PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Modul ke:
Fakultas
EKONOMI DAN BISNIS Program Studi
Manajemen Akuntansi
A. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945. B. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI. C. Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Hankam. Udjiani Hatiningrum, SH., M Si
Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (The Founding Fathers: Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Hos Tjokroaminoto, Soetomo) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia.
Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Radjiman Widyodiningrat bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula Muhammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka yaitu Pancasila.
Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan hukum tertinggi yaitu: Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau di jabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.
Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar hukum positif.
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan timbal balik sebagai berikut: 1. Hubungan Secara Formal. Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat.
2. Hubungan Secara Material. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara material menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang demikian itulah maka Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, sebagaimana dinyatakan oleh Notonagoro, esensi atau intisari Pokok Kaidah Negara yang Fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila.
Berdasarkan ajaran Stuffen theory dari Hans Kelsen, menurut Abdullah (1984: 71), hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat digambarkan sebagai berikut: Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Gambar piramida tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan citacita hukum bangsa Indonesia.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat terinci sebagai berikut: 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia, telah di jelmakan dalam pembukaan UUD 45 ke dalam empat pokok pikiran. 2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis). 4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat dari UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan.
Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
B. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945: 1. Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Pasal 1 ayat (3) : Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan
Pasal 3 - ayat (1) : MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. - ayat (2) : MPR melantik Prisiden dan / atau Wakil Presiden. - ayat (3) : MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
2. Hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pasal 26 ayat (2) : Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat (3) : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Pasal 29 ayat (2) : negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 31 ayat (2) : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 33 ayat (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Aturan bendera negara, bahasa negara, lambing negara, dan lagu kebangsaan. Pasal 35: Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia Pasal 36A: Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika Pasal 36B: Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya
C. Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Hankam.
¾ Implementasi Nilai Pancasila dalam Bidang Politik. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.
Dalam pidato kenegaraannya yang pertama pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden telah menetapkan arah politik luar negeri adalah dengan berfokus pada peningkatan sektor maritim untuk kemudian menjadikan Indonesia sebagai global maritime nexus atau poros maritim dunia (Neary, 2014). Inti dari pendekatan tersebut adalah: untuk meningkatkan perkembangan dalam bidang perikanan, angkatan laut, peralatan maritime, serta mengembangkan peran dan kondisi pelabuhan di seluruh pantai Indonesia.
¾Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi.
Kebijakan Negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila dimana lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas.
Seperti kita ketahui sejak Januari 2015 Bank Tabungan Negara (BTN) menaikkan suku bunga KPR hingga 14%. Kenaikkan suku bunga tsb tentunya sangat memberatkan rakyat. Bahkan ini kenaikannya hampir dua kali lipat dari BI rate 7,75 %. Lalu bagaimana dengan janji Presiden Jokowi untuk menyediakan 1 juta perumahan bagi rakyat? Apakah mungkin dapat dijalankan janjinya tersebut itu dengan suku bunga yang tinggi ini. Kebijakan Bank menaikkan bunga KPR bertentangan dengan Visi Presiden Jokowi.
¾Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya.
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian: bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia.
Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradap.
Salah satu kebijakan negara ini : Presiden Joko Widodo memilih pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif, serta membangun rasa kepercayaan. Presiden menyatakan bahwa rakyat Papua butuh di dengar dan diajak bicara perihal apa yang diinginkan. Kepercayaan menjadi fondasi penting. Langkah yang perlu disamakan antara Jakarta dan Papua adalah persepsi atas format dialog, agenda, peserta, proses tahapan dialog dan target akhir dialog.
¾Implementasi Pancasila dalam Pertahanan dan Keamanan.
bidang
Untuk menjaga keamanan dan ditegakkannya keadilan maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan Negara yang baik. Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk mengatur ketertiban warga dan melindungi hak-hak warga Negaranya.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintahannya memiliki empat prioritas utama dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikan dalam Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di Kantor Presiden, Jakarta.
Pertama, menjamin kebutuhan pertahanan yang mencakup baik kesejahteraan prajurit hingga pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).)
Presiden memaparkan prioritas kedua terkait kemandirian pertahanan. Agar Indonesia tidak bergantung lagi dengan kebijakan impor. Berikutnya, pertahanan bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan pokok, namun harus ditunjukkan dengan membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani. Terakhir, menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral dari sistem keamanan yang komperhensif.
Maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Dengan demikian dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara.
DAFTAR PUSTAKA 1. Abdullah, Rozali, 1984,Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, CV. Rajawali, Jakarta 2. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2000. 3. http://ardiansetiawan23037.blogspot.com/2013/10/pancasila-implementasinilai-pancasila.html 4. http://vivi-arianti.blogspot.com/2012/11/peranandan-fungsi-pancasila.html
DAFTAR PUSTAKA 5.http://diktarabalaga.blogspot.com/2012/11/makalahhubungan-pancasila-dan-uud-1945.html 6.http://edhoantro.wordpress.com/2014/04/04/pancas ila-sebagai-dasar-negara/ 7.http://www.pengertianahli.com/2013/05/pengertianpancasila-sebagai-dasar.html . 8.http://kulpulanmateri.blogspot.com/2012/04/pancasi la-sebagai-dasar-negara-republik.html. 9. http://www.diwarta.com/pengertian-pancasila-danfungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara/758/.
DAFTAR PUSTAKA 10.http://viviarianti.blogspot.com/2012http://ruhcitra. wordpress.com/2008/11/01/pancasila-sebagaidasar-negara/ 11. http://reymandasianipar.blogspot.com/ 12. http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/4249 13.http://www.academia.edu/5977818/MATERI_AJAR_ MATA_KULIAH_PENDIDIKAN_PANCASILA
DAFTAR PUSTAKA 14.http://www.academia.edu/5977818/MATERI_AJAR_ MATA_KULIAH_PENDIDIKAN_PANCASILA 15.http://news.detik.com/read/2015/01/01/105130/27 91728/10/melihat-kebijakan-baru-presiden-jokowiuntuk-tanah-papua?991104topnews 16.http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/30/33 8611/4-prioritas-utama-pertahanan-ri-era-jokowi
Terima Kasih Udjiani Hatiningrum, SH., M Si
