Bahan Sosialisasi Audit Internal Sektor Publik “Transformasi Fungsi Pengawasan Intern: Peningkatan Kapabilitas APIP”
Disiapkan : PPIA YPIA
Atas Kerjasama YPIA dan AAIPI
Tujuan Sosialisasi Audit Internal Sektor Publik Peningkatan Kapabilitas APIP Provinsi & Kabupaten/Kota
YPIA • Didirikan 17 April 1995. • Pusat Pengembangan Audit Internal yang Profesional di Indonesia.
• Bertujuan
Meningkatkan
Kompetensi
dan
Profesionalisme
Auditor Indonesia.
• Melaksanakan Kegiatan Pelatihan, Konsultasi, Seminar, On Site Learning dan International Audit Certification Review Course.
AAIPI • Wadah yang mewakili profesi Auditor Intern Pemerintah secara keseluruhan dan sebagai wadah untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi serta usaha – usaha bersama lainnya.
• Melaksanakan pembinaan, pengembangan profesi Auditor Intern Pemerintah melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalismenya dan untuk mewujudkan Pemerintah yang baik di Pusat maupun di Daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang.
• Meningkatkan
profesionalisme
Auditor
dan
menetapkan standar kualitas, mengembangkan dan menegakkan kode etik, memelihara martabat, kehormatan, moral serta integritas yang tinggi untuk Auditor.
menciptakan
kepercayaan
terhadap
Internal Audit : The Most Necessary Profession To Enhance And Protect Organizational Value
APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota Profesi Yang Sangat Diperlukan Dalam Meningkatkan Dan Melindungi Nilai – (nilai baik) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pentingnya APIP 1. Ruang Lingkup Tugas: a. Kegiatan Assurance b. Kegiatan Konsultasi 2. Sifat Tugas: a. Independen b. Obyektif c. Memberi Nilai Tambah
3.
Tujuan Pelaksanaan Tugas: a. Memperlancar Operasi (Jalannya/Proses) Organisasi b. Membantu Pencapaian Tujuan Organisasi
4.
Pelaksanaan Tugas: Mengevaluasi dan Meningkatkan Efektifitas: a. Pengelolaan Risiko (Risk Management) b. Pengendalian Intern (Internal Control) c. Proses Tata Kelola yang Baik (Governance) d. Anti Penyelewengan (Anti Fraud)
Auditor Internal Yang Profesional • Kemampuan berpikir Konseptual tentang Audit Internal. • Ahli (teknis) dalam Audit Internal. • Tekun, Menyenangi dan Dedikatif kepada Profesi Audit Internal. • Bekerja, berpedoman pada Etika Profesi Audit Internal.
Acuan Ilmu Pengetahuan Materi Pelatihan YPIA 1. IPPF. 2. International Standards for the Profesional Practices of Internal Auditing. 3. CSO CIA - IIA. 4. Hasil Riset IIA Foundation.
5. Internal Audit Text Book & Publicaton. 6. Internal Auditing Best Practices. 7. Magazine & Journal Internal Auditing. 8. Topics of Conferences/Seminar. 9. Peraturan Perundang – Undangan.
Misi Internal Audit Meningkatkan dan Melindungi Nilai Organisasi dengan memberikan asurans, advis dan wawasan berbasis risiko dan objektif
Prinsip-Prinsip Dasar Internal Audit 1.
Mendemonstrasikan integritas
2. Mendemonstrasikan kompetensi dan kecermatan profesional 3. Objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya (independen) 4. Selaras dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi 5. Diposisikan secara layak dan di dukung sumber daya yang memadai
6. Mendemonstrasikan perbaikan kualitas dan berkelanjutan 7. Berkomunikasi secara efektif 8. Memberi asurans berbasis risiko 9. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan 10. Mendorong perbaikan organisasi
Definisi Internal Audit Kegiatan asurans dan konsultansi
yang independen dan
objektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan nilai organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan keefektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola
Beberapa Istilah Penting Dalam Definisi Internal Audit
• • •
Kegiatan Assurance Kegiatan Konsultasi Independen
• • • • •
Obyektif Nilai Tambah Manajemen Risiko Pengendalian Intern Tata kelola yang baik
Kegiatan Assurance Adalah suatu pengujian yang obyektif atas suatu bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance dari suatu organisasi.
