BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN HASIL PENGAWASAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN HASIL PENGAWASAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014

NOMOR TANGGAL

: LHPP - 20/PW 17/1/2015 : 14 JANUARI 2015

KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014 menggambarkan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011, yang menginstruksikan kepada BPKP untuk membantu Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Laporan ini disusun sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 yang telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2011. Pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pembinaan SPIP (sosialisasi, kediklatan, asistensi, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas APIP), baik kepada pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah (satker K/L), dan BUMN/BUMD/BLUD, maupun terhadap berbagai isu strategis. Kegiatan pengawasan tersebut lebih bersifat preventif (pencegahan) dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada kepala daerah, pimpinan BUMN/D, dan pimpinan satuan kerja kementerian/lembaga untuk terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal pengawasan yang bersifat represif untuk percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP juga telah memberikan kontribusi untuk membantu aparat penegak hukum melalui kegiatan audit investigatif, bantuan penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Selama tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah memberikan kontribusi dalam peningkatan potensi penghematan pengeluaran keuangan negara, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan direktif Presiden, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu unit kerja BPKP, secara konsisten melaksanakan kegiatan pengawasan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari perspektif akuntabilitas pelaporan keuangan, kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan

aset/uang

negara,

perwujudan

iklim

bagi

terselenggaranya

kepemerintahan yang baik dan bersih, pengelolaan program lintas sektoral pemerintah, serta penguatan SPIP dan tata kelola. Dari perspektif akuntabilitas pelaporan keuangan, kegiatan pengawasan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan. Kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis dan asistensi pengelolaan keuangan daerah

yang

penyusunan

meliputi laporan

antara

lain

keuangan

penyusunan dengan

anggaran,

aplikasi

penatausahaan,

SIMDA,

asistensi

pengelolaan/penatausahaan BMD, penyusunan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual, sosialiasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual, dan workshop penggunaan SIMDA Keuangan berbasis akrual, serta sinergi reviu atas LKPD tahun 2013 dengan Inspektorat Daerah. Dalam

upaya

peningkatan

kualitas

akuntabilitas

pengelolaan

BUMD/RSUD/BLUD, Perwakilan BPKP Kalimantan Timur telah melakukan kegiatan pedampingan penyusunan Laporan Keuangan SAK-ETAP terhadap PDAM dan RSUD/BLUD, dan bimbingan teknis penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi PDAM (SIA PDAM). Upaya peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan juga dilakukan terhadap satuan kerja (satker) kementerian/lembaga yang berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Povinsi Kalimantan Utara. Hasil kegiatan pengawasan dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas laporan


iii

keuangan pemerintah daerah, BUMD/RSUD/BLUD, dan satker K/L. Hal ini tercermin dari opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, BUMD/RSUD/BLUD, dan satker K/L. Dari lima LKPD terdapat satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kota Tarakan dan empat pemerintah daerah lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dari lima PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, satu PDAM telah memperoleh opini WTP, yaitu PDAM Kabupaten Nunukan, tiga PDAM lainnya memperoleh opini WDP, sedangkan satu PDAM, yaitu PDAM Kabupaten Tana Tidung tidak diaudit. Untuk rumah sakit, RSUD Tarakan, RSUD Kab. Malinau, dan RSUD Dr. Soemarmo Sostroatmodjo Kabupaten Bulungan memperoleh opini WTP untuk tahun buku 2013. Secara umum beberapa faktor yang masih memerlukan peningkatan untuk memperoleh

opini

WTP

antara

lain:

pengelolaan

Kas

dan

Barang

Milik

Negara/Daerah yang belum tertib, pengadaan barang dan jasa belum sesuai ketentuan berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain opini audit atas laporan keuangan, indikator kualitas akuntabilitas keuangan dapat diukur juga dari hasil evaluasi kinerja. Pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap pemerintah kabupaten/kota bersama Tim Daerah (Timda) EKPPD Provinsi Kalimantan Utara, evaluasi kinerja atas BUMD, dan evaluasi kinerja BLUD pada RSUD Kota Tarakan. Dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan aset telah dilakukan kegiatan evaluasi penyerapan anggaran belanja daerah, pendampingan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (OPAD), audit operasional dan audit kinerja, audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), audit operasional atas permintaan stakeholder, dan pendampingan Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).


iv

Kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset di wilayah Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal ini terlihat dari hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Kenaikan total aset pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2013 sebesar Rp3,228 trilyun atau 13,07% dibandingkan tahun 2012, walaupun nilai total kewajiban juga mengalami kenaikan sebesar Rp13,431 milyar atau sebesar 32,14%. Hal tersebut tidak menghalangi naiknya nilai ekuitas sebesar Rp3,215 trilyun atau 13,04% dibandingkan tahun 2012. 2. PAD tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp67,583 milyar atau sebesar 19,57%. Namun demikian jika PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka diperoleh angka tahun 2012 sebesar 4,49% dan tahun 2013 sebesar 5,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan masih tergantung dari Pendapatan Transfer Pusat. Dalam upaya mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah membantu melalui upaya berupa pendampingan kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dan penerapan aplikasi SIMDA-Pendapatan. 3. Belanja Modal tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp1,740 trilyun atau 75,94%. Rasio Belanja Modal dibandingkan dengan Jumlah Belanja untuk tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka sebesar 38,04% dan 48,77%. Hal ini berarti kontribusi APBD terhadap pembangunan di Kalimantan Utara cukup signifikan. Namun demikian kenaikan Belanja Modal tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara baik. Untuk mengatasi hal tersebut,

Perwakilan

asistensi/bimbingan

BPKP

teknis

Provinsi

pengelolaan

Kalimantan Barang

Milik

Timur

melakukan

Daerah

dengan

memanfaatkan aplikasi SIMDA-BMD. Hasil yang diperoleh pada kabupaten/kota yang melaksanakan implementasi SIMDA BMD adalah sebagai berikut:


v

a. Pos Aktiva Tetap telah didukung oleh pencatatan dan pelaporan aset yang memadai; b. Pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilakukan secara akurat dan telah memenuhi pelaporan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil pengawasan menunjukkan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset di wilayah Provinsi Kalimantan Utara masih memerlukan perbaikan. Hal tersebut terlihat dari hasil pengawasan, yang menghasilkan potensi penghematan keuangan negara sebesar Rp1.452.637.139,00 dan persentase penyerapan belanja pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Utara yang masih rendah, yaitu tahun anggaran 2013 sebesar 73,87% dan tahun anggaran 2014 berdasarkan angka sementara (unaudited) sebesar 68,60%. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan cara preventif, edukatif dan represif. Pencegahan KKN melalui upaya preventif dan edukatif, meliputi kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi, pendampingan perbaikan sistem pencegahan KKN/Fraud Control Plan (FCP). Pencegahan KKN melalui upaya represif dilakukan melalui audit investigatif, bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permintaan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Hasil pengawasan dalam perspektif ini, meliputi antara lain pendampingan proses lelang pengadaan barang dan jasa baik pada pemerintah daerah maupun satker instansi vertikal di daerah. Dalam rangka peningkatan tata kelola BUMD/BLUD dilakukan kegiatan asistensi Good Corporate Governance (GCG), berupa sosialisasi, bimbingan teknis, dan assessment. Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP dilakukan kegiatan asistensi penerapan tata kelola APIP berupa bimbingan teknis dan diklat.


vi

Hasil pengawasan dalam perspektif ini antara lain berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1.443.522.505,00. Dalam pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro growth, pro poor, dan pro jobs. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan

akuntabilitas

pengelolaan

program

lintas

sektoral

mencakup

pengawasan atas implementasi kebijakan publik, penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah termasuk debottlenecking dalam upaya menangani hambatan terhadap implementasi pelaksanaan program di lapangan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur antara lain: 1. Audit kinerja atas berbagai program, antara lain PPIP, Raskin, Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan Jampersal, ; 2. Evaluasi atas berbagai program strategis yaitu Sarana dan Prasarana Perbatasan, 3. Monitoring pemberian Tunjangan Profesi Guru Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan pengawasan atas perintah Presiden sebagaimana berikut: 1. Melalui

Unit

Pembangunan

Kerja

Presiden

(UKP4)

Bidang

dalam

Pengawasan

bentuk

monitoring

dan

Pengendalian

berbagai

prioritas

pembangunan, implementasi BPJS dan evaluasi atas penyerapan anggaran. 2. Instruksi Wakil

Presiden

RI

kepada

Kepala

BPKP

berupa

Monitoring

Pendistribusian Buku Pelajaran Kurikulum 2013, Atas kelemahan yang ditemukan telah diberikan rekomendasi perbaikan kepada penanggungjawab program terkait.


vii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .....................................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................

iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................................

viii

DAFTAR TABEL ...........................................................................................................

x

BAB I

SIMPULAN DAN SARAN 1. SIMPULAN ............................................................................................

1

1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan ................................................

1

2) Akuntabilitas

Kebendaharaan

Umum

Negara/Daerah

dan

Pengelolaan Aset ............................................................................

6

3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan

BAB II

Bersih ..............................................................................................

10

4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral .......................

