BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
KONSEP KELITBANGAN UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN DAERAH TAHUN 2017-2018
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
DAFTAR ISI 1. Visi dan Misi Daerah 2. Landasan Hukum Kelitbangan 3. Tupoksi Bidang Litbang Bappeda
4. Struktur Organisasi Litbang 5. Peran Litbang definisi Litbang dan Sistem Inovasi Daerah 6. Isu dan permasalahan daerah 7. Kebijakan daerah tentang kelitbangan untuk Tahun 2017/2018: - Penyusunan Perbup tentang pedoman tatalaksana kelitbangan - Rancangan KepBup tentang Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah 8. Padu Selaras Rencana Induk Kelitbangan/RIK dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Dokumen Perencanaan 9. Rekomendasi dan Referensi Hasil kelitbangan untuk konsep perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 1. SDM 2. Infrastruktur 3. Ekonomi 4. Ketahanan Pangan 5. Lingkungan
Kabupaten Bandung
Bupati Dadang Mochamad Naser
Kabupaten Bandung
1.
LANDASAN HUKUM
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3.
Permendagri No.17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4.
Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03/2012 dan No. 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional pelaksanaan Kelitbangan pada Kementerian dan Pemda
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2016
ANALISIS NORMA HUKUM TERKAIT BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG
TUPOKSI BIDANG LITBANG BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi : • Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang fisik dan Perekonomian, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama. • Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Fisik dan Perekonomian, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama. • Penyelenggaraan koordinasi, integritasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya. • Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Subbidang Fisik dan Perekonomian, Subbidang Sosial dan Pemerintahan, Subbidang Kelembagaan dan Kerjasama. (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai sub tugas sebagai berikut: •menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan; •menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan serta kondisi dinamis masyarakat; •menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan; •menyelenggarakan upaya Bidang Penelitian dan Pengembangan; •menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
•
Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan /atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
•
Melaksanakan pengelolaan sistem informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah;
•
mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
•
mengkoordinasikan seluruh kegiatan subbidang dalam melaksanakan tugas;
•
memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
•
menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
•
mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
•
menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
•
mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
•
melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Penelitian dan Pengembangan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
•
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
•
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
PERMASALAHAN KELITBANGAN KAB.BANDUNG Belum adanya pedoman / petunjuk teknis operasional kelitbangan Terbatasnya SDM Peneliti
Peningkatan Profesionalisme Peneliti Sinergisitas Pelaksanaan Kelitbangan
Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Pendayagunaan Lembaga Kelitbangan
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG
1. Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan Kebijakan, Regulasi, dan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan HASIL KELITBANGAN
PERAN KELITBANGAN
2. Koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan Kelitbangan daerah dengan Balitbang Kemendagri dan BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat 3. Membangun Sinergitas antara Lembaga Litbang Daerah dgn Peguruan Tinggi, Lembaga Riset Lainnya dan OPD Lingkup Pemerintah Daerah 4. Katalisator Hasil Penelitian dan Pemanfaatannya
PRINSIP-PRINSIP KELITBANGAN 1. Ilmiah, yaitu kelitbangan menghasilkan naskah (dan atau Rekomendasi) ilmiah berbasi bukti-bukti ilmiah sebagai dasar penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah ; 2. Tepat, yaitu kelitbangan dilaksanakan secara tepat guna dan te[at waktu; 3. Jujur, yaitu kelitbangan harus berlandaskan bukti, fakta, data, dan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada; 4. Bertanggung jawab, yaitu kelitbnagan harus dapat diuji, dievaluasi dan bermanfaat bagi pengembangan ilm pengetahuan dan implementasi kebijakan pemerintahan; 5. Beretika, yaitu kelitbangan harus berlandaskan norma-norma yang menunjang tinggi harkan dan martabat manusia; 6. Profesional, yaitu kelitbangan dilakukan sesuai dengan kapasitas keilmuan, kemampuan, dan keterampilan tertentu;
7. Berkeadilan, yaitu kelitbangan dilakukan dalam upaya menciptakan kondisi berkeadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 8. Terbuka, yaitu kelitbangan senantiasa menerima dan memberikan masukan, saran dan kritik dari, oleh dan untuk pihak lain; 9. Pengakuan, yaitu kelitbangan menghargai hak kekayaan intelektual;
MEKANISME KELITBANGAN
KEGIATAN BIDANG LITBANG TAHUN 2017
Program : Pengembangan Data/Informasi 1. Kegiatan: Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2. Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah
RUANG LINGKUP KEGIATAN 1) Identifikasi, inventarisasi dan analisa hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian PT/Non PT 2) Pelaksanaan Rapat koordinasi dalam rangka sinergitas/ sinkronisasi kelitbangan daerah 3) Melakukan evaluasi terhadap Kebutuhan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan lembaga penelitian PT/Non PT 4) Melakukan Kajian Optimalisasi Pengembangan Potensi Daerah Ekonomi dan Pendapatan Daerah 5) Menyusun kumpulan/himpunan kajian hasil penelitian dari berbagai instansi/lembaga penelitian.
ROAD MAP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2016-2021
PENDEKATAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK KELITBANGAN (RIK) BIDANG LITBANG KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN FOKUS PEMBANGUNAN
SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN EKONOMI
KETAHANAN PANGAN
KUALITAS LINGKUNGAN
REKOMENDASI DAN REFERENSI HASIL KELITBANGAN UNTUK RUMUSAN PERENCANAAN DAERAH Berdasarkan 5 fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung : A.
Peningkatan sumber daya manusia (SDM) 1.
Penguatan kuantitas dan kualitas Auditor dan aparatur sipil negara
2.
Penyiapan SDM untuk penguasaan teknologi informasi dan komunikasi
3.
Peningkatan kesejahteraan aparatur birokrasi
4.
Evaluasi distribusi dan analisis kebutuhan SDM
5.
Sistem pengawasan Internal (Waskat) pada setiap PD
6.
Kebijakan Peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang baik
7.
Diperlukan Hybrid metode pengembangan e-Gov untuk memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan transparansi kepada publik
8.
Penanggulangan kemiskinan dan dampak sosial pembangunan
9.
Meningkatkan pelayanan untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan serta regulasinya
10. Peningkatan kualitas infrastrukr, tenaga pendidik, kesejahteraan tenaga pendidik dan kurikulum pendidikan 11. Pengembangan jurusan SMK berbasis ekonomi inovasi (komputer , desain grafis, fotografi dll) 12. Peningkatan kualitas infrastruktur, kualitas dan kuantitas perlengkapan/ sarana medis 13. Kecepatan tindakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
14. Edukasi kesehatan masyarakat 15. Membangun sistem informasi pedesaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 16. Peningkatan kualitas gizi bayi dan anak anak usia sekolah.
Lanjutan… B.
Peningkatan kualitas Infrastruktur
1.Pembangunan pembangkit tenaga mikro hydro 2.Penataan Kota Soreang sebagai Ibukota pemerintahaan 3.Peningkatan infrastruktur pencegahan bencana dan pro kelestarian lingkungan
4.Peningkatan infrastruktur dasar pengairan rumah tangga dan pertanian 5.Relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai ke apartement rakyat 6.Perbaikan drainase jalan dan sistem saluran air pada daerah rawan bencana banjir 7.Optimalisasi pengembangan infrastruktur pasca pembangunan Tol Soroja 8.Pendayagunaan sumberdaya air
Lanjutan… C.
Peningkatan Kualitas Lingkungan 1. Pemkab Bandung perlu membangun IPAL dan IPLT lebih banyak di lokasi yang berada di sekitar padat penduduk dan industri terutama di .kawasan Sungai Citarum 2. Tata kelola dan kelembagaan IPAL dan IPLT agar dilandasi dengan landasan hukum di daerah 3. Perlunya teknologi tepat guna sebagai upaya pengolahan yang ramah lingkungan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dan sarpras persampahan 5. Perlunya penerapan sistem informasi geospasial dalam pemetaan daerah rawan banjir 6. Pencegahan dan penindakan permasalahan lingkungan 7. Pengendalian dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencemaran lingkungan 8. Penghijauan lahan kritis daerah berbasis masyarakat 9. Penghijauan bantaran pinggiran sungai 10. Penanganan limbah rumah tangga dan industri berbasis swadaya pengelolaan terpadu
Lanjutan… D.
Pembangunan Ekonomi
1.
Pembangunan sarana promosi dan pemasaran pproduk unggulan daerah
2.
Penyederhanaan proses perijinan (debirokratisasi)/ sistem pelayanan investasi online sebagai daya tarik investor
3.
Meningkatkan koordinasi dan peran serta insan insan pariwisata (Kompepar , Perhutani, PTPN, BKSDA, PGE, dsb)
4.
Peningkatan Ketahanan Pangan
5.
Optimalisasi dampak pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi
6.
Stabilitas harga-harga komoditas daerah
7.
Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku bisnis
8.
Penggalian potensi keuangan dan ekonomi daerah
9.
Pengembangan sistem informasi, perencanaan dan pengendalian penerimaan pajak daerah
10. Peningkatan kelembagaan dan kapsitas usaha bumdes
11. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pada objek wisata unggulan
Lanjutan… E. Ketahanan Pangan 1. Melestarikan lahan pertanian produktif dan peningkatan produksi lahan pangan pokok 2. Diversifikasi jenis produksi tanaman pangan pokok 3. Mengoptimalkan fungsi lumbung pangan di setiap desa 4. Menigkatkan indikator ketersediaan pangan (Pola, Pangan Harapan)
5. Pelatihan komoditas unggulan daerah 6. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan
