Bagian I Laporan Keuangan Pokok (Versi SAP)

LAPORAN K EUAN GAN tahun 2014 |1

Bagian I Laporan Keuangan Pokok (Versi SAP) 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca

PUSKESMAS BASUKI RAHMAT 2014

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

1



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2



2. NERACA

3



3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan keuangan

Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan BLUD menyajikan informasi tentang: (a) aset; (b) kewajiban;

(d) pendapatan dan biaya; dan (e) arus kas. Pada dasarnya, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

5


(c) ekuitas;


1. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional a. LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran. b. Laporan operasional menyajikan informasi tentang operasi BLUD mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD. Laporan operasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit. c. Informasi dalam LRA/laporan operasional, digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam komponen laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk: 1) mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi; 2) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan 3) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran 2. Neraca a. Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLUD

b. Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai: i. kemampuan BLUD dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan; ii. likuiditas & solvabilitas; iii. kebutuhan pendanaan eksternal. . 3. Laporan Arus Kas a. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

6


meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.


b. Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai: i. kemampuan BLUD dalam menghasilkan kas dan setara kas; ii. sumber dana BLUD; iii. penggunaan dana BLUD; iv. prediksi kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang. 4. Catatan atas Laporan Keuangan a. Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLUDD b. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain: i. Pendahuluan; ii. Kebijakan akuntansi; iii. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran/laporan operasional;

v. Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas; vi. Kewajiban kontinjensi; vii.Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). BLUD merupakan satker kementerian negara/lembaga, oleh karena itu laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Konsolidasi laporan keuangan dapat dilakukan jika digunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama. BLUD menggunakan SAK sedangkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga menggunakan SAP, karena itu BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

7


iv. Penjelasan atas pos-pos neraca;


Laporan keuangan pokok di atas disertai dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup:

1. nama BLUD atau identitas lain; 2. cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha; 3. tanggal atau periode pelaporan; 4. mata uang pelaporan dalam Rupiah; dan 5. satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Sistem akuntansi BLUD memproses semua pendapatan dan belanja BLUD, baik yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi tersebut mencakup seluruh transaksi keuangan pada BLUD. Transaksi keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBN, dan pendapatan usaha lainnya wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi

harus disahkan oleh KPPN dengan mekanisme SPM dan SP2D Pengesahan setiap triwulan. Dengan demikian pelaksanaan SAI di BLUD dapat dilakukan secara kumulatif setiap triwulan. Pos-pos neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas juga dikonsolidasikan ke neraca kementerian negara/lembaga. Untuk tujuan ini perlu dilakukan reklasifikasi pos-pos neraca agar sesuai dengan SAP dengan menggunakan BAS yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka menyiapkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi, sistem akuntansi BLUD juga harus menghasilkan data elektronis (berupa file Buku Besar/Arsip Data Komputer – ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1/UAPA dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Eselon I atau kementerian/lembaga. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat Eselon I atau kementerian/lembaga telah mencakup laporan keuangan BLUD.

8


Anggaran kementerian negara/lembaga dan Pemerintah. Oleh karena itu transaksi tersebut


Komponen Laporan Keuangan BLUD yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga meliputi: (a) Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional; (b) Neraca; Dalam hal sistem akuntansi keuangan BLUD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, BLUD perlu melakukan konversi laporan keuangan BLUD berdasarkan SAK ke dalam laporan keuangan berdasarkan SAP. Proses konversinya mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/operasi. 1. Pengertian Pada umumnya, pengertian akun-akun menurut SAK tidak jauh berbeda dengan SAP. Apabila ada pengertian yang berbeda, maka untuk tujuan konsolidasi pengertian akun menurut SAP, yaitu berdasarkan PP No. 24 tahun 2005. 2. Klasifikasi Klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya perlu disesuaikan dengan klasifikasi aset sesuai dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Peraturan

a. Mapping klasifikasi pendapatan dan belanja ke dalam perkiraan pendapatan dan belanja berbasis SAI berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar. b. Mapping klasifikasi neraca, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas BLUD menjadi aset, kewajiban, dan ekuitas dana sesuai dengan Bagan Akun Standar. Akun penyisihan piutang tak tertagih, akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi tidak perlu disajikan di neraca berdasarkan SAP, sepanjang aplikasi SAI belum menerapkan penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan dan amortisasi. 3. Pengakuan dan pengukuran SAK menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Pendapatan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Biaya

9


Menteri Keuangan.

L A P O R A N K E U A N G A N t a h u n 2 0 1 4 | 10

diakui jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap. SAP menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta basis kas dalam pengakuan pendapatan dan belanja. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Negara. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara dan dipertanggungjawabkan. Pendapatan (tidak termasuk pendapatan yang ditransfer dari APBN) dan belanja BLUD diakui jika pendapatan dan belanja tersebut dilaporkan dengan mekanisme SPM dan SP2D Pengesahan atas pendapatan dan belanja tersebut. Belanja yang didanai dari pendapatan BLUD diakui sebagai belanja oleh Bendahara Umum Negara jika belanja tersebut telah dilaporkan dengan mekanisme SPM dan SP2D Pengesahan. Untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian /lembaga, perlu dilakukan penyesuaian atas akun pendapatan dan belanja yang berbasis akrual menjadi akun pendapatan dan belanja berbasis kas.

adalah sebagai berikut: • Pendapatan Berbasis Kas = Pendapatan BLUD + pendapatan diterima di muka – pendapatan yang masih harus diterima • Belanja Berbasis Kas = Biaya BLUD – Biaya yang dibayar tidak tunai termasuk Penyusutan + utang biaya yang dibayar + biaya dibayar di muka 4. Pengungkapan Pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan SAP harus mengikuti persyaratan sesuai


Formula penyesuaian pendapatan dan belanja berbasis akrual menjadi berbasis kas

dengan PP No. 24 tahun 2005.

Konsolidasi LK BLUD kedalam LK kementerian negara/lembaga dilakukan secara berkala setiap semester dan tahunan. Laporan keuangan yang dikonsolidasikan terdiri dari neraca,

10


laporan realisasi anggaranPimpinan BLUD bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan BLUD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; b. Undang-Undang di bidang keuangan negara; c. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;

daerah; f. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Yang antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1921);


e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan

2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1987 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;

11


3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ; 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4431) ; 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) ; 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063) ; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Propinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Negara RI Nomor 4737) ; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;


Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

12


14) Peraturan Daerah Kota palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6). 15) Peraturan Daerah Kota palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9). 16) Peraturan Daerah Kota palembang Nomor 82 Tahun 2011 tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, 17) Keputusan Walikota Palembang Nomor 443 Tahun 2011 Tentang Penetapan Puskesmas Se-Kota Palembang Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 18) Peraturan Walikota Palembang Nomor 86.b Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Puskesmas Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Dinas Kesehatan Palembang.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan keuangan 1.2. Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan


Bagian I Laporan Keuangan Pokok (Versi SAP)

Bab II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja BLUD Puskesmas Basuki Rahmat 2.1. Sejarah terbentuknya BLUD 2.2. Dasar Hukum BLUD

13


2.3. Gambaran Umum BLUD Puskesmas Basuki Rahmat 2.4. Kebijakan Keuangan BLUD Puskesmas Basuki Rahmat 2.5. Indikator pencapaian Target Kinerja BLUD BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan BAB IV. Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Pelaporan 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan keuangan BAB V. Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan 5.1. Rincian dan penjelasan masing masing Laporan Realisasi Anggaran 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.2. Rincian dan penjelasan masing masing pos neraca 5.2.1. Aset 5.2.2. Kewajiban

BAB VI. Penutup

Bagian II Laporan Keuangan Versi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1. Neraca Keuangan (SAK) Laporan Operasional 2. Laporan Arus Kas 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (SAK)

Bagian III Kertas Kerja


5.2.3. Ekuitas Dana

1. Kka Tahun 2014 2. Laporan Pendapatan Triwulan I s/d IV tahun 2014 3. Laporan Pengeluaran I s/d IV tahun 2014 4. BKU Bendahara Penerimaan

14


5. BKU Bendahara Pengeluaran 6. Surat Penyataan Pertanggungjawaban (SPTJB) 7. Fotokopi Rekening Koran 8. Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap pertahun


9. Mutasi Penambahan Daftar Aktiva Tetap Tahun 2014

15


BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA BLUD PUSKESMAS BASUKI RAHMAT

2.1. Sejarah terbentuknya BLUD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan pada : 1. Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD ayat (3) tentang penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 2. Bab XV Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah, salah satunya pada pasal 328 tentang seluruh Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk

Selama ini pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Palembang, baik dari Program Jamsoskes, Jamkesmas, Askes dan pelayanan kesehatan pemeriksaan Calon Jemaah Haji dikelola langsung oleh Puskesmas masih menggunakan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Puskesmas Sebagai Unit Swakelola dan sehubungan dengan hasil temuan tahun 2009 serta konsultasi secara lisan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan supaya Puskesmas dapat menggunakan dana retribusi secara langsung untuk operasional, maka disarankan agar Puskesmas dijadikan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).


membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada tanggal 12 Juli 2010 Dinas Kesehatan Kota Palembang mengajukan permohonan kepada Bapak Walikota Palembang untuk meningkatkan status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

16


Persiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut : 1. Uji coba Puskesmas Swakelola 5 Puskesmas : Plaju, Pembina, Merdeka, Dempo, Sekip Keputusan Walikota Palembang Nomor : 599 Tahun 2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Penetapan Uji coba Puskesmas Swakelola. 2. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuanngan Puskesmas sebagai unit Swakelola. 3. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 21 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor : 06 Tahun 2004 tentang Retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan tanggal 27 Juli 2004. 4. Peraturan Walikota Palembang Nomor : 42 Tahun 2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang penetapan uji coba puskesmas swakelola Ariodillah, Sei Selincah, Kenten, 4 Ulu, 7 Ulu. 5. Surat Walikota Palembang Nomor : 400/000.616/Dinkes tanggal 21 Maret 2007 Perihal Biaya Operasional PKM, dinyatakan bahwa hasil stressing BPK RI kepada

disetor ke kas daerah dan tidak dipotong langsung untuk pembiayaan kegiatan operasional SKPD. Tahun 2007 semua pendapatan PKM non swakelola harus disetor, sehingga semua puskesmas non swakelola harus disetor, sehingga semua puskesmas non swakelola pada saat itu kesulitan untuk menjalankan operasional kegiatannya karena semua pendapatan retribusi puskesmas harus disetor ke kas daerah. 6. SK Kadinkes Kota Palembang Nomor : 800/232/Kes/I/2008 tentang pembentukan tim penyusunan pola tarif Dinkes Kota Palembangtahun 2008 tanggal 21 Januari 2008. 7. Keputusan bersama MenKes RI dan Mendagri RI Nomor 93.A/Menkes/1996 Nomor 17


Pemkot Palembang yang berkaitan dengan penerimaan daerah terlebih dahulu harus

tahun 1996 tentang pedoman pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas pada pasal 6 ayat 1. Hasil retribusi pelayanan kesehatan dari puskesmas 50% dapat disetor ke kas daerah dan 50% dapat digunakan langsung oleh

17


puskesmas. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Palembang mengajukan surat secara tertulis ke BPK perwakilan Propinsil Sum Sel tanggal 19 Februari 2008 agar puskesmas non swakelola dapat menggunakan 50% pendapatan retribusinya secara langsung. 8. Tanggal 08 Februari 2008 usulan ke Walikota Palembang tentang revisi Perda Nomor 06 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan. 9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 411 tahun 2008 tanggal 7 April 2008 tentang peningkatan Pustu menjadi Puskesmas biasa, puskesmas biasa menjadi puskesmas swakelola dan puskesmas menjadi rawat inap. 18 puskesmas : Plaju, Pembina, Merdeka, Dempo, Sekip, Ariodillah, Sei Selincah, Kenten, 4 Ulu, 7 Ulu, Talang Ratu, Sako, 11 Ilir, Boom Baru, Pakjo, Makrayu, Sukarami, Gandus. 10. Perwali Nomor 03 tahun 2009 tentang pembentukan UPTD puskesmas sebanyak 38 Puskesmas tanggal 15 Januari 2009, dikarenakan adanya program jamsoskes semesta sejak Januari 2009 dan Peraturan Gubernur Sum Sel nomor 251 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jamsoskes Sumsel Semesta Bab VIII pasal 40 bahwa dana Jamsoskes bukan merupakan PAD Kabupaten/Kota, sehingga semua Puskesmas tidak

pendapatan puskesmas sebagian besar berupa klaim jamsoskes dan jamkesmas. Hanya sebagian kecil yang membayar langsung yaitu untuk pengunjung yang tidak mempunyai tanda pengenal berupa KTP atau KK atau Kartu Jamkesmas. 11. Keputusan Kadinkes Kota Palembang nomor 1054A tahun 2010 tentang pembentukan panitia BLUD dan perubahan Pola Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas serta pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan tanggal 15 Maret 2010. 12. Permohonan persetujuan UPTD puskesmas sebagai BLUDD kepada Walikota


lagi menyetor ke Kas Daerah tetapi hanya merupakan pelaporan keuangan. Semua

Palembang tanggal 12 Juli 2010 atas saran BPK RI agar Puskesmas dijadikan sebagai PPK-BLUD sesuai dengan peraturan Pemerintah RI nomor 23 tahun 2005 tentang