12

2. SARAN ..................................................................................................

13

URAIAN HASIL PENGAWASAN

1. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab ..................................... 2. Informasi Umum .................................................................................... 3. Uraian Hasil Pengawasan .....................................................................

15

1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan .................................................

18

(1) Kualitas Laporan Keuangan ....................................................

18

(2) Evaluasi Kinerja ......................................................................

23

a.

Evaluasi LAKIP ................................................................

b.

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

16 18

23

Pemerintahan

Daerah .............................................................................

25

c.

Evaluasi Kinerja BUMD ....................................................

26

d.

Evaluasi Kinerja BLUD .....................................................

27

e.

Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD ..................

27

(3) Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ............

28

2) Akuntabilitas

Kebendaharaan

Umum

Negara/Daerah

dan

Pengelolaan Aset ............................................................................

34

(1) Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja Daerah ............

35

(2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) .......................

36

(3) Penghematan Pengeluaran Negara/Daerah ...........................

36

a. Audit Operasional dan Audit Kinerja ................................

37

b. Audit Pinjam Hibah Luar Negeri (PHLN) ..........................

37

c. Audit atas permintaan stakeholder ..................................

37

(4) Pengelolaan Aset Negara/Daerah ..........................................

39

3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih ..............................................................................................

40

4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral .......................

44


viii

DAFTAR TABEL Tabel 1

Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 – 2013 ...............................

19

Perkembangan Opini PDAM dan RSUD/BLUD yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKP di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 – 2013 ...................................................................................................

21

Perkembangan Kegiatan Pembinaan atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L Tahun 2011 – 2014 ...

22

Hasil Penilaian atas Sistem AKIP Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 – 2013 ..............................................................................

24

Hasil Penilaian atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 – 2013 ...........................

25

Perkembangan Tingkat Kesehatan PDAM yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKP Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 – 2013 ...................................................................................................

26

Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD pada Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013 – 2014 ............................

27

Kompilasi Neraca Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 - 2013 .................................. ...........................................

28

Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 – 2013 .............................................

29

Perkembangan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Se-Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 – 2014 .........................

35

Tabel 11

Potensi Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara Tahun 2014 ...........

36

Tabel 12

Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara Sampai Dengan Akhir Tahun 2014 ...

40

Hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 ...........................................

42

Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 ......................................................................

42

Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola BUMD/ BLUD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 .........................................

43

Daftar Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi BPKP Tahun 2014 ...................................................................................................

43

Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 dan 2014 ..........................................................................

44

Tabel 2

Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6

Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10

Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17


ix

BAB I SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan direktif Presiden, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mendapat amanah untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan pengawasan umum lainnya atas penugasan Presiden. Pengawasan tersebut ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari perspektif akuntabilitas pelaporan keuangan negara, kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset/uang negara, perwujudan iklim bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bersih, pengelolaan program lintas sektoral pemerintah, serta penguatan SPIP dan tata kelola

keuangan.

Pengawasan

yang

dilakukan

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan Timur lebih mengutamakan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan program-program pemerintah, bukan sekedar melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat represif. Disamping itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur semakin memantapkan perannya dalam membangun sistem akuntabilitas yang baik melalui peran pembinaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 sebagai berikut:

1. SIMPULAN 1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (1) Kualitas Laporan Keuangan Tahun 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan audit dan memberikan opini terhadap LKPD tahun 2013 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, kecuali LKPD Provinsi Kalimantan Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

1

Utara (Daerah Otonomi baru). Dari lima LKPD terdapat satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kota Tarakan dan empat pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Secara umum beberapa faktor yang masih memerlukan peningkatan dalam rangka mencapai opini WTP antara lain: a. Kelemahan dalam pengelolaan barang /aset milik daerah; b. Laporan Keuangan belum disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; c. Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah; dan d. Kompetensi SDM pengelola

keuangan daerah masih belum

memadai. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan, selama tahun 2014 mencakup bimbingan teknis dan asistensi pengelolaan keuangan daerah kepada 6 pemerintah daerah yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara meliputi antara lain penyusunan anggaran, penatausahaan, dan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIMDA, serta asistensi pengelolaan/penatausahaan BMD, sinergi reviu atas LKPD tahun 2013 dengan Inspektorat Daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga membantu dalam penyusunan draft peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual, sosialiasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan workshop penggunaan SIMDA Keuangan berbasis akrual. Dalam hal akuntabilitas pengelolaan BUMD RSUD/BLUD telah dilakukan pedampingan penyusunan Laporan Keuangan SAK-ETAP pada PDAM dan RSUD/BLUD, pendampingan penyusunan laporan keuangan RSUD Kota

Tarakan,

RSUD

Dr.

Soemarmo

Sostroatmodjo

Kabupaten

Bulungan, RSUD Kabupaten Malinau, bimbingan teknis penerapan PPKLaporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

2

BLUD pada RSUD dr. H. Soemarmo Sostroatmojo Kabupaten Bulungan, dan bimbingan teknis penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi PDAM (SIA PDAM) pada PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, PDAM Kabupaten Malinau, PDAM Kabupaten Nunukan dan PDAM Kabupaten Tana Tidung. Dari lima PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, satu PDAM telah memperoleh opini WTP, yaitu PDAM Kabupaten Nunukan, tiga PDAM lainnya memperoleh opini WDP, sedangkan satu PDAM, yaitu PDAM Kabupaten Tana Tidung tidak diaudit. RSUD Tarakan, RSUD Kabupaten Malinau, dan RSUD Dr. Soemarmo Sostroatmodjo Kabupaten Bulungan memperoleh opini WTP untuk tahun buku 2013. Upaya peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan juga dilakukan terhadap satuan kerja (satker) kementerian/lembaga yang berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Provinsi Kalimantan Utara. (2) Evaluasi Kinerja Selain opini audit atas laporan keuangan, indikator kualitas akuntabilitas keuangan juga diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) pemerintah daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dibantu oleh BPKP serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim Daerah (Timda) EKPPD Provinsi Kalimantan Utara. a. Evaluasi LAKIP Dari hasil evaluasi atas LAKIP pemerintah daerah untuk tahun 2010 - 2013 yang diuji petik belum ada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara yang memperoleh peringkat “Baik”. Penyebab rendahnya hasil penilaian atas Sistem AKIP adalah sebagai berikut:


3

a) RPJMD dan Renstra SKPD serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) belum dilengkapi sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan baik serta target kinerja; b) Belum memiliki Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU); c) Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang memadai serta informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan; dan d) LAKIP belum digunakan sebagai alat pengukur dan peningkatan kinerja. Terhadap penyebab rendahnya penilaian atas Sistem AKIP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait. b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Daerah EKPPD Provinsi Kalimantan Utara, menunjukkan empat pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh skor lebih besar dari dua atau peringkat “ tinggi”, sisanya satu pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memperoleh peringkat “sedang”. Beberapa kelemahan yang masih terjadi

sebagai

hasil

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan antara lain disebabkan oleh: a) Sistem pengumpulan data kinerja belum terbangun secara memadai sehingga belum dapat dijadikan alat analisis terhadap pencapaian kinerja; b) Belum

dilakukan

evaluasi

secara

berkala

terhadap

perkembangan pencapaian IKK oleh masing-masing SKPD; c) Tim Penilai LPPD Kabupaten/Kota belum menjalankan fungsinya secara memadai dalam melakukan self assessment atas IKK SKPD; d) Kelemahan kompetensi SDM penyusun LPPD.


4

c. Evaluasi Kinerja BUMD Tingkat kesehatan PDAM pada umumnya adalah “cukup”. Hal ini disebabkan perusahaan masih mengalami kerugian, peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan biaya, harga pokok air melebihi harga jual (tidak full cost recovery), rendahnya cakupan layanan dan masih tingginya tingkat kebocoran air. d. Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur hanya melakukan evaluasi kinerja terhadap satu RSUD, yakni RSUD Kota Tarakan. Evaluasi kinerja Terhadap tiga RSUD lainnya belum dilaksanakan karena tidak ada permintaan dari mitra kerja. Hasil evaluasi kinerja BLUD pada RSUD Kota Tarakan yaitu “Sehat”. e. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Dari evaluasi atas penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2013, masih terdapat dua pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam penyusunan dan penetapan APBD, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan. Sedangkan untuk APBD 2014 dua pemerintah daerah yang tidak tepat penyusunan dan penetapan APBD, adalah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Beberapa penyebab keterlambatan penyusunan APBD Tahun Anggran 2013 antara lain sebagai berikut: a) Kurangnya

koordinasi

Tim

Anggaran

Pemerintah

Daerah

(TAPD); b) Plafon anggaran SKPD selalu mengalami perubahan; dan c) Pembahasan menyesuaikan dengan jadwal DPRD. (3) Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan analisis terhadap Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 dan tahun 2013 diperoleh disimpulan sebagai berikut:


5

a. Total aset seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 13,07%, sedangkan kewajiban mengalami kenaikan sebesar 32,14% serta ekuitas mengalami kenaikan sebesar 13,04%. b. Secara umum, PAD seluruh Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2013 sebesar 19,57%, namun demikian jika PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka diperoleh angka tahun 2012 sebesar 4,49% dan tahun 2013 sebesar 5,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di daerah ini masih tergantung dari Pendapatan Transfer. c. Rasio Belanja Modal dibandingkan dengan Jumlah Belanja untuk tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan angka sebesar 38,04% dan 48,77%. Sementara itu, rasio Belanja Pegawai dibandingkan dengan Jumlah Belanja untuk tahun 2012 dan tahun 2013 masingmasing menunjukkan angka sebesar 30,59% dan 23,29%. 2) Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan Pengelolaan Aset Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah dan pengelolaan aset adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan dan aset daerah, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan yaitu audit, evaluasi, monitoring, pemetaan, dan sebagainya

yang menghasilkan koreksi penerimaan

negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan aset melakukan kegiatan:


6

(1) Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Rata-rata penyerapan belanja daerah pada kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara adalah sebesar 73,87% untuk tahun anggaran 2013, sedangkan untuk tahun anggaran 2014 adalah sebesar 68,60%. (2) Pendampingan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (OPAD) Dalam periode Tahun 2014 kegiatan optimalisasi PAD dilaksanakan mulai bulan Agustus 2014 di Kota Tarakan. Kegiatan optimalisasi pendapatan asli daerah sebagian besar dilaksanakan terhadap pajak hotel dan restoran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sumber pembiayaan pembangunan daerah. Guna melengkapi kegiatan OPAD seyogyanya diimplementasikan pula aplikasi berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA Pendapatan dari BPKP. Aplikasi memudahkan administrasi database wajib pajak daerah mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Retribusi Daerah sampai dengan penerimaan pendapatan daerah. Hingga tahun 2014, pemerintah

daerah

di

Provinsi

Kalimantan

Utara

yang

telah

menggunakan SIMDA Pendapatan adalah Pemerintah Kota Tarakan yang telah pada tahap implementasi, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bulungan baru tahap sosialisasi. (3) Audit Operasional dan Audit Kinerja Audit operasional, audit kinerja dan reviu pada tahun 2014 dilakukan terhadap 31 satuan kerja pada 5 satuan kerja Kementerian/Lembaga yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai temuan sebesar Rp1.065.849.310,00. Dari jumlah temuan sebesar Rp1.065.849.310,00, telah ditindaklanjuti sebesar Rp209.128.546,00. (4) Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Audit ini merupakan audit dukungan pada audit umum (general audit) atas laporan keuangan proyek/kegiatan yang pembiayaannya bersumber


7

dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun buku 2013 yang terdiri atas: a. PNPM Mandiri Perkotaan yang sumber dananya berasal dari Loan IBRD; b. PNPM Mandiri Perdesaan yang sumber dananya berasal dari Loan IBRD. Hasil audit menunjukkan bahwa kegiatan proyek secara umum telah dipertanggungjawabkan secara baik dengan kondisi wajar, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kelebihan pembayaran, fisik tidak sesuai spesifikasi teknis, ketidakpatuhan terhadap

ketentuan

dimanfaatkan.

yang

Atas

berlaku,

permasalahan

dan

kegiatan

yang

yang

dijumpai

kurang

telah

kami

rekomendasikan kepada satker terkait. Hasil audit yang menjadi temuan penghematan keuangan negara sebesar Rp386.787.829,00, dari jumlah tersebut sebesar Rp4.950.000,00 telah ditindaklanjuti pada periode tahun 2014. (5) Audit atas permintaan stakeholder Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Timur

juga

melakukan

pengawasan atas permintaan stakeholder, yaitu: a) Audit Operasional atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dilakukan pada seluruh pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total

tunggakan

pada

Provinsi

Kalimantan

Utara

menurut

Kemendikbud adalah sebesar Rp6.875.988.556,00. Berdasarkan hasil audit terdapat koreksi negatif sebesar Rp6.376.946.456,00 sehingga total tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar Rp499.042.100,00.


8

b) Audit TPG di lingkungan Kementerian Agama untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2014 dilakukan pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total tunggakan pada Provinsi Kalimantan Utara menurut Kementerian Agama adalah sebesar Rp3.192.895.848,00. Berdasarkan hasil audit terdapat koreksi positif sebesar Rp149.446.500,00 sehingga total tunggakan

setelah

koreksi

audit

adalah

sebesar

Rp3.342.342.348,00. c) Audit atas kekurangan Dana Klaim Jamkesmas untuk periode Tahun 2008 sampai dengan 2014 yang dilakukan pada 25 Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total tunggakan pada Provinsi Kalimantan Utara menurut P2JK Kemenkes adalah sebesar Rp75.922.887.707,00, berdasarkan hasil audit terdapat koreksi negatif sebesar Rp35.381.140,00 sehingga total tunggakan

setelah

koreksi

audit

adalah

sebesar

Rp75.887.506.567,00. d) Evaluasi atas adanya Hambatan Kelancaran Pembangunan berupa adanya Rencana Penyesuaian Tarif Listrik Berkala pada PT PLN Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. (6) Pendampingan penataan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Kegiatan terkait pengelolaan aset negara/daerah yang dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 adalah membantu enam pemerintah daerah melalui: a. Supervisi pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan atas Barang Milik Daerah (BMD); dan b. Implementasi SIMDA BMD, yang selanjutnya dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah.


9

Hasil yang diperoleh dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut: a. Pos aset tetap di neraca telah didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai melalui program aplikasi SIMDA-BMD. b. Pencatatan dan Pelaporan BMD dilakukan secara akurat dan sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan BMD. Setidaknya kedua kegiatan BPKP di atas telah ikut menyumbang tertatanya aset daerah-daerah yang LKPD Tahun 2013 nya memperoleh opini WTP yaitu Pemerintah Kota Tarakan. 3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Ukuran kualitas akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari lembaga independen, Indeks Layanan Publik (ILP) yang diterbitkan Kementerian

PAN

dan

Reformasi

Birokrasi,

dan

Indeks

Inisiatif

Pemberantasan Korupsi (IIPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Transparency International, IPK Indonesia pada tahun 2014 mencapai 3,4 atau naik 0,2 bila dibandingkan dengan IPK tahun 2013 sebesar

3,2.

Namun

bila

dibandingkan

dengan

target

Pemerintah

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010– 2014, sampai dengan tahun 2014 IPK ditargetkan sebesar 5,0 maka peningkatan IPK di tahun 2014 belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelamatan keuangan negara dan perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dengan cara preventif, edukatif dan represif, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Pencegahan KKN melalui Upaya Preventif dan Edukatif berupa evaluasi dan implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada RSUD Tarakan.


10

(2) Untuk kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa (PBJ), Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur ikut membantu pemecahan masalah terkait pengadaan barang dan jasa di daerah. Berikut daftar permasalahan yang menonjol dan berhasil diselesaikan Perwakilan BPKP selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Pendampingan proses lelang penyediaan pakaian untuk petugas pengamanan swakarsa TPS dan pengamanan wilayah se-Provinsi Kalimantan Utara; dan b. Belanja Modal pada Distrik Navigasi Kelas III Tarakan. (3) Penguatan SPIP pada pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan

teknis,

dan

pemetaan

penerapan

SPIP

(diagnostic

assessment/DA). Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah di Kalimantan Utara sampai dengan akhir tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian / Dokumen SPIP Perkada tentang penyelenggaraan SPIP Perkada/ keputusan kepala daerah tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP Grand design SPIP Diagnostic Assesment (DA) SPIP Monitoring perbaikan SPIP Monitoring lanjutan SPIP Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Jumlah Pemerintah daerah 5 1 2 2 1 1

Pada tahun 2014 juga telah dilaksanakan peningkatan penerapan SPIP melalui berbagai kegiatan, yaitu: Penyusunan RTP pada satu pemerintah daerah, Sosialisasi SPIP pada empat pemerintah daerah, dan Workshop SPIP dengan pendekatan Control Self Assesment (CSA) pada tiga pemerintah daerah. (4) Pencegahan KKN melalui Upaya Represif. Pencegahan KKN ini meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Audit Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebanyak 5 kasus senilai Rp1.443.522.505,00.


11

b. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) oleh auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur atas permintaan Kejaksaan maupun Kepolisian atas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. 4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Akuntabilitas

pengelolaan

program

lintas

sektoral

ditekankan

pada

keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program tersebut. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif, namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Beberapa program strategis harus dapat dinilai tingkat capaiannya, sebagai pengukur keberhasilan, disamping sebagai alat pengendalian kebijakan. Dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro job, pro poor, dan pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 telah melakukan pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Programprogram strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas pembangunan nasional. Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan

pada

audit

efisiensi,

keekonomisan,

dan

keefektifan

pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Berdasarkan hasil Pengawasan BPKP atas program lintas sektoral sampai dengan akhir Desember Tahun 2014 dapat disampaikan bahwa sebagian program prioritas sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Atas kelemahan


12

yang ditemukan telah diberikan rekomendasi perbaikan kepada penanggung jawab program terkait. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan pengawasan atas perintah Presiden sebagaimana berikut: (1) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional Per 31 Desember 2013 pada 6 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. (2) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Monitoring Implementasi BPJS Kesehatan per 31 Maret 2014 pada tiga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. (3) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Evaluasi atas Penyerapan Anggaran semester I Tahun 2014 pada kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. (4) Instruksi Wakil Presiden RI kepada Kepala BPKP berupa Monitoring Pendistribusian Buku Pelajaran Kurikulum 2013 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Hasil monitoring berupa identifikasi permasalahan terkait

kepastian

penerimaan

serta

pemesanan,

kepastian

permasalahan

lain

pembayaran,

yang

dijumpai

kepastian pada

saat

pelaksanaan monitoring. Atas permasalahan-permasalahan yang kami identifikasi, telah kami berikan rekomendasi kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan.

