PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA
Abidarin Rosidi, Dr, M.Ma.
Nama NIM Kelompok Program studi Jurusan
: : : : :
Rahmad Arisga 11.11.5322 E Strata satu ( S1 ) Teknik Informatika
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
BAB I PENDAHULUAN
A. Abstraksi Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Istilah ideologi banyak arti, salah satunya ialah kesatuan gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun social dalam kehidupan bernegara. Ideologi Negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin di capai sebagai titik tekanannya dan cakupan nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman Negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala sesuatu dalam semua bidang yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus di landasi dalam titik tolak pelasanaannya.
B. Latar Belakang Di jaman yang penuh dengan persaingan ini makna Pancasila seolah-olah terlupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara yaitu pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, dimana tiap-tiap sila
mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita fahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti : 1) Pancasila sebagai jiwa bangsa, 2) Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 3) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat dijadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian pancasila tidak dapat ditafsirkan oleh sembarang orang karena akan dapat mengaturkan maknanya dan pada akhirnya merongrong dasar negara, seperti yang pernah terjadi di
masa
lalu.
Untuk itu kita sebagai generasi penerus, sudah merupakan kewajiban bersama untuk senantiasa menjaga kelestarian nilai – nilai pancasila sehingga apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan teredam di masa yang akan datang. C.PERUMUSAN MASALAH 1.Hakiakat Pancasila Sebagai Dasar Negara 2.Pancasila Sebagai Ideologi Negara D. TUJUAN Saya menyusun makalah ini agar para pembaca bisa mengetahui tentang Pancasila merupakan
dasar
negara
dan
pancasila
sebagai
ideologi
bangsa
indonesia
yang
sesungguhnya,dan dengan adanya makalah ini juga di harapkan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua
BAB II PEMBAHASAN A. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUat PanD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi : “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada pancasila. Apabila ada peraturan (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan dengan nilai – nilai luhur pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut. Berdasarkan uaraian tersebut pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi – sanksi hukum. Nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila memiliki sifat obyektif – subyektif. Sifat subyektif maksudnya pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa – bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif – universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara.
Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita – cita para pendiri bangsa Indonesi dapat terwujud.
B.Pancasila Sebagai Ideologi Negara Istilah ideologi banyak arti, salah satunya ialah kesatuan gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun social dalam kehidupan bernegara. Ideologi Negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin di capai sebagai titik tekanannya dan cakupan nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman Negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala sesuatu dalam semua bidang yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus di landasi dalam titik tolak pelasanaannya. Ideologi Negara ini , kerangka dasar pemikirannya untuk negara Indonesia dapat di jelaskan dengan menjunjung tinggi ide dasar dari tiap-tiap sila.
a.Ketuhanan Yang Maha Esa Ide dasar: Bangsa Indonesia sebagai keseluruhan pada umumnya percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian di angkat menjadi dasar Negara, sehingga setiap warga Negara berkewajiban untuk mengakui dan menetapkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah dasar negara Unsur-unsur: (a) Atheis tidak bias di terima sebagai dasar Negara, (b) Politheisme tidak dapat di terima sebagai dasar Negara, (c) Monotheisme adalah unsure mutlak untuk Ketuhanan Yang Maha Esa, (d) Kemerdekaan memeluk agama adalah hak yang paling asasi. Konsekuensi: (a) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya masing masing, (b) Negara mengakui kebebasan agama-agama dan kemerdekaan tiap penduduk, (c)Agama mengatur syariatnya sendiri, (d) Negara menghargai dan menghormati agama-agama dan di berikan hak yang sama.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab Ide dasar: Bangsa Indonesia menyadari memiliki harkat dan martabat serta derajat yang sama,. Harkat dan martabat tidak terbatas pasa suatu kelompok masyarakat atausatu Negara tertentu, akan tetapi kesamaan derajat meliputi seluruh umat manusia. Unsur-unsur: (a) Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang pelaksanaannya adalah seimbang, (b) Memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya, dan hak manusia wajib di hormati dan di selenggarakan oleh pemerintah maupun oleh individunya, (c) Dalam setiap pemenuhan hak, setiap manusia harus memperhatikan
hak-hak manusia lain dan di batasi oleh
adanya kewajiban
terhadap sesame manusia, masyarakan dan Negara. Konsekuensi: (a) Manusia harus di akui sebagai manusia yang memiliki pribadi, baik oleh masyarakat maupun Negara, (b) Hak yang dimiliki tidak boleh di rampas oleh orang lain, (c) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban memenuhi hak setiap manusia.