18


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan BLUD. 13. Surat dari Walikota Palembang tentang penyampaian perubahan / revisi Perda Kota Palembang tanggal 23 Agustus 2010. Merupakan peluang Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk merevisi Perda nomor 06 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan pelayanan laboratorium pelayanan kesehatan lingkungan. 14. Rapat pembahasan tindak lanjut untuk menetapkan PKM menjadi BLUDD, surat undangan Sekda Kota Palembang tanggal 05 September 2010 untuk rapat tanggal 07 Oktober 2010 di ruang kerja Asisten Pemerintahan. 15. Studi banding ke Suku Dinkes DKI Jakarta, Puskesmas Tebet, Puskesmas Jagakarsa tentang PPK-BLUD tanggal 26 Oktober 2010 di DKI Jakarta, semua Puskesmas sudah menjadi PPK-BLUD sejak tahun 2007 sesuai dengan Permendagri nomor 61 tahun 2007. 16. Studi banding ke Dinkes Kota Bandung tanggal 8 Desember s/d 10 Desember 2010 bersama 11 orang anggota komisi IV DPRD Kota Palembang dan studi banding ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya tanggal 13 Desember 2010 tentang pola tarif

17. Sosialisasi dengan seluruh pimpinan puskesmas tentang PPK-BLUD dengan nara sumber dari Dinas Kesehatan, Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Pemkot Kota Palembang tanggal 18 Januari 2011. Sebelumnya sudah dilakukan konsultasi secara lisan ke BPKP perwakilan Sumsel bahwa pembentukan PPK-BLUD untuk Puskesmas adalah kewenangan Walikota Palembang. BPKP perwakilan Sumsel hanya memberikan dukungan berupa asistensi pada seluruh puskesmas. 18. Keputusan Walikota Palembang nomor 252a tahun 2011 tentang Pembentukan Tim


pelayanan kesehatan dalam rangka persiapan PPK-BLUDD puskesmas.

Persiapan Penetapan PKM sekota Palembang menjadi BLUDD tanggal 09 Maret 2011. 19. Keputusan Walikota Palembang nomor 256 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Panitia PKM sekota Palembang menjadi BLUD tanggal 14 Maret 2011.

19


20. Rapat pembahasan hasil tim penilai PKM menjadi BLUDD tanggal 12 April 2011 di ruang kerja Sekda Kota Palembang. 21. Keputusan Walikota Palembang Nomor 443 tahun 2011 tentang penetapan PKM sekota Palembang sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUDD) secara bertahap tanggal 3 Mei 2011. Sebanyak 39 Puskesmas yaitu : 1. Puskesmas Rawat Inap Pembina 2. Puskesmas Rawat Inap Sei Selincah 3. Puskesmas Rawat Inap Gandus 4. Puskesmas Sabokiking 5. Puskesmas Plaju 6. Puskesmas Merdeka 7. Puskesmas Dempo 8. Puskesmas Sekip 9. Puskesmas Ariodillah 10. Puskesmas Kenten 11. Puskesmas 4 Ulu 12. Puskesmas 7 Ulu 13. Puskesmas Talang Ratu

15. Puskesmas 11 Ilir 16. Puskesmas Boom Baru 17. Puskesmas Pakjo 18. Puskesmas Makrayu 19. Puskesmas Sukrami 20. Puskesmas Bukit Sangkal 21. Puskesmas Multiwahana 22. Puskesmas Basuki Rahmad


14. Puskesmas Sako

23. Puskesmas Sosial 24. Puskesmas Punti Kayu 25. Puskesmas Talang Betutu 26. Puskesmas 23 Ilir

20


27. Puskesmas Nagaswidak 28. Puskesmas Kampus 29. Puskesmas Kertapati 30. Puskesmas Keramasan 31. Puskesmas Sei Baung 32. Puskesmas Kalidoni 33. Puskesmas Alang-alang lebar 34. Puskesmas Padang Selasa 35. Puskesmas OPI 36. Puskesmas 1 Ulu 37. Puskesmas Taman Bacaan 38. Puskesmas 5 Ilir 39. Puskesmas Karya Jaya

22. Keputusan Kadinkes nomor 153a tahun 2011 tentang Tim Pengelola PKM sekota Palembang sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD tahun anggaran 2011 tanggal 4 Mei 2011. 23. Peresmian puskesmas sekota Palembang sebagai PPK-BLUD oleh Walikota Palembang

24. Penyampaian surat nomor 800/1820.A/kes/2011 tanggal 23 mei 2011 perihal Penetapan Puskesmas sebagai PPK-BLUDD ke ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, 25. Surat usulan rancangan peraturan Walikota Palembang tentang Biaya jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas ke Walikota Palembang tanggal 9 September 2011 26. Perwali Nomor 82 tahun 2011 tentang biaya Jasa Pelayanan Kesehatan pada puskesmas tanggal 03 Oktober 2011. 27. Usulan pencabutan Perda nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan kesehatan


tanggal 20 Mei 2011 di puskesmas Karya Jaya Palembang.

pada puskesmas dan pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan ke walikota Palembang tanggal 01 November 2011.

21


28. Penyampaian surat Nomor 800/5147.A/Kes/2011 tanggal 03 November 2011 perihal tentang Penetapan Jasa Layanan Puskesmas ke Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang. 29. Bimtek tentang PPK-BLUDD dengan seluruh pimpinan puskesmas dan bendahara puskesmas dengan nara sumber dari BPKP Provinsi Sumsel tanggal 7 Desember 2011 s/d tanggal 08 Desember 2011 di Dinkes Kota Palembang.

2.3. Gambaran Umum BLUD Puskesmas Basuki Rahmat Puskesmas Basuki Rahmat berdiri pada tahun 1980 dan secara resmi difungsikan pada bulan Februari 1981. Pada awalnya wilayah kerjanya terdiri dari kelurahan Ario Kemuning dan kelurahan D2 yang terdiri dari kelurahan Sekip Bendung, Sekip Ujung, Pipareja dan Talang Aman, kemudian mengalami pemekaran dan pembagian wilayah kerja dengan puskesmas lainnya, dimana wilayah D2 yang pada awalnya masuk wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat terbagi dengan Puskesmas Sekip. Pada tahun 1990 wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat adalah kelurahan Ario Kemuning, Pipareja dan Talang Aman. Puskesmas Basuki Rahmat sendiri membawahi 2 Pustu yaitu Pustu Talang meranjat dan Pustu Talang Kerikil dan terdapat 3 buat poskeskel yaitu poskeskel Talang

Puskesmas Basuki Rahmat terletak diwilayah kerja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, tepatnya diwilayah Kelurahan Talang Aman. Terletak kurang strategis karena tidak dilalui oleh angkutan umum menjadi tantangan tersendiri untuk Puskesmas Basuki Rahmat. Puskesmas sendiri terletak diwilayah pemukiman penduduk, untuk mencapai puskesmas pasien dapat menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 pribadi. Karena Puskesmas Basuki Rahmat tidak terletak diwilayah yang strategis perlu usaha keras dari pihak puskesmas untuk merangkul kunjungan pasien. Puskesmas ini juga tidak berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar sehingga membuat kunjungan


Aman, Poskeskel Pipa Reja dan Poskeskel Ario Kemuning.

pasien tidak begitu ramai, karena biasanya pasien lebih menyukai pelayanan kesehatan yang dekat dengan pusat keramaian dan ada jalur angkutan umumnya.

22


Alamat: 1) Puskesmas Basuki Rahmat : Jln. Sersan Sani no. 1305 Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang. Telp. 0711-814470 email: [email protected] 2) Pustu Talang Kerikil 3) Pustu Talang Meranjat 4) Poskeskel Pipa Reja 5) Poskeskel Talang Aman 6) Poskeskel Ario Kemuning Dalam kegiatannya untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, puskesmas melalui 6 pro Program Puskesmas Basuki Rahmat merupakan pelaksanaan dari fungsi puskesmas dengan dua kelompok program yaitu: 1. Program Dasar (Pokok) Program dasar puskesmas dibuat berdasarkan urutan prioritas pemecahan masalah kesehatan masyarakat setempat dan berdasarkan kebutuhan kesehatan sebagian besar masyarakat, serta mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam PUSKESMAS BASUKI RAHMAT 2014

mengatasi permasalahan kesehatan nasional dan internasional dan yang berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas. Meliputi 6 pokok program dasar yaitu: 1. Promosi Kesehatan 2. Kesehatan Lingkungan 3. Kesehatan Ibu dan Anak serta KB 4. Gizi 5. Pemberantasan Penyakit Menular 6. Pengobatan 2. Program Pengembangan Puskesmas mengenal pokok program kegiatan dengan mengadakan beberapa perubahan program dasar, dapat masuk dalam kelompok program pengembangan yang terkait dengan program dasar. Program Pengembangan merupakan program

23


yang spesifik sesuai dengan permasalahan kesehatan masyarakat setempat dan sesuai tuntutan masyarakat, dikenal sebagai program inovatif. Program spesifik yang terdapat di Puskesms Basuki Rahmat adalah: 1. TB Paru 2. Geriatri 3. Gerakan Sayang Ibu

2.4. Kebijakan Keuangan BLUD Puskesmas Basuki Rahmat Berdasarkan PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD) pada pasal 25, 26, dan 27 tentang Akuntabilitas, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan BLUD, perlu menetapkan suatu pedoman akuntansi BLUD sebagai pedoman pengembangan standar akuntansi di bidang industri spesifik dan/atau pedoman pengembangan sistem akuntansi Badan Layanan Umum (BLUD). Laporan Keuangan BLUDD Puskesmas disajikan berdasarkan PMK NO. 76 TAHUN 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Dasar penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan konsep akrual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Laporan keuangan disusun

Pedoman Akuntansi BLUD bertujuan untuk: a. Menjadi acuan dalam pengembangan standar akuntansi BLUD di bidang industri spesifik, khususnya dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia yang dapat diterapkan oleh BLUD. b. Menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan BLUD sesuai dengan jenis industrinya. Pedoman ini menjelaskan gambaran umum, jenis dan ilustrasi format laporan keuangan,


berdasarkan nilai historis.

akuntansi pendapatan, akuntansi biaya, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas.

24


2.5. Indikator pencapaian Target Kinerja BLUD Puskesmas Basuki Rahmat

Sasaran umum pembangunan kesehatan Kota Palembang sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Perpres No.7 Tahun 2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palembang Tahun 2005 – 2025 (Perda Nomor 5 Tahun 2009) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Perpres No.7 Tahun 2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013 – 2013 (Perda Nomor 6 Tahun 2009). Dari sasaran yang telah disusun pada rencana strategis, terdapat program program yang telah terbentuk menurut Standar Pelayanan Minimal yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang. Adapun terangkum dalam tabel berikut ini.

I. 1

2

SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF KEUANGAN Meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Khusus

PROGRAM KERJA

Program peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan puskesmas Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program kesehatan khusus

Inisiatif strategik

Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan Puskesmas Pengadaan saranan dan prasarana Puskesmas Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di Sekolah Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut di Masyarakat Terintegrasinya program Kesehatan Gimul dalam PHBS Pengawasan Obat dan Bahan Kedokteran Gigi


NO

Peningkatan Kualitas petugas Laboratorium Puskesmas Peningkatan Kualitan Petugas UKK Puskesmas Penilaian Ruang ASI Di Tempat Kerja Formal Peningkatan Kualitas Petugas Kesehatan Jiwa Puskesmas

25

L A P O R A N K E U A N G A N t a h u n 2 0 1 4 | 26 Peningkatan pelayanan Batra NO

SASARAN STRATEGIS

II. 3

PERSPEKTIF PELANGGAN Meningkatnya kemitraan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

4

NO

SASARAN STRATEGIS

II.

PERSPEKTIF PELANGGAN

5

6

PROGRAM KERJA

Program Promkes

Inisiatif strategik

Pembinaan Kelurahan Siaga Jambore Posyandu Kegiatan Penyuluhan Masyrakat Pola Hidup Sehat Pertemuan Pembinaan Tatanan PHBS Pembinaan Sekolah Sehat/UKS

PROGRAM KERJA

Inisiatif strategik

Meningkatnya kualitas lingkungan

Program Kesehatan Lingkungan

Meningkatnya kesehtan ibu dan anak (reproduksi)

Program Kesehatan Ibu dan Anak

Pengkajian dan pengembangan lingkungan sehat Penuluhan Menciptakan lingkungan sehat Pengendalian dampak Kesehatan lingkungan Pengembangan Kota Sehat Pengawasan dan Pengendalain Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi RT Pengawasan dan Pengendalain Keamanan dan Kesehatan Makanan Restauran Penyuluhan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan berkala bagi ibu dari keluarga kurang mampu Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang Mampu Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan Penyuluhan Kesehatan Anak dan Balita Pelatihan dan pendidikan Perawatan Anak dan Balita

7

Meningkatnya status gizi masyarakat

Program Gizi

Program Perbaikan gizi Penyusunannpeta masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makan dan Vitamin Penanggulangan KEP, GAKY, Kurang Vit A dan kurang zat gizi mikro lain Pemberdayaan masyrakat untuk pencapaian Keluarga sadar gizi Penanggulangan gizi lebih

8

Meningkatnya cakupan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Kegiatan Penyemprotan/ fogging Sarang Nyamuk Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan P2P Penyakit Menular Pecegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan surveilence epidemiologi dan Penanggulangan wabah

NO IV. 9

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM KERJA

Inisiatif strategik

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN Meningkatkan Kualitas pelayanan kantor

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas Penyediaan jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

26

L A P O R A N K E U A N G A N t a h u n 2 0 1 4 | 27 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasaa Perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Penyediaan makan dan minumam Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa keamana dan ketertiban kantor Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja Keuangan

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan non formal Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya Pengadaan pakaian KORPRI Senam kesegaran Jasmani Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BLID Penyusunan laporan keuangan sementara Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

BLUD Puskesmas Basuki Rahmat dalam rangka penyelenggaraan kegiatannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Jamsoskes , Anggaran

(BPJS) yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut . harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja BLUD yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan kinerja dari masing masing BLUD. BLUD Puskesmas Basuki Rahmat Tahun Anggaran 2014 memperoleh alokasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 920.385.349,00 atau naik sebesar 1061 % jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2013 yaitu sebesar


Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk BOK dan kerjasama dengan pihak ketiga

Rp.79.293.734,00. Dan mengalokasikan

anggaran Belanja sebesar Rp. 929.625.315,00. Kenaikan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan

adanya penambahan alokasi belanja langsung yang cukup signifikan dari dana BPJS.