Contoh kegiatan assurance dapat berupa penugasan assurance atas kegiatan keuangan, kinerja, ketaatan, keamanan dan uji tuntas (due diligence).
Kegiatan Konsultasi
Adalah kegiatan memberi advis dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh Auditee yang bersifat dan cakupan penugasannya telah disepakati dengan Auditee yang bersangkutan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Namun tanggung jawab tetap pada
Auditee yang bersangkutan.
Independen Adalah
bebas
dari
situasi
yang
mengancam
obyektivitas. Internal Auditor harus bebas dari ancaman baik sebagai individu dalam melaksanakan tugas maupun secara fungsi dari organisasi.
Obyektif Adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan
Internal Auditor untuk melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga memiliki keyakinan yang jujur dalam kerja tanpa kompromi dalam kualitas.
Obyektivitas
mempersyaratkan
Internal
Auditor
untuk tidak mendelegasikan keputusan (judgement) nya mengenai masalah audit kepada pihak lain.
Nilai Tambah Internal Auditor memberi nilai tambah bagi organisasi dengan cara meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan organisasi, mengidentifikasi perbaikan operasi, dan/atau mengurangi risiko melalui jasa assurance dan konsultasi.
Risk Management Adalah proses untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi yang dapat menjadi risiko untuk menambah kepastian tercapainya tujuan organisasi.
Pengendalian Intern Adalah semua tindakan yang dilakukan Manajemen, Direksi, Komisaris, atau pihak lain untuk mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
Manajemen merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk meningkatkan kepastian bahwa tujuan akan tercapai. Sistem Pengendalian meliputi assessment risiko, kegiatan (prosedur) pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian.
Tujuan Pengendalian Intern
•
Mengamankan sumber daya yang menjadi tanggung jawab manajemen.
•
Memastikan kehandalan dan akurasi data yang digunakan.
•
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap aktivitas pada proses bisnis.
•
Memastikan
ketaatan
kebijakan internal.
terhadap
peraturan
maupun
Tanggung Jawab Management Atas Pengendalian Intern
•
Mengembangkan lingkungan pengendalian (control environment) yang kondusif.
•
Mengidentifikasi risiko aktivitas.
kemungkinan
kerugian
dan/atau
•
Menetapkan kebijakan, prosedur, standar, sistem, rencana kerja dan anggaran.
•
Menetapkan alur informasi dan komunikasi yang efisien dan efektif.
•
Menetapkan program on going monitoring untuk memastikan efektivitas proses pengendalian.
Tanggung Jawab Internal Audit Atas Pengendalian Intern
•
Mengevaluasi dan memastikan bahwa disain dari proses pengendalian yang dibuat oleh manajemen cukup memadai.
•
Memastikan bahwa proses pengendalian dalam implementasi berfungsi sebagaimana mestinya secara efektif dan efisien.
•
Melaporkan hasil audit yang dilaksanakan, termasuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses pengendalian.
Corporate Governance Adalah kombinasi proses dan struktur yang digunakan oleh aparat organisasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas organisasi guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholders lainnya berdasarkan peraturan dan nilai-nilai etika.
Kode Etik Auditor Internal Merupakan aturan perilaku bagi seorang Internal Auditor dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat (bertindak) baik di dalam maupun di luar kegiatan audit.
Kode Etik Auditor Internal 1. Principles yaitu prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi dan praktik Internal Auditing. 2. Rules of Conduct yaitu menggambarkan norma perilaku yang diharapkan dari para Internal Auditor 3. Aturan-aturan tersebut membantu menafsirkan prinsip-prinsip ke dalam praktik pelaksanaan yang ditujukan untuk memberi pedoman pelaksanaaan etika dari para internal Auditor.
Prinsip – Prinsip Kode Etik 1. Integrity (integritas), yaitu integritas untuk mengembangkan kepercayaan dan juga menyediakan dasar kepercayaan pada pendapatnya.
2. Objectivity (obyektivitas), yaitu kondisi yang menunjukkan tingkatan tertinggi dari obyektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor Internal membuat penilaian yang seimbang dari semua situasi yang relevan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka atau orang lain dalam membentuk penilaian
3. Confidentiality (kerahasiaan), yaitu Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak membuka informasi tanpa persetujuan yang berwenang kecuali ada kewajiban resmi untuk membukanya. 4. Competency (kompetensi), yaitu Internal Auditor menerapkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan (skill) serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jasa Internal Audit.
Kode Etik Obyektivitas 1. Harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan perusahaan, atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan prasangka, yang dapat meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesnya secara objektif. 2. Tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apa pun obyek audit dan pihak lain yang terikat dengan pekerjaan audt yang dapat, atau patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. 3. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Internal Auditor harus mengungkapkan semua fakta penting dan material yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
Kode Etik Integritas 4.
Harus menunjukkan, kejujuran, obyektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
5.
Harus menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan. Namun demikian Internal Auditor tidak boleh secara sadar terlibat dalam berbagai kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
6.
Tidak boleh terlibat secara sadar dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskriditkan perusahaan.
7.
Harus menghormati dan menunjang tinggi hukum, etika perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Kode Etik Kerahasiaan 8.
Harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperolah dalam pelaksanaan tugasnya.
9.
Tidak diperbolehkan menggunakan informasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perungdangan yang berlaku atau menyimpang dari ketentuan hukum dan etika yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian perusahaan.
Kode Etik Kompetensi Internal Auditor: 10. Melakukan setiap penugasan untuk pekerjaan di mana dia memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman. 11. Hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. 12. Harus mengusahakan berbagai upaya dan memberikan jasa-jasa agar senantiasa memenuhi International Standards for the Professional of Internal Auditing (ISPPIA). 13. Harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, serta wajib mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan.
QIA Content Specification Outline 1. Peran Internal Auditor dalam Governance, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (Internal Audit Role in Governance, Risk Management, and Internal Control)
2. Aktivitas Penugasan Internal Audit/Proses dan Teknik Audit (Internal Audit Activity Engagement) 3. Analisis Bisnis dan Teknologi Informasi (Business Analysis and Information Technology) 4. Keterampilan Manajemen (Management Skills)
Standar Profesi Internal Audit Sesuai dengan visi perusahaan, maka Internal Audit menggunakan
International
Standards
for
the
Professional Practice of Internal Auditing (ISPPIA) berdasarkan The Institute of Internal Auditors
International
Professional
Practices
Framework
(IPPF) sebagai acuan utama dalam penyusunan Pedoman Kerja Internal Audit dan pelaksanaannya.
Jenis Standar 1. Standar Atribut (Attribute Standard) Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi dan individu yang melakukan kegiatan audit. 2. Standar Kinerja (Performance Standard) Standar kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan Internal Audit dan memberikan kriteria kualitas yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas kegiatan audit. Standar Atribut dan Standar Kinerja berlaku untuk kegiatan Internal Audit secara umum. 3. Standar Implementasi Standar implementasi meruapkan standar untuk menerapkan Standar Atribut maupun Standar Kinerja pada jenis penugasan tertentu (misalnya, assurance, consulting, audit ketaatan, investigasi fraud, dan proyek control self assessment).
Tujuan Penetapan Standar Tujuan ditetapkan Standar adalah: 1. Menjelaskan prinsip dasar yang melandasi praktik Internal Audit. 2. Memberikan framework untuk melaksanakan dan mengembangkan berbagai kegiatan audit yang memberi nilai tambah. 3. Menetapkan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja kegiatan Internal Audit. 4. Mendorong peningkatan proses dan kegiatan organisasi.
Kegiatan Pelatihan YPIA
Program Sertifikasi
: 33 Modul/Materi/Mata Pelajaran
Program Lokakarya/ Workshop
: Lebih dari 30 Jenis Lokakarya/Workshop
Jumlah Pelanggan YPIA lebih 900 Instansi/Lembaga/Perusahaan/Universitas. Yang Meliputi Bidang :
• Pertanian, Kehutanan & Perikanan • Pertambangan • Konstruksi Kontrak • Manufaktur
• • • • • •
Transportasi, Komunikasi & Utility Layanan Seluruh & Perdagangan Eceran Keuangan, Asuransi & Real Estate Layanan Pemerintah LSM
Keunggulan Pelatihan YPIA
• • • •
Tujuan Pelatihan Jelas Materi Pelatihan Menunjang Tercapainya Tujuan Metode Pelatihan Yang Efektif Instruktur Yang Memiliki Kompetensi Tinggi
• • • • •
Fasilitas Pelatihan Networking Yang Luas Pengakuan Internasional Out Put Pelatihan Local Fee For Global Standard
Jumlah Kelas Pelatihan Tahun 1995 s/d Mei 2016 Keterangan Sertifikasi • Dasar • Lanjutan • Pra Manajerial • Manajerial Sub total Lokakarya • Lokakarya Sub total Total
1995-2011
2012
2013
2014
2015
2016 s/d Mei
Total
458 421 37 189
42 25 4 13
62 33 3 15
51 42 4 23
67 47 4 23
25 25 3 14
705 593 55 277
1105
84
113
120
141
67
1630
671 1776
56 140
83 196
65 185
74 215
24 91
973 2603
2881
224
309
305
356
158
4233
Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 1995 s/d Mei 2016 Pelatihan Sertifikasi • Dasar • Lanjutan • Pra Manajerial • Manajerial Sub total Lokakarya • Lokakarya Sub total Total
1995-2011
2012
2013
2014
2015
2016 s/d Mei
Total
8995 7271 576 3059
881 372 60 227
1173 619 46 196
844 793 86 396
995 629 87 289
402 349 32 159
13290 10033 887 4326
19901
1540
2034
2119
2000
942
28536
8649 28550
1248 2788
1212 3246
875 2994
1252 3252
321 1263
13557 42093
48451
4328
5280
5113
5252
2205
70629
Jumlah Pemegang Sertifikat QIA NO
KETERANGAN
QIA
INSTANSI
1 Badan Usaha Milik Negara
2713
173
2 Badan Usaha Milik Daerah
168
37
3 Badan Usaha Milik Swasta
900
135
4 Sektor Publik
460
32
5 Kehormatan
8
0
6 Lainnya
96
37
4345
414
TOTAL
Tujuan Nasional Indonesia 1.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Kenyataannya ?
Kenyataannya ? 1.
Angka Pengangguran dan Kemiskinan yang tinggi.
2. Beban rakyat atas biaya Kesehatan dan Pendidikan yang berat. 3. Sulitnya mencari rasa Aman dan Keadilan di bidang hukum. 4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik kurang kondusif. 5. Praktik – praktik KKN masih merajalela 6. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) hanya 34 dari range 1 – 100
Program Pemerintah 1. Sembilan Program Prioritas (Nawa Cita) 2. Revolusi Mental 3. Pemberdayagunaan Aparatur Negara 4. Reformasi Birokrasi 5. Meningkatkan Efektifitas APIP 6. Pemberantasan Korupsi
NAWA CITA Sembilan Program Prioritas Joko Widodo - Jusuf Kalla 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalu reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
NAWA CITA Sembilan Program Prioritas Joko Widodo - Jusuf Kalla 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
NAWA CITA Sembilan Program Prioritas Joko Widodo - Jusuf Kalla 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
menggerakkan
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
Revolusi Mental Revolusi mental dapat ditafsirkan sebagai aktivitas mengubah kualitas manusia kearah yang lebih bermutu dan bermental kuat dalam berbagai aspek dengan jangka waktu yang cepat.
Prinsip Revolusi Mental 1. Revolusi Mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. 2. Harus didukung oleh tekad politik (politicalwill) Pemerintah 3. Harus bersifat lintas sektoral. 4. Kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah.
5. Dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik. 6. Desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat. 7. Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (social) bukan moralitas privat (individual). 8. Dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.
Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut
aspek-aspek
kelembagaan
(organisasi),
ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.
Area Perubahan 1.
Organisasi
2.
Tatalaksana
3.
Sumber daya manusia aparatur
4.
Peraturan perundang-undangan
5.
Pengawasan
6.
Akuntabilitas
7.
Pelayanan publik
8.
Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set)
Hasil Yang Ingin Dicapai 1.
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
2.
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3.
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera
4.
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
5.
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
6.
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Diperlukan Kematangan dan Kapabilitas (Maturity and Capability) APIP dan Auditor Sektor Bisnis
Level – 1 : Initial 1.
Struktur fungsi audit internal masih bersifat ad hoc dan tidak teratur
2.
Layanan jasanya masih terisolasi berupa jasa audit tunggal atau review dokumen/transaksi untuk tujuan akurasi dan kepatuhan
3.
Out put layanan tergantung pada keterampilan individu tertentu yang memegang posisi strategis
4.
Belum ada praktik profesional disarankan IIA yaitu IPPF
tertentu
sebagaimana
5.
Alokasi dana yang disediakan oleh Manajemen minimal
6.
Belum ada infrastuktur fungsi audit internal
7.
Auditor merupakan staf operasional unit organisasi
8.
Kapasitas auditor tidak dibangun secara khusus sebagaimana persyaratan kompetensi sebagai seorang auditor internal yang profesional
Level – 2 : Infrastructur 1.
Layanan dan Peran Fungsi Audit Internal pada tingkat “Audit Kepatuhan”
2.
Pengelolaan SDM (Auditor Internal) pada taraf “Mengidentifikasi dan Merekrut Staf yang terampil serta Pengembangan profesionalisme individu”
3.
Praktik profesional (profesi) pada tingkat “Melaksanakan kerangka praktik dan proses yang profesional serta menyusun Rencana Audit berdasarkan prioritas Manajemen/Stakeholders”
4.
Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas pada tingkat “Anggaran Operasional Audit Internal dan Rencana Bisnis Audit Internal”
5.
Hubungan dan Budaya Organisasi pada tingkat “Pengelolaan Fungsi Audit Internal”
6.
Struktur Tata Kelola pada tingkat “Akses oenuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan Personil serta Penetapan Hubungan pelaporan”
Level – 3 : Integrated 1.
Layanan dan Peran Fungsi Audit Internal pada tingkat “Melaksanakan Jasa Konsultasi dan Audit Kinerja”
2.
Pengelolaan SDM (Auditor) pada tingkat “Team Building dan Kompetensi serta Staf yang profesional dan berkualitas”
3.
Praktik profesional (profesi) pada tingkat “Melaksanakan kerangka Manajemen Mutu”
4.
Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas pada tingkat “Melaksanakan Pengukuran Kinerja dan Informasi Biaya”
5.
Hubungan dan Budaya Organisasi pada tingkat “Koordinasi dengan Unit Preview lain dan Menjadi Komponen Integral dari Tim Manajemen”
6.
Struktur Tata Kelola pada tingkat “Melaksanakan pengawasan Pengelolaan Kegiatan Audit Internal dan Mekanisme Pendanaan”
Level – 4 : Managed 1.
Layanan dan Peran Fungsi Audit Internal pada tingkat “Melaksanakan Asurans Menyeluruh terhadap Governance, Risk Management, dan Internal Control”
2.
Pengelolaan SDM (Auditor) pada tingkat “Audit Internal yang berkontribusi pada Pengembangan Manajemen dan Kegiatan Fungsi Audit Intern mendukung Organisasi profesional serta Perencanaan Tenaga Kerja yang baik”
3.
Praktik profesional pada tingkat “Menetapkan Strategi Audit yang memanfaatkan manajemen risiko organisasi”
4.
Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas pada tingkat “Integritas Pengukuran kinerja Kualitatif dan Kuantitatif”
5.
Hubungan dan Budaya Organisasi pada tingkat “Pemberian Saran Kepala Fungsi Audit Internal kepada Manajemen Puncak”
6.
Struktur Tata Kelola pada tingkat “Pengawasan Independen terhadap Aktivitas Audit Intern dan Laporan Kepala Fungsi Audit Intern Kepada Otoritas Puncak”
Level – 5 : Optimizing 1.
