PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
DI SUSUN OLEH: NAMA
:WAHYU PRAMONO
NIM
:11.11.5607
KELOMPOK :F PRODI
:S1 TI
DOSEN
:Dr.Abidarin Rosidi, M.Ma
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Pancasila sebagai dasar Ideologi Negara Abtraksi Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu
memberikan
kekuatan
kepada
berdirinya
sebuah
negara.
Negara
indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Replubik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unusurnya
yakni
pemerintah,
wilayah
dan
rakyat.
Pancasila
dalam
kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara republik indonesia mempunyai impliksai bahwa pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilainilai pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang di negara Republik Indonesia bersumber dari pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Repbulik Indonesia mempunyai bahwa pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum hukum yang menguasai dasar negara (suhadi,1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran pembukaan undangundang dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan pancasila. Empat pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal undang-undang dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasalpasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal undang-undang dasar 1945 itu di uraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
1.1 latar Belakang Masalah Dewasa ini sebagian masyarakat indonesia telah melupakan peran penting ideologi pancasila dalam bernegara ataupun tidak dapat menjalakannya dengan baik. kesetiaan bangsa indonesia dapat di ukur dari bentuk kesetiaan mereka terhadap filsafat negaranya secara formal di wujudkan dalam bentuk peraturan perundang – undangan(undang – undang dasar 1945 dan perundangan yang lainnya) kesetiaan itu tampak dalam sikap dan tindakan. Pancasila adalah sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara singkat bahwa kedudukan pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan Negara, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai ligature bangsa Indonesia. Kesetiaan ini akan semakin kokoh apabila mengakui kebenaran, kebaikan, dan keunggulan, pancasila, sepanjang masa. Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, di harapkan mampu memfilter pengaruh perubahan zaman di era globalisasi.
untuk menyerap
1.2 Rumusan Masalah a. Pengertian pancasila? b. Bagaimanakah cara memahami paham dan makna Pancasila? c. Bagaimanakah menyikapi keberadaan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? d. Apakah peran dan fungsi ideologi pancasila ?
1.3 Pendekatan a. Historis Pembahasan
historis
pancasila
dibatasi
pada
tinjauan
terhadap
perkembangan rumusan pancasila sejak tanggal 29 mei 1945 sampai dengan keluarnya instruksi presiden RI No. 12 Tahun 1945. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni: 1) Telaah tentang dasar negara indonesia meerdeka baru di mulai pada tanggal 29 mei 1945, saat di laksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 2) Sesudah instruksi Presiddeen No. 12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat di anggap tidak lagi ada.
Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengalamannya saja. Hali ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini tampaknya adalah
tentang
permasalahan pancasila yang masih mengganjal
penghayatan
dan
pengalamannya saja.
Hal
ini
tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan ketetapan MPR No. II/MPr/1978 (Ekaprasetia pancakarsa) tampaknya
juga belum di ikuti uapaya
penghayatan dan pengalaman pancasila secara leibih alamiah. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan pewarisan pancasila tidak serta merta mengikuti hukum model.
Tinjauan historis pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan
dinamika
pancasila hingga menjadi pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas pancasila, kita terikat pada rumusan pancasila yang
otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh.
b. Sosiologis Pendekatan secara sosiologis mencerminkan kenyataan bahwa pancasila adalah dasar negara yang bersifat terbuka. Pancasila tidak bersifat baku (rigid), melainkan luwes karena mengandung nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa indonesia. Maka keanekaragaman fungsi pancasila tersebut merupakan konsekuensi logi dari esensininya sebagai kesatuan sistem filsafat (philosophical way of thinking) milik sendiri yang dipilih oleh bangsa indonesia untuk di jadikan dasar negara (dasar filsafat negara atau philosophische gronslaag negara atau ideologi negara/staatside). Pancasila di harapkan tidak di mengerti melulu sebagai indoktrinasi yang bersifat imperatif karena fungsi pokoknya, tetapi yang juga perlu di intenalisasi ke dalam batin
setiap dan seluruh warga negara indonesia karena “fungsi
penyertanya” yang justru merupakan sumber pancasila sebagai dasar negara. Di pandang dari segi hukum, kedudukan dan fungsi dasar negara dalam pengertian yuridis ketatanegaraan sebenarnya sudah sangat kuat karena pelaksanaan dan penagalamannya sudah terkandung pula di dalamnya. Tetapi tidak dengan halnya dengan pancasila secara multidimensional.
c. Yuridis Pendekatan yuridis-konstitusional di perlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, dan
penghayatan. Dalam keseharian hidup secara individual maupun sosial selaku warga negara indonesia. Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit di sebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 itu secara jelas di sebutkan bahwa dasar negara indonesia adalah keseluruhan nilai yang
dikandung
pancasila.
Dengan
demikian
tepatlah
pernyataan
Darmi
Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-konstitusional,” Pancasila adalah dasar negara
yang
di
pergunakan
sebagai
dasar
mengatur
menyelenggarakan
pemerintahan negara
1.4 Pembahasan Sebagaimana kita ketahui dari sejarah kelahirannya, pancasila di gali dari sosio-budaya indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif, kemudian di tetapkan secara implisit sebagai dasar nagara pada tanggal 18 agustus 1945. Mengenai kekokohan pancasila yang bersifat kekal-abadi (pancasila dalam arti statis sebagai dasar negara), Ir. Sukarno mengatakan: “sudah jelas, kalau kita mau mencari suatu dasar statis, maka dasar yang itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa indonesia.” Namun pancasila bukanlah dasar negara yang hanya besifat statis, melainkan dinamis karena iapun menjadi sumber tertib hukum, tujuan negara, perjanjian luhur bangsa indonesia, yang menuntut pelaksanaan dan pengamannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam praktis kehidupan masyarakat, bangsa dan negara indonesia, peranan atau implentasi pancasia secara multidimensional itu dapat di jelaskan secara singkat sebai berikut: Sebagai dasar negara, pancasila menjadi dasar/tumpuan dan tata cara penyelenggaraan negara dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan indonesia.
Sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila menghidupi dan di di hidupi oleh bangsa indonesia dalam seluruh rangkaian yang bulat dan utuh tentang segala pola pkikur,karsa dan karyanya terhadap ada dan keberadaan sebagai manusia indonesia, baik secara individual maupun sosial. Pancasila merupakan pengangan hidup yang memberikan arah sekaligus isis dan landasan yang kokoh untuk mencapai cita-cita bangsa indonesia. Sebagai filsafat bangsa, Pancasila merupakan hasil proses berpikir yang menyeluruh dan mendalam mengenai hakikat diri bangsa indonesia, sehingga merupakan pilihan yang tepat dan satu-satunya untuk bertingkah laku sebagai manusia indonesia indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam pancasila telah menjadi etika normatif, berlaku umum, azasi dan fundamental, yang senantiasa di tumbuh kembangkan dalam proses menggoda dan menjadi manusia indonesia seutuhnya. Sebagai
ideologi
nasional,
pancasila
tidak
hanya
mengatur
hubungan antarmanusia indonesia, namun telah menjadi cita-cita politik dalam luar
negeri serta pedoman pencapaian tujuan
nasional yang di yakini oleh seluruh bangsa indonesia. Sebagai kepribadian bangsa, pancasila merupakan pilihan unik yang paling tepat bagi bangsa indonesia, karena merupakan cermin sosio-budaya
bangsa
indonesia
sendiri
sejak
adanya
di bumi
nusantara. Secara integral, pancasila adalah materai yang khas indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara
republik
indonesia.
Segala
peraturan,
undang-undang,
hukum positif harus bersumber dan di tujukan demi terlaksananya ( sekaligus pengamanan ) pancasila. Sebagai
tujuan
negara,
pancasila
nyata
perannya,
karena
pemenuhan nilai-niilai pancasila itu melekat erat dangan perjuangan bangsa dan negara indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 hingga kini dan di masa depan. Pola pembangunan nasional indonesia
semestinya untuk
menunjukkan
mencapai
tekad
masyarakat
bangsa adil
dan dan
negara makmur
berdasarkan pancasila. Sebagai perjanjian luhur, karena pancasila di gali dari sosio-budaya bangsa indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat indonesia sebagai milik yang harus di amankan dan di lestarikan. Pewarisan nilai-nilai pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa indonesia. Melalaikannya berarti mengingkari perjanjian
luhur
itu
dan
dengan demikian
mengingkari hakikat dan harkat diri kita sebagai manusia.
juga
1.5 Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Pancasila secara multidimensional memiliki beberapa peran dan fungsi seperti: Sebagai dasar negara Sebagai citra indonesia Sebagai tujuan negara Fungsi utama pancasila juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa indonesia dan juga utama alat pemersatu bangsa. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak dapat di rubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR/DPR/ hasil pemilihan umum.
Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna yaitu: Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke4, dan, Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktifitas perikehidupan bangsa indonesia dalam kehidupan sehari-hari
Saran Semoga
makalah
ini
bisa
menjadi
sumber
referensi
sempurnakan lagi sebagai pedoman di masa mendatang.
berikutnya
Referensi
dan
di
Budiyanto, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Erlangga, Jakarta. Winarno, S.Pd. M.Si. 2008, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Bumi Aksara, Jakarta Muhammad Yamin Notonegoro, Ir. Seokarno Berdasarkan Termilogi Prof. Dr. Roland Peanak, dalam bukunya “ Demokratic political Theory”. Memberi makna ligature sebaga i Ikatan Budaya” atau Cultural bond
Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2025686-contohmakalah-pancasila-kedudukan-pancasila/#ixzz1ap2xX1eF Sumber:http://vivixtopz.wordpress.com/about/