2. SARAN Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2014, kami menyarankan kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah sebagai berikut:


13

1) Mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset negara yang tertib dan akuntabel, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. 2) Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,dan akuntabel serta lebih mendorong efektivitas peran Inspektorat Daerah. 3) Melakukan penataan aset tetap secara komprehensif yang melibatkan seluruh SKPD. 4) Mendorong Bupati untuk meningkatkan ketepatan waktu penyusunan APBD, khususnya pada Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. 5) Meningkatkan

penyerapan

anggaran

belanja

daerah

pada

seluruh

kabupaten/kota di Kalimantan Utara melalui monitoring disbursment plan secara periodik. 6) Mendorong Bupati/Walikota untuk meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) melalui kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dengan langkah-langkah preventif-edukatif berupa penerapan sistem cegah dini (early warning system), perbaikan tata kelola, penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Kepatuhan terhadap Aturan Perilaku Pegawai, pencanangan Pakta Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi serta langkah represif berupa pengungkapan kasus/pelanggaran hukum dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah. 7) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan program lintas sektoral dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah.


14

BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN

1. RUANG LINGKUP DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB Laporan hasil pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur serta mengacu pada empat dimensi (perspektif) sebagaimana diikhtisarkan pada Gambar 1 di bawah ini.

Hasil Pengawasan: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN Indikator Upaya Perbaikan Kewajaran Laporan KeuanganTerhadap K/ L/ Pemda (Opini BPK, BPKP, dan Eksternal Auditor Lainnya)

A

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Indikator Efisiensi, Keekonomisan dan Efekfivitas Program Lintas Sektoral, Perbaikan Kinerja Pelayanan Publik, dan Penanganan Hambatan Kelancaran Pembangunan (Debottlenecking)

D

AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET B Indikator Penyerapan Anggaran, Optimalisasi e Penerimaan Negara/ Daerah, Peningkatan Cost Saving (Klaim,Eskalasi Harga, dan Pengelolaan Aset Negara/ Daerah)

AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Indikator C Pengungkapan Kasus/ Pelanggaran yang Diduga Merugikan Keuangan Negara dan Penyelenggaraan SPIP, FCP dan GCG

Gambar 1 : Perspektif Informasi Hasil Pengawasan (Accountability 4.0)


15

Laporan Hasil Pengawasan kepada pemerintah daerah Tahun 2014 adalah laporan hasil pengawasan Tahun 2014 yang disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah. Ruang lingkup Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014 meliputi: 1) akuntabilitas pelaporan keuangan, kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan aset; dan 2) perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan pengelolaan program lintas sektoral sampai dengan 31 Desember 2014 pada Provinsi Kalimantan Utara. Laporan ini

menggambarkan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan

sesuai dengan fungsi dan peran BPKP sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan BPKP periode tahun 2014. Substansi atas data eksternal menjadi tanggung jawab pihak yang menerbitkan data eksternal dimaksud. Sedangkan substansi data internal hasil pengawasan menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

2. INFORMASI UMUM Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan unit perwakilan dari BPKP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun


16

2014 mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dengan jumlah 17 pemerintah daerah, terdiri dari: dua pemerintah provinsi, sebelas pemerintah kabupaten, dan empat pemerintah kota. BPKP merencanakan pendirian kantor perwakilan baru di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berperan aktif dalam menanggapi perubahan lingkungan yang dihadapi BPKP saat ini yaitu dengan mereposisi perannya yang baru sebagai pemberi jasa consultant and assurance bagi pemerintah melalui strategi 4C yaitu melalui pelaksanaan capacity building, current issues, clearing house, dan check and balances yang kesemuanya diperlukan untuk mendukung sistem akuntabilitas. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP semakin memantapkan perannya dalam membangun sistem akuntabilitas yang baik melalui peran pembinaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Akuntabilitas itu sendiri merupakan salah satu prinsip dari good governance. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good governance dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyampaikan informasi yang terkait dengan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 maka BPKP sebagai Auditor Presiden selalu mengedepankan pendekatan pencegahan

yaitu

dengan

menyarankan

berbagai

langkah

kegiatan

pengendalian (control activities) guna mengatasi risiko-risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya BPKP lebih mengutamakan

pencegahan

terhadap

hal-hal

yang

dapat


menghambat

17

pencapaian tujuan dan program-program pemerintah, bukan sekedar melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat represif.

3. URAIAN HASIL PENGAWASAN 1) AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN (1) Kualitas Laporan Keuangan Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah antara lain ditunjukkan dengan adanya pelaporan keuangan yang memadai, yang meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD),

BUMD,

RSUD/BLUD

dan

Laporan

Keuangan

Kementerian/Lembaga (LK K/L). Tahun 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan audit dan memberikan opini terhadap LKPD tahun 2013 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara kecuali LKPD Provinsi Kalimantan Utara (Provinsi Baru). Dari lima LKPD terdapat satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan empat pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Prestasi ini sama dengan prestasi pelaporan keuangan untuk tahun buku 2012. Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP adalah Kota Tarakan, sedangkan pemerintah daerah yang yang memperoleh opini WDP adalah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Perkembangan opini atas LKPD untuk tahun buku 2008 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.


18

Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2008 – 2013 Opini BPK Per Tahun Buku

No.

Pemerintah Daerah

1

Provinsi Kalimantan Utara

2

Kota Tarakan

3

Kabupaten Nunukan WDP

TW

TW

WDP WDP WDP

4

Kabupaten Bulungan

TW

TW

TW

WDP WDP WDP

5

Kabupaten Malinau

TW

WDP

TW

WDP WDP WDP

6

Kabupaten Tana Tidung

-*

TMP

TMP

TMP

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-*

-*

-*

-*

-*

-*

WDP

WDP

WDP WDP WTP

WTP

WDP WDP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Keterangan: WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.

Untuk meningkatkan opini dari BPK RI, hal-hal yang masih diperlukan perbaikan dan peningkatan antara lain: a. Masih terdapat pos-pos dalam Laporan Keuangan yang belum disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; b. Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, seperti pengelolaan barang/aset milik daerah yang masih belum memadai; c. Masih

terdapat

ketidaktaatan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; dan d. Kompetensi SDM pengelola

keuangan daerah masih belum

memadai. Dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah berperan secara aktif melalui kegiatan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Perwakilan BPKP Provinsi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

19

Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Bimbingan teknis dan asistensi pengelolaan keuangan daerah kepada enam pemerintah daerah meliputi antara lain penyusunan anggaran, penatausahaan, dan penyusunan laporan keuangan, serta asistensi pengelolaan/penatausahaan BMD dengan aplikasi SIMDA; b. Sinergi reviu atas LKPD tahun 2013 dengan Inspektorat Daerah pada tiga pemerintah daerah yaitu pada Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung. Dalam rangka penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pendampingan penyusunan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan; b. Sosialisasi penerapan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,

Kabupaten

Nunukan,

Kabupaten

Tana

Tidung,

dan

Kabupaten Malinau; dan c. Workshop penerapan standar akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Dalam

hal

peningkatan

akuntabilitas

pengelolaan

BUMD

dan

RSUD/BLUD telah dilakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SAK-ETAP terhadap empat PDAM dan tiga RSUD/BLUD.


20

Tabel di bawah ini menunjukkan gambaran opini atas seluruh PDAM dan RSUD/BLUD yang mendapatkan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, baik yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur maupun Kantor Akuntan Publik dalam empat tahun terakhir seperti tercantum dalam Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2 Perkembangan Opini PDAM dan RSUD/BLUD yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKP di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 – 2013 No.

Opini Per Tahun Buku

Instansi

2010

2011

2012

2013

1

PDAM Kab. Nunukan

WDP

WDP

WTP

WTP

2

PDAM Kab. Bulungan

WDP

WDP

WDP

WDP

3

PDAM KotaTarakan

WDP

WDP

WDP

WDP

4

PDAM Kab. Malinau

WDP

WDP

WDP

WDP

5

PDAM Kab. Tana Tidung

-

-

-

-

6

RSUD Kota Tarakan

WDP

WTP

WTP

WTP

7

RSUD Kab. Malinau

WTP

WTP

WTP

WTP

8

RSUD Dr. Soemarmo Sostroatmodjo Kabupaten Bulungan

-

WTP

WTP

WTP

Keterangan : PDAM Kab Tana Tidung baru terbentuk akhir tahun 2013

Pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan BUMN/D dan RSUD/BLUD di wilayah Provinsi Kalimantan Utara melalui bimbingan teknis sebagai berikut: a. Bimbingan

teknis

penerapan

PPK-BLUD

pada

RSUD

dr. H. Soemarmo Sostroatmojo Kabupaten Bulungan; b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan RSUD Kota Tarakan, RSUD Dr. Soemarmo Sostroatmodjo Kabupaten Bulungan, RSUD Kabupaten Malinau; dan


21

c. Bimbingan Teknis penerapan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi PDAM (SIA PDAM) pada PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, PDAM Kabupaten Malinau, PDAM Kabupaten Nunukan dan PDAM Kabupaten Tana Tidung. Upaya peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan juga dilakukan terhadap satuan kerja (satker) kementerian/lembaga yang berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Povinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam Tabel 3 di bawah ini. Tabel 3 Perkembangan Kegiatan Pembinaan atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L Tahun 2011 – 2014 Jumlah Satuan Kerja K/ L No.

