Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Bagian Satu: Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 1.1 Makna Ideologi Bagi Suatu Negara Ideologi penting untuk suatu negara karena: 1. Ideologi membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan 2. Ideologi memberi arahan tentang dunia dan isinya 3. Ideologi menanamkan semangat perjuangan melawan penjajah 4. Ideologi mempersatukan bangsa yang memiliki suku, agama, dan pandangan hidup berbeda 5. Ideologi mengatasi konflik Peran Ideologi buat negara: 1. Sebagai jawaban atas kebutuhan citra dan jati diri kelompok sosial, komunitas, organisasi, atau bangsa. 2. Menjembatani pendiri dan penerus bangsa 3. Menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan 4. Sebagai kode atau keyakinan pendiri yang menguasai dan memengaruhi seluruh kegiatan sosial. (-) Rerstang (beku) = ideologi sama? Kawan. Ideologi beda? Lawan. Fungsi ideologi: 1. Struktur kognitif: Pengetahuan yang jadi landasan untuk memahami peristiwa sekitar 2. Orientasi dasar: Membuka wawasan yang ngasi makna & tujuan hidup 3. Norma pedoman bertindak 4. Bekal dan jalan nemuin identitas 5. Kekuatan pendorong untuk berkegiatan dan mencapai tujuan 6. Pendidikan tingkah laku
1.2 Ciri-Ciri Ideologi Terbuka dan Tertutup
Itwomoe©2016
Ideologi Terbuka
Ideologi Tertutup
Cita-cita, keyakinan, dan kesepakatan masyarakat
Cita-cita dan keyakinan sekelompok orang
Tidak diciptakan negara, ditemukan dalam masyarakat
Jika kelompok tsb menguasai negara, ideologinya dipaksakan ke masyarakat
Isinya tidak langsung operasional
Totaliter: Mencakup semua bidang kehidupan, isinya tuntutan operasional keras dan mutlak
Tidak memaksa
Memaksa masyarakat untuk mau berkorban
Menghargai pluralitas
Meniadakan pluralitas pandangan dan kebudayaan. HAM tidak dihormati.
1.3 Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Sebagai ideologi terbuka: 1. Nilai-nilai dasar Pancasila bisa berkembang sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. 2. Pancasila harus mampu memberi orientasi ke depan, terutama dlm menghadapi globalisasi dan keterbukaan. 3. Pancasila menghendaki Indonesia tetap bertahan dengan jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam ikatan NKRI. 4. Tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Maksudnya bukan jadi asas tunggal kayak pas Orde Baru, tapi jd jiwa berbangsa dan bernegara. Namanya jiwa kan cuma satu wkwk) Kenapa Pancasila harus jd ideologi terbuka? Menurut Moerdiono: 1. Perkembangan masyarakat Indonesia sangat cepat. Jadi nggak semua masalah bisa diselesaikan secara ideologis dengan ideologi sebelumnya. 2. Bangkrutnya ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme 3. Pengalaman sejarah politik bahwa Pancasila pernah merosot jadi ancaman dogma kaku.
1.4 Nilai-Nilai Pancasila 1. Nilai Dasar: Nilai tetap. Contohnya, nilai-nilai yang ada di Pembukaan UUD 1945 2. Nilai Instrumental: Penjabaran nilai dasar. Contoh, UUD 1945 dan peraturan perundangan lain (kebijakan) 3. Nilai Praksis: Realitanya gimana, sesuai nggak penjabaran sama dinamika masyarakat, perkembangan teknologi dsb?
Itwomoe©2016
1.5 Kedudukan dan Fungsi Pancasila 1. Sebagai Pandangan atau Filsafat Hidup Bangsa ( way of life) a. Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia b. Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Pancasila membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain c. Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Pancasila menjadi sumber tertib hukum d. Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia Pancasila adalah perjanjian bangsa Indonesia pada 18 Agustus 1945 e. Sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yg hendak dicapai: masyarakat Pancasilais f. Sebagai Filsafat Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia 2. Sebagai Dasar Negara atau Filsafat Negara ( staatsidee) Pancasila memiliki peranan utama dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara
Bagian Dua: Pancasila Sebagai Sumber Nilai dan Paradigma Pembangunan 2.1 Makna Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Anggapan-anggapan dasar itu misalnya: 1. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis (mengabaikan pertimbngan etis) 2. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis (melayani ideologi tertentu) 3. Pembangunan harus menghormati HAM 4. Pembangunan harus demokratis (melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan) 5. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yakni penghapusan kemiskinan Itwomoe©2016
struktural
2.2 Tujuan Pembangunan Nasional Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum di Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan keterteiban dunia 5. Mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum di Pembukaan UUD 1945 alinea II
2.3 Dimensi Ideologi 1. Dimensi realita Nilai-nilai dasar ideologi diambil dari dan dapat ditemukan secara riil dalam kehidupan masyarakat. 2. Dimensi idealisme Nilai-nilai dasar ideologi mengandung harapan akan masa depan yang lebih baik. 3. Dimensi fleksibilitas Ideologi tersebut terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru asal relevan dan tidak mengubah nilai-nilai dasar ideologi tersebut.
Bagian Tiga: Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 3.1 Ideologi Liberalisme dan Komunisme Liberalisme Ideologi ini mengutamakan kebebasan dari batasan. Ideologi ini didasari pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik utama. Ideologi ini diciptakan kalangan intelektual. Ciri Ideologi liberalisme: Itwomoe©2016
1. Demokrasi 2. Mencita-citakan masyarakat yang bebas (berbicara, beragama, pers) 3. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas 4. Kekuasaan dibatasi 5. Suatu masyarakat dikatakan bahagia jika setiap individu bahagia.
Komunisme Ideologi ini mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Ideologi ini yakin perubahan terhadap kapitalisme harus dicapai dengan revolusi dan pas transisi perlu adanya diktator proletariat. Ciri ideologi komunisme: 1. Menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan 2. Semua adalah milik rakyat namun dikuasai negara 3. Membatasi demokrasi 4. Anti-liberalisme 5. Membatasi agama (Agama dianggap candu)
3.2 Cara untuk Memasyarakatkan Pancasila Ada banyak cara yang dilakukan untuk memasyarakatkan Pancasila, mulai dari Orde Baru (adanya P4) hingga saat ini, seperti dengan diadakannya berbagai seminar mengenai Pancasila, hingga pembentukan kampung Pancasila. Namun, sebenarnya ada banyak cara-cara sederhana memasyarakatkan Pancasila dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Keluarga a. Mengutamakan musyawarah sbg jalan menyelesaikan masalah b. Melaksanakan tugas masing2 sebagai anggota keluarga dengan baik c. Saling menghargai antar anggota keluarga 2. Sekolah a. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan di kelas. b. Menghargai teman. c. Tidak bersikap diskriminatif. d. Menghormati pendapat teman dan guru. e. Mendengarkan guru Itwomoe©2016
f. Melaksanakan aturan-aturan sekolah dengan penuh tanggung jawab 3. Masyarakat a. Mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah b. Aktif dalam organisasi c. Membina hubungan baik dengan masyarakat d. Tidak bersikap diskriminatif e. Menaati peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
3.3 Penerapan Sila-Sila Pancasila Sila 1 1. Menjalankan perintah dan larangan agama masing-masing 2. Saling menghormati antar umat beragama 3. Kerjasama dan toleransi antar umat beragama 4. Tidka memaksakan agama pada orang lain Sila 2 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 2. Membela kebenaran dan keadilan Sila 3 1. Menjaga nama baik bangsa 2. Mau berkorban untuk bangsa 3. Tidak diskriminatif Sila 4 1. Mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah 2. Ikut serta dalam pemilu 3. Tidak memaksakan kehendak Sila 5 1. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita 2. Tidak memeras orang lain.
Itwomoe©2016
Sistem Pemerintahan Bagian satu: Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara 1.1 Berbagai Bentuk Pemerintahan (Modern; yg klasik di poin 1.3) 1. Monarki (Kepala negaranya turun temurun) a. Monarki absolut/mutlak Negaranya dikuasai satu orang dan kuasanya nggak terbatas. Eksekutif, yudikatif, legislatif semua dipegang dia. b. Monarki konstitusional Negaranya dikuasai satu orang tapi dibatasi UU. Kok isa gini? Ada dua kemungkinan. Satu, emang raja e minta gitu supaya ga dikudeta. Dua, rakyat yang melakukan revolusi. c. Monarki parlementer Negara DIKEPALAI satu orang tapi yang megang kekuasaan tertinggi itu parlemen. Kekuasaan eksekutif dipegang kabinet (perdana menteri) dan bertanggungjawab kepada parlemen. Raja cm simbol. 2. Republik (Pemerintahan di mana sebagian atau seluruh rakyat jadi pemegang kekuasaan tertinggi)
Res(kepentingan)Publica(umum) artinya organisasi kenegaraan yang ngurusi kepentingan bersama Kalau bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya bisa presidensil (dipimpin presiden) atau parlementer (dipimpin perdana menteri). Jenis republik: a. Republik absolut Pemerintahan bersifat diktator tanpa dibatasi. Parpol digunakan untuk legitimasi kekuasaan. Parlemen ada tp ga guna b. Republik konstitusional Presiden jd kepala negara dan pemerintahan, dibatasi konstituse, diawasi parlemen c. Republik parlementer Presiden cm jadi kepala negara. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Legislatif lebih tinggi dari eksekutif.
1.2 Bentuk Pemerintahan Klasik Polybios Awalnya negara dikuasai satu orang yang baik(MONARKI). Tapi lama-lama orang ini jadi serakah dan jahat. Jadilah TIRANI. Karena jahat, tirani dihancurkan oleh sekelompok orang baik yang kemudian berkuasa (ARISTOKRASI). Sekelompok orang baik ini lama-lama jadi jahat, jadilah OLIGARKI. Oligarki dihancurkan banyak orang jadi DEMOKRASI. Sadly banyak orang ini nggak bisa mimpin. Jadinya kacau (OKHLOKRASI). Di tengah kekacauan, muncullah satu orang baik yang jadi pemimpin. Balik MONARKI deh. Itwomoe©2016
1.3 Bentuk Pemerintahan Klasik a. Plato (berdasar jumlah orang dan tujuan) Bentuk Pemerintahan
Jumlah orang
Tujuan
Aristokrasi
Sekelompok bangsawan/cendekiawan Mewujudkan keadilan
Timokrasi
Satu orang
Memperoleh ketenaran
Oligarki
Sekelompok orang
Memenuhi kepentingan kelompoknya
Demokrasi
Banyak orang (rakyat)
Tidak jelas
Tirani
Satu orang
Memenuhi kepentingannya sendiri
b. Aristoteles (berdasar jumlah orang dan sifat pemerintahan) Bentuk Pemerintahan
Jumlah Orang
Sifat Pemerintahan
Monarki
Satu Orang
Baik
Tirani
Satu Orang
Buruk
Aristokrasi
Sekelompok orang
Baik
Oligarki
Sekelompok orang
Buruk
Politeia
Banyak orang
Baik
Demokrasi
Banyak orang
Buruk (GJ)
1.4 Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer Presidensil
Parlementer
Kepala negara dan kepala pemerintahan: presiden
Kepala negara: presiden, raja, ratu, dkk; Kepala pemerintahan: perdana menteri
Kabinet bertanggung jawab kepada presiden
Kabinet bertanggung jawab pada legislatif
Presiden dan parlemen tidak dapat saling membubarkan
Kabinet dan parlemen bisa saling menjatuhkan
Presiden tdk diawasi langsung oleh parlemen
Kabinet diawasi parlemen
1.5 Bentuk Negara 1. Kesatuan Ada pemerintah pusat yang berdaulat, satu UUD yang berlaku ke seluruh negara, satu kepala negara dan pemerintahan, satu badan perwakilan rakyat. 2. Federal Ada negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan ke dalam, punya UU (yg asal ga bertentangan sama UUD negara pusat), punya badan perwakilan sendiri, punya kabinet sendiri. Tapi ga sepenuhnya urusan diatur negara Itwomoe©2016
bagian. Urusan kayak hub luar negeri, pertahanan, keamanan, keuangan, dan peradilan tetep punya pem. pusat. 1.6 Referendum dalam Sistem Pemerintahan Swiss 1. Referendum Fakultatif Saat penduduk menolak suatu hukum, mereka harus mendapat 50.000 tanda tangan dalam waktu 100 hari. Kalau terpenuhi baru diadakan pemilihan nasional untuk menentukan apakah penduduk lain menyetujui atau menolak hukum tersebut. 2. Referendum Obligatori Penduduk boleh membuat amandemen konstitusi kalau mereka berhasil mengumpulkan 100.000 tanda tangan dalam waktu 18 bulan.
1.7 Sistem Multipartai Sistem multipartai adalah sistem kepartaian di mana ada lebih dari dua partai yang berdiri. Kelebihan sistem multipartai: 1. Rakyat bebas bersuara, terutama dengan mendirikan partai politik. 2. Masyarakat punya lebih banyak pilihan yang sesuai dengan visi politik mereka 3. Parpol melakukan kontrol sosial lebih banyak Kekurangan sistem multipartai: 1. Sistem multipartai cenderung memperlamban pertumbuhan ekonomi 2. Program kerja pemerintah menjadi kurang efektif. 3. Demokrasi berjalan kurang efektif karena begitu punya banyak pilihan, rakyat jd bingung. Karena bingung, ujung2nya golput
1.8 Parlemen Inggris 1. House of Commons Terdiri atas 659 orang yang dipilih dengan pemilu sistem distrik dengan masa jabatan 5 tahun. Kabinet yang dibentuknya kalau dianggap gagal menjalankan fungsinya bisa mendapatkan mosi tidak percaya. Kalau udah gitu, diadakan pemilu untuk membentuk kabinet baru. Parlemen juga bisa dibubarkan raja/ratu atas usul PM. 2. House of Lords Terdiri atas 1.200 orang yang terdiri atas Uskup Agung Gereja Inggris, hereditary peers, dan, life peers. Semua e diangkat sama Raja/Ratu Inggris. Majelis Tinggi ini melakukan penelitian dan pertimbangan tambahan untuk memperbaiki kinerja legislatif. Majelis Tinggi dibatasi oleh ahli hukum. Majelis Tinggi dapat mengundurkan diri dan mendapat hak Majelis Rendah.
Itwomoe©2016
1.9 Partai Politik di Amerika Serikat 1. Partai Demokrat Partai ini berhaluan demokrat sosial (tengah kiri) walaupun kebijakannya ga terlalu ke kiri kalau dibandingkan partai buruh lainnya. Di US, partai ini dikenal dengan partai yang lebih liberal. 2. Partai Republik Partai ini lebih konservatif
1.10 Mekanisme Check and Balances dalam Pemerintahan Amerika Serikat 1. RUU bisa berasal dari presiden atau kongres sendiri. Presiden punya hak veto. RUU itu isa di-veto sama presiden. Bila kongres sepakat menolak veto Presiden, RUU dibalikin ke Kongres untuk minta persetujuan kongres mengenai sikap presiden tersebut. Kalau 2/3 kongres menolak veto Presiden, Presiden harus tunduk. 2. Menteri sama penasihat presiden boleh dipilih sendiri sama presiden tanpa persetujuan senat. Tapi, untuk memilih hakim agung, duta besar, dan perjanjian internasional yang sudah ditandatangani presiden, harus dengan persetujuan senat. Kalau senat ga setuju, batal. Wewenang pernyataan perang juga bukan punya presiden tapi punya Kongres. 3. Mahkamah Agung mengawasi presiden dan kongres dengan hak uji material. Kongres, di sisi lain, juga bisa memberhentikan anggota Mahkamah Agung kalau terbukti melakukan perbuatan pidana.
1.11 Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Cina Di China nggak ada pembagian legislatif, eksekutif, yudikatif. Cuma untuk memudahkan, dijabarkan aja seolah2 ada ya wkwk. 1. Lembaga legislatif Di legislatif dipegang oleh Kongres Rakyat Nasional. Masa jabatan 4 tahun. KRN berhak mengubah dan membentuk UUD, memilih Presiden dan wakil presiden, ketua MA, PM, Jaksa Agung, dsb. Di daerah ada Kongres Rakyat Lokal dan Dewan Rakyat Lokal 2. Lembaga eksekutif Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Dewan Negara yang terdiri atas Perdana Menteri dan para Menteri. Dewan Negara bertanggung jawab pada Kongres Rakyat Nasional. 3. Lembaga yudikatif Kekuasaan yudikatif dipegang Mahkamah Rakyat Agung dengan masa jabatan selama empat tahun.
Bagian dua: Analisis Pelaksanaan Pemerintahan Negara Indonesia 2.1 Skema Kekuasaan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 Itwomoe©2016
2.2 Proses Pemilihan Presiden dalam Pemilu Pasangan calon presiden dan wakil presiden mencalonkan melalui partai politik atau gabungan partai politik. Kalau suara di pemilu sudah lebih dari 50%, paling sedikit 20% di setiap provinsi (paling nggak ½ dari jumlah provinsi), pasangan itu menang dan jadi Presiden dan wakil presiden. Jika syarat tsb tidak terpenuhi, 2 pasangan calon dengan suara terbanyak mengikuti pemilu putaran kedua. Yang suara terbanyak itu yang menang. 2.3 Fungsi Pengawasan dalam UUD 1945 Menurut UUD 1945 pasal 20A ayat (2) DPR berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN 2.4 Pokok-Pokok Pemerintahan Indonesia 1. Kekuasaan eksekutif di tangan presiden. Presiden dan wapres dipilih satu paket. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden nggak bertanggung jawab sama parlemen tapi juga ga bisa mbubarin parlemen. Masa jabatan presiden 5 tahun. 2. Presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab kepadanya. Kabinet di bawah pimpinan presiden menjalankan pemerintahan sehari-hari, maka disebut sistem pemerintahan presidensil. 3. Parlemen bikameral: DPR dan DPD 4. Ada MPR yang terdiri atas DPR dan DPD dg masa jabatan 5 tahun. 5. DPR bisa membentuk UU, menetapkan APBN, mengawasi jalannya pemerintahan. DPR ngga bisa membubarkan kabinet tapi bisa mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR 6. Kekuasaan yudikatif dipegang Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial Itwomoe©2016
7. Menggunakan sistem multipartai, artinya banyak partai bersaing untuk memperebutkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kota/kabupaten. 8. Pemilu diselenggarakan untuk memilih pasangan Pres-Wapres, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota. 9. Pemerintahan daerah berada di tingkat provinsi (Gubernur sbg eksekutif) dan kabupaten(Bupati sbg eksekutif) atau kota (Walikota sbg eksekutif). Kekuasaan legislatif daerah dipegang oleh DPRD provinsi dan DPRD kab/kota. Gubernur dan bupati walikota bertanggung jawab pada DPRD. 10. Otonomi daerah berprinsip desentralisasi dan dekonsentrasi, maksudnya pemerintah daerah berwenang atas semua bidang pemerintahan kecuali pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
Itwomoe©2016
