BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN HASIL PENGAWASAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN HASIL PENGAWASAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014

NOMOR TANGGAL

: LHPP - 18/PW17/1/2015 : 14 JANUARI 2015

KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014 menggambarkan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011, yang menginstruksikan kepada BPKP untuk membantu Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Laporan ini disusun sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 19 Tahun 2010 yang telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2011. Pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pembinaan SPIP (sosialisasi, kediklatan, asistensi, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas APIP), baik kepada pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah (satker K/L), dan BUMN/BUMD/BLUD, maupun terhadap berbagai isu strategis. Kegiatan pengawasan tersebut lebih bersifat preventif (pencegahan) dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada kepala daerah, pimpinan BUMN/D, dan pimpinan satuan kerja kementerian/lembaga untuk terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal pengawasan yang bersifat represif untuk percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP juga telah memberikan kontribusi untuk membantu aparat penegak hukum melalui kegiatan audit investigatif, bantuan penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Selama tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah memberikan kontribusi dalam peningkatan potensi penghematan pengeluaran keuangan negara, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan direktif Presiden, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu unit kerja BPKP, secara konsisten melaksanakan kegiatan pengawasan untuk memberikan keyakinan yang memadai

atas

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

negara

dari

perspektif

akuntabilitas pelaporan keuangan, kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan

aset/uang

negara,

perwujudan

iklim

bagi

terselenggaranya

kepemerintahan yang baik dan bersih, pengelolaan program lintas sektoral pemerintah, serta penguatan SPIP dan tata kelola. Dari

perspektif

akuntabilitas

pelaporan

keuangan,

terjadi

peningkatan

akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2014 dari sebelas LKPD terdapat tiga pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun buku 2013 (pada tahun sebelumnya hanya dua pemda yang memperoleh opini WTP) dan tujuh pemda lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu belum/tidak dilakukan audit oleh BPK RI. Berdasarkan analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan adanya kenaikan total Aset pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp11,712 Trilyun atau 12,85% dibandingkan tahun 2012, walaupun nilai total kewajiban juga mengalami kenaikan sebesar Rp330,579 Milyar atau sebesar 28,22%. Hal tersebut tidak menghalangi naiknya nilai ekuitas sebesar Rp11,382 Trilyun atau 12,65% dibandingkan tahun 2012.


iii

Beberapa faktor yang masih memerlukan peningkatan dalam rangka mencapai opini WTP antara lain: kelemahan dalam pengelolaan barang/aset milik daerah, kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah masih belum memadai. Upaya pengawasan dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah. Selama tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan penyusunan

upaya-upaya LKPD,

mencakup

pendampingan

penguatan pengelolaan

SPIP

dan

keuangan

pendampingan daerah

dengan

implementasi aplikasi berbasis informasi teknologi yakni SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA SAKIP, sinergi reviu atas LKPD dengan Inspektorat Kabupaten, dan peningkatan kapasitas SDM APIP daerah. Dalam

hal

akuntabilitas

pengelolaan

BUMD/RSUD/BLUD,

telah

dilakukan

pedampingan penyusunan Laporan Keuangan SAK-ETAP Terhadap Instansi Vertikal di daerah juga telah dilakukan asistensi penyusunan dan reviu laporan keuangan. Dalam rangka audit atas kewajaran laporan keuangan, dilakukan audit dukungan atas audit umum (general audit) untuk laporan keuangan proyek/kegiatan yang sumber dananya berasal dari PHLN. Dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan aset melakukan kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah, Audit Klaim; Audit Operasional dan Audit Kinerja; Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN); dan Pendampingan Penatausahaan Barang Milik Negara/ Daerah (BMN/D). Kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset di wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal ini terlihat dari hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:


iv

1. Secara umum, PAD seluruh Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2013 sebesar 13,75%, namun demikian jika PAD dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan, untuk tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 19,47% dan 22,29%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di daerah ini masih tergantung dari Pendapatan Transfer. 2. Rasio Belanja Modal dibandingkan dengan Jumlah Belanja untuk tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka sebesar 36,09% dan 41,74%. Sementara itu, rasio Belanja Pegawai dibandingkan dengan Jumlah Belanja untuk tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka sebesar 25,26% dan 22,87%. Namun demikian Belanja Modal tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan aset secara baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan asistensi/bimbingan teknis pengelolaan aset dengan memanfaatkan aplikasi SIMDA BMD. Hasil yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi dan pencatatan atas barang milik Daerah (BMD) serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah melalui implementasi SIMDA BMD adalah sebagai berikut: a. Pos Aktiva Tetap di Neraca telah didukung oleh pencatatan dan pelaporan aset yang memadai melalui program aplikasi SIMDA BMD; b. Pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilakukan secara akurat dan telah memenuhi pelaporan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.


v

Hasil pengawasan menunjukkan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset di wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan perbaikan. Hal tersebut terlihat dari hasil pengawasan, yang menghasilkan penghematan keuangan negara sebesar Rp10.609.635.290,00 dan persentase penyerapan belanja daerah pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur yang masih rendah, yaitu tahun anggaran 2013 sebesar 82,14% dan tahun anggaran 2014 berdasarkan angka sementara (unaudited) sebesar 79,99%. Dari perspektif akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, Pengawasan yang dilakukan meliputi pendampingan pengembangan sistem pencegahan KKN/Fraud Control Plan (FCP) dan sosialisasi Program Anti Korupsi (SOSPAK). Pencegahan KKN melalui upaya represif dilakukan melalui audit Investigatif, bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), penyelenggaraan SPIP, Fraud Control Plan (FCP), dan Good Corporate Governance (GCG). Hasil pengawasan dalam perspektif ini, antara lain meliputi Quality Assurance Probity Audit pada Inspektorat, pendampingan proses lelang, pendampingan/reviu terhadap penilaian progres berbagai proyek pembangunan oleh Pemda dan BUMN (PT Pupuk Kaltim), pendampingan proses pengadaan barang dan jasa pada Pemda dan instansi vertikal di daerah. Dalam rangka peningkatan tata kelola BUMD/BLUD dilakukan kegiatan mengenai Good Corporate Governance (GCG) berupa sosialisasi, bimbingan teknis, dan assessment. Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP dilakukan sosialisasi dan evaluasi penerapan tata kelola APIP, SPIP berupa bimbingan teknis dan diklat. Hasil pengawasan dalam perspektif ini antara lain berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp43.317.019.763,68. Dalam pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah yang pro growth, pro poor, dan pro jobs. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengawasan atas implementasi kebijakan publik, penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah


vi

termasuk debottlenecking dalam upaya menangani hambatan terhadap implementasi pelaksanaan program di lapangan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur antara lain: 1. Audit kinerja atas berbagai program, antara lain PPIP, Raskin, Program Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya Air; 2. Evaluasi atas berbagai program strategis termasuk ketahanan pangan, 3. Reviu proses PBJ; 4. Audit dan pendampingan audit; 5. Monitoring pemberian Tunjangan Profesi Guru. Hasil audit atas program tersebut secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Atas kelemahan yang ditemukan telah diberikan rekomendasi perbaikan kepada penanggungjawab program terkait. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan pengawasan atas perintah Presiden sebagaimana berikut: 1. Melalui

Unit

Pembangunan

Kerja

Presiden

(UKP4)

Bidang

dalam

Pengawasan

bentuk

Monitoring

dan

Pengendalian

berbagai

prioritas

pembangunan, implementasi BPJS dan evaluasi atas penyerapan anggaran. 2. Instruksi Wakil

Presiden

RI

kepada

Kepala

BPKP

berupa

Monitoring

Pendistribusian Buku Pelajaran Kurikulum 2013. Atas permasalahan-permasalahan yang kami identifikasi, telah kami berikan rekomendasi kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan.


vii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .....................................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................

iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................................

viii

DAFTAR TABEL ...........................................................................................................

x

BAB I

SIMPULAN DAN SARAN 1. SIMPULAN ............................................................................................

1

1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan ................................................

1

2) Akuntabilitas

Kebendaharaan

Umum

Negara/Daerah

dan

Pengelolaan Aset ............................................................................

7

3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan

BAB II

Bersih ..............................................................................................

10

4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral .......................

13

2. SARAN ..................................................................................................

15

URAIAN HASIL PENGAWASAN

1. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggung Jawab ..................................... 2. Informasi Umum .................................................................................... 3. Uraian Hasil Pengawasan .....................................................................

17

1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan .................................................

20

(1) Kualitas Laporan Keuangan ....................................................

20

(2) Evaluasi Kinerja ......................................................................

28

a.

Evaluasi AKIP ................................................................

b.

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

18 20

28

Pemerintahan

Daerah .............................................................................

30

c.

Evaluasi Kinerja BUMD ....................................................

31

d.

Evaluasi Kinerja BLUD .....................................................

32

e.

Evaluasi Pelayanan Publik ...............................................

33

f.

Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD ..................

34

(3) Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ............

35

2) Akuntabilitas

Kebendaharaan

Umum

Negara/Daerah

dan

Pengelolaan Aset ............................................................................

41

(1) Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja Daerah ............

41

(2) Optimalisasi

Pendapatan

Asli

Daerah

(OPAD)

dan

Optimalisasi Pendapatan Negara (OPN) ................................

43

(3) Penghematan Pengeluaran Negara/Daerah ...........................

44

a. Audit Penyesuaian Harga ................................................

44

b. Audit Operasional dan Audit Kinerja ................................

45

c. Audit Pinjam Hibah Luar Negeri (PHLN) ..........................

45

d. Audit atas permintaan stakeholder ..................................

46

(4) Pengelolaan Aset Negara/Daerah ..........................................

47


viii

3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih ..............................................................................................

48

4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral .......................

55


ix

DAFTAR TABEL Tabel 1

Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 ...............................

21

Perkembangan Opini PDAM dan RSUD/BLUD yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKP di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2013 ...................................................................................................

23

Perkembangan Kegiatan Pembinaan atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L Tahun 2011 – 2014 ...

26

Hasil Penilaian atas Sistem AKIP Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2013 .............................................................................

29

Hasil Penilaian atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2013 ...........................

30

Perkembangan Tingkat Kesehatan PDAM yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKP Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2013 ...................................................................................................

31

Perkembangan Tingkat Kesehatan RSUD/BLUD yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2013 ..

32

Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD pada Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 – 2014 ............................

34

Kompilasi Neraca Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 - 2013 .................................. ...........................................

35

Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 – 2013 ............................................

36

Perkembangan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Se-Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2014 .........................

42

Tabel 12

Potensi Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara Tahun 2014 ...........

44

Tabel 13

Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Sampai Dengan Akhir Tahun 2014 ...

49

Hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 ...........................................

51

Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 ......................................................................

51

Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola BUMD/ BLUD di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 .........................................

52

Daftar Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi BPKP Tahun 2014 ...................................................................................................

53

Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan 2014 .........................................................................

55

Tabel 2

Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6

Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11

Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18


x

BAB I SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan direktif Presiden, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mendapat amanah untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap program/kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan pengawasan umum lainnya atas penugasan Presiden. Pengawasan tersebut ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dari perspektif akuntabilitas pelaporan keuangan negara, kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset/uang negara, perwujudan iklim bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bersih, pengelolaan program lintas sektoral pemerintah, serta penguatan SPIP dan tata kelola dengan simpulan sebagai berikut.

1. SIMPULAN 1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (1) Kualitas Laporan Keuangan Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah antara lain ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, yang meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

(LKPD)

dan

Laporan

Keuangan

Kementerian/Lembaga (LK K/L). Dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terlihat dari kenaikan kualitas opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota/Provinsi. Untuk laporan keuangan tahun 2013, dari 11 LKPD terdapat tiga LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Pemerintah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser.


1

Sedangkan pada tahun sebelumnya hanya dua yang memperoleh opini WTP yaitu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan 2013 menunjukkan adanya kenaikan total Aset sebesar Rp11,712 Trilyun atau 12,85% dibandingkan tahun 2012, walaupun nilai total kewajiban juga mengalami kenaikan sebesar Rp330,579 Milyar atau sebesar 28,22%. Hal tersebut tidak menghalangi naiknya nilai ekuitas sebesar Rp11,382 Trilyun atau 12,65% dibandingkan tahun 2012. Secara umum beberapa faktor yang masih memerlukan peningkatan dalam rangka mencapai opini WTP antara lain: a. Kelemahan dalam pengelolaan barang/aset milik daerah; b. Laporan Keuangan belum disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; c. Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah; dan d. Kompetensi SDM pengelola

keuangan daerah masih belum

memadai. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan, selama tahun 2014 mencakup bimbingan teknis dan asistensi pengelolaan keuangan daerah kepada 11 pemerintah daerah meliputi antara lain penyusunan anggaran, penatausahaan, dan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIMDA, serta asistensi pengelolaan/penatausahaan BMD; sinergi reviu atas LKPD tahun 2013 dengan Inspektorat Daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga membantu pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan draft peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual, sosialisasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan workshop penggunaan SIMDA Keuangan berbasis akrual. Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

2

Dalam hal akuntabilitas pengelolaan BUMD telah dilakukan pedampingan penyusunan Laporan Keuangan SAK-ETAP terhadap 9 PDAM, lima RSUD/BLUD,

dan

satu

UPTD

Laboratorium

Kesehatan

Provinsi

Kalimantan Timur. Dari 9 PDAM tersebut empat PDAM telah memperoleh opini WTP, yaitu PDAM Kota Samarinda, PDAM Kota Balikpapan, PDAM Kota Bontang dan PDAM Kabupaten Paser. Sedangkan dari lima RSUD/BLUD semuanya telah memperoleh opini WTP, yaitu RSUD Adji Batara Agung, RSUD A.M. Parikesit, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, RSUD A.W. Syahranie dan RSUD Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini WDP untuk tahun buku 2013. Upaya peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan juga dilakukan

terhadap

235

satuan

kerja

yang

berada

pada

14 kementerian/lembaga yang berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. (2) Evaluasi Kinerja Selain opini audit atas laporan keuangan, indikator kualitas akuntabilitas keuangan juga diukur dari hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) pemerintah daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dibantu oleh BPKP serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim Daerah (Timda) EKPPD Provinsi Kalimantan Timur. a. Evaluasi LAKIP Dari hasil evaluasi atas LAKIP pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2010 - 2013 yang diuji petik belum ada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang memperoleh peringkat “Baik”. Penyebab rendahnya hasil penilaian atas Sistem AKIP adalah sebagai berikut:


3

a) RPJMD dan Renstra SKPD serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) belum dilengkapi sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan baik serta target kinerja; b) Belum memiliki Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU); c) Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang memadai serta informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan; dan d) LAKIP belum digunakan sebagai alat pengukur dan peningkatan kinerja. Terhadap penyebab rendahnya hasil penilaian atas Sistem AKIP tersebut,

Perwakilan

BPKP

Provinsi Kalimantan Timur telah

memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait. b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Daerah EKPPD Provinsi Kalimantan

Timur,

menunjukkan

4

(empat)

pemerintah

kabupaten/kota yang memperoleh skor lebih besar dari tiga atau peringkat “sangat tinggi”, sisanya sejumlah lima pemerintah daerah mendapat peringkat “tinggi”. Beberapa kelemahan yang masih terjadi sebagai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan antara lain disebabkan oleh: a) Sistem pengumpulan data kinerja belum terbangun secara memadai sehingga belum dapat dijadikan alat analisis terhadap pencapaian kinerja; b) Belum

dilakukan

evaluasi

secara

berkala

terhadap

perkembangan pencapaian IKK oleh masing-masing SKPD; c) Tim Penilai LPPD Kabupaten/Kota belum menjalankan fungsinya secara memadai dalam melakukan self assessment atas IKK SKPD; d) Kelemahan kompetensi SDM penyusun LPPD.


4

c. Evaluasi Kinerja BUMD Tingkat kesehatan PDAM pada umumnya adalah “cukup”, hanya PDAM Kota Balikpapan yang memperoleh peringkat “baik”. Hal ini disebabkan perusahaan umumnya masih mengalami kerugian, peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan biaya, harga pokok air melebihi harga jual (tidak full cost recovery), rendahnya cakupan layanan dan masih tingginya tingkat kebocoran air. d. Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 5 (lima) RSUD. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan tingkat kesehatan BLUD/RSUD pada umumnya adalah “Sehat”. Hal ini disebabkan meningkatnya kinerja pelayanan baik aspek keuangan dan non keuangan, sedangkan tidak dilakukannya evaluasi kinerja terhadap beberapa RSUD dikarenakan belum ada permintaan dari mitra kerja. e. Evaluasi Pelayanan Publik Perwakilan BPKP Kalimantan Timur pada tahun 2014 melakukan validasi/evaluasi pelayanan publik terhadap 2 (dua) pemerintah kabupaten/kota,

yaitu

Kota

Bontang

dan

Kabupaten

Kutai

Kartanegara untuk dua bidang yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Evaluasi pelayanan publik ini merupakan permintaan Kementerian PAN dan RB dan pelaksanaannya berdasarkan hasil koordinasi antara BPKP dengan Kementerian PAN dan RB. Penilaian Pelayanan Publik di tahun 2014 dilaksanakan secara desk evaluation dan tidak menghasilkan scoring maupun pemeringkatan namun

memberikan

penilaian

secara

kualitatif

termasuk

rekomendasi perbaikan.


5

f.

Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Dari evaluasi atas penyusunan dan penetapan APBD Tahun 2014, masih terdapat pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam penyusunan dan penetapan APBD, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara. Beberapa penyebab keterlambatan penyusunan APBD Tahun Anggran 2014 antara lain sebagai berikut: a) Kurangnya

koordinasi

Tim

Anggaran

Pemerintah

Daerah

(TAPD); b) Plafon anggaran SKPD selalu mengalami perubahan; dan c) Pembahasan menyesuaikan dengan jadwal DPRD. (3) Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan analisis terhadap Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 - 2013 diperoleh simpulan sebagai berikut: a. Total aset seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar Rp11,712 trilyun atau 12,85%, sedangkan kewajiban mengalami kenaikan sebesar Rp330,579 milyar atau 28,22% serta ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp11,382 trilyun atau 12,65%. b. Secara umum, PAD seluruh Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2013 sebesar 13,75%, namun demikian jika PAD dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan untuk tahun 2012 dan 2013 diperoleh angka masing-masing sebesar 19,47% dan 22,29%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di daerah ini masih tergantung dari Pendapatan Transfer. c. Rasio Belanja Modal dibandingkan dengan Jumlah Belanja untuk tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka sebesar 36,09% dan 41,74%. Sementara itu, rasio Belanja Pegawai dibandingkan dengan Jumlah Belanja untuk tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka sebesar 25,26% dan 22,87%. Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

6

2) Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan Pengelolaan Aset Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah dan pengelolaan aset adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan dan aset daerah, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan yaitu audit, evaluasi, monitoring, pemetaan, dan sebagainya

yang menghasilkan koreksi penerimaan

negara/daerah dan koreksi atas pengeluaran (belanja) negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan aset melakukan kegiatan: (1) Evaluasi atas Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Rata-rata penyerapan belanja daerah pada kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur adalah sebesar 82,14% untuk tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 adalah sebesar 79,99%. (2) Pendampingan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (OPAD) Dalam periode Tahun 2014 kegiatan optimalisasi PAD dilaksanakan mulai bulan Agustus di kota Samarinda dan Kabupaten Berau. Kegiatan optimalisasi pendapatan asli daerah sebagian besar dilaksanakan terhadap pajak hotel dan restoran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sumber pembiayaan pembangunan daerah. Guna melengkapi kegiatan OPAD seyogyanya diimplementasikan pula aplikasi berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA Pendapatan dari BPKP. Aplikasi memudahkan administrasi database wajib pajak daerah mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/ atau Retribusi Daerah sampai dengan penerimaan pendapatan daerah. Hingga tahun 2014,


7

terdapat 4 (empat) pemda di Provinsi Kalimantan Timur yang telah menggunakan SIMDA Pendapatan yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda yang telah pada tahap implementasi, serta Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau baru tahap sosialisasi. (3) Optimalisasi Penerimaan Negara Hasil yang dicapai dari Verifikasi Piutang PNBP atas Rekening Giro Uang Titipan Denda dan Biaya Tilang Verstek yang dititipkan pada rekening atas nama Kejaksaaan Negeri pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah identifikasi jumlah giro uang titipan dan biaya tilang, identifikasi saldo rekening giro uang titipan denda dan biaya tilang, identifikasi rincian saldo rekening giro uang titipan denda dan biaya tilang serta penyempurnaan sistem pembinaan administrasi uang titipan dengan dan biaya tilang. Nilai temuan atas pemeriksaan tersebut sebesar Rp2.944.734.750,00, (4) Audit Penyesuaian Harga Selama tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan audit atas permintaan penyesuaian harga atas 4 (empat) kegiatan dan terdapat penghematan pengeluaran negara melalui koreksi audit sebesar Rp.6.399.903.732,00, (5) Audit Operasional dan Audit Kinerja Audit operasional, audit kinerja dan reviu pada tahun 2014 dilakukan terhadap 83 satuan kerja pada 6 Kementerian/Lembaga dengan nilai temuan sebesar Rp2.853.117.883,00, dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp479.375.503,00. (6) Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Audit ini merupakan audit dukungan atas audit umum (general audit) atas laporan keuangan proyek/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun buku 2013 yang terdiri atas PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesan yang sumber Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

8

dananya berasal dari Loan IBRD, serta DAM Operasional Improvement and Safety Project (DOISP) yang sumber dananya berasal dari IBRD Loan No. 7669-ID. Hasil audit menunjukkan bahwa kegiatan proyek secara umum telah dipertanggungjawabkan secara baik dengan kondisi wajar, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kelebihan pembayaran, fisik tidak sesuai spesifikasi teknis, ketidakpatuhan terhadap

ketentuan

yang

berlaku,

dan

kegiatan

yang

kurang

dimanfaatkan. (7) Pendampingan penataan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Kegiatan terkait pengelolaan aset negara/daerah yang dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 adalah membantu 10 pemerintah daerah melalui: a. Supervisi pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan atas barang milik Daerah (BMD); dan b. Implementasi SIMDA BMD, yang selanjutnya dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang diperoleh dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut. a. Pos aset tetap di neraca telah didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai melalui program aplikasi SIMDA-BMD. b. Pencatatan dan Pelaporan BMD dilakukan secara akurat dan sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan BMD. Setidaknya kedua kegiatan BPKP di atas telah ikut menyumbang tertatanya aset daerah-daerah yang LKPD Tahun 2013 memperoleh opini WTP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kota Balikpapan.


9

3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Ukuran

kualitas

akuntabilitas

penyelamatan

keuangan

negara

dan

perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari lembaga independen, Indeks Layanan Publik (ILP) yang diterbitkan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan Indeks Inisiatif Pemberantasan Korupsi (IIPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Transparency International, IPK Indonesia pada tahun 2014 mencapai 3,4 atau naik 0,2 bila dibandingkan dengan IPK tahun 2013 sebesar

3,2.

Namun

bila

dibandingkan

dengan

target

Pemerintah

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010 - 2014, sampai dengan tahun 2014 IPK ditargetkan sebesar 5,0, maka peningkatan IPK di tahun 2014 belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelamatan keuangan negara dan perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dengan cara preventif, edukatif dan represif, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Pencegahan

KKN

melalui

Upaya

Preventif

dan

Edukatif

yang

dilaksanakan bekerjasama dengan KPK, meliputi kegiatan: a. Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) pada Kota Samarinda untuk Bidang Pengelolaan APBD 2013

- 2014,

Pertambangan, dan Pendapatan Kota Samarinda; b. Korsupgah pada Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Bidang Pengelolaan APBD 2013 - 2014, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan c. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil korsupgah tahun 2012 - 2013 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan kantor instansi vertikal yaitu Kantor Imigrasi Samarinda. Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

10

(2) Untuk kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk “helpdesk PBJ” yang membantu pemecahan masalah terkait pengadaan barang dan jasa di daerah. Daftar permasalahan pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi BPKP selama Tahun 2014 sebanyak 15 (lima belas) kegiatan sebagai berikut: a. Quality

Assurance

Probity

Audit

pada

Inspektorat

Provinsi

Kalimantan Timur terdiri dari: a) Paket lelang pembangunan konstruksi sisi udara bandara Samarinda Baru. b) Paket lelang pembangunan jembatan Pulau Balang bentang pendek (400 M). c) Paket pembangunan Education Centre. b. Pendampingan proses lelang penyediaan pakaian untuk petugas pengamanan swakarsa TPS dan pengamanan wilayah se-Provinsi Kalimantan Timur; c. Pendampingan terhadap penilaian progres pembangunan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada; d. Pendampingan Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim- 5, PT Pupuk Kalimantan Timur; e. Pendampingan Pelaksanaan Proyek Boiler Batubara PT Pupuk Kaltim; f.

Pembangunan Gudang Urea Built Storage (UBS) pada PT Pupuk Kalimantan Timur;

g. Pendampingan proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda; h. Reviu

atas

proses

pengadaan

barang/

jasa

pada

kegiatan

pembangunan pasar Rawa Indah Dinas PU Kota Bontang Tahun anggaran 2014; i.

Reviu pengadaan alat kesehatan, meubelair, alat informasi teknologi dan jasa transportrasi penyeberangan pada RSUD A.M. Parikesit, Kutai Kartanegara;


11

j.

Rencana Pengelolaan Sistem Kelistrikan Pada Kawasan Industri Maloy;

k. Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Penajam Paser Utara; l.

Belanja Modal pada Distrik Navigasi Kelas I Samarinda;

m. Belanja

Modal

pada

Kantor

Kesyahbandaraan

dan

Otoritas

Pelabuhan Kelas II Samarinda; n. Proses Lelang pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan; o. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kuala Samboja pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja/Sebulu. (3) Penguatan SPIP pada pemerintah daerah melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan

teknis,

dan

pemetaan

penerapan

SPIP

(diagnostic

assessment/DA). Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur sampai dengan akhir tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian / Dokumen SPIP Perkada tentang penyelenggaraan SPIP Perkada/ keputusan kepala daerah tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP Grand design SPIP Diagnostic Assesment (DA) SPIP Monitoring perbaikan SPIP Monitoring lanjutan SPIP Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Jumlah Pemerintah daerah 10 2 2 7 4 4 9

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan peningkatan penerapan SPIP melalui berbagai kegiatan, yaitu: Penyusunan RTP pada lima pemerintah daerah, Sosialisasi SPIP pada enam pemerintah daerah, dan Workshop SPIP dengan pendekatan Control Self Assesment (CSA) pada tujuh pemerintah daerah. (4) Pencegahan KKN melalui upaya represif meliputi kegiatan sebagai berikut:


12

a. Audit Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebanyak 22 kasus senilai 43.317.019.763,68. b. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) telah dilaksanakan oleh auditor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52 perkara, yaitu dengan Kejaksaan sebanyak 37 perkara, dan Kepolisian sebanyak 15 perkara. PKA dilaksanakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Samarinda. 4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral Akuntabilitas

pengelolaan

program

lintas

sektoral

ditekankan

pada

keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program tersebut. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif, namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Beberapa program strategis harus dapat dinilai tingkat capaiannya, sebagai pengukur keberhasilan, disamping sebagai alat pengendalian kebijakan. Dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro job, pro poor, dan pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 telah melakukan pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Programprogram strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas nasional. Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur antara lain: 1. Audit kinerja atas berbagai program, antara lain PPIP, Raskin, Program Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya Air; 2. Evaluasi atas berbagai program strategis termasuk ketahanan pangan, 3. Reviu proses PBJ; 4. Audit dan pendampingan audit; dan 5. Monitoring pemberian Tunjangan Profesi Guru.


13

Pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Pengawasan BPKP atas program lintas sektoral sampai dengan akhir Desember Tahun 2014 dapat disampaikan bahwa sebagian program prioritas sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Atas kelemahan yang ditemukan telah diberikan rekomendasi perbaikan kepada penanggung jawab program terkait. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan pengawasan atas perintah Presiden sebagaimana berikut: (1) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional Per 31 Desember 2013 pada 6 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Timur. (2) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Monitoring Implementasi BPJS Kesehatan per 31 Maret 2014 pada tiga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. (3) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Evaluasi atas Penyerapan Anggaran semester I Tahun 2014 pada 14 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. (4) Instruksi Wakil Presiden RI kepada Kepala BPKP berupa Monitoring Pendistribusian Buku Pelajaran Kurikulum 2013 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil monitoring berupa identifikasi permasalahan terkait

kepastian

penerimaan

serta

pemesanan,

kepastian

permasalahan

lain

pembayaran,

yang

dijumpai

kepastian pada

saat

pelaksanaan monitoring. Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

14

Atas permasalahan-permasalahan yang kami identifikasi, telah kami berikan rekomendasi kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan.

2. SARAN Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2014, kami menyarankan kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah sebagai berikut: 1) Mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset negara yang tertib dan akuntabel, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. 2) Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta lebih mendorong efektivitas peran Inspektorat Daerah. 3) Melakukan penataan aset tetap secara komprehensif yang melibatkan seluruh SKPD. 4) Mendorong Bupati/Walikota untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. 5) Mendorong Bupati untuk meningkatkan ketepatan waktu penyusunan APBD, khususnya pada Kabupaten Penajam Paser Utara. 6) Meningkatkan

penyerapan

anggaran

belanja

daerah

pada

seluruh

kabupaten/kota di Kalimantan Timur melalui monitoring disbursment plan secara periodik. 7) Mendorong Bupati/Walikota untuk meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) melalui kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dengan langkah-langkah preventif- edukatif berupa penerapan sistem cegah dini (early warning system), perbaikan tata kelola, penandatanganan Pakta Integritas dan Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

15

Pernyataan Kepatuhan terhadap Aturan Perilaku Pegawai, pencanangan Pakta Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi serta langkah represif berupa pengungkapan kasus/pelanggaran hukum dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah. 8) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan program lintas sektoral dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah.


16

BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN

1. RUANG LINGKUP DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB Laporan hasil pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur serta mengacu pada empat dimensi (perspektif) sebagaimana diikhtisarkan pada Gambar 1 di bawah ini.

Hasil Pengawasan: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN Indikator Upaya Perbaikan Kewajaran Laporan KeuanganTerhadap K/ L/ Pemda (Opini BPK, BPKP, dan Eksternal Auditor Lainnya)

A

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Indikator Efisiensi, Keekonomisan dan Efekfivitas Program Lintas Sektoral, Perbaikan Kinerja Pelayanan Publik, dan Penanganan Hambatan Kelancaran Pembangunan (Debottlenecking)

D

AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA DAN PENGELOLAAN ASET B Indikator Penyerapan Anggaran, Optimalisasi e Penerimaan Negara/ Daerah, Peningkatan Cost Saving (Klaim,Eskalasi Harga, dan Pengelolaan Aset Negara/ Daerah)

AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Indikator C Pengungkapan Kasus/ Pelanggaran yang Diduga Merugikan Keuangan Negara dan Penyelenggaraan SPIP, FCP dan GCG

Gambar 1 : Perspektif Informasi Hasil Pengawasan (Accountability 4.0)


17

Laporan Hasil Pengawasan kepada pemerintah daerah Tahun 2014 adalah laporan hasil pengawasan Tahun 2014 yang disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah. Ruang lingkup Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2014 meliputi: 1) akuntabilitas pelaporan keuangan, kebendaharaan umum negara/daerah dan pengelolaan aset; dan 2) perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan pengelolaan program lintas sektoral sampai dengan 31 Desember 2014 pada Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini

menggambarkan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan

sesuai dengan fungsi dan peran BPKP sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dengan menggunakan data eksternal dan internal hasil pengawasan BPKP periode tahun 2014. Substansi atas data eksternal menjadi tanggung jawab pihak yang menerbitkan data eksternal dimaksud. Sedangkan substansi data internal hasil pengawasan menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

2. INFORMASI UMUM Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan unit perwakilan dari BPKP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2014 mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dengan jumlah 17 pemerintah


18

daerah, terdiri dari: dua pemerintah provinsi, sebelas pemerintah kabupaten, dan empat pemerintah kota. BPKP merencanakan pendirian kantor perwakilan baru di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berperan aktif dalam menanggapi perubahan lingkungan yang dihadapi BPKP saat ini yaitu dengan mereposisi perannya yang baru sebagai pemberi jasa consulting and assurance bagi pemerintah melalui strategi 4C yaitu melalui pelaksanaan capacity building, current issues, clearing house, dan check and balances yang kesemuanya diperlukan untuk mendukung sistem akuntabilitas. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP semakin memantapkan perannya dalam membangun sistem akuntabilitas yang baik melalui peran pembinaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Akuntabilitas itu sendiri merupakan salah satu prinsip dari good governance. Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good governance dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyampaikan informasi yang terkait dengan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 maka BPKP sebagai Auditor Presiden selalu mengedepankan pendekatan pencegahan

yaitu

dengan

menyarankan

berbagai

langkah

kegiatan

pengendalian (control activities) guna mengatasi risiko-risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya BPKP lebih mengutamakan

pencegahan

terhadap

hal-hal

yang

dapat

menghambat

pencapaian tujuan dan program-program pemerintah, bukan sekedar melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat represif.


19

3. URAIAN HASIL PENGAWASAN 1) AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN (1) Kualitas Laporan Keuangan Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah antara lain ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, yang meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

(LKPD),

BUMD,

RSUD/BLUD

dan

Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terlihat dari kenaikan kualitas opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota/Provinsi. Untuk laporan keuangan tahun 2013, dari 11 LKPD terdapat 3 (tiga) LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Pemerintah Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. Sedangkan pada tahun sebelumnya yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tahun 2014, berdasarkan data yang ada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan opini atas 10 LKPD di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan atas LKPD Kabupaten Mahakam Hulu belum/tidak dilakukan audit. Dari LKPD yang telah selesai diaudit sampai dengan tahun 2013, opini BPK atas LKPD sebagaimana dalam Tabel 1 di bawah ini.


20

Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 No.

Pemerintah Daerah

Opini BPK Per Tahun Buku 2009

2010

2011

2012

2013

TW

WDP

WDP

WTP

WDP

1

Provinsi Kalimantan Timur

2

Kota Balikpapan

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

3

Kota Samarinda

TMP

TMP

TMP

WDP

WDP

4

Kota Bontang

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

5

Kabupaten Kutai Timur

TMP

TW

TW

WDP

WDP

6

Kabupaten Kutai Kartanegara

TMP

TMP

TMP

WTP

WTP

7

Kabupaten Kutai Barat

TW

TW

WDP

WDP

WDP

8

Kabupaten Paser

TW

TW

WDP

WDP

WTP

9

Kabupaten Penajam Paser Utara

TW

TW

WDP

WDP

WDP

10

Kabupaten Berau

TW

WDP

WDP

WDP

WDP

11.

Kabupaten Mahakam Hulu

-

-

-

-

Tidak diaudit

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Keterangan: WTP: Wajar Tanpa Pengecualian; WDP: Wajar Dengan Pengecualian; TMP: Tidak Memberikan Pendapat; dan TW: Tidak Wajar.

Meningkatnya kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi

Kalimantan

Timur

menunjukkan

bahwa

akuntabilitas

pelaporan keuangan pemerintah daerah 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Beberapa faktor yang masih menjadi catatan BPK atas LKPD Tahun 2013 antara lain: a. Masih terdapat pos-pos dalam Laporan Keuangan yang belum disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;


21

b. Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, seperti pengelolaan barang/aset milik daerah yang masih belum memadai; c. Masih

terdapat

ketidaktaatan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; dan d. Kompetensi SDM pengelola

keuangan daerah masih belum

memadai. Peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah sedikit banyak menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah berperan

secara

aktif

melalui kegiatan

pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah dan kegiatan pengawasan

lainnya

berdasarkan

Nota

Kesepahaman

atau

Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah. Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama tahun Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Bimbingan teknis dan asistensi pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur meliputi antara lain penyusunan anggaran, penatausahaan, dan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIMDA, dan/atau asistensi pengelolaan/ penatausahaan BMD; b. Sinergi reviu atas LKPD tahun 2013 dengan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pendampingan penyusunan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarinda.


22

b. Sosialisasi penerapan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Povinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Mahakam Ulu. c. Workshop penerapan standar akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SIMDA-Keuangan berbasis akrual pada Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Timur,

Kabupaten

Kutai

Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Timur. Dalam

hal

peningkatan

akuntabilitas

pengelolaan

BUMD

dan

RSUD/BLUD telah dilakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan terhadap 3 (tiga) PDAM dan 8 (delapan) RSUD/BLUD. Tabel di bawah ini menunjukkan gambaran opini atas seluruh PDAM dan RSUD/BLUD yang mendapatkan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, baik yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur maupun Kantor Akuntan Publik empat tahun terakhir seperti tercantum dalam Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2 Perkembangan Opini PDAM dan RSUD/BLUD yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKP di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2013 No.

Nama BUMD/ RSUD/BLUD

Opini Per Tahun Buku 2010

2011

2012

2013

1

PDAM Kota Balikpapan

WTP

WTP

WTP

WTP

2 3

PDAM Kota Samarinda PDAM Kota Bontang

WDP WDP

WTP WDP

WTP WDP

WTP WTP

4

PDAM Kab. Kutai Timur

WDP

WDP

WDP

WDP

5

PDAM Kab. Kutai Kartanegara

WDP

WDP

WDP

WDP

6

PDAM Kab. Kutai Barat

WDP

WDP

WDP

WDP

7

PDAM Kab. Paser

WDP

WTP

WTP

WTP

8

PDAM Kab. PPU

-

-

WDP

WDP


23

No.

Nama BUMD/ RSUD/BLUD

9 10

PDAM Kab. Berau RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Kota Balikpapan RSUD A.W. Sjahranie, Samarinda RSUD I.A. Moeis Samarinda RSUD Adji Batara Agung, Kab Kutai Kartanegara RSUD A.M. Parikesit, Kab Kutai Kartanegara RSUD Sangatta, Kabupaten Kutai Timur RSUD Harapan Insan Sendawar Kab Kutai Barat UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

11 12 13 14 15 16 17

Opini Per Tahun Buku 2010

2011

2012

2013

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WDP

WTP

WTP

WTP

-

-

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WDP

WDP

WTP

WTP

-

-

-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

-

-

WDP

WDP

Keterangan : PDAM Kab Tana Tidung baru terbentuk akhir tahun 2013

Pada Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan BUMN/D dan RSUD melalui bimbingan teknis dan reviu laporan keuangan sebagai berikut: a. Bimbingan teknis pemenuhan persyaratan BLUD pada Balai Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat (BKMOM) Provinsi Kalimantan Timur; b. Bimbingan teknis/pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada RSUD Sangatta, RSUD I.A. Moeis Samarinda, RSUD A.M.Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Samboja, RSUD Penajam Paser Utara dan RSJD Atmahusada Samarinda, RSUD Paser dan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur; c. Reviu laporan keuangan pada RSUD A.W. Sjahranie Samarinda, RSJD Atma Husada Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RSUD A.M. Parikesit Tenggarong, RSUD Aji Batara


24

Agung Dewa Sakti Samboja, RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara, dan RSUD I.A. Moeis Samarinda; d. Pendampingan penyusunan legal drafting paska penetapan PPK BLUD secara penuh pada RSUD A.M. Parikesit Tenggarong; e. Bimbingan teknis Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD UPTD Akademi Keperawatan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur; f.

Bimbingan Teknis penerapan aplikasi SIA BLUD pada RSUD Penajam Paser Utara dan RSJD Atma Husada Samarinda;

g. Bimbingan Teknis penerapan aplikasi SIA PDAM (SIKOMPAK) pada PDAM Penajam Paser Utara dan PDAM Kutai Kartanegara; h. Reviu Pembangunan Proyek Kaltim-5 dan proyek UBS-6 & CS pada PT Pupuk Kalimantan Timur; Khusus untuk Proyek Kaltim-5 (Pembangunan Pabrik Amonia dan Urea dengan nilai US$ 446,340,877 dan Rp 1.661.404.829.954,00) pendampingan tersebut dilakukan sejak tahap pelelangan sampai dengan tahap pelaksanaan yang sampai saat ini masih berjalan dengan progress sebesar 99,60%. i.

Pendampingan dalam Pembangunan Proyek Boiler Batubara, Proyek Penyiapan Lahan Industri dan Proyek Pembangunan Gudang pada PT Pupuk Kalimantan Timur;

j.

Pendampingan/reviu naskah perjanjian kerjasama antara PT Migas Mandiri Pratama (PT MMP) dengan Pihak Ketiga;

k. Pendampingan Joint Stock Taking Spare Part PT Kaltim Pasifik Amoniak (PT KPA); l.

Pendampingan pada Perusda Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur, dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kelistrikan di Kawasan Industri Maloy Kabupaten Kutai Timur;

m. Bimbingan Teknis Penyusunan Pedoman Key Performance Indicator (KPI) pada PDAM Kabupaten Kutai Timur;


25

n. Bimbingan Teknis Penyusunan Corporate Plan pada PDAM Kabupaten Paser; o. Evaluasi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada PT Pupuk Kalimantan Timur; p. Evaluasi Ketahanan Pangan dan Verifikasi GP3K PT Pupuk Kalimantan Timur; dan q. Audit tujuan tertentu/ clearance asset PT PPI. Upaya peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan juga dilakukan terhadap satuan kerja kementerian/lembaga yang berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dalam Tabel 3 di bawah ini. Tabel 3 Perkembangan Kegiatan Pembinaan atas Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja K/L Tahun 2011 – 2014 Jumlah Satuan Kerja K/ L No.

1.

Kegiatan

Pendampingan penyusunan/ reviu laporan keuangan Satker K/ L

2011

2012

2013

2014

Jml

%

Jml

%

Jml

%

Jml

%

203

89,82

225

95,74

279

86.64

235

89.69

2.

Inventarisasi aset

8

3,55

1

0,43

2

0.62

0

0.00

3.

Audit operasional dana dekon & Tugas Perbantuan

5

2,21

2

0,85

11

3.42

0

0.00

Pendampingan lainnya

10

4,42

7

2,99

30

9.32

27

10,31

226

100

235

100

322

100

262

100

4.

Jumlah

Pendampingan penyusunan/reviu laporan keuangan Satker K/L sampai dengan tahun 2014 sebagaimana pada tabel 3 di atas dilakukan terhadap 235 satuan kerja yang berada pada 14 K/L yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada 14 K/L tersebut telah mendukung K/L terkait untuk memperoleh opini WTP dari BPK.


26

Pendampingan lainnya sampai dengan tahun 2014 sebagaimana pada tabel 3 di atas dilakukan terhadap 27 satuan kerja yang berada pada 5 K/L yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan pendampingan lainnya tersebut antara lain: a. Pendampingan Penyusunan Rincian Kerja Anggaran Dana Hibah Pilkada Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kutai Kartanegara; b. Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda; c. Laporan

Hasil

Pengelolaan

Pendampingan

Keuangan

yang

dalam

Penerapan

Transparan

dan

Manajemen Akuntabel,

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; d. Narasumber dalam Bimtek SPIP di Kantor Kesehatan Pelabuhan Samarinda; e. Narasumber dalam Bimtek Pra Implementasi SPIP di Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan; f.

Narasumber dalam Lokakarya Penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan;

g. Narasumber dalam Bimtek SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur; dan h. Konsinyasi Pemutakhiran TL Temuan Hasil Pemeriksaan BPKP pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. i.

Pendampingan atas audit

Pengelolaan Dana Dekon Bidang

Lingkungan Hidup tahun 2014 pada BLH Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2014 sebagaimana pada tabel 3 di atas, tidak ada kegiatan inventarisasi aset dan audit operasional dana dekon & Tugas Perbantuan pada satker K/L yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.


27

Dalam pelaksanaan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terhadap satuan kerja K/L dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa kendala atau hambatan yaitu minimnya tenaga berlatar belakang pendidikan akuntansi pada pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Evaluasi Kinerja Selain opini audit atas laporan keuangan, indikator kualitas akuntabilitas keuangan juga diukur dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

pemerintah

daerah

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dibantu oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim Daerah (Timda) EKPPD Provinsi Kalimantan Timur. Kedua kegiatan evaluasi kinerja tersebut melibatkan BPKP. a. Evaluasi AKIP Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan evaluasi atas AKIP Pemda kabupaten/kota untuk tahun pelaporan 2013 oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

atas

nama

Inspektorat

Provinsi

Kalimantan

Timur

melaksanakan evaluasi SAKIP pada Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser. Sedangkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sendiri mengevaluasi SAKIP pada Pemerintah Kota Balikpapan, Kota Bontang,

Kabupaten

Berau,

dan

Kabupaten

Kutai

Barat.

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)

Tahun

pelaporan

2013

dilaksanakan

berdasarkan

koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB. Hasil evaluasi atas SAKIP

Pemda

kabupaten/kota

tahun di

2013

Provinsi

terhadap Kalimantan

6

(enam) Timur

pemerintah menunjukkan

seluruhnya berada pada peringkat CC. Terhadap pemda yang lain di


28

Provinsi Kalimantan Timur, seusai arahan KemenPAN RB tidak dilaksanakan evaluasi AKIP. Hasil evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menunjukkan adanya kemajuan pada SAKIP dari Tahun 2011 ke Tahun 2013 untuk Kabupaten Kutai Barat seperti dalam Tabel 4 dibawah ini. Tabel 4 Hasil Penilaian atas Sistem AKIP Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2013 No

Pemerintah Daerah

2010

2011

2012

2013

1


B

B

B

-

2

Kota Balikpapan

C

C

CC

CC

3

Kota Samarinda

-

C

-

-

4

Kota Bontang

C

CC

CC

CC

5


D

CC

CC

CC

6


-

D

CC

-

7


-

C

-

CC

8

Kabupaten Paser

-

CC

-

CC

9


D

CC

CC

-

10

Kabupaten Berau

-

C

CC

CC

Keterangan: AA = Memuaskan; A = Sangat Baik; B = Baik; CC = Cukup Baik C = Agak Kurang; D = Kurang

Penyebab rendahnya hasil penilaian atas Sistem AKIP adalah: (a) RPJMD, RKT, dan Renstra SKPD belum dilengkapi indikator kinerja yang berorientasi hasil dan baik serta target kinerja; (b) Belum memiliki Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU); (c) Belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja yang memadai serta informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan; dan (d) LAKIP belum digunakan sebagai alat pengukur dan peningkatan kinerja.


29

Terhadap penyebab rendahnya penilaian atas Sistem AKIP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait. b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur turut berperan dalam evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Daerah EKKPD Provinsi Kalimantan Timur. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas nama Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan evaluasi LPPD pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil evaluasi atas LPPD, pada umumnya Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan kinerja meskipun terdapat beberapa daerah yang nilainya malah menurun. Adapun hasil evaluasi LPPD tahun 2011, 2012 dan 2013 sebagaimana pada Tabel 5 berikut ini. Tabel 5 Hasil Penilaian atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2013 2013

1

Kota Balikpapan

2011 Nilai Ket T 2,9654

2

Kota Samarinda

2,9441

T

3,0087

ST

3,1748

ST

3 4 5 6 7

2,7996 2,2681 2,6596 2,4439 2,6129

T T T T T

3,0295 2,3696 3,0987 2,4377 2,1023

ST T ST T T

3,0654 2,6940 3,1845 2,6276 2,5405

ST T ST T T

8

Kota Bontang Kabupaten Kutai Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara

2,7245

T

2,5590

T

2,6638

T

9

Kab. Berau

2,7574

T

2,8351

T

3,0160

T

No.

Nama Pemda

2012 Nilai Ket 3,1240 ST

Nilai 3,0103

Ket ST

Sumber : Laporan Kompilasi EKPPD Provinsi Kalimantan Timur ST= Sangat Tinggi, T=Tinggi , S=Sedang, R=Rendah

Tabel di atas menunjukkan empat kabupaten/kota memperoleh skor lebih besar dari nilai dua atau peringkat “sangat tinggi”, sedangkan


30

lima kabupaten memperoleh prestasi “tinggi”. Beberapa kelemahan yang

diperoleh

dari

hasil

evaluasi

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: (a) Sistem pengumpulan data kinerja belum terbangun secara memadai sehingga belum dapat dijadikan alat analisis terhadap pencapaian kinerja; (b) Belum

dilakukan

evaluasi

secara

berkala

terhadap

perkembangan pencapaian IKK oleh masing-masing SKPD; (c) Tim Penilai LPPD Kabupaten/Kota belum melakukan fungsi yang memadai dalam melakukan self assesment atas IKK SKPD; dan (d) Kelemahan kompetensi SDM penyusun LPPD. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur memberikan bimbingan teknis penyusunan LPPD antara lain kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama dalam rangka meningkatkan sistem pengumpulan data kinerja penyelenggaraan daerah kabupaten/kota. c. Evaluasi Kinerja BUMD Evaluasi kinerja BUMD tahun buku 2014 telah dilaksanakan pada sembilan PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil evaluasi kinerja

tersebut

menunjukkan

peningkatan

kinerja

PDAM

sebagaimana data kinerja PDAM tiga tahun seperti tercantum pada Tabel 6 berikut ini. Tabel 6 Perkembangan Tingkat Kesehatan PDAM yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKPSe-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2013 No.

Nama PDAM

Tingkat Kesehatan per Tahun Buku 2011

2012

2013

1

PDAM Kota Balikpapan

Baik

Baik

Baik

2

PDAM Kota Samarinda

Cukup

Cukup

Cukup

3

PDAM Kota Bontang

Cukup

Cukup

Cukup


31

No.

Nama PDAM


2012

2013

4

PDAM Kab. Kutai Timur

Cukup

Kurang

Cukup

5

PDAM Kab. Kutai Kartanegara

Cukup

Cukup

Cukup

6

PDAM Kab. Kutai Barat

Tidak diaudit

Kurang

Cukup

7

PDAM kab. Paser

Cukup

Cukup

Cukup

8

PDAM Kab. PPU

Tidak diaudit

Kurang

Cukup

9

PDAM Kab. Berau

Cukup

Baik

Cukup

Berdasarkan tabel 6 tersebut menunjukkan tingkat kesehatan PDAM pada umumnya adalah “cukup”, kecuali PDAM Kota Balikpapan memperoleh predikat “Baik”. Hal ini disebabkan perusahaan masih mengalami kerugian, peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan biaya, harga pokok air melebihi harga jual (tidak full cost recovery), rendahnya cakupan layanan dan masih tingginya tingkat kebocoran air. d. Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan evaluasi kinerja terhadap lima RSUD di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan peningkatan kinerja BLUD/RSUD sebagaimana data kinerja BLUD/RSUD tiga tahun seperti tercantum pada Tabel 7 berikut ini.


32

Tabel 7 Perkembangan Tingkat Kesehatan RSUD/BLUD yang Mendapatkan Pendampingan dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2013 No

Nama RSUD


2012

2013

Tidak dievaluasi

Sehat

Tidak dievaluasi

1

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

2

RSUD Kab. Penajam Paser Utara

-

-

Kurang Sehat

3

RSUD A.W.Sjahranie Samarinda

Tidak dievaluasi

Tidak dievaluasi

Sehat

4

RSUD A.M. Parikesit Tenggarong

Kurang Sehat

Sehat

Sehat

5

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja

Kurang Sehat

Sehat

Sehat

6

RSUD Kab. Kutai Timur

Tidak dievaluasi

Tidak dievaluasi

Sehat

7

RSUD Harapan Insan Sendawar Kab. Kutai Barat

Tidak dievaluasi

Tidak dievaluasi

Tidak dievaluasi

8

RSUD I.A. Moeis Samarinda

Tidak dievaluasi

Tidak dievaluasi

Tidak dievaluasi

Dari tabel 6.1 diatas menunjukkan tingkat kesehatan BLUD/RSUD pada umumnya adalah “Sehat”. Hal ini disebabkan meningkatnya kinerja pelayanan baik aspek keuangan dan non keuangan, sedangkan tidak dilakukannya evaluasi kinerja terhadap beberapa RSUD dikarenakan belum ada permintaan dari mitra kerja. e. Evaluasi Pelayanan Publik Pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Kalimantan Timur melakukan validasi/evaluasi

pelayanan

publik

terhadap

dua

pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dua bidang yaitu Pendidikan dan Kesehatan. Evaluasi pelayanan publik ini merupakan permintaan


33

Kementerian PAN dan RB dan pelaksanaannya berdasarkan hasil koordinasi antara BPKP dengan Kementerian PAN dan RB. Penilaian Pelayanan Publik di tahun 2014 dilaksanakan secara desk evaluation dan tidak menghasilkan scoring maupun pemeringkatan, namun

memberikan

penilaian

secara

kualitatif

termasuk

rekomendasi perbaikan. f.

Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Pada Tahun 2014 tidak terdapat kegiatan evaluasi penyusunan dan penetapan APBD. Sedangkan dari data eksternal yang ada diperoleh gambaran ketepatan penyusunan dan penetapan APBD seperti Tabel 8 berikut ini. Tabel 8 Hasil Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD pada Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 – 2014 TA 2013 No

Pemda

TA 2014

Tanggal Perda

Ketepatan

Tanggal Perda

Ketepatan

1.


27/12/2012

TW

31/12/2013

TW

2.

Kota Balikpapan

19/12/2012

TW

31/12/2013

TW

3.

Kota Samarinda

28/12/2012

TW

31/12/2013

TW

4.

Kota Bontang

27/12/2012

TW

31/12/2013

TW

5.


3/01/2013

TTW

31/12/2013

TW

6.


27/12/2012

27/12/2013

TW

7.


20/12/2012

TW

31/12/2013

TW

8.

Kabupaten Paser

27/12/2012

TW

31/12/2013

TW

9.

Kabupaten Mahakam Ulu

-

-

31/12/2013

TW

10.


28/12/2012

TW

3/2/2014

TTW

11

Kabupaten Berau

13/12/2012

TW

11/12/2013

TW

TW

Keterangan: TW: Tepat Waktu; TTW: Tidak Tepat Waktu


34

Dari tabel di atas menunjukkan pada Tahun Anggaran 2014 terdapat satu pemda di Provinsi Kalimantan Timur yang terlambat menyusun dan menetapkan APBD yaitu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Keterlambatan tersebut secara umum disebabkan kondisi sebagai berikut: (a) Keterlambatan Musrenbang Kabupaten/Kota; (b) Terkonsentrasinya pada penyelesaian kegiatan tahun berjalan; (c) Plafon anggaran SKPD selalu mengalami perubahan; (d) Kurang koordinasi antara anggota TAPD; dan (e) Pembahasan menyesuaikan dengan jadwal DPRD. Atas penyebab keterlambatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 tesebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan rekomendasi perbaikan. (3) Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam rangka menyediakan informasi mengenai akuntabilitas keuangan daerah, kekayaan daerah, dan kinerja keuangan seluruh Pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, BPKP melakukan kompilasi dan analisis LKPD untuk mengetahui rasio pertumbuhan dan rasio keuangan. Kegiatan analisis atas LKPD tahun 2013 masih dilaksanakan secara gabungan terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan setelah laporan hasil audit BPK diterbitkan. Adapun perkembangan hasil kompilasi Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10 berikut ini.


35

Tabel 9 Kompilasi Neraca Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 - 2013 (dalam Jutaan rupiah) Tahun 2013 11.038.805,29

Kenaikan/ (Penurunan) (3.794.662,95)

(25,58)

Investasi Jangka Panjang

Tahun 2012 14.833.468,24 4.589.295,51

4.952.931,33

363.635,82

7,92

Aset Tetap

69.795.088,13

85.435.889,28

15.640.801,15

22,41

0,00 1.933.867,85

0,00 1.436.949,46

0,00 (496.918,39)

0,00 (25,70)

91.151.719,72

102.864.575,36

11.712.855,64

12,85

Kewajiban Jangka Pendek

1.081.163,71

1.389.971,95

308.808,24

28,56

Kewajiban Jangka Panjang

90.259,64

112.030,62

21.770,98

24,12

1.171.423,35

1.502.002,57

330.579,22

28,22

Ekuitas Dana Lancar

13.771.844,80

9.661.757,06

(4.110.087,74)

(29,84)

Ekuitas Dana Investasi

76.208.451,58

91.700.815,74

15.492.364,16

20,33

Total Ekuitas Dana Total Kewajiban dan Ekuitas SILPA

89.980.296,38

101.362.572,80

11.382.276,42

12,65

91.151.719,73

102.864.575,37

11.712.855,64

12,85

12.268.036,17

7.706.588,12

(4.561.448,04)

(37,18)

. Uraian Aset Lancar

Dana Cadangan Aset Lainnya Total Aset

Total Kewajiban

%

Sumber: Diolah dari LKPD Tahun 2013 Audited se-Kalimantan Timur

Tabel 10 Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 - 2013 (dalam Jutaan rupiah)

6.765.648,54 25.638.903,09

Tahun 2013 7.695.649,59

Kenaikan/ (Penurunan) 930.001,05

13,75

24.956.119,93

(682.783,16)

(2,66)

2.343.667,10

1.875.300,03

(468.367,07)

(19,98)

Jumlah Pendapatan

34.748.218,73

34.527.069,55

(221.149,18)

(0,64)

Belanja Operasi

18.118.329,68

20.997.203,67

2.878.873,99

15,89

Belanja Modal

10.262.379,01

15.056.078,61

4.793.699,60

46,71

58.721,74

20.914,09

(37.807,65)

(64,38)

Jumlah Belanja

28.439.430,44

36.074.196,37

7.634.765,93

26,85

Jumlah Transfer

2.180.592,25

2.692.808,04

512.215,79

23,49

30.620.022,69

38.767.004,42

8.146.981,73

26,61

7.658.273,91

12.292.195,77

4.633.921,86

60,51

Uraian PAD Pendapatan Transfer Lain lain pendapatan yang sah

Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja dan Transfer Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2012


%

36

Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

Tahun 2012 556.377,86 7.101.896,05

Tahun 2013 326.089,32 11.966.106,44

Kenaikan/ (Penurunan) (230.288,54) 4.864.210,39

(41,39) 68,49

Belanja Pegawai

7.183.004,91

8.251.595,70

1.068.590,79

14,88

Uraian

%

Sumber: Diolah dari LKPD Tahun 2013 Audited se-Kalimantan Timur

Analisis atas LKPD Provinsi Kalimantan Timur se-Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut. a. Pertumbuhan Total Aset dan Aset Tetap Pertumbuhan total aset dalam Neraca Kompilasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp11.712.855,64 Juta atau 12,85% dibandingkan aset per 31 Desember 2012. Pertumbuhan total aset tertinggi terjadi pada Kabupaten Kutai Barat sebesar 26,46% sedangkan pertumbuhan total aset terendah terjadi pada Kabupaten Berau sebesar (7,95)%. Pertumbuhan aset tetap dalam Neraca Kompilasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp15.640.801,15 Juta atau 22,41% dibandingkan aset tetap per 31 Desember 2012. Pertumbuhan aset tetap tertinggi terjadi

pada

Kabupaten

Kutai

Kartanegara

sebesar

38,07%

sedangkan pertumbuhan aset tetap terendah terjadi pada Kabupaten Berau sebesar (16,66)%. b. Pertumbuhan Total Kewajiban Pertumbuhan

total

kewajiban

dalam

Neraca

Kompilasi

per

31 Desember 2013 sebesar Rp330.579,22 Juta atau 28,22% dibandingkan total kewajiban per 31 Desember 2012. c. Pertumbuhan Total Ekuitas Dana Pertumbuhan total ekuitas dana dalam Neraca Kompilasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp11.382.276,42 Juta atau 12,65% dibandingkan total ekuitas dana per 31 Desember 2012.


37

d. Pertumbuhan SiLPA SiLPA secara keseluruhan menunjukkan adanya penurunan sebesar (Rp4.561.448,04)

Juta

atau

(37,18)%

dari

SiLPA

per

31 Desember 2012. Pertumbuhan SiLPA tertinggi terjadi pada Kabupaten Berau sebesar 11,08%. e. Analisis Tingkat Likuiditas Rasio likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dihitung dengan membandingkan aset lancar terhadap kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur sebesar 13,72 dan 7,94. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. f.

Analisis Rasio Hutang terhadap Ekuitas Dana Rasio Hutang terhadap ekuitas dana ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh hutang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total hutang terhadap jumlah ekuitas dana. Rasio hutang terhadap ekuitas dana untuk tahun 2012 dan 2013 seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,013 dan 0,015. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki total hutang yang lebih kecil daripada ekuitas dana yang ada.

g. Derajat Desentralisasi Hasil analisis atas proporsi realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi total pendapatannya disebut sebagai derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka sebesar 19,47% dan 22,29%. Derajat desentralisasi terbesar pada Provinsi Kalimantan Timur dengan proporsi sebesar 50,60%,


38

sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Kutai Timur dengan tingkat proporsi sebesar 2,62%. h. Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah Hasil analisis proporsi realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi total pendapatan untuk tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 73,78% dan 72,28%. Peringkat tertinggi ketergantungan daerah dialami Kabupaten Kutai Timur dengan proporsi sebesar 97,38%. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh angka terkecil ketergantungan daerah yaitu sebesar 45,87%. i.

Derajat Kemandirian Daerah Hasil analisis terhadap jumlah realisasi PAD Pemda dibandingkan dengan realisasi total pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan

Provinsi

serta

pinjaman

daerah

yang

disebut

derajat

kemandirian daerah untuk tahun 2012 dan 2013 adalah sebesar 26,39% dan 30,84%. Peringkat tertinggi derajat kemandirian daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan angka 110,3%, sedangkan peringkat terendah adalah Kabupaten Kutai Timur dengan tingkat proporsi sebesar 2,7 %. j.

Analisis Keserasian Belanja a) Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja Analisis terhadap jumlah belanja tahun 2013 per fungsi dibandingkan dengan total belanjanya menunjukkan bahwa porsi terbesar realisasi belanja adalah belanja terkait fungsi pelayanan umum dengan angka 32,55%. Realisasi belanja terkait fungsi pendidikan yang melebihi 20% terdapat pada 6 (enam) pemerintah daerah yang rasio belanja fungsi pendidikan di atas 20% yaitu Pemerintah Kota Balikpapan, Kota Samarinda,


39

Kabupaten

Kutai

Kartanegaran,

Kabupaten

Kutai

Timur,

Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Berau. b) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan total belanja operasi dengan belanja daerah. Rasio

ini

menggambarkan

porsi

belanja

daerah

yang

dialokasikan untuk belanja operasi. Rasio realisasi belanja operasional terhadap total belanja untuk tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 63,71% dan 58,21%. Rasio tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar 67,07%, sedangkan terendah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar 50,71%. c) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan total belanja modal dengan belanja daerah. Rasio ini menggambarkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Rasio realisasi belanja modal terhadap total belanja untuk tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 36,09% dan 41,74%. Rasio tertinggi belanja modal terhadap total belanja adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan rasio 49,17 %, sedangkan

rasio

terendah

adalah

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Timur dengan rasio sebesar 32,93 %. d) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Analisis belanja pegawai terhadap total belanja merupakan perbandingan total belanja pegawai dengan belanja daerah. Rasio

ini

menggambarkan

porsi

belanja

daerah

yang

dialokasikan untuk belanja pegawai. Rasio realisasi belanja pegawai terhadap total belanja untuk tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 25,26% dan 22,87%. Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

40

Rasio tertinggi belanja pegawai terhadap total belanja adalah Pemerintah Kota Samarinda 40,63%, sedangkan rasio terendah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 12,15 %.

2) AKUNTABILITAS KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA/DAERAH DAN PENGELOLAAN ASET Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD berdasarkan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas serta mendorong profesionalitas

dan

menjamin

keterbukaan

dan

akuntabilitas

dalam

pelaksanaan anggaran. Pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan lingkup pengawasan atas akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum daerah dan pengelolaan aset adalah atas permintaan pimpinan daerah dan/atau pejabat pengelola keuangan dan aset daerah, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengawasan antara lain meliputi audit, evaluasi, monitoring, penerimaan

pemetaan,

dan

negara/daerah

sebagainya dan

koreksi

yang

menghasilkan

atas

pengeluaran

koreksi (belanja)

negara/daerah serta rekomendasi kebijakan lainnya. (1) Evaluasi atas Anggaran Belanja Daerah/Negara Perkembangan penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2014 dapat digambarkan pada Tabel 11 berikut ini.


41

Tabel 11 Perkembangan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Se-Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2014 (dalam Jutaan rupiah) Tahun 2013 No.

Pemerintah Daerah

Tahun 2014 *)

Anggaran Belanja

Realisasi

%

Anggaran Belanja

Realisasi

%

12.379.865,47

11.087.436,86

89,56

12.217.683,00

11.088.993,59

90,76

1


2

Kota Balikpapan

3.167.626,10

2.420.847,44

76,42

3.171.727,53

2.428.437,10

76,57

3

Kota Samarinda

3.841.356,81

2.869.579,63

74,70

3.890.928,66

3.187.419,91

81,92

4

1.796.266,77

1.488.260,56

82,85

1.709.514,27

1.352.928,37

79,14

3.288.378,64

2.998.500,93

91,18

2.609.448,70

2.390.223,75

91,60

9.242.954,64

7.382.595,06

79,87

7.600.899,26

6.361.360,82

83,69

2.686.001,43

2.417.045,04

89,99

2.270.644,69

1.792.096,71

78,92

8

Kota Bontang Kabupaten Kutai Timur Kab. Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Paser

2.660.328,35

2.292.916,01

86,19

2.347.486,32

1.979.282,04

84,31

9

Kabupaten PPU

1.746.200,00

1.394.134,04

79,84

1.795.078,50

312.987,65

17,44

10

Mahakam Ulu

0,00

0,00

832.745,11

457.746,79

54,97

11

Kabupaten Berau

3.107.005,54

1.722.880,79

55,45

3.482.976,00

2.185.571,58

-

43.915.983,75

36.074.196,38

82,14

41.929.132,05

33.537.048,32

79,99

5 6 7

Jumlah

*) Angka sementara (Unaudited).

Dari tabel 11 tersebut menunjukkan rata-rata penyerapan belanja daerah tahun anggran 2013 adalah sebesar 82,14%. Sedangkan tahun anggaran 2014 sebesar 79,99% berdasarkan realisasi belanja daerah sementara (Unaudited). Selain melakukan evaluasi terhadap belanja daerah, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan evaluasi atas penyerapan anggaran belanja tahun 2014 pada satuan kerja kementerian/lembaga yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.


42

(2) Pendampingan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dan Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dan SIMDA Pendapatan Dalam periode Tahun 2014 kegiatan Optimalisasi PAD (OPAD) dilaksanakan mulai bulan Agustus 2014 di Kota Samarinda dan Kabupaten Berau. Pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah sebagian besar dilaksanakan terhadap pajak hotel dan restoran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap sumber pembiayaan pembangunan daerah. Guna melengkapi kegiatan OPAD seyogyanya diimplementasikan pula aplikasi berbasis teknologi informasi yaitu SIMDA Pendapatan dari BPKP. Aplikasi memudahkan administrasi database wajib pajak daerah mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Retribusi Daerah sampai dengan penerimaan pendapatan daerah. Hingga tahun 2014, terdapat empat pemda di Provinsi Kalimantan Timur yang telah menggunakan SIMDA Pendapatan yaitu Kabupaten Kutai

Timur

dan

Kota

Samarinda

yang

telah

pada

tahap

implementasi, serta Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau baru tahap sosialisasi. b. Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Hasil yang dicapai dari Verifikasi Piutang PNBP atas Rekening Giro Uang Titipan Denda dan Biaya Tilang Verstek yang dititipkan pada rekening atas nama Kejaksaaan Negeri pada PT. Bank Rakyat Indonesia

di

Wilayah

Provinsi

Kalimantan

Timur

adalah

teridentifikasinya; a) jumlah giro uang titipan dan biaya tilang; b) saldo rekening giro uang titipan denda dan biaya tilang; c) rincian saldo rekening giro uang titipan denda; dan d) biaya

tilang

serta

penyempurnaan

sistem

pembinaan

administrasi uang titipan dengan dan biaya tilang. Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

43

Nilai temuan hasil verifikasi tersebut sebesar Rp2.944.734.750,00. (3) Penghematan Pengeluaran Negara/Daerah Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam rangka penyelamatan pengeluaran keuangan negara, dapat digambarkan dalam Tabel 12 berikut ini. Tabel 12 Potensi Penghematan Pengeluaran Keuangan Negara Tahun 2014 No

Uraian

K/L/Pemda/ BUMD/ BLUD

Jumlah Kegiatan

Penghematan (Rupiah)

1.

Audit Penyesuaian Harga

3

4

6.399.903.732,00

2.

Audit Operasional, Kinerja, dan Reviu

6

84

2.853.117.883,00

3.

Audit PHLN

3

16

1.356.613.675,00

Jumlah

12

104

10.609.635.290,00

Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 2014

a. Audit Penyesuaian Harga Selama Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan audit penyesuaian harga dan diperoleh penghematan sebesar Rp6.399.903.732,00 yang terdiri dari: a) Pekerjaan Package C4-150 KV sub stations Karang Joang and Kuaro pada PLN UIPX Kalimantan; b) Pekerjaan Pelebaran Jalan Kelay-Labanan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur; c) Pekerjaan Pelebaran Jalan Kuaro-Kademan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan; dan d) Pekerjaan Pelebaran Jalan Kademan-Penajam pada Satuan Kerja

Pelaksanaan

Jalan

Nasional

Wilayah

I

Provinsi

Kalimantan.


44

b. Audit Operasional dan Audit Kinerja Audit operasional, audit kinerja dan reviu pada tahun 2014 dilakukan terhadap 83 satuan kerja pada 6 Kementerian/Lembaga dengan nilai temuan sebesar Rp2.853.117.883,00. Dari jumlah temuan sebesar Rp2.853.117.883,00

tersebut

telah

ditindaklanjuti

sebesar

Rp479.375.503,00. c. Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Audit ini merupakan audit dukungan atas audit umum (general audit) atas laporan keuangan proyek/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun buku 2013 yang terdiri dari: a) PNPM Mandiri Perkotaan yang sumber dananya berasal dari Loan IBRD. b) PNPM Mandiri Perdesaan yang sumber dananya berasal dari Loan IBRD. c) DAM Operasional Improvement and Safety Project (DOISP) yang sumber dananya berasal dari IBRD Loan No. 7669-ID Hasil audit menunjukkan bahwa kegiatan proyek secara umum telah dipertanggungjawabkan secara baik dengan kondisi wajar, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kelebihan

pembayaran,

fisik

tidak

sesuai

spesifikasi

teknis,

ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan kegiatan yang kurang dimanfaatkan. Atas permasalahan yang dijumpai telah kami rekomendasikan kepada satker terkait. Hasil audit yang menjadi temuan

penghematan

Rp1.356.613.675,00,

dari

keuangan

negara

sebesar

jumlah

tersebut

sebesar

Rp520.411.211,00 telah ditindaklanjuti pada periode tahun 2014.


45

c. Audit atas permintaan stakeholder Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pengawasan atas permintaan stakeholder, yaitu: a) Kegiatan Pelaksanaan Kajian Ease Of Doing Bussiness (EoDB) Tahun 2014 pada satker di lingkungan Wilayah Kota Samarinda. b) Audit Operasional atas Tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2013 yang dilakukan pada seluruh pemerintah daerah (kabupaten/ kota/provinsi) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil audit tersebut diperoleh

simpulan

Kemendikbud Berdasarkan

bahwa

adalah hasil audit

total

sebesar terdapat

tunggakan

menurut

Rp43.845.895.355,00. koreksi

positif

sebesar

Rp6.963.183.946,00 sehingga total tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar Rp36.882.711.409,00. c) Audit TPG di lingkungan Kementerian Agama untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2013 dilakukan pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total tunggakan menurut Kemenag adalah sebesar Rp20.794.490.783,00. Berdasarkan hasil audit terdapat koreksi negatif sebesar Rp1.533.117.000,00 sehingga total tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar Rp22.327.607.783,00. d) Audit atas Kekurangan Dana Klaim Jamkesmas untuk periode Tahun 2008 sampai dengan 2013 yang dilakukan pada 25 Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat LanJutan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil audit tersebut diperoleh simpulan bahwa total tunggakan menurut P2JK Kemenkes adalah sebesar Rp256.248.450.389,00, berdasarkan hasil audit terdapat koreksi


46

negatif sebesar Rp106.245.395,00 sehingga total tunggakan setelah koreksi audit adalah sebesar Rp256.142.204.994,00. e) Verifikasi atas Bukti Belanja/Pengeluaran Hasil Kerja Sama Pihak ke-3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman TA 2011 s.d. 2013. f)

Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengadaan Sarana dan Prasana Teknologi Informasi Komunikasi Tahun 2011 pada Universitas Mulawarman.

g) Audit tujuan tertentu/ clearance asset BUMN di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Balikpapan (4) Pengelolaan Aset Negara/Daerah Kegiatan terkait pengelolaan aset negara/daerah yang dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 adalah membantu 10 pemerintah daerah melalui: a. Supervisi pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan atas barang milik Daerah (BMD); b. Implementasi SIMDA BMD, yang selanjutnya dicatat dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Ke sepuluh pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut: a. Provinsi Kalimantan Timur; b. Kabupaten Kutai Kartanegara; c. Kabupaten Penajam Paser Utara; d. Kota Balikpapan; e. Kota Samarinda; f.

Kabupaten Berau;

g. Kabupaten Kutai Barat; h. Kabupaten Kutai Timur; i.

Kabupaten Paser; dan

j.

Kabupaten Mahakam Ulu.


47

Hasil yang diperoleh dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut. a. Pos aset tetap di neraca telah didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai melalui program aplikasi SIMDA-BMD; dan b. Pencatatan dan Pelaporan BMD dilakukan secara akurat dan sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan BMD. Kedua kegiatan tersebut telah ikut menyumbang kepada tertatanya aset daerah-daerah yang LKPD Tahun 2013 memperoleh opini WTP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kota Balikpapan. 3) AKUNTABILITAS PERWUJUDAN IKLIM BAGI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH Kepemerintahan

yang

baik

merupakan

suatu

konsepsi

tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, dan efisien sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Hal ini terkait dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga subyek (pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat) maupun keseimbangan antara tiga kepentingan (politik, sosial, dan ekonomi). Kepemerintahan

yang

baik

dan

bersih

juga

mensyaratkan

adanya

pengaturan kelembagaan serta kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Penerapan SPIP merupakan bagian integral dalam perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih. Penguatan SPIP pada pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pemetaan penerapan SPIP. Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur sampai dengan akhir tahun 2013 dan Tahun 2014 dapat digambarkan pada Tabel 13 berikut ini.


48

Tabel 13 Perkembangan hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Sampai Dengan Akhir Tahun 2014 No

Uraian / Dokumen SPIP

Jumlah Pemda

1.

Perkada tentang penyelenggaraan SPIP

10

2.

Perkada/ keputusan kepala daerah tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP

2

3.

Grand design SPIP

2

4.

Diagnostic Assesment (DA) SPIP

7

5.

Monitoring perbaikan SPIP

4

6.

Monitoring lanJutan SPIP

4

7.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

9

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan peningkatan SPIP melalui berbagai kegiatan, yaitu : Penyusunan RTP pada lima pemerintah daerah, Sosialisasi SPIP pada enam pemerintah daerah, dan Workshop SPIP dengan pendekatan Control Self Assesment (CSA) pada tujuh pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan oleh BPKP terhadap akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih juga dilaksanakan melalui: (i) strategi preventif-edukatif; (ii) strategi represif; dan (iii) solusi yang sistemik. Strategi preventif-edukatif berupa sosialisasi program anti korupsi (SOSPAK) dan penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai metode cegah dini dan perbaikan tata kelola, sedangkan strategi represif dilakukan dalam rangka penyelamatan keuangan negara melalui pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Adapun solusi yang bersifat sistemik dilakukan melalui assesment penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN/D, pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kapasitas APIP. Assesment penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan terhadap satu BUMN/D yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur.


49

Kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan terhadap sepuluh kegiatan pada lima pemerintah daerah, lima instansi vertikal dan satu BUMN/D. Peningkatan kapasitas APIP dilakukan melalui kegiatan Control Self Assesment dan Tata Kelola APIP yang dilaksanakan terhadap seluruh inspektorat pada masing- masing pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Selama Tahun 2014, kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan

Timur

dalam

Strategi

preventif-edukatif

berupa

sosialisasi program anti korupsi (SOSPAK) dilaksanakan kepada siswa SMA Negeri I Samarinda. Sedangkan dalam rangka penerapan strategi preventif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi Fraud Control Plan (FCP) berupa: a. Sosialisasi FCP pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. b. Diagnostic Assesment (DA) pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Dalam tahun 2014 BPKP juga melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan kasus korupsi meliputi: a. Pengamatan, evaluasi, dan pengujian pada Bidang Pengelolaan APBD 2013-2014, Pertambangan, dan Pendapatan Kota Samarinda; b. Pengamatan, evaluasi, dan pengujian pada Bidang Pengelolaan APBD 2013-2014, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan c. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengamatan, evaluasi dan pengujian korsupgah tahun 2012-2013 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda dan kantor instansi vertikal antara lain Kantor Imigrasi Samarinda. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penerapan strategi represif pada berbagai satuan kerja K/L dan Pemda meliputi audit investigatif, audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), audit investigatif atas permintaan


50

instansi lain, dan pemberian keterangan ahli. Rangkuman hasil kegiatan pengawasan dimaksud selama Tahun 2014 adalah sebagaimana tampak pada Tabel 14 dan Tabel 15 berikut ini.

Tabel 14 Hasil Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

No

Instansi

Tahun 2013 (gabungan Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara) Jml Kasus

Nilai (Rp)

Tahun 2014 (Provinsi Kaltim) Jml Kasus

Nilai (Rp)

1.

Satuan Kerja K/ L

1

4.064.759.427,00

1

10.178.240.589,81

2.

Pemerintah Provinsi

3

530.602.740,00

2

1.080.355.500,00

3.

Pemerintah kabupaten

15

37.069.730.357,50

13

18.042.350.132,50

4.

Pemerintah kota

6

2.719.793.929,02

5

11.947.861.348,37

5.

BUMN/ BUMD

2

1.352.727.277,00

1

2.068.212.193,00

27

45.737.613.730,52

22

43.317.019.763,68

Jumlah

Tabel 15 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 No.

Instansi

Jumlah Perkara 2013

2014

1.

Kejaksaan

29

37

2.

Kepolisian

9

15

38

52

Jumlah

Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus berindikasi TPK dari Polres dan Kejari di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.


51

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penerapan strategi melalui perbaikan sistem, antara lain meliputi assessment penerapan GCG, pengembangan Key Performance Indicator (KPI), Risk Management (RM), Internal Control System (ICS) dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja BUMD/BLUD. Pada Tabel 16 berikut adalah rangkuman hasil kegiatan dimaksud. Tabel 16 Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola BUMD/ BLUD di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 No.

Kegiatan

BUMD/ BLUD

Tahapan

1

Assessment penerapan GCG

1

Assessment

2

Asistensi Penerapan GCG PDAM

1

Bimtek

3

Sosialisasi GCG PDAM

1

Sosialisasi

4

Bimtek Penerapan PPK – BLUD di RSUD

9

Bimtek

5

Bimtek Penyusunan Corporate Plan (CP) / Key Performance Indicator (KPI)

2

Bimtek

6

Bimtek Sistem Informasi Akuntansi PDAM

3

Bimtek

7

Bimtek SIA RSUD

2

Bimtek

Jumlah

19

Untuk kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk “helpdesk PBJ” yang membantu pemecahan masalah terkait pengadaan barang dan jasa di daerah. Pada Tabel 17 di bawah ini diuraikan daftar permasalahan yang menonjol dan telah dibantