AUDITING PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS PADA IAIN SURAKARTA) Disusun Sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah Auditing Dosen Pengampu: Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D, Ak., CA
OLEH : INDAH PUJI ASTUTI S431308012
MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014
PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS PADA IAIN SURAKARTA) Indah Puji Astuti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian audit internal dalam organisasi sektor publik dan sejauh mana peran audit internal dalam mewujudkan good governance pada sektor publik, yaitu di IAIN Surakarta. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil analitis memperlihatkan bahwa fungsi audit internal cukup efektif dalam mewujudkan good governance pada sector publik yang dalam penelitian ini adalah IAIN Surakarta. Kata Kunci: Audit Internal, Good Governance
ABSTRACT The purpose of this research is to determine the implementation of internal audit in the public sector organizations and the extent to which the internal audit role in achieving good governance in the public sector, namely in IAIN Surakarta. Descriptive qualitative research method with a case study approach (case study). Analytical results indicate that the role of internal audit is quite effective in achieving good governance in the public sector in this research is IAIN Surakarta. Keyword: Internal Audit, Good Governance
1.
PENDAHULUAN Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) merupakan tuntutan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Salah satu upaya untuk mewujudkan good governance adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Hal ini sesuai dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mencapai tujuan ersebut asas akuntabilitas, transparansi, dan partosopatif merupakan hal yang mutlak dalam pengeloalaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. Artinya, anggaran yang disusun oleh pemerintah dan kemudian akan disahkan oleh DPR haruslah mendapat persetujuan dari publik. Untuk itu, pertama-tama pemerintah wajib memutuskan policy outcome yang menunjukkan kondisi perbaikan yang akan dicapai pemerintah sebagai wujud pelayanannya kepada masyarakat.
Berkaitan dengan pemeriksaan atas penyelenggaraan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan penyelenggaraan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat menggunakan produk pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.” Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termaktubelemen yang utama dalam sistem pengendalian organisasi yang layak. Institute of Internal Auditor (IIA) dalam Sawyer, et al. (2009) mendefinisikan internal audit sebagai suatu manfaat pengendalian independen yang assurance dalam organisasi guna mengecek dan menilai kegiatan organisasi sebagai pemberi jasa kepada organisasi. Tujuan diadakannya internal audit adalah mendukung anggota organisasi melakukan tanggung jawab mereka secara lebih efektif. Internal auditing menyediakan analisis, penilaian-penilaian, rekomendasi, nasehat dan informasi mengenai kegiatan objek yang diperiksa. Pada organisasi sektor publik dalam hal ini IAIN Surakarta, auditor internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Sedangkan audit eksternalnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2.
KAJIAN PUSTAKA 2.1
Auditing Menurut Arens dan Loebbecke (2006): “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person”. Boynton et al., (2006) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses yang sistematik untuk medapatkan dan menilai bukti secara objektif sehubungan dengan asersi mengenai kegiatan serta kejadian ekonomi, guna menetapkan tingkat keselarasan antara berbagai asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Serta memberikan hasil kepada bagian-bagian yang bersangkutan. Pengimplementasian audit atas instansi pemerintahan merupakan sesuatu hal yang penting dalam rangka memberikan keyakinan bahwa laporan pertanggungjawaban yang mengandung aspek keuangan dan operasional, kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Lingkup audit pemerintahan dalam Standars for Audit of Govermental Operations, Programs, Activities, and Functions (Vanasco, 1995:17) meliputi : a. Financial and Compliance Audits; b.
Economy and efficiency audits; and
c.
Programe results andits
Tipe audit sektor publik (pemerintahan) sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhannya, dapat diklasifikasikan kedalam Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Investigasi (Indra Bastian, 2003:52)
2.2
Audit Internal Menurut Arens (2000) definisi pengendalian internal adalah an understanding of internal control, especially those controls to the reability of finansial reporting, are important to the auditor’s purpose. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan pengendalian internal adalah suatu proses yang didesain untuk mendapatkan jaminan yang memadai dalam mencapai kebijakan dan peraturan. Menurut Hiro Tugiman (1997), internal auditing adalah suatu manfaat evaluasi yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan internal auditing adalah mendukung para anggota organisasi untuk mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematik untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian, proses pengaturan dan penyelenggaraan organisasi.
2.3
Audit di Lingkungan Sektor Publik Pemerintah berbeda dengan private sector dalam beberapa hal, termasuk sifat operasinya, akuntansinya, dan pelaporan keuangannya. Unit pemerintahan berbeda dengan private sector/organisasi komersil, misalnya tidak ada tujuan mencari keuntungan, kepemilikan kolektif dari para constituen (rakyat adalah pemilik), yang tidak terbagi secara tepat dalam penyediaan barang maupun jasa bagi pemerintah (Samelson et al., 2006). Kawedar (2008) yang mengatakan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berakibat terhadap spesifik sasaran akuntansi dan pelaporan keuangannya. Karakter inti lingkungan pemerintah yang perlu dievaluasi dalam menetapkan sasaran akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu ciri fundamental struktur pemerintahan dan jasa yang diberikan dan ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Ciri fundamental struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan adalah:
2.4
a.
Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
b.
Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
c.
Adanya pengaruh proses politik
d.
Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
Good Governance
Karakteristik untuk dapat dikatakan memenuhi kriteria good governance adalah (BPKP, 2000): a. Participation, maksudnya setiap warga Negara memiliki suara dalam penyusunan keputusan. b. Rule of Law, hukum harus adil dan dilakukan tanpa pandang bulu. c. Transparency, transparansi dibangun atas dasar arus informasi. d. Responsiveness, lembaga dan proses hukum harus mencoba melayani setiap stakeholders. e. Consensus Orientation, sebagai perantara kepentingan yang berbeda untuk memberikan pilihan terbaik bagi keputusan yang lebih luas. f. Equity, semua warga Negara mempunyai kesempatan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. g. Effectiveness and effsiciency, lembaga harus menghasilkan sesuai dengan tujuan semula. h. Accountability, para pembuat keputusan, baik dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga lain. i. Strategic Vision, para pemimpin dan publik wajib memiliki perspektif good governance 3.
4.
METODOLOGI PENELITIAN. 3.1
Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study).
3.2
Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pimpinan dan karyawan IAIN Surakarta. Data sekunder ini berupa dokumen tertulis.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengimplementasian audit internal di IAIN Surakarta dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengimplementasian audit internal di IAIN Surakarta dilakukan setahun sekali atau sesuai kebutuhan. Menurut hasil wawancara dengan jajaran pimpinan, persepsi lama bahwa auditor sebagai pencari kesalahan sebagian besar tidak berlaku di IAIN Surakarta. Para pimpinan dan orang yang bersangkutan justru menganggap para auditor internal sebagai konsultan, risk manager, serta catalist governance. Pemahaman fungsi auditor internal kearah yang positif harus terus ditingkatkan agar pengimplementasian audit internal dapat berjalan dengan baik. Dengan audit internal yang berjalan baik, maka output yang dihasilkan akan lebih berharga sebagai masukan untuk pihak auditor eksternal, para jajaran pimpinan, dan pihak yang bersangkutan. Organisasi lebih terkontrol dengan adanya audit internal.
Selain itu, sistem pengendalian internal yang baik dapat meminimumkan adanya penyimpangan. Hal ini tentu saja akan menciptakan good governance karena organisasi yang diaudit akan lebih transparan dan akuntabel. Dampak lainnya jika organisasi telah mencapai good governance maka kinerja organisasi akan meningkat, sehingga dapat memaksimumkan laba, serta dampak lainnya dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang.
DAFTAR PUSTAKA
Arens, Alvin A., Randal J Elder dan Mark S Beasley, 2006, Auditing and Assurance Service, 11th Edition, New Jersey:Prentice Hall Inc. Badjuri, Achmad dan Elisa, Trihapsari. 2004. “Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah.” Boynton, William C. Raymod N. Johnson and Walter G. Keil ,2001. Modern Auditing, sixth and seventh edition, John Willey and Son, Inc. Kawedar, W., A. Rohman dan S. Handayani. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Buku 1. Cetakan Pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Lowensohn, S., L. E. Johnson., R. J. Elder dan S. P. Davies. 2007. “Auditor Specialization, Perceived Audit Quality, and Audit Fee in the Local Government Audit Market.” Journal 0f Accounting and Public Policy, 26 705-732. Otley, D. T. dan Bernard J. Pierce. 1996. “Auditor Time Budget Pressure: Consequences and Antecedents.” Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Samelson, D., S. Lowensohn. dan L. E. Johnson. 2006. ”The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government.” Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 18 (2): 139-166. Sawyer, Lawrence B. et al, 2003. Sawyer’s Internal Auditing, The practice of Modern Internal Auditing, 5th Edition, Florida, The Institute of Internal Auditors. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penyelenggaraan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