Layanan dan Peran Fungsi Audit Internal pada tingkat “Internal Audit diakui sebagai Key Agent of Change”
2.
Pengelolaan SDM (Auditor) pada tingkat “Kepemimpinan yang mendukung Organisasi profesional dan Proyeksi Tenaga Kerja”
3.
Praktik profesional pada tingkat “Pengembangan Berkelanjutan dalam praktik profesional dan Perencanaan Strategis Internal Audit”
4.
Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas pada tingkat “Pelaporan ke Publik atas efektivitas Audit Internal”
5.
Hubungan dan Budaya Organisasi pada “Hubungan yang efektif dan berkelanjutan”
6.
Struktur Tata Kelola pada tingkat “Independen dan Kewenangan Aktivitas Fungsi Audit Intern”
tingkat
Pemberantasan Korupsi Korupsi timbul dan berkembang makin masif di negara kita. Korupsi merajalela, korupsi ibarat penyakit kanker yang ganas yang sifatnya tidak hanya kronis tetapi juga akut. Penyakit ini menjangkit dan menyerang semua lapisan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penyakit ini juga menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga seolah – olah sangat sulit untuk di berantas.
Strategi & Upaya Pemberantasan Korupsi 1. United Nations mengembangkan berbagai upaya atau strategi untuk memberantas korupsi yang dinamakan the Global Program Against Corrup-
tion dan dibuat dalam bentuk United Nations AntiCorruption Toolkits (UNODC, 2004):
2. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi a. Membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Di Hongkong bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC), di Malaysia the AntiCorruption Agency (ACA), dan di Indonesia: KPK
b. Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan. Pengadilan adalah jantung penegakan hukum yang harus bersikat imparsial (tidak memihak), jujur, dan adil. Banyak kasus korupsi tidak terjerat hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerja buruk karena tidak mampu (unable) mungkin masih bisa dimaklumi karena berarti pengetahuan dan keterampilannya perlu ditingkatkan. Bagaimana bila mereka tidak mau (unwilling) atau tidak punya keinginan kuat (strong political will) untuk memberantas korupsi? Dimana lagi kita akan mencari keadilan?
c. Di tingkat departemen kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Ada kesan lembaga ini sama sekali tidak punya ‘gigi’ ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan terjadinya korupsi
e.
Hal lain yang krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Pada waktu itu korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota Negara. Dengan otonomi, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara tapi berkembanga ke berbagai daerah
f.
Dalam berbagai pemberitaan di media-media, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan korupsi yang “dibungkus” rapi.
3. Pencegahan korupsi sektor publik a. Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya ke orang lain.
b. Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah maupun militer sebaiknya melalui lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat diberi akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil pelelangan tersebut.
c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota TNI-Polri baru. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sering terjadi dalam proses rekrutmen tersebut. Sebuat sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan perlu dikembangkan. d. Sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (process oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerjanya, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diber insentif.
4.Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Perlu dibangun sistem dimana masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
b.
Isu mengenai public awareness atau kesadaran dan kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bagian penting upaya pemberantasan korupsi. Salah satu cara meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi.
c.
Menyediakan sarana untuk melaporkan kasus korupsi. Misalnya melalui telepon, surat, faksimili (fax), atau internet.
d. Di beberapa negara pasal mengenai ‘fitnah’ dan ‘pencemaran nama baik’ tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi, dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi lebih besar daripada kepentingan individu. e. Pers yang bebas adalah salah satu pilar demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi.
f.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal maupun internasional juga memiliki peran penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Sejak era Reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti Korupsi banyak bermunculan. LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Contoh LSM lokal adal ICS (Indonesian Corruption Watch).
g. Cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan perangkat electronic surveillance. Alat ini digunakan untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Misalnya kamera video (CCTV). h. Melakukan tekanan sosial dengan menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.
5. Kerjasama International Upaya lain yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh di tingkat internasional, Transparency International (TI) membuat program National Integrity Sistem. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) yang didukung oleh PBB untuk mengambil langkah baru dalam memerangi korupsi di tingkat internasional membuat program the Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity.
Wewenang dan Tanggung Jawab Inspektorat Daerah 1. Kebijakan audit yang ditetapkan untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan dan mengarahkan fungsi teknis dan administratif inspektorat. 2. Pengembangan dan pelaksanaan program kerja pengawasan yang komprehensif untuk mengevaluasi pengendalian atas kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pengujian efektivitas seluruh tingkatan perangkat kerja daerah dan ketaatannya terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah daerah yang berlaku dan relevan. 4. Pelaksanaan review atas prosedur dan dokumen/catatan dari penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintah daerah untuk memastikan kecukupan terhadap tujuan dan sasaran pemerintahan daerah. 5. Pelaksanaan pengujian khusus atas permintaan pemegang otoritas pengawasan di daerah (kepala daerah dan DPRD) atas permasalahan khusus yang terjadi.
6. Sesuai dengan buku pedoman Standar Profesi Audit Internal (SPAI) mengenai bagaimana tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala inspektorat, seorang inspektur bertanggung jawab untuk mengelola secara layak fungsi pengawasannya, sehingga. 7. Pekerjaan audit memenuhi tujuan dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan pedoman kebijakan audit sebagaimana yang telah digambarkan di dalam audit charter fungsi pengawasan inspektorat.
8. Sumber-sumber yang tersedia dan dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan audit di fungsi pengawasan diberdayakan dan dioptimalkan dengan cara-cara yang paling efektif dan efisien. 9. Pekerjaan penugasan audit telah memenuhi atau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam persyaratan profesi.
Inspektorat Daerah Harus Memiliki Kebebasan dan Akses Penuh Terhadap : 1. Administrasi umum pemerintahan, yang meliputi: kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, dan barang daerah. 2. Urusan pemerintahan, yang meliputi: urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.
Membangun Inspektorat Daerah Yang Kokoh 1. Seorang inspektur harus menyusun perencanaan penugasan auditnya, dan bila mungkin, menggunakan perencanaan audit berbasis risiko. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling muktahir di dalam pekerjaan audit. Dengan penerapan pendekatan ini maka akan memudahkan pejabat pengawas pemerintahan daerah untuk menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.
2.
Seorang Inspektur harus mengkomunikasikan dengan baik rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya kepada pihak yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah daerah. Komunikasi ini penting untuk meminta komitmen dari kepala pemerintah daerah terhadap penyelenggaran fungsi pengawasan yang efektif.
3. Seorang Inspektur harus memastikan bahwa seluruh sumber daya fungsi pengawasan telah memadai dan dapat digunakan secara efektif untuk merealisasikan rencanarencana yang telah disetujui agar dapat diperoleh hasil pengawasan yang optimal. 4. Seorang Inspektur harus menyusun kebijakan dan prosedur audit sebagai pedoman bagi seluruh pejabat pengawas pemerintahan untuk pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan yang konsisten.
5. Seorang Inspektur harus berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh ruang lingkup penugasan sudah memadai dan menghindarkan atau meminimalkan kemungkinan adanya duplikasi dalam pekerjaan audit. 6. Seorang Inspektur harus menyampaikan laporan secara berkala kepada kepala daerahnya mengenai bagaimana kegiatan fungsi pengawasan dilaksanakan. Umumnya, laporan yang disampaikan memuat informasi, antara lain: perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja inspektorat sebagai fungsi pengawasan.
Kriteria Keberhasilan Pengelolaan Inspektorat Daerah 1. Keberadaan fungsi pengawasan inspektorat dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pengawasan yang efektif dan memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengacu pada praktik-praktik dan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Kepala daerah mengajak kepala inspektoratnya dan/atau pejabat pengawas di lingkungan inspektorat untuk membahas secara bersama berbagai masalah penting atau signifikan dan kritikal yang membutuhkan penanganan dan pengambilan keputusan yang segera.
3. Unit-unit kerja operasional atau satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah meminta auditor inspektorat untuk membantu kelancaran kegiatan dan/atau program pemerintah daerah yang sedang dan akan dilaksanakan. 4. Auditor inspektorat dijadikan sumber untuk menetapkan nominasi mengisi formasi di lingkungan pemerintah daerah.
5. Meningkatnya kemampuan teknis dan analisis para auditor inspektorat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah. 6. Meningkatnya kepuasan kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah terhadap hasil kerja auditor inspektorat.
Fondasi dan Pilar Utama Keberhasilan Inspektorat Daerah 1. Pengendalian pekerjaan audit di lingkungan Inspektorat 2. Pengelolaan dan pengembangan staf audit Inspektorat 3. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Perencanaan Audit Jangka Panjang fungsi pengawasan Inspektorat. 4. Pelaksanaan Quality Assurance fungsi pengawasan Inspektorat.
Transformasi Peran dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah 1. Pemantapan status dan kedudukan organisasi fungsi pengawasan inspektorat yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan seluruh kegiatan dan program pemerintah daerah. 2. Penyusunan perencanaan pekerjaan audit yang efektif, baik untuk perencanaan penugasan audit, program kerja pengawasan tahunan, maupun perencanaan audit jangka panjang yang mengacu pada pola rencana strategis dan rencana kerja seluruh satuan kerja perangkat daerah.
3. Peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme para auditor di lingkungan inspektorat daerah, yaitu agar peran aktifnya sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat ditingkatkan dan diwujudkan dengan berhasil. 4. Penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil.
5. Peningkatan hubungan dan koordinasi pekerjaan audit dan fungsi pengawasan dengan auditor eksternal (misal: BPK) dan Perguruan Tinggi terutama berkaitan dengan peran inspektorat daerah untuk mereviu laporan keuangan daerah dan penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, serta untuk meningkatkan pengetahuan berbagai fungsi yang ada di pemerintahan daerah. 6. Peningkatan komunikasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan para auditi di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah.
7. Sosialisasi dan promosi mengenai arti penting dan arah strategi dari inspektorat daerah sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil. 8. Penciptaan iklim kerja yang konstruktif di lingkungan fungsi pengawasan inspektorat daerah dan budaya kerja yang mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Hal – Hal Yang Harus Diperhatikan Inspektorat Dalam Melaksanakan Tugas 1. Para auditor atau pejabat pengawas di lingkungan inspektorat harus meninggalkan paradigma lama untuk menuju paradigma baru sebagai auditor internal di lingkungan pemerintah daerah. 2. Dalam pelaksanaan pekerjaan penugasan di lapangan, para auditor inspektorat harus lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daerah dalam pencapaian kegiatan dan progam yang sudah dicanangkan daripada sekadar pencapaian target pekerjaan penugasan audit yang sudah dijadwalkan di dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
3. Harus diperoleh komitmen yang tegas dan kontinyu dari pimpinan atau kepala daerah serta seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah, yaitu mengenai status, kedudukan, fungsi dan peran inspektorat di lingkungan pemerintah daerah, bahwa unit kerja inspektorat merupakan bagian dari struktur organisasi di pemerintahan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Jangan sampai ada kesan unit kerja inspektorat hanya sekadar melengkapi struktur organisasi di pemerintahan daerah.
4. Setiap pejabat pengawas atau auditor inspektorat harus selalu menunjukkan nilai etika, integritas, dan komitmennya sebagai auditor profesional. 5. Auditor inspektorat juga harus mampu bersikap independen dan obyektif di dalam melaksanakan tugasnya, serta selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tindakan yang dilakukannya.
6. Setiap perangkat daerah harus terbuka dengan masukan dari inspektorat dan bersedia untuk menindaklanjuti temuan dalam rangka untuk perbaikan kegiatan dan program di masa datang. 7. Kepala inspektorat harus selalu siap untuk memberikan para staf terbaiknya untuk dipromosikan atau kembali bergabung di berbagai aktivitas operasional kegiatan atau program pada satuan kerja perangkat daerah.
Kegiatan Pemeriksaan/Audit Inspektur Daerah 1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan. 2. Pemeriksaan dana dekonsentrasi. 3. Pemeriksaan tugas pembantuan. 4. Pemeriksanaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.
Terima Kasih
