosial serta perlindungan hak milik pribadi (Pasal 28H) **
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) **
untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) **
HAK ASASI MANUSIA
berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) **
41
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, kesempatan yg sama dalam pemerintahan, dan berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) **
kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) **
42
AGAMA BAB XI
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA BAB XII
Pertahanan dan Keamanan Negara Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 (1)**]
TNI (AD, AL, AU)
POLRI
sebagai alat negara sebagai alat negara yang menjaga bertugas keamanan dan mempertahankan, ketertiban melindungi, dan masyarakat bertugas memelihara keutuhan melindungi, dan kedaulatan mengayomi, melayani masyarakat, serta negara menegakkan hukum [Pasal 30 (3)**] [Pasal 30 (4)**]
Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang [Pasal 30 (5)**]
43
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung [Pasal 30 (2)**]
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB XIII
44
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****] Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [Pasal 31 (2)****]
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan [Pasal 31 (1)****] Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)****]
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****] Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****]
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional [Pasal 32 (2)****]
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
45
BAB XIV
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 (2)]
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 (1)]
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara [Pasal 34 (1)****]
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)]
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****]
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****]
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 (3)****]
BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN BAB XV
1. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35) 2. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36) 3. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) ** 4. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) ** Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)
46
ATURAN PERALIHAN
47
Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****) Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar ini ****) Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****)
ATURAN TAMBAHAN Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****) Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)
48 PILIHAN BENTUK NEGARA Dalam sidang BPUPKI yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar, mengenai pilihan bentuk negara. Ada anggota yang mengusulkan bentuk Negara Kesatuan (unitarisme) dan ada yang mengusulkan bentuk Negara Serikat (Federalisme)
Dari risalah sidang BPUPKI tercatat ada 17 (tujuh belas) orang yang mengusulkan Negara Kesatuan (uni) dan ada 4 (empat) orang yang mengusulkan Negara Federal
1. Dipilihnya Negara Kesatuan oleh Anggota BPUPKI dikarenakan Negara Kesatuan dianggap lebih menjamin persatuan yang kuat. 2. Sedangkan bentuk negara federasi adanya syarat membentuk beberapa negara bawahan terlebih dahulu sebelum membentuk Negara Republik Indonesia Serikat sebagai negara atasan.
BENTUK NEGARA INDONESIA
49
1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik Pasal 1 Ayat (1). 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama para pendiri bangsa. 3. Negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. 4. Negara Kesatuan adalah suatu negara yang hanya mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah tidak ada negara dalam negara, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara bersangkutan.
50
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
BATAS WILAYAH BATAS ZEE
• 17.508 Pulau • 3 Zona Waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **
WILAYAH NEGARA DAN DEKLARASI JUANDA
Pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial Indonesia hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah
1. Tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda 2. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang. 3. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.
1. Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). 2. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = United Nations Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. 3. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. 4. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.
Berkat pandangan visioner Deklarasi Djuanda, Bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 kilo meter persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.
51
52 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. [ Pasal 18 (1)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18B (2)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 25A**) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. [Pasal 37 (5)****]
ISTILAH DAN PENGERTIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA Istilah Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma yang terjemahan isinya berbunyi : “bahwa agama budha dan siwa (hindu) merupakan zat yang berbeda tapi nilai-nilai kebenaran jina (budha) dan siwa (hindu) adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua artinya tidak ada dharma yang mendua”
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas pada sidang-sidang BPUPKI antara Muhammad Yamin, Ir. Soekarno, I Gusti Bagus Sugriwa sekitar dua setengah bulan sebelum proklamasi
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh Muhammad Yamin kepada Ir. Soekarno agar dijadikan semboyan negara.
Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika oleh pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis Bangsa Indonesia, yang memiliki makna, walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan sebangsa dan setanah air.
53
BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SEMBOYAN NEGARA KEANEKARAGAMAN 1. Bangsa yang majemuk memiliki jumlah penduduk yang cukup besar 2. Memiliki bahasa daerah yang berbeda beda 3. Mempunyai suku bangsa yang beragam 4. Mempunyai agama yang berbeda 5. Warna kulit bermacam macam 6. Adat istiadat dan 7. Banyak lagi perbedaaan lainnya
SUMPAH PEMUDA
54
SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia
1. Ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
2. Cita-cita membangun sebuah bangsa Indonesia yang bersatu
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia
3. Semboyan yang mengungkapkan rasa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman
Semboyan adalah Perkataan atau kalimat pendek yg dipakai sebagai dasar tuntunan (pegangan hidup); inti sari suatu usaha dan sebagainya; slogan; moto.
KEKAYAAN DAN KEBERAGAMAN BANGSA
FLORA DAN FAUNA BERANEKA RAGAM
JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG + 240 JUTA JIWA
700 BAHASA DAERAH
BERAGAM ADAT ISTIADAT
1128 SUKU BANGSA
BERAGAM BUDAYA
6 AGAMA
55
BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6A (3)***] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. [ Pasal 18 (1)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. [Pasal 18B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. [Pasal 18B (2)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 25A**) Yang menjadi warga negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. [Pasal 26 (1)**] Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. [Pasal 29 (2)] Negara memajukan kebudayaan nasional lndonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. [Pasal 32 (1)****] Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. [Pasal 32 (2)****] Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. (Pasal 36A**)
56
57
TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MPRS DAN MPR RI TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002
Ada 139 TAP MPRS & TAP MPR (1960 s.d. 2002) “Dikelompokkan Menjadi 6 (enam) Pasal Berdasarkan Materi dan Status Hukumnya”
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003
58
1. Pasal I Aturan Tambahan UUD NEGARA RI TAHUN 1945 “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”
2. Pasal I Aturan Peralihan UUD NEGARA RI TAHUN 1945 “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
3. Pasal II Aturan Peralihan UUD NEGARA RI TAHUN 1945 “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
4. TAP MPR RI Nomor II/MPR/1999 sampai dengan perubahan yang kelima tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI
5. TAP MPR RI Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003
SUBSTANSI TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003 PASAL 1 TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan) PASAL 2 TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan) PASAL 3 TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan) PASAL 4 TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (11 Ketetapan) PASAL 5 TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan) PASAL 6 TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 Ketetapan)
59
60 PASAL 1 TAP MPRS/TAP MPR YANG DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
Ada 8 (delapan) TAP, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ketetapan MPRS RI Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Kedelapan TAP tersebut telah berakhir masa berlakunya dan/atau telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
61
PASAL 2 TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN
Ada 3 (tiga) TAP, yaitu: 1.Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. 2. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi.
3. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.
62 Pasal 2
1. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966
Tentang: Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN: Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA.
63 Pasal 2
2. TAP MPR No. XVI/MPR/1998
TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:
Tentang: Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
64 Pasal 2
3. TAP MPR No. V/MPR/1999
TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:
Tentang: Penentuan Pendapat di Timor Timur
Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999. (Karena masih adanya masalah-masalah kewarganegaraan, pengungsian, pengembalian asset negara, dan hak perdata perseorangan)
65 PASAL 3 TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2004 Ada 8 (delapan) TAP, yaitu: 1. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. 2. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 3. Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000. 4. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia. 5. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. 6. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001. 7. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. 8. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Kedelapan TAP tersebut tidak berlaku karena Pemerintahan hasil Pemilu 2004 telah terbentuk
66 PASAL 4 TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG
Ada 11 (sebelas) TAP, yaitu: 1. TAP MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. 2. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. 5. TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional. 6. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 8. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 9. TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan 10. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN. 11. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
67 Pasal 4
1. TAP MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera Substansi: Setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah Pahlawan Ampera.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
Hasil Kajian: Karena undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan SUDAH DISAHKAN (UU No. 20 Tahun 2009) maka ketetapan ini tidak berlaku lagi
68 Pasal 4
2. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN Substansi: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Terlaksananya seluruh ketentuan yang terdapat di dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998.
Hasil Kajian: Karena amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 belum dilaksanakan dan/atau dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
69 Pasal 4 3.TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Substansi: Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara RI Tahun 1945.
Hasil Kajian: Karena amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 belum seluruhnya dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
70 Pasal 4 4. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan
Substansi :
TAP MPR RI No. III/MPR/2000
1. Tata urutan peraturan perundang-undangan; 2. Lembaga Negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 3. Lembaga Negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
UUD 1945 TAP MPR UU PERPU
UUD NRI Tahun 1945 UU/ PERPU
PP
Dibentuknya undang-undang sesuai dengan substansi TAP MPR RI No. III/MPR/2000.
UUD NRI Tahun 1945
TAP MPR UU/PERPU PP PERPRES
PP Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 10 Tahun 2004
PERPRES
PERDA PROVINSI
KEPRES PERDA
PERDA
PERDA KAB/KOTA
Hasil Kajian: Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) undang-undang yang mengatur 3 (tiga) substansi utama dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000, yaitu: 1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; 2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK; dan 3. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA; maka Ketetapan ini tidak berlaku lagi.
71 Pasal 4
5. TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Substansi: Ketetapan ini mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam TAP MPR RI No. V/MPR/2000.
Hasil Kajian: Berbagai amanat yang terdapat dalam ketetapan ini tetap diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta menjamin keutuhan NKRI maka ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy)
72 Pasal 4
6. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Substansi: Mengamanatkan pemisahan lembaga TNI dan POLRI, menentukan peran dan fungsi masing-masing, serta terwujudnya kerjasama dan saling membantu. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI. Hasil Kajian: Pemisahan TNI dan POLRI secara kelembagaan telah diatur dengan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34/2004 tentang TNI, namun kerjasama dan saling membantu antara TNI dan POLRI masih perlu diatur dengan undang-undang maka Ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
73 Pasal 4 7. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran POLRI
Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan tentang jati diri, peran, susunan dan kedudukan, tugas bantuan, dan keikutsertaan TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan negara. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan pasal 5 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) tentang hak memilih dan dipilih TNI dan POLRI yang disesuaikan dengan UUD, dan pembentukan undang-undang tentang penyelenggaraan wajib militer dan yang berkaitan dengan tugas bantuan antara TNI dan POLRI.
Hasil Kajian: Belum terbentuknya undang-undang mengenai penyelenggaraan wajib militer, dan tugas bantuan antara TNI dan POLRI maka Ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
74 Pasal 4
8. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakkan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-undang. Hasil Kajian: Ketetapan ini belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam perumusan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara maka Ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
75 Pasal 4
9. TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan Substansi: Visi Indonesia masa depan diperlukan untuk menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia melalui visi ideal, visi antara dan visi lima tahunan.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu diwujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan Hasil Kajian: Dengan dijadikan TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan sebagai salah satu landasan operasional dari Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahkan menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas, serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maka ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
76 Pasal 4
10. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.
Hasil Kajian: Karena amanat dari TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 belum dilaksanakan dan/atau dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
77 Pasal 4 11. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Substansi: • Ketetapan ini mendorong pembaharuan agraria melalui proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum; • Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang untuk mendorong pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keutuhan NKRI, HAM, supremasi hukum, KESRA, demokrasi, kepatuhan hukum, partisipasi rakyat, keadilan termasuk kesetaraan gender, pemeliharaan sumber agraria/sumber daya alam, memelihara keberlanjutan untuk generasi kini dan generasi yang akan datang, memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, keterpaduan dan koordinasi antar sektor dan antar daerah, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat, desentralisasi, keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan individu sesuai dengan arah kebijakan sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan ini.
Hasil Kajian: Ketetapan ini diperlukan untuk mendorong percepatan pembentukan dan pengharmonisan berbagai undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam secara konprehensif. Oleh karena itu Ketetapan ini tetap berlaku (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
78 PASAL 5 TAP MPR YANG DINYATAKAN MASIH BERLAKU SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN TATA TERTIB YANG BARU OLEH MPR HASIL PEMILU 2004
Kelima TAP MPR yang terdapat di dalam Pasal 5 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, yaitu: 1. TAP MPR No. II/MPR/1999 2. TAP MPR No. I/MPR/2000 3. TAP MPR No. II/MPR/2000 4. TAP MPR No. V/MPR/2001 5. TAP MPR No. V/MPR/2002 sudah tidak berlaku lagi karena telah terbentuknya Peraturan Tata Tertib MPR hasil PEMILU 2004.
79
PASAL 6 TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TIDAK PERLU LAGI DILAKUKAN TINDAKAN HUKUM LEBIH LANJUT, BAIK KARENA BERSIFAT FINAL (EINMALIG), TELAH DICABUT, MAUPUN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN
Ketetapan di dalam pasal ini berjumlah 104 Ketetapan.
PENGAWALAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR (SISTEM KONSTITUSIONALISME) ALINEA Ke-4 PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945 Berbunyi “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”
Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2)***
UUD NRI TAHUN 1945 Merupakan sumber hukum tertinggi dan tertulis serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan.
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Untuk menjaga paham konstitusionalisme atau menjaga kemurnian UndangUndang Dasar 2. Salah satu tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UUD NRI Tahun 1945 TAP MPR UU/PERPU PP PERPRES PERDA PROVINSI PERDA KAB/KOTA
UU No. 12 Tahun 2011
81
82
SUMPAH PALAPA Sumpah Palapa berbunyi: Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa". ([Dia] Gajah Mada Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tidak akan melepaskan puasa. Gajah Mada berucap: "Jika telah mengalahkan Nusantara, [baru] saya akan melepaskan puasa (tidak lagi berpuasa). Jika telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, [baru] saya akan melepaskan puasa. CIKAL BAKAL NEGARA INDONESIA
Kerajaan Majapahit sekitar abad XIII sampai abad XV merupakan kerajaan besar yang sangat berjaya, yang sangat disegani, yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan “Sumpah Palapa”
VISI MAJAPAHIT
Menyatukan kembali seluruh wilayah nusantara (pulau-pulau yang berada di luar pulau jawa) dalam satu kesatuan, satu kehendak dan satu jiwa.
Sumpah Palapa mengilhami para founding fathers untuk menggali kembali, dan memelihara visi nusantara, bersatu dalam wawasan nusantara
ORGANISASI-ORGANISASI PERGERAKAN BANGSA
83
BERDIRI ORGANISASI PERGERAKAN
KERAJAAN SRIWIJAYA
KERAJAAN MAJAPAHIT (ABAD XIII – XV)
KERAJAAN MATARAM
AWAL PENJAJAHAN
DIAWALI MASUKNYA BANGSA EROPA, SPANYOL, PORTUGIS (1521), BELANDA (1602) KE INDONESIA
PERLAWANAN TOKOH PERJUANGAN MASIH BERSIFAT KEDAERAHAN
SULTAN AGENG TIRTAYASA, CIK DIK TIRO, TEUKU UMAR, SULTAN HASANUDDIN, IMAM BONJOL, PANGLIMA POLIM, PANGERAN DIPONEGORO
1. Budi Utomo (1908), didirikan Oleh Dr. Soetomo dan kawan-kawan dengan ketuanya Dr. Wahidin Sudiro Husodo; 2. Serikat Dagang Islam (1909), di Pimpin Oleh H. Saman Hudi 3. Serikat Islam (1911), dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto; 4. Muhammadiyah (1912), dipimpin oleh Kh. Ahmad Dahlan; 5. Indische Party (1915), didirkan Oleh Tiga Serangkai dr. Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker; 6. Indische Social Demokratische Partij (ISDP) (1920), 7. Partai Komunis Hindia (1920), diubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924, dipimpin oleh Semaun; 8. Jamiyah Nahdlatul Ulama (1926) dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari dan 9. Partai Nasional Indonesia (1927), dipimpin Oleh Ir. Soekarno.
84
SUMPAH PEMUDA 1928 KONGRES PEMUDA
Kongres pemuda dilaksanakan 27-28 Oktober 1928 dihadiri Oleh 750 pemuda dan Perwakilan Organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Islamiten Bond, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, dan Pemuda Kaum Betawi.
TUJUAN KONGRES PEMUDA
1. Mempersatukan seluruh pemuda Indonesia. 2. Mencanangkan citacita kemerdekaan. 3. Memperjuangkan Indonesia merdeka.
HASIL KONGRES PEMUDA
1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Sumpah pemuda merupakan cikal bakal pendorong perjuangan pergerakan Indonesia dan memperkuat persatuan nasional serta menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia.
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
85
86
PANITIA SEMBILAN Soekarno
Achmad Soebardjo Abdul Wachid Hasjim
Mohammad Hatta Abdoel Kahar Moezakir Muhammad Yamin
Alexander Andries Maramis
Agoes Salim Abikusno Tjokrosoejoso
87
Pengertian “Pilar”
1. Tiang Penguat (Bangunan); 2. Dasar (Yang Pokok); Induk 3. Tiang Penyangga (Geladak Kapal).
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV Tahun 2009 Halaman 1073
1. Kedudukan tidak sederajat, setiap pilar kehidupan memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. 2. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara menjadi pilar kehidupan utama yang mewarnai dan menjiwai pilar-pilar kehidupan yang lainnya. 3. Dalam 4 pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesunggguhnya masih banyak pilar-pilar kehidupan lainnya seperti bendera, bahasa, lambang negara dan lain-lain.
MEKANISME PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR BAB XVI
Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****]
diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****]
MPR Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)****]
sidang MPR dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****]
Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)****]
88
PEMBEKALAN ANGGOTA MPR RI PERIODE 2014 - 2019
MATERI SOSIALISASI 1. 2. 3. 4.
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara NKRI Sebagai Bentuk Negara Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara
Jakarta 26 s.d. 29 September 2014