27


Alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 929.625.315,00 tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai

Rp. 22.224.000,00, belanja barang dan jasa Rp788.161.349,00 dan belanja

modal sebesar Rp. 110.000.000,00, Belanja ini dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola oleh

BLUD Puskesmas Basuki Rahmat dengan

mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif,efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata kepemerintahan yang


baik (good governance).

28


BAB III IKHTISAR PECAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), BLUD Puskesmas Basuki Rahmat Tahun Anggaran 2014 memperoleh alokasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 920.385.349,00. Realisasi anggran pendapatan tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.098.500.479,00 atau naik sebesar 16% dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

URAIAN PENERIMAAN

NO

Anggaran

REALISASI

SELISIH

%

PENDAPATAN 1

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

27.207.876

9.983.000

(17.224.876)

-173%

81.000.000

81.000.000 6.646.000

6.646.000

0% 100%

68.817.196

30.486.000

(38.331.196)

-126%

741.470.627

967.055.500

225.584.873

23%

1.889.650

3.329.979

1.440.329

43%

920.385.349

1.098.500.479

178.115.130

16%

- Retribusi Bayar / Pasien Umum Hibah

3

Pendapatan APBN - BOK - Jamkesmas

4

Pendapatan APBD Operasional : JAMSOSKES

5

Pendapatan Usaha Lainnya -BPJS - JAMSOSTEK Jasa Lembaga Keuangan

TOTAL


- Pelayanan HAJI 2

Sedangkan berkaitan dengan Belanja Langsung, Puskesmas Basuki Rahmat telah mengalokasikan anggaran belanja sebsesar Rp. 929.625.315,00. Dan Realisasi anggran belanja

29


tersebut adalah sebesar Rp. 1.009.995.985,00 atau naik sebesar 9% dengan rincian sebagai berikut : ANGGRAN

REALISASI

59.112.000 6.346.400 608.257.261 25.214.400 20.456.884 110.000.000 11.900.000 841.286.945

71.920.000 29.992.774 572.787.917 45.192.500 49.264.781 110.131.250 35.913.053 915.202.275

12.808.000 23.646.374 (35.469.344) 19.978.100 28.807.897 131.250 24.013.053 73.915.330

22% 373% -6% 79% 141% 0% 202% 9%

6.720.000 40.287.000

26.692.500 20.904.320

19.972.500 (19.382.680)

297% -48%

2.400.000

SELISIH

%

(2.400.000) -100%

6.050.120

37.898.670

31.848.550

526%

55.457.120

85.495.490

30.038.370

54%

1.920.248 24.735.436 6.225.566 32.881.250

945.829 8.352.391 9.298.220

929.625.315

1.009.995.985

(974.419) -51% (24.735.436) -100% 2.126.825 34% (23.583.030) -72% 80.370.670

9%

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :


URAIAN PENGELUARAN PENGELUARAN Biaya Layanan Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya Belanja Barang Modal dan Lain-lain Jumlah Biaya Layanan Biaya Umum dan Administrasi Biaya Pegawai 21 Biaya Administrasi Perkantoran 22 Biaya Pemeliharaan Biaya Pelatihan/Seminar/Diklat Biaya Promosi dan Lain-lain (pembinaan) Biaya penyusutan Jumlah Biaya Umum dan Administrasi Biaya Lainnya Biaya Bunga (31 Biaya Administrasi Bank 32 Setoran Pajak (33) dan Lain-Lain (34+Pustu) Jumlah Biaya Lainnya Penyetoran Kas Negara JUMLAH PENGELUARAN

 Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan Time Scedule dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.

30




Kurang optimalnya koordinasi

bagian keuangan dan bagian pemegang program

dilingkungan BLUD Puskesmas Basuki Rahmat.  Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan,penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola di lingkungan BLUD Puskesmas Basuki Rahmat.  Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya


pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

31


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakanakuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yangdiselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: a) Pemerintah pusat; b) Pemerintah daerah; c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika

laporan keuangan. . Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkanupaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaankegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: (a) Akuntabilitas


menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaa kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

32


(b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsiperencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. (c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. (d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan

akan ikut menanggung beban

pengeluaran tersebut. (e) Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber

Entitas pelaporan keuangan daerah mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebagai

entitas

akuntansi,

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Pemalang,

wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akuntansi menginduk pada kebijakan akuntansi dari entitas pelaporan keuangan daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palembang.


daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

33


4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. BLUD setidak-tidaknya mengembangkan tiga sistem akuntansi yang merupakan sub sistem dari sistem akuntansi BLUD, yaitu sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya. 1. Sistem Akuntansi Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum (general purpose). Tujuan laporan keuangan adalah: a. Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen; membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu BLUD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas BLUD untuk kepentingan stakeholders. c. Transparansi; memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLUD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sistem Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia /standar akuntansi industri spesifik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).


masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

Laporan keuangan sesuai dengan SAK digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLUD dalam hal ini adalah stakeholders, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan BLUD. Sedangkan laporan keuangan yang

34


sesuai dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. 2. Sistem Akuntansi Aset Tetap Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD ataupun bukan milik BLUD tetapi berada dalam pengelolaan BLUD. Pengembangan Sistem Akuntansi Aset Tetap diserahkan sepenuhnya kepada BLUD yang bersangkutan. Namun demikian, BLUD dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). 3. Sistem Akuntansi Biaya BLUD mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (unit cost) per unit layanan, dan evaluasi varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.

Sistem akuntansi BLUD terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Kebijakan akuntansi Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pertimbangan dan atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi BLUD. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan kondisi keuangan BLUD secara tepat. Pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi dan penyiapan laporan


Komponen Sistem Akuntansi tersebut antara lain mencakup:

keuangan oleh manajemen antara lain: a. Penyajian wajar Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Aktivitas/LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

35


Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau biaya tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau biaya yang lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. b. Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form) Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 2. Sub sistem akuntansi; Sub sistem akuntansi merupakan bagian dari sistem akuntansi. Contohnya sub sistem akuntansi penerimaan kas dan sub sistem pengeluaran kas merupakan bagian dari sistem


c. Materialitas Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan BLUD

akuntansi keuangan.

36


3. Prosedur akuntansi; Prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan di laporan keuangan; juga mengacu pada siklus akuntansi (accounting cycle). 4. Bagan Akun Standar (BAS); BAS merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis oleh Pimpinan BLUD untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk tujuan konsolidasi

laporan

keuangan

BLUD

dengan

laporan

keuangan

kementerian

negara/lembaga digunakan BAS yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4.3.

Basis

Pengukuran

yang

mendasari

penyusunan

Laporan

Keuangan

AKUNTANSI PENDAPATAN 1. Pengertian

selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. 2. Klasifikasi pendapatan BLU Pendapatan diklasifikasikan ke dalam: a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan selanjutnya dirinci per jenis layanan yang diperoleh BLU.


Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU

b. Hibah Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi

37


Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah. c. Pendapatan APBN Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal. d. Pendapatan Usaha Lainnya Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU.

e. Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar. f. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

dan di luar kendali BLU. 3. Pengakuan a. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. b. Pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D. c. Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah.


Merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal BLU, yang tidak berulang

d. Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLU.

38


4. Pengukuran a. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. b. Pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM. c. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. d. Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLU. e. Pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto. 5. Pengungkapan a. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan. b. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

AKUNTANSI BIAYA 1. Pengertian Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan

2. Klasifikasi Biaya Biaya BLU diklasifikasikan sebagai berikut: a. Biaya Layanan Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU.


penurunan ekuitas bersih.

b. Biaya Umum dan Administrasi Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLU. Biaya ini antara

39


lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, dan biaya promosi. c. Biaya Lainnya Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan biaya administrasi bank. d. Rugi Penjualan Aset Non Lancar Merupakan selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar yang dijual. e. Biaya dari Kejadian Luar Biasa Merupakan biaya yang timbul di luar kegiatan normal BLU, yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang, dan di luar kendali BLU. 3. Pengakuan Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. 4. Pengukuran Biaya dan kerugian dicatat sebesar:

berjalan. b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang. c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan. d. Jumlah kerugian yang terjadi. 5. Pengungkapan Biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya. Rincian jenis biaya diungkapkan pada CaLK.


a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode

40


AKUNTANSI ASET Pengertian Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional BLU, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi BLU. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut: a. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan; atau b. dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau c. berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang

Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan BLU dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Kas dan Setara Kas 1. Definisi Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan


usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka.

untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas

41


antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. 2. Pengakuan (Recognition) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLU 3. Pengukuran (Measurement) Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima. 4. Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure) Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas. b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.

Investasi Jangka Pendek 1. Definisi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga,

kemampuan BLU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dan aset tetap bukan merupakan investasi. lnvestasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 sampai 12 bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLU dapat menjual


dividen, royalti, atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan

investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; c. Beresiko rendah.

42


2. Pengakuan Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLU; b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). 3. Pengukuran a. Investasi jangka pendek harus dicatat dalam neraca berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. b. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. 4. Penyajian dan Pengungkapan a. Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: i. rincian jenis dan jumlah penempatan dana;

iii. jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa; iv. kebijakan akuntansi untuk: (a) penentuan nilai tercatat dari investasi; (b) perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi lancar yang dicatat pada nilai pasar; dan jumlah signifikan yang dilaporkan sebagai penghasilan investasi untuk bunga, royalti, dividen, dan sewa pada investasi jangka panjang dan lancar; dan laba dan rugi pada pelepasan investasi lancar dan perubahan dalam nilai investasi


ii. jenis mata uang;

tersebut; v. BLU yang layanan utamanya mengelola investasi menyajikan analisis portofolio investasi.

43


Piutang Usaha 1. Definisi Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan c. Jangka waktu pelunasan. 2. Pengakuan a. Piutang usaha diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. b. Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. c. Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan. d. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut

3. Pengukuran a. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. b. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan. c. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4. Penyajian dan Pengungkapan


dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

a. Piutang usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

44


b. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. c. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: i. rincian jenis dan jumlah piutang; ii. jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa; iii. jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang; iv. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang; v. jumlah piutang yang dijadikan agunan; vi. jumlah piutang yang dijual (anjak piutang).

Piutang Lain-Lain 1. Definisi Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang di luar kegiatan operasional BLU. Transaksi piutang lain-lain memiliki karakteristik sebagai berikut:

b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan c. Jangka waktu pelunasan. Contoh Piutang lain-lain adalah piutang pegawai, piutang bunga, dan piutang sewa. 2. Pengakuan a. Piutang lain-lain diakui pada saat barang, jasa, atau uang diserahkan, walaupun belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. b. Piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.


a. Terdapat penyerahan barang/jasa, atau uang di luar kegiatan operasional;

c. Apabila piutang lain-lain yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.

45


d. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang. 3. Pengukuran a. Piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. b. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. c. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4. Penyajian dan Pengungkapan a. Piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar. b. Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. c. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan: i. Rincian jenis dan jumlah piutang;

iii. Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk; iv. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang.

Persediaan 1. Definisi Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk:


ii. Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;

a. dijual dalam kegiatan usaha normal; b. digunakan dalam proses produksi; atau

46


c. dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya, barang yang dibeli untuk dijual kembali atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan antara lain berupa barang jadi, barang dalam proses produksi, dan bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. 2. Pengakuan a. Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan. b. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, dan rusak. 3. Pengukuran a. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value). b. Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual (present location and condition).

biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (trade discount), rabat, dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. d. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk: i. jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal; ii. biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya; iii. biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat


c. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, dan

persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang; iv. biaya penjualan.

47


e. Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan. f. Persediaan perlengkapan (supplies) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLU dinilai sebesar harga perolehannya. g. Biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat diganti dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. h. Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam huruf g, dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbang (weighted average cost method), atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). i. Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode di mana pendapatan atas penjualan tersebut diakui. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurangan terhadap

4. Penyajian dan Pengungkapan a. Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. b. Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (the lower of cost and net realizable value). c. Persediaan perlengkapan (supplies) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLU disajikan sebesar harga perolehannya.


jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

d. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain: i. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; ii. jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca;

48


iii. jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode; iv. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan; v. nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

Uang Muka 1. Definisi Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak BLU yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional BLU. PUSKESMAS BASUKI RAHMAT 2014

2. Pengakuan a. Uang muka diakui pada saat pembayaran kas. b. Uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan. c. Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima. 3. Pengukuran Uang muka diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. 4. Penyajian dan Pengungkapan a. Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca. b. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah uang muka serta batas waktu pertanggungjawaban.

49


Biaya Dibayar di Muka 1. Definisi Biaya dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan BLU, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka. 2. Pengakuan a. Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran. b. Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima. c. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu. 3. Pengukuran Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang diterima. 4. Penyajian dan Pengungkapan a. Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.