c.Persatuan Indonesia Ide dasar: Negara Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan, mencakup bermacam-macam suku bangsa dengan prinsip bhinneka tunggal ika. Bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, perbedaan-perbedaan harus diserasikan untuk mencapai cita-cita bersama. Unsur-unsur: (a) Adanya usaha mencegah antara sesame warga Negara, (b) Bersama-sama mewujudkan cita-cita bersanma,yaitu kesejahteraan berbangsa dan bernegara dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (c) Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Konsekuensi: (a)Setiap warga Negara harus menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap persatuan Indonesia dapat juga mengakibatkan pelanggaran sila yang lain, (b) Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat dapat pula merusak tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat perwakilan
Ide dasar: Sistem pemerintahan adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan,yang mengikut sertakan golongan yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan
dengan musyawarah mufakat untuk
mewujudkan kesejahteraan bersama. Unsur-unsur: (a) Berpangkal tolak dari lahan kebersamaan dan kekeluargan dalam bentuk gotong royong, (b) Tidak mengenal kemutlakan golongan, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuasaan karena jumlah, (c) Pemungutan suara adalah jalan terakhir yang di tempuh, hanya dalam keadaan memaksa. Konsekuensi: (a) Dalam kebijaksanaan menuntut supaya wakil-wakil dalam DPR cakap menunaikan tugasnya, (b)Kebijaksanaan ini meminta agar system kepartaian di atur sedemikian rupa sehingga mementingkan masyarakan, bukan golongan tertentu.
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ide dasar: Sila keadilan social adalah tuntunan untuk menyesuaikan masyarakat sedemikian rupa hingga semua lapisan dapat memberikan sumbangan dan karenanya terjamin pula kenikmatan hasil sumbangan. Unsur-unsur: (a) Unsur tanggung jawab: yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Unsur kesamaan derajat: setiap orang harus di perlakukan dengan layak baik kaya maupun miskin, asli atau keturunan asing, dan diperlakukan sama dalam hokum, (c) Unsur keadilan: sikap adil tidak berat sebelah dan bersedia memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, (d) Unsur social: sikap social berarti sadar akan tanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat yang sehat. Konsekuensi:
(a)
Pemerintah
harus
menciptakan
suasana
yang
memungkinkan semua rakyat mendapat pekerjaan yang layak, tidak boleh ada golongan yang menguasai sebagian besar sumber kekayaan Negara, (b) Pemerintah harus menegakkan hokum ,mengadakan undang-undang yang menguntungkan segolongan saja, (c) Setiap warga Negara harus membangun kesadaran social dalam diri sendiri dan berani memperjuangkan kesejahteraan bersama dan melaksanakan kewajiban sebaik mungkin.
BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Dari makalah yang telah dibuat dapat di simpulkan bahwa pancasila mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan masyarakat bangsa indonesia, pancasila mempunyai nilai-nilai positif bagi kehidupan kita. Disamping itu banyak langkah - langkah yang harus kita ambil untuk menjalankan dan mrngamalkan pancasila B. SARAN Adapun saran penulis kepada pembaca agar pembaca dapat mengetahui bahwa pancasila sangat penting bagi kehidupan kita dan agar pembaca dapat melaksanakan atau bisa menerapkan pancasila di masyarakat Selain dari pada itu,penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran.Dan yang kami harapkan dengan adanya makalah ini,dapat menjadi wacana yang membuka pola pikir pembaca dan memberi saran yang sifatnya tersirat maupun tersurat.
DAFTAR PUSTAKA
http://pandidikan.blogspot.com/2010/11/pancasila-sebagai-ideologi-pandangan.html Bakry,Noor MS.1994.Pancasila yuridis kenegaraan. Yogyakarta:Liberty. Drs.Kaelan,MS.1996.Pancasila yuridis kenegaraan.Yogyakarta:Paradigma.