Kegiatan

2011

2012

2013

2014

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

203

89,82

225

95,74

279

86.64

56

93,33

1.

Pendampingan penyusunan/reviu laporan keuangan Satker K/ L

2.

Inventarisasi aset

8

3,55

1

0,43

2

0.62

0

0.00

3.

Audit operasional dana dekon & Tugas Perbantuan

5

2,21

2

0,85

11

3.42

0

0.00

4.

Pendampingan lainnya

10

4,42

7

2,98

30

9.32

4

6,67

226

100

235

100

322

100

60

100

Jumlah

Pendampingan penyusunan/reviu laporan keuangan satker K/L sampai dengan tahun 2014 sebagaimana pada tabel 3 di atas dilakukan terhadap 56 satuan kerja yang berada pada 9 K/L yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan pendampingan tersebut telah mendukung K/L terkait untuk memperoleh opini WTP dari BPK. Pendampingan lainnya sampai dengan tahun 2014 sebagaimana pada tabel 3 di atas dilakukan kepada 4 satuan kerja yang berada pada 1 K/L yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu menjadi narasumber dalam bimbingan teknis SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

22

oleh Satker-satker dari Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2014 sebagaimana pada tabel 3 di atas, tidak ada kegiatan inventarisasi aset dan audit operasional dana dekon & Tugas Perbantuan pada satker K/L yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dengan satuan kerja K/L dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, terdapat kendala atau hambatan yaitu minimnya tenaga berlatar belakang pendidikan akuntansi pada masing-masing

satuan

kerja

K/L

dan

pemerintah

daerah

yang

bersangkutan. (2) Evaluasi Kinerja Selain opini audit atas laporan keuangan, indikator kualitas akuntabilitas keuangan juga diukur dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

pemerintah

daerah

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dibantu oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim Daerah (Timda) EKPPD Provinsi Kalimantan Utara. Kedua kegiatan evaluasi kinerja tersebut melibatkan BPKP. a. Evaluasi AKIP Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan evaluasi atas AKIP Pemda kabupaten/kota untuk tahun pelaporan 2013 oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

atas

nama

Inspektorat

Provinsi

Kalimantan

Utara

melaksanakan evaluasi SAKIP pada Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP) Tahun pelaporan 2013 dilaksanakan Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

23

berdasarkan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB. Hasil evaluasi atas SAKIP Pemda tahun 2013 terhadap 2 (dua) pemerintah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan 1 (satu) pemerintah kabupaten berada pada peringkat C (agak kurang) dan 1 (satu) pemerintah kabupaten berada pada peringkat CC. Hasil evaluasi tersebut sama dengan Tahun 2012 sesuai Tabel 4 dibawah ini. Tabel 4 Hasil Penilaian atas Sistem AKIP Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 – 2013 No

Pemerintah Daerah

2010

2011

2012

2013

1


-

-

-

-

2

Kota Tarakan

-

C

CC

-

3

Kabupaten Nunukan

-

C

CC

CC

4

Kabupaten Bulungan

C

C

C

-

5

Kabupaten Berau

-

C

CC

-

6

Kabupaten Malinau

C

C

-

C

7


D

D

-

-

Keterangan: AA = Memuaskan; A = Sangat Baik; B = Baik; CC = Cukup Baik C = Agak Kurang; D = Kurang

Penyebab rendahnya hasil penilaian atas Sistem AKIP adalah: (a) RPJMD dan Renstra SKPD belum dilengkapi sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan baik serta target kinerja; (b) Belum memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilengkapi indikator kinerja yang baik dan target kinerja; (c) Belum memiliki Penetapan Kinerja (TAPKIN); (d) Belum memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU); (e) Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang memadai;


24

(f) Belum menginformasikan capaian kinerja kumulatif (sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan sampai dengan tahun lalu); (g) LAKIP belum digunakan sebagai alat untuk peningkatan kinerja; (h) Capaian kinerja outcome masih rendah; dan (i) Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan. Terhadap penyebab rendahnya penilaian atas Sistem AKIP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait. b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur turut berperan dalam evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Daerah EKKPD Provinsi Kalimantan Utara. Hasil evaluasi diperoleh kondisi seperti pada Tabel 5 berikut ini. Tabel 5 Hasil Penilaian atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 – 2013 No.

Nama Pemda

1 2 3 4 5

Kota Tarakan Kab. Nunukan Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung

2011 Nilai Ket 2,6780 T 2,7669 T 2,7217 T 2,7044 T 1,8438 S

2012 Nilai Ket 2,9771 T 2,5446 T 2,8029 T 2,8395 T 2,3916 T

2013 Nilai Ket 2,8919 T 2,9755 T 2,9570 T 2,9070 T 1,5307 S

Sumber : Laporan Kompilasi EKPPD Provinsi Kalimantan Utara ST= Sangat Tinggi, T=Tinggi , S=Sedang, R=Rendah

Tabel di atas menunjukkan empat pemerintah kabupaten/kota memperoleh skor lebih besar dari nilai dua atau peringkat “tinggi”, sedangkan

satu

kabupaten

memperoleh

prestasi

“sedang”.

Beberapa kelemahan yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:


25

(a) Sistem pengumpulan data kinerja belum terbangun secara memadai sehingga belum dapat dijadikan alat analisis terhadap pencapaian kinerja; (b) Belum

dilakukan

evaluasi

secara

berkala

terhadap

perkembangan pencapaian IKK oleh masing- masing SKPD; (c) Tim Penilai LPPD Kabupaten/Kota belum melakukan fungsi yang memadai dalam melakukan self assesment atas IKK SKPD; dan (d) Kelemahan kompetensi SDM penyusun LPPD. c. Evaluasi Kinerja BUMD Evaluasi kinerja BUMD tahun buku 2013 telah dilaksanakan terhadap empat PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Hasil evaluasi kinerja tersebut menunjukkan peningkatan kinerja PDAM sebagaimana data kinerja PDAM tiga tahun seperti tercantum pada Tabel 6 berikut ini. Tabel 6 Perkembangan Tingkat Kesehatan PDAM yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKPSe-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 – 2013

No.

Tingkat Kesehatan per Tahun Buku

Nama PDAM 2011

2012

2013

1

PDAM Kab. Nunukan

Cukup

Cukup

Cukup

2

PDAM Kab. Bulungan

Cukup

Baik

Cukup

3

PDAM Kota Tarakan

Cukup

Cukup

Baik

D4

PDAM Kab. Malinau

Cukup

Cukup

Cukup

Dari tabel 6 tersebut menunjukkan tingkat kesehatan PDAM pada umumnya adalah “cukup”, terkecuali PDAM Tarakan dengan nilai “Baik”. Hal ini disebabkan perusahaan masih mengalami kerugian, peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan biaya, harga pokok air lebih tinggi dari harga jual (tidak full cost recovery),


26

dan rendahnya cakupan layanan serta masih tingginya tingkat kebocoran air. d. Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur hanya melakukan evaluasi kinerja terhadap satu RSUD/BLUD, yakni RSUD Kota Tarakan. Evaluasi kinerja terhadap tiga RSUD lainnya belum dilakukan karena tidak ada permintaan dari mitra kerja. Hasil evaluasi kinerja RSUD Tarakan untuk tahun 2011 adalah “kurang sehat” dan 2013 adalah “sehat”. Untuk tahun 2012 tidak dilakukan evaluasi. e. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Dari evaluasi atas penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2014 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh gambaran ketepatan penyusunan dan penetapan APBD seperti Tabel 7 berikut ini. Tabel 7 Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD pada Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013 – 2014 TA 2013 No

Pemda

TA 2014

Tanggal Perda

Ketepatan

Tanggal Perda

Ketepatan

-

-

-

-

1.


2

Kota Tarakan

26/12/2012

TW

31/12/2014

TW

3

Kabupaten Nunukan

18/01/2014

TTW

31/12/2014

TW

4

Kabupaten Bulungan

6/02/2014

TTW

15/01/2014

TTW

6

Kabupaten Malinau

18/12/2012

TW

27/11/2014

TW

7


21/12/2012

TW

09/01/2014

TTW

Keterangan: TW: Tepat Waktu; TTW: Tidak Tepat Waktu

Dari tabel di atas menunjukkan pada Tahun Anggaran 2014 terdapat dua pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang terlambat Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

27

menyusun APBD. Keterlambatan tersebut secara umum disebabkan kondisi sebagai berikut. (a) Keterlambatan Musrenbang Kabupaten; (b) Kurangnya pemahaman SDM atas penyusunan DPA; (c) Terkonsentrasinya pada penyelesaian kegiatan Tahun Anggaran berjalan; (d) Kurangnya koordinasi tim TAPD; (e) Plafon anggaran SKPD selalu mengalami perubahan; (f) Pembahasan menyesuaikan dengan jadwal DPRD; dan (g) Kurangnya pemahaman atas pedoman penyusunan RKA SKPD. (3) Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam rangka menyediakan informasi mengenai akuntabilitas keuangan daerah, kekayaan daerah, dan kinerja keuangan seluruh Pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, BPKP melakukan kompilasi dan analisis LKPD untuk mengetahui rasio pertumbuhan dan rasio keuangan. Kegiatan analisis atas LKPD tahun 2013 se-Provinsi Kalimantan Utara baru dilaksanakan setelah laporan hasil audit BPK atas LKPD diterbitkan. Adapun perkembangan hasil kompilasi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 berikut ini. Tabel 8 Kompilasi Neraca Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 - 2013 (dalam jutaan rupiah) Uraian Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan

Tahun 2013

Kenaikan (Penurunan)

5.343.678,46

4.216.879,34

(1.126.799,12)

(21,09)

588.827,88

664.591,17

75,763,28

12,87

18.136.159,85

22.251.787,64

4.115.627,79

22,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Tahun 2012


%

28

Tahun 2013


628.613,92

792.708,51

164.094,59

26,10

24.697.280,11

27.925.966,66

3.228.686,55

13,07

Kewajiban Jangka Pendek

41.790,82

55.221,92

13.431,10

32,14

Kewajiban Jangka Panjang

0,00

0,00

0,00

0,00

41.790,82

55.221,92

13.431,10

32,14

5.302.598,85

4.161.657,43

(1.140.941,42)

(21,52)

19.352.890,44

23.709.087,31

4.356.196,87

22,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Ekuitas Dana

24.655.489,29

27.870.744,74

3.215.255,45

13,04

Total Kewajiban dan Ekuitas

24.697.280,11

27.925.966,66

3.228.686,55

13,07

5.013.148,58

3.989.017,74

(1.024.130,85)

(20,43)

Uraian Aset Lainnya Total Aset

Total Kewajiban Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

SILPA

Tahun 2012

%

Sumber: Diolah dari LKPD Tahun 2013 Audited se-Kalimantan Utara

Tabel 9 Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 - 2013 (dalam jutaan rupiah) Uraian

Tahun 2012

Tahun 2013


%

345.297,66

412.881,48

67.583,82

19,57

6.847.977,87

6.512.533,78

(335.444,09)

(4,90)

499.261,23

610.688,61

111.427,38

22,32

Jumlah Pendapatan

7.692.536,76

7.536.103,87

(156.432,89)

(2,03)

Belanja Operasi

3.728.790,92

4.230.602,63

501.811,70

13,46

Belanja Modal

2.292.185,28

4.032.834,79

1.740.649,51

75,94

4.364,78

5.091,79

727,02

16,66

6.025.340,97

8.268.529,21

2.243.188,23

37,23

PAD Pendapatan Transfer Lain- lain pendapatan yang sah

Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja


29

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2013


%

Jumlah Transfer

45.959,83

172.438,98

126.479,15

275,20

Jumlah Belanja dan Transfer

6.071.300,80

8.440.968,18

2.369.667,38

39,03

Penerimaan Pembiayaan

3.508.798,37

5.013.189,19

1.504.390,83

42,87

Pengeluaran Pembiayaan

146.095,61

119.307,21

(26.788,40)

(18,34)

Pembiayaan Netto

3.362.702,76

4.893.881,99

1.531.179,23

45,53

Belanja Pegawai

1.842.856,91

1.925.556,86

82.699,95

4,49

Sumber: Diolah dari LKPD Tahun 2013 Audited se-Kalimantan Utara

Analisis atas LKPD Provinsi Kalimantan Utara masih dilakukan secara gabungan karena kegiatan Provinsi Kalimantan Utara baru dimulai pada bulan Oktober 2013. a. Pertumbuhan Total Aset dan Aset Tetap Pertumbuhan total aset dalam Neraca Kompilasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.228.686,55 juta atau 13,07% dibandingkan aset per 31 Desember 2012. Pertumbuhan total aset tertinggi terjadi pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar 25,47% sedangkan pertumbuhan total aset terendah terjadi pada Pemerintah Kota Tarakan sebesar (8,99)%. Pertumbuhan aset tetap dalam Neraca Kompilasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.115.627,79 juta atau 22,69% dibandingkan aset tetap per 31 Desember 2012. Pertumbuhan aset tetap tertinggi terjadi pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar 46,35% sedangkan

pertumbuhan

aset

tetap

terendah

terjadi

pada

Pemerintah Kota Tarakan sebesar (16,73)%. b. Pertumbuhan Total Kewajiban Pertumbuhan

total

kewajiban

dalam

Neraca

Kompilasi

per

31 Desember 2013 sebesar Rp13.431,10 juta atau 32,14% dibandingkan total kewajiban per 31 Desember 2012.


30

c. Pertumbuhan Total Ekuitas Dana Pertumbuhan total ekuitas dana dalam Neraca Kompilasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.215.255,45 juta atau 13,04% dibandingkan total ekuitas dana per31 Desember 2012. d. Pertumbuhan SiLPA SiLPA secara keseluruhan menunjukkan adanya penurunan sebesar (Rp1.024.130,85)

juta

atau

(20,43)%

dari

SiLPA

per

31 Desember 2012. Pertumbuhan SiLPA tertinggi terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar 0,32%. e. Analisis Tingkat Likuiditas Rasio likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dihitung dengan membandingkan aset lancar terhadap kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 127,87 dan 76,36. Hal ini artinya pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. f.

Analisis Rasio Hutang terhadap Ekuitas Dana Rasio Hutang terhadap ekuitas dana ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh hutang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total hutang terhadap jumlah ekuitas dana. Rasio hutang terhadap ekuitas dana untuk tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 0,0017 dan 0,0020. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki total hutang yang lebih kecil daripada ekuitas dana yang ada.


31

g. Derajat Desentralisasi Hasil analisis atas proporsi realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi total pendapatannya disebut sebagai derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan angka 4,49% dan 5,48%. Derajat desentralisasi terbesar pada Pemerintah Kota Tarakan dengan proporsi sebesar 6,41%, sedangkan yang terkecil adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan tingkat proporsi sebesar 3,33%. h. Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah Hasil analisis proporsi realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi total pendapatan untuk tahun 2012 dan 2013 menunjukkan persentase derajat ketergantungan daerah adalah sebesar 89,02% dan 86,42%. Peringkat tertinggi ketergantungan daerah dialami Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan proporsi sebesar 90,05%. Sedangkan Pemerintah Kota Tarakan memperoleh angka terkecil ketergantungan daerah yaitu sebesar 84,28%. i.

Derajat Kemandirian Daerah Hasil analisis terhadap jumlah realisasi PAD Pemda dibandingkan dengan realisasi total pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan

Provinsi

serta

pinjaman

daerah

yang

disebut

derajat

kemandirian daerah tahun 2012 dan 2013 menunjukkan persentase sebesar 5,04% dan 6,34%. Peringkat tertinggi derajat kemandirian daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan dengan angka 7,61%, sedangkan peringkat terendah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan tingkat proporsi sebesar 3,69%.


32

j.

Analisis Keserasian Belanja a) Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja Analisis terhadap jumlah belanja tahun 2013 per fungsi dibandingkan dengan total belanjanya menunjukkan bahwa porsi terbesar realisasi belanja adalah belanja terkait fungsi pelayanan umum dengan angka 33,46%. Realisasi belanja terkait fungsi pendidikan

yang

melebihi

20%

terdapat

pada

1

(satu)

pemerintah daerah yang rasio belanja fungsi pendidikan di atas 20% yaitu Pemerintah Kota Tarakan. b) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan total belanja operasi dengan belanja daerah. Rasio

ini

menggambarkan

porsi

belanja

daerah

yang

dialokasikan untuk belanja operasi. Rasio realisasi belanja operasional terhadap total belanja untuk tahun 2012 dan 2013 untuk seluruh pemerintah daerah masing-masing sebesar 61,89% dan 51,17%. Rasio tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan nilai sebesar 57,32%, sedangkan terendah pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar 43,94%. c) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan total belanja modal dengan belanja daerah. Rasio ini menggambarkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Rasio realisasi belanja modal terhadap total belanja untuk tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah daerah adalah sebesar 38,04% dan 48,77%. Rasio tertinggi belanja modal terhadap total belanja adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan rasio 56,06%,


33

sedangkan rasio terendah adalah Pemerintah Bulungan dengan rasio sebesar 42,68%. d) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Analisis belanja pegawai terhadap total belanja merupakan perbandingan total belanja pegawai dengan belanja daerah. Rasio

ini

menggambarkan

porsi

belanja

daerah

yang

dialokasikan untuk belanja pegawai. Rasio realisasi belanja pegawai terhadap total belanja untuk tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah daerah masing-masing sebesar 30,59% dan 23,29%. Rasio tertinggi belanja pegawai terhadap total belanja adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan 27,67%, sedangkan rasio terendah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar 16,99%.

2) AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA/DAERAH DAN PENGELOLAAN ASET Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD berdasarkan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas serta mendorong profesionalitas

dan

menjamin

keterbukaan

dan

akuntabilitas

dalam

pelaksanaan anggaran. Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah dan pengelolaan aset adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan dan aset daerah, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan antara lain meliputi audit, evaluasi, Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

34

monitoring,

pemetaan,

penerimaan

dan

negara/daerah

sebagainya dan

koreksi

yang

menghasilkan

atas

pengeluaran

koreksi (belanja)

negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. (1) Evaluasi atas Anggaran Belanja Daerah/Negara Perkembangan penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013 - 2014 dapat digambarkan pada Tabel 10 berikut ini. Tabel 10 Perkembangan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Se-Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 - 2014 (dalam jutaan rupiah) No.

Pemerintah Daerah

1

Prov Kalimantan Utara

2

Tahun 2013 Anggaran Belanja

Realisasi

Tahun 2014 *) %

Anggaran Belanja

Realisasi

%

0,00

0,00

0,00

2.050.026,76

619.261,19

30,21

Kota Tarakan

2.269.000,00

1.788.716,76

78,83

1.815.023,97

1.457.209,96

80,29

3

Kabupaten Nunukan

2.491.422,48

1.564.110,71

62,78

2.774.762,42

1.909.121,57

68,80

4

Kabupaten Bulungan

2.295.987,61

1.777.647,89

77,42

2.152.449,26

1.698.977,65

78,93

5

Kabupaten Malinau

2.453.163,74

2.008.168,75

81,86

2.401.124,97

2.061.303,90

85,85

6


1.683.419,15

1.129.885,10

67,12

1.615.085,56

1.040.881,08

64,45

11.192.992,98

8.268.529,21

73,87

12.808.472,94

8.786.755,35

68,60

Jumlah

*) Angka sementara (Unaudited).

Dari tabel 10 tersebut menunjukkan persentase penyerapan belanja daerah tahun anggran 2013 adalah sebesar 73,87% dan tahun anggaran 2014 sebesar 68,60% berdasarkan realisasi belanja daerah sementara (Unaudited). Selain melakukan evaluasi terhadap belanja daerah, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan


35

evaluasi atas penyerapan anggaran belanja tahun 2014 pada satuan kerja kementerian/lembaga yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. (2) Pendampingan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Dalam periode Tahun 2014 kegiatan optimalisasi PAD dilaksanakan mulai bulan Agustus 2014 di Kota Tarakan. Pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah sebagian besar dilaksanakan terhadap pajak hotel dan restoran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sumber pembiayaan pembangunan daerah. Guna melengkapi kegiatan OPAD seyogyanya diimplementasikan pula aplikasi berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA Pendapatan dari BPKP. Aplikasi memudahkan administrasi database wajib pajak daerah mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Retribusi Daerah sampai dengan penerimaan pendapatan daerah. Pada saat ini pemerintah

daerah

di

Provinsi

Kalimantan

Utara

yang

telah

menggunakan SIMDA Pendapatan adalah Kota Tarakan, sedangkan Kabupaten Bulungan baru tahap sosialisasi. (3) Penghematan Pengeluaran Negara/Daerah Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam rangka penyelamatan pengeluaran keuangan negara, dapat digambarkan dalam Tabel 11 berikut ini. Tabel 11 Potensi Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara Tahun 2014 No

Uraian

K/L/Pemda/ BUMD/ BLUD

1.

Audit Operasional, Kinerja, dan Reviu

5

31

1.065.849.310,00

2.

Audit PHLN

2

5

386.787.829,00

Jumlah

7

36

1.452.637.139,00

Jumlah Kegiatan

Penghematan (Rupiah)

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 2014


36

a. Audit Operasional dan Audit Kinerja Audit operasional, audit kinerja dan reviu pada tahun 2014 dilakukan terhadap 31 satuan kerja pada 5 Kementerian/Lembaga pada Provinsi

Kalimantan

Utara

Rp1.065.849.310,00.

Dari

Rp1.065.849.310,00,

yang

dengan

nilai

jumlah telah

temuan temuan

ditindaklanjuti

sebesar sebesar sebesar

Rp209.128.546,00. b. Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Audit ini merupakan audit dukungan atas audit umum (general audit) atas laporan keuangan proyek/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun buku 2013 yang terdiri atas: a) PNPM Mandiri Perkotaan yang sumber dananya berasal dari Loan IBRD. b) PNPM Mandiri Perdesaan yang sumber dananya berasal dari Loan IBRD. Hasil audit menunjukkan bahwa kegiatan proyek secara umum telah dipertanggungjawabkan secara baik dengan kondisi wajar, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kelebihan

pembayaran,

fisik

tidak

sesuai

spesifikasi

teknis,

ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan kegiatan yang kurang dimanfaatkan. Atas permasalahan yang dijumpai telah kami rekomendasikan kepada satker terkait. Hasil audit yang menjadi temuan penghematan keuangan negara sebesar Rp386.787.829,00, dan sebesar Rp4.950.000,00 telah ditindaklanjuti pada periode tahun 2014. c. Audit atas permintaan stakeholder Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pengawasan atas permintaan stakeholder, yaitu:


37

a) Audit Operasional atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dilakukan pada seluruh pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total tunggakan pada Provinsi Kalimantan

Utara

menurut

Kemendikbud

adalah

sebesar

Rp6.875.988.556,00. Berdasarkan hasil audit terdapat koreksi negatif sebesar Rp6.376.946.456,00 sehingga total tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar Rp499.042.100,00. b) Audit TPG di lingkungan Kementerian Agama untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2014 dilakukan pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total tunggakan pada Provinsi Kalimantan Utara menurut Kemenag adalah sebesar Rp3.192.895.848,00. Berdasarkan hasil audit terdapat koreksi positif sebesar Rp149.446.500,00 sehingga total tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar Rp3.342.342.348,00. c) Audit atas Kekurangan Dana Klaim Jamkesmas untuk periode Tahun 2008 sampai dengan 2014 yang dilakukan pada 25 Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total tunggakan pada Provinsi Kalimantan Utara menurut P2JK

Kemenkes

adalah

sebesar

Rp75.922.887.707,00,

berdasarkan hasil audit terdapat koreksi negatif sebesar Rp35.381.140,00 sehingga total tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar Rp75.887.506.567,00. d) Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan

evaluasi

atas

adanya

Hambatan

Kelancaran


38

Pembangunan berupa adanya Rencana Penyesuaian Tarif Listrik Berkala pada PT PLN Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. (4) Pengelolaan Aset Negara/Daerah Kegiatan terkait pengelolaan aset negara/daerah yang dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 adalah membantu 6 (enam) pemerintah daerah melalui: a. Supervisi pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan atas Barang Milik Daerah (BMD); b. Implementasi SIMDA BMD, yang selanjutnya dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Ke enam pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; b. Pemerintah Kota Tarakan; c. Pemerintah Kabupaten Bulungan; d. Pemerintah Kabupaten Nunukan; e. Pemerintah Kabupaten Malinau; dan f.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut: a. Pos aset tetap di neraca telah didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai melalui program aplikasi SIMDA-BMD; dan b. Pencatatan dan Pelaporan BMD dilakukan secara akurat dan sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan BMD. Setidaknya kedua kegiatan BPKP di atas telah ikut menyumbang tertatanya aset daerah-daerah yang LKPD Tahun 2013 memperoleh opini WTP yaitu Pemerintah Kota Tarakan.


39

3) AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Kepemerintahan

yang

baik

merupakan

suatu

konsepsi

tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, dan efisien sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Hal ini terkait dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga subyek (pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat) maupun keseimbangan antara tiga kepentingan (politik, sosial, dan ekonomi). Kepemerintahan

yang

baik

dan

bersih

juga

mensyaratkan

adanya

pengaturan kelembagaan serta kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Penerapan SPIP merupakan bagian integral dalam perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Penguatan SPIP pada pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pemetaan penerapan SPIP. Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara sampai dengan akhir tahun 2013 dan Tahun 2014 dapat digambarkan pada Tabel 12 berikut ini. Tabel 12 Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara Sampai Dengan Akhir Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian / Dokumen SPIP Perkada tentang penyelenggaraan SPIP Perkada/ keputusan kepala daerah tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP Grand design SPIP Diagnostic Assesment (DA) SPIP Monitoring perbaikan SPIP Monitoring lanjutan SPIP Rencana Tindak Pengendalian (RTP)


Jumlah Pemda 5 1 2 2 1 1

40

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan peningkatan penerapan SPIP melalui berbagai kegiatan, yaitu : Penyusunan RTP pada satu pemerintah daerah, Sosialisasi SPIP pada empat pemerintah daerah, dan Workshop SPIP dengan pendekatan Control Self Assesment (CSA) pada tiga pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas APIP dilakukan melalui kegiatan Control Self Assesment dan Tata Kelola APIP yang dilaksanakan terhadap seluruh inspektorat pada masing- masing pemerintah daerah di Kalimantan Utara. Selain itu, pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih juga dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif-edukatif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi yang sistemik. Strategi preventif-edukatif berupa sosialisasi program anti korupsi (SOSPAK) dan penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai metode cegah dini dan perbaikan tata kelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Adapun solusi yang bersifat sistemik dilakukan melalui assesment penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN/D, pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kapasitas APIP.Assesment penerapan Good Corporate Governance(GCG) dilakukan terhadap satu BUMN/D, yaitu PT. Pelayanan Listrik Negara (PLN) Tarakan. Kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan pada lima pemerintah daerah, satu instansi vertikal dan satu BUMN/D. Selama Tahun 2014, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penerapan strategi preventif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi sosialisasi, pemetaan, dan bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan FCP pada RSUD Kota Tarakan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penerapan strategi represif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi audit Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

41

investigatif, audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), audit investigatif atas permintaan instansi lain, dan pemberian keterangan ahli. Rangkuman hasil kegiatan pengawasan dimaksud selama Tahun 2014 adalah sebagaimana tampak pada Tabel 13 dan Tabel 14 berikut ini. Tabel 13 Hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014

No

Instansi

Tahun 2013 (gabungan Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara) Jml Kasus

Tahun 2014 (Provinsi Kaltara) Jml Kasus

Nilai (Rp)

Nilai (Rp)

1.

Satuan Kerja K/ L

1

4.064.759.427,00

1

49.810.750,00

2.

Pemerintah Provinsi

3

530.602.740,00

0

0,00

3.

Pemerintah kabupaten

15

37.069.730.357,50

4

1.393.711.755,00

4.

Pemerintah kota

6

2.719.793.929,02

0

0,00

5.

BUMN/ BUMD

2

1.352.727.277,00

0

0,00

27

45.737.613.730,52

5

1.443.522.505,00

Jumlah

Tabel 14 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 No.

Jumlah Perkara

Instansi 2013

2014

1.

Kejaksaan

29

0

2.

Kepolisian

9

0

38

0

Jumlah

Pemberian Keterangan Ahli atas kasus berindikasi TPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejari se-Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2014 dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.


42

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penerapan strategi melalui perbaikan sistem, antara lain meliputi assessment penerapan GCG, pengembangan Key Performance Indicator (KPI), Risk Management (RM), Internal Control System (ICS) dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD/BLUD. Pada Tabel 15 berikut adalah rangkuman hasil kegiatan dimaksud. Tabel 15 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola BUMD/ BLUD di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 No.

Kegiatan

BUMD/ BLUD

Tahapan

1

Assessment penerapan GCG

-

Assessment

2

Asistensi Penerapan GCG PDAM

-

Bimtek

3

Sosialisasi GCG PDAM

-

Sosialisasi

4

Bimtek Penerapan PPK – BLUD di RSUD

1

Bimtek

5

BimtekSIA Billing System PDAM

3

Bimtek

Jumlah

4

Untuk kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa (PBJ), Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur ikut membantu pemecahan masalah terkait pengadaan barang dan jasa di daerah. Pada Tabel 16 di bawah ini diuraikan daftar permasalahan yang menonjol dan berhasil diselesaikan Perwakilan BPKP selama tahun 2014. Tabel 16 Daftar Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi BPKP Tahun 2014 No.

Permasalahan

1.

Pendampingan proses lelang penyediaan pakaian untuk petugas pengamanan swakarsa TPS dan pengamanan wilayah se Provinsi Kalimantan Utara

2.

Belanja Modal pada Distrik Navigasi Kelas III Tarakan


43

Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, BPKP berperan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan Pejabat Fungsional Auditor (PFA), tenaga perbantuan, dan pendampingan penerapan SIM-HP. Tabel 17 di bawah ini menyajikan peran BPKP dalam peningkatan kapasitas APIP di lingkungan pemerintah daerah. Tabel 17 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012 dan 2014 Jumlah Pemda No.

Kegiatan

Tahun 2013 (dengan Prov Kaltim)

Tahun 2014

1.

Penerapan Tata Kelola APIP

2

3

2.

Pendidikan dan Latihan SPIP

2

-

3.

Pembinaan JFA

9

2

4.

Pengadaan Barang dan Jasa

1

-

5.

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor

1

1

6.

Evaluasi AKIP SKPD

11

2

7.

Penganggaran dan Pertanggungjawaban APBD

1

-

27

8

Jumlah

4) AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Akuntabilitas

pengelolaan

program

lintas

sektoral

ditekankan

pada

keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program tersebut. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif, namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Beberapa program strategis harus dapat dinilai tingkat capaiannya, sebagai pengukur keberhasilan, disamping sebagai alat pengendalian kebijakan.


44

Dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro job, pro poor, dan pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 telah melakukan pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Programprogram strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas nasional. Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pengawasan BPKP terhadap program- program strategis menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Pengawasan BPKP atas program lintas sektoral sampai dengan akhir Desember Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut: (1) Audit Interim atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; (2) Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; (3) Monitoring Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru Pada Kementerian Pendidikan; (4) Audit atas Klaim Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan Jampersal; (5) Audit atas Klaim Dana Jamkesmas pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Lanjutan; (6) Audit Kinerja atas Program Raskin; dan (7) Evaluasi atas Sarana dan Prasarana Daerah Perbatasan pada Kabupaten Nunukan. Dari hasil audit disampaikan bahwa sebagian program prioritas sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Atas kelemahan yang ditemukan telah diberikan rekomendasi perbaikan kepada penanggung jawab program terkait. Terkait hasil evaluasi atas Sarana dan Prasarana Daerah Perbatasan pada Kabupaten Nunukan, kami memberi saran sebagai berikut:


45

(1) Mengusulkan

dalam

musyawarah

perencanaan

pembangunan

(Musrenbang) tingkat pusat untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengatasi kekurangan listrik di wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk daerah perbatasan; (2) Menjalin kerjasama dengan Kepala Daerah di wilayah Pulau Jawa dan Bali

untuk

menghidupkan

kembali

program

transmigrasi

untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; dan (3) Melakukan kajian tentang perlunya mengalokasikan anggaran dalam bentuk subsidi/bantuan/alokasi belanja tidak langsung PPKD atau belanja langsung melalui kegiatan SKPD/Kecamatan dalam rangka penyediaan BBM khusus bagi kawasan daerah perbatasan yang diperuntukkan operasional mesin pembangkit listrik bagi peralatan yang dikelola pemerintah/kelompok masyarakat atau prasarana kesehatan seperti puskesmas keliling terapung. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan pengawasan atas perintah Presiden sebagaimana berikut: (1) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional Per 31 Desember 2013 pada 3 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara terhadap 12 program rencana aksi yang dilaksanakan oleh 6 kementerian/lembaga di 74 titik lokasi monitoring. (2) Kemudian Monitoring Implementasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tiga kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara di 15 titik lokasi monitoring yang terdiri dari 2 Rumah Sakit dan 13 Puskesmas. Hasil monitoring telah disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai bahan laporan kepada Presiden. Hasil monitoring yang kami laksanakan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu “tidak bermasalah” (target tercapai), “perlu perhatian”


46

(deviasi 20% dari target), dan “perlu perhatian khusus” (deviasi di atas 20% dari target. Dari hasil monitoring dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar capaian program rencana aksi masing-masing kementerian/lembaga yang disampel tersebut berada dalam kategori “tidak bermasalah”. (3) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Evaluasi atas Penyerapan Anggaran semester I Tahun 2014 pada 5 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh 8 kementerian/ di 13 satuan kerja. Monitoring dilaksanakan terhadap satker dengan realisasi belanja s.d. 30 Juni 2014 kurang dari 30%. Hasil monitoring berupa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing satker dalam pencapaian target penyerapan anggaran serta rekomendasi kami dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Hasil monitoring telah disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai bahan laporan kepada Presiden. (4) Instruksi Wakil Presiden RI kepada Kepala BPKP berupa Monitoring Pendistribusian Buku Pelajaran Kurikulum 2013 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Monitoring dilaksanakan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (mencakup seluruh kota/kabupaten pada Provinsi

Kalimantan

Utara).

Hasil

monitoring

berupa

identifikasi

permasalahan terkait kepastian pemesanan, kepastian pembayaran, kepastian penerimaan serta permasalahan lain yang dijumpai pada saat pelaksanaan monitoring dalam rangka: a. mengkaji alternatif penggunaan dana yang masih ada di pusat untuk kepastian pembayaran atau alternatif lain yang mungkin dilakukan untuk menjamin kepastian pembayaran oleh sekolah; dan b. memberikan masukan kebijakan yang perlu diambil pemerintah agar distribusi buku pelajaran kurikulum Tahun 2013 Semester I sudah diterima sekolah paling lambat tanggl 20 Oktober 2013 dan buku


47

pelajaran kurikulum Tahun 2013 Semester II sudah diterima oleh sekolah sebelum kegiatan Semester II dimulai. Atas permasalahan-permasalahan yang kami identifikasi, telah kami berikan rekomendasi kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan.


48

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN HASIL PENGAWASAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014

Recommend Documents