BAB 4 – PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Modul ke:
Mengapa mempelajari? Agar memahami Pancasila yang hidup dalam setiap tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
Fakultas
Rina Kurniawati, SHI, MH Program Studi
www.mercubuana.ac.id
Pancasila Sebagai Ideologi Negara • Penerimaan Pancasila sebagai konsensus (kesepakatan) politik, nilai-nilai kultural. • Piagam Jakarta dan sistematika Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidangnya kedua tanggal 14-16 Juli 1945. • Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus ideologi negara.
• BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, yaitu : Sidang Pertama, tgl 29 Mei s.d. 1 Juni 1945 (dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai Dasar Negara dan Rancangan UUD). Sidang Kedua, tgl 10 s.d. 17 Juli 1945. • Mr. Muhammad Yamin, pada tgl. 29 Mei 1945 menyampaikan sebagai berikut: 1.Peri Kebangsaan 2.Peri Kemanusiaan 3.Peri Ketuhanan 4.Peri Kerakyatan 5.Kesejahteraan Rakyat.
Mr Soepomo, tgl. 31 Mei 1945 menyampaikan usulan : 1.Paham Negara Kesatuan 2.Perhubungan Negara dengan Agama 3.Sistem Badan Permusyawaratan 4.Sosialisasi Negara 5.Hubungan antar Bangsa • Ir. Soekarno, tgl. 1 Juni 1945 mengusulkan : 1.Kebangsaan Indonesia 2.Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3.Mufakat atau demokrasi 4.Kesejahteraan Sosial 5.KeTuhanan yang berkebudayaan.
Panitia Kecil Pada Sidang PPKI, 22 Juni 1945 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Panitia Kecil bertugas untuk menggolonggolongkan dan memeriksa catatan-catatan tertulis selama sidang. Ketua : Ir. Soekarno Anggota : 1) Drs. Mohammad Hatta, 2) Mr. Muhammad Yamin, 3) Mr. A. Subardjo, 4) Mr. A.A. Maramis 5) K.H. A. Kahar Moezakkir, 6) K.H.A Wachid Hasjim, 7) Abikusno Tjokrosujoso, 8) H. Agus Salim Panitia Kecil atau panita 9 (sembilan) yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Rumusan Akhir Pancasila, 18 Agustus 1945 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil Pemilu. (Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, jo Tap MPR No.XVIII/MPR/1988 dan Tap MPR No.III/MPR/2000).
Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila Sebagai Ideologi Negara : 1. Pengertian Ideologi: berbicara tentang ilmu yang mempelajari tentang gagasan 2. Ideologi adalah rangkaian nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. 3. Pancasila sebagai Ideologi terbuka diartikan sebagai ideologi yang dapat mengikuti perkembangan ideologi negara lain yang berbeda 4. Nilai Pancasila: Nilai dasar (representasi norma masyarakat), Nilai Instrumental (mengikuti perkembangan jaman), dan Nilai Praktis
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka • Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan jaman dan adanya dinamika secara internal • Pentingnya semangat, penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan. • Bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa • Sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka.
Hubungan Pancasila Dengan Pembukaan UUD 1945
Stuffen theory dari Hans Kelsen • Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segi tiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. • Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakekatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia • Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978)
Penjabaran Pancasila Dalam Batang Tubuh UUD 1945
• Pengakuan Demokrasi Dalam Pancasila • Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila : 1. Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan; 2. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Implementasi Pancasila 1. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik • Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subyek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. • Sistem politik demokrasi bukan otoriter. • Harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila keempat Pancasila).
• Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosialpolitik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam P il
2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi • Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. • Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas Ketuhanan (sila kesatu Pancasila) dan Kemanusiaan ( sila kedua Pancasila). • Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subyek. • Sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.
3. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya • Harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi •
manusia yang berbudaya dan beradab Menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara berimbang (Sila Kedua).
4. Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Kebijakan Hankam •
•
Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi manusia. Pancasila juga harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga sebagai warga negara (sila ketiga), pertahanan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila keempat) dan akhirnya pertahanan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat atau terwujudnya suatu keadilan sosial (sila kelima)
Terima Kasih FRANSISCA KADARISMAN, SH