Investasi Jangka Panjang 1. Definisi Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimilki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, investasi dalam


b. Biaya dibayar di muka disajikan secara netto.

bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.

50


Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 2. Pengakuan Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLU untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal. 3. Pengukuran a. Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual. b. Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. c. Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain di samping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek. d. Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan metode biaya, metode

i. Metode biaya diakui sebesar biaya perolehan. Penghasilan-penghasilan atas investasi yang dilakukan diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%. ii. Metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi badan usaha/badan hukum setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima BLU akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai


ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

pendapatan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan 20% sampai 50%, kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50%.

51


iii. Metode nilai yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 4. Penyajian dan Pengungkapan a. Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset non lancar pada neraca. b. Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah untuk hal-hal sebagai berikut: i. rincian jenis dan jumlah penempatan dana; ii. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi; iii. pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan; iv. analisis portofolio investasi, untuk BLU yang bisnis utamanya adalah mengelola investasi.

Aset Tetap 1. Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang: a. Dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan PUSKESMAS BASUKI RAHMAT 2014

b. Diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun. Aset tetap antara lain meliputi: a. Tanah; b. Gedung dan bangunan; c. Peralatan dan mesin; d. Jalan, irigasi, dan jaringan; e. Aset tetap lainnya; f. Konstruksi dalam pengerjaan. Berikut definisi-definisi yang berkaitan dengan aset tetap: a. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaat.

52


b. Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya. c. Umur manfaat (useful life) adalah: (a) Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh BLU; atau (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh BLU. d. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui. e. Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. f. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihakpihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arm's length transaction). g. Jumlah tercatat (carrying amount) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah

h. Jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai suatu aset. i. Nilai khusus entitas (entity specific value) adalah nilai kini dari arus kas suatu entitas yang diharapkan timbul dari penggunaan aset dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian kewajiban. j. Kerugian penurunan nilai (impairment loss) adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut. 2. Pengakuan


dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap diakui sebagai aset jika: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

53


b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal BLU; dan d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jenis Aset Tetap Inventaris Kendaraan Gedung dan Bangunan Jalan,Irigasi & Jaringan

Masa Manfaat 5 tahun 10 tahun

Persentase Penyusutan 20% 10%

20 tahun

5%

10 tahun

10%

3. Pengukuran a. Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, diukur berdasarkan biaya perolehan. b. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara Iangsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan

i. biaya persiapan tempat; ii. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar-muat (handling costs); iii. biaya pemasangan (installation costs); iv. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; v. Biaya konstruksi.


yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara Iangsung adalah:

d. Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

54


e. Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aset tetap yang tidak serupa atau aset lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau yang diperoleh, yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aset yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. f. Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama dan memiliki suatu nilai wajar serupa. Suatu aset tetap juga dapat dijual dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam kedua keadaan tersebut, karena proses perolehan penghasilan (earning process) tidak lengkap, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi. Sebaliknya, biaya perolehan aset baru adalah jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Tetapi, nilai wajar aset yang diterima dapat menyediakan bukti dari suatu pengurangan (impairment) aset yang dilepaskan. Dalam keadaan ini aset yang dilepaskan diturun-nilai buku-kan (written down) dan nilai turun nilai buku (written down) ini ditetapkan untuk aset baru. Contoh dari pertukaran aset serupa termasuk pertukaran pesawat terbang, hotel, bengkel dan properti real estate lainnya. Jika aset lain seperti kas termasuk sebagai bagian transaksi pertukaran, ini dapat mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak memiliki suatu nilai yang serupa.

harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun Ekuitas. h. Pengeluaran setelah perolehan awal (subsequent expenditures) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan. i. Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja


g. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah harus dicatat sebesar harga taksiran atau

semula atas suatu aset, diakui sebagai biaya saat terjadi. Salah satu contohnya adalah biaya pemeliharaan.

55


j. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal disajikan menyimpang dari konsep harga perolehan maka BLU harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan BLU. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam akun ekuitas. k. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap harus (depreciable assets) harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset (the pattern in which the asset's economic benefits are consumed by the enterprise) oleh BLU. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan. l. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. m. Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.

jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang kemungkinan berubah. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi. o. Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai

kerugian.

Penurunan

nilai

aset

tetap

dilaporkan

dalam


n. Metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ditelaah ulang secara periodik dan

laporan

operasional/aktivitas.

56


p. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari pelepasannya. q. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan operasional/aktivitas. 4. Penyajian dan Pengungkapan a. Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca. b. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap. c. Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan. d. Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (leasing) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok tersendiri. e. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah: i. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori

ii. metode penyusutan yang digunakan; iii. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; iv. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; v. nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan: (a) penambahan; (b) pelepasan; (c) revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah; (d) penurunan nilai tercatat;


harus diungkapkan;

(e) penyusutan; (f) setiap pengklasifikasian kembali. vi. eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang;

57


vii. kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap; viii. uraian rincian dari masing-masing aset tetap; ix. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Aset Lainnya 1. Definisi Aset lainnya adalah aset BLU selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri atas: a. Aset tak berwujud Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang / jasa, yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tak berwujud antara lain: i. Perangkat lunak komputer (software); ii. Lisensi dan francise. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi

iii. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; iv. Hak cipta (copyright), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (inventor) atas hasil temuan (invention) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu

melaksanakan

sendiri

penemuannya

tersebut

atau

memberikan


dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. b. Aset Kerja Sama Operasi (KSO); c. Aset Sewa Guna Usaha; d. Aset Lain-lain

58


Merupakan aset BLU yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, aset KSO, dan aset sewa guna usaha. 2. Pengakuan a. Aset lainnya diakui apabila: i. kemungkinan besar BLU akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan ii. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. b. Aset lainnya diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada BLU. 3. Pengukuran Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup: a. pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud; b. gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung

c. pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan d. overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap, dan sewa). 2. Penyajian dan Pengungkapan


terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;

a. Aset lainnya disajikan setelah aset tetap. b. Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset tak berwujud. c. Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan dengan amortisasi.

59


d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain: i. Kebijakan penilaian aset lainnya; ii. Rincian aset lainnya; iii. Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan; iv. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode; v. Keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan atas utang; vi. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.

AKUNTANSI KEWAJIBAN Pengertian Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU. Karakteristik kewajiban adalah bahwa BLU mempunyai kewajiban (obligation) masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak

lazim. Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen BLU untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban timbul jika aset telah diterima BLU dan belum terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi atau BLU telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Hakekat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi


mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang

berupa keluarnya sumber daya pada pihak lain apabila perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut. Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

60


a. Pembayaran kas; b. Penyerahan aset lainnya diluar kas; c. Pemberian jasa; atau d. Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek 1. Definisi Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

a. Utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLU, misalnya utang biaya. b. Utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak. c. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca, termasuk accrued interest. d. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU belum memberikan jasa tersebut kepada pihak


Jenis kewajiban jangka pendek antara lain:

ketiga. e. Bagian lancar utang jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

61


f. Utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai e diatas. 2. Pengakuan a. Utang usaha diakui pada saat BLU menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi BLU belum membayar atas barang/jasa yang diterima. b. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLU untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat BLU telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLU belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima. d. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan BLU sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. 3. Pengukuran

b. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh BLU. 4. Penyajian dan Pengungkapan Utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek. Utang BLU diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Informasi-informasi yang diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut: a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi berdasarkan pemberi pinjaman


a. Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek.

(kreditur); b. Bunga pinjaman yang terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

62


c. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

Kewajiban Jangka Panjang 1. Definisi Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila: a. kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan; b. BLU bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. 2. Pengakuan Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLU menerima hak dari pihak lain tetapi BLU

3. Pengukuran Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang. 4. Penyajian dan Pengungkapan a. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. b. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah


belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek. c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut: i. jumlah rincian jenis utang jangka panjang;

63


ii. karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman; iii. Jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; iv. hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi.

AKUNTANSI EKUITAS Pengertian Ekuitas Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.

Ekuitas Tidak Terikat 1. Definisi Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi

a. Ekuitas awal Merupakan hak residual awal BLU yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLU ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu. b. Surplus & Defisit Tahun Lalu Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periodeperiode sebelumnya.


untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat antara lain meliputi:

c. Surplus & Defisit Tahun Berjalan Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

64


d. Ekuitas Donasi Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat. 2. Pengakuan Ekuitas tidak terikat diakui pada saat: a. Ditetapkannya nilai kekayaan BLU. b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat. c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat. d. Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat. 3. Pengukuran Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar: a. Nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan BLU. b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat. c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal.

tidak terikat. 4. Penyajian dan Pengungkapan a. Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya. b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut: i. Rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya; ii. Informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.


d. Jumlah dana/nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas

Ekuitas Terikat Temporer 1. Definisi

65


Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLU. Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lain mencakup: a. Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu; b. Investasi untuk jangka waktu tertentu; c. Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan; d. Dana untuk memperoleh aset tetap. 2. Pengakuan Ekuitas terikat temporer diakui pada saat: a. Ditetapkannya nilai kekayaan BLU; b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer; c. Diterimanya aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer. 3. Pengukuran

a. Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan BLU. b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat temporer. 4. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal. Penyajian dan Pengungkapan a. Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya. b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut: i. Rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan jenisnya;


Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:

ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat temporer.

66


Ekuitas Terikat Permanen 1. Definisi Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur. Ekuitas terikat permanen meliputi: a. Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual; b. Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. c. Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen. 2. Pengakuan Ekuitas terikat permanen diakui pada saat: a. Ditetapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU. b. Diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen.

permanen. 3. Pengukuran Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar: a. Nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan BLU. b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat permanen. c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal.


c. Digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara

d. Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi. 4. Penyajian dan Pengungkapan a. Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.

67


b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut: i. Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya;


ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen.

68


BAB V PENJELASAM POS POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.

Rincian dan Anggaran

penjelasan

masing

masing

Laporan

Realisasi

5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.2. Rincian san penjelasan masing masing pos neraca 5.2.1. Aset 5.2.2. Kewajiban


5.2.3. Ekuitas Dana

69


BAB V. PENUTUP

Pada tahun 2014 posisi bisnis Puskesmas pertumbuhan

(growth),

dimana

memerlukan

berada dalam tahap pengembangan

produk

unggulan yang diupayakan melalui Paket pelayanan Psikofisik terpadu Untuk mencapai hal tersebut seluruh sumber daya yang ada diupayakan untuk mewujudkan kebijakan Puskesmas Basuki Rahmat

yaitu

meningkatkan

kualitas pelayanan di seluruh aspek inti maupun penunjang dengan orientasi pada pelanggan. Pada periode 2014 dalam rangka efektifitas penerapan PPK-BLUD Puskesmas BASUKI RAHMAT masih memiliki visi dan misi yang sudah dicanangkan dengan dukungan melalui pembangunan budaya Puskesmas

Pengembangan pelayanan maupun sistem manajemen dilaksanakan dengan mengaplikasikan instrumen-instrumen yang mewujudkan penerapan Total Quality Management. Hal

–

hal

yang

perlu

mendapatkan

perhatian

melaksanakan kegiatan BLUDD meliputi antara lain : a. Penghapusan piutang b. Penghapusan persediaan c. Penghapusan Aset Tetap

dalam

rangka


yang dipandu oleh tata nilai organisasi.

d. Penghapusan Aset lain – lain e. Pemberian pinjaman f. Kerjasama dengan pihak ketiga

70


g. Penghasilan pengelola dan dewan pengawas BLUD Laporan Keuangan Puskesmas Basuki Rahmat ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menunjukkan transparansi serat dapat memberikan penjelasan yang memadai meningkatkan

kinerja

dan

atas

laporan ini. Selai itu agara dapat lebih

akuntabilitas

dalam

pengelolaan

uang

di

Puskesmas Basuki Rahmat Palembang, Diketahui oleh, Pemimpin BLUDD Puskesmas Basuki Rahmat

dr. R.A. Emiria Umi Kalsum, M. Kes


NIP. 198012272009032002

71


Bagian II Laporan Keuangan Versi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1. Neraca Keuangan (SAK) 2. Laporan Aktivitas 3. Laporan Arus Kas


4. Catatan Atas Laporan Keuangan (SAK)

72



1. Neraca Keuangan (SAK)

73



2. Laporan Aktivitas

74



3. Laporan Arus Kas

75



4. Catatan Atas Laporan Keuangan (SAK)

76


Bagian III Kertas Kerja 1. Kka Tahun 2014 2. Laporan Pendapatan Triwulan I s/d IV 3. Laporan Pengeluaran Triwulan I s/d IV 4. Surat Penyataan Pertanggungjawaban (SPTJB) 5. BKU Bendahara Penerimaan 6. BKU Bendahara Pengeluaran 7. Fotokopi Rekening Koran 8. Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap pertahun


9. Mutasi Penambahan Daftar Aktiva Tetap Tahun 2014

77


Kka Tahun 2014


1.

78



2. Laporan Pendapatan Triwulan I s/d IV

79



2. Laporan Pengeluaran Triwulan I s/d IV

80


Surat Penyataan Pertanggungjawaban (SPTJB)


3.

81


BKU Bendahara Penerimaan


4.

82


BKU Bendahara Pengeluaran


5.

83


Fotokopi Rekening Koran


6.

84


Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap pertahun


7.

85


8.

Mutasi Penambahan Daftar Aktiva Tetap Tahun 2014


-

86

Bagian I Laporan Keuangan Pokok (Versi SAP)

Recommend Documents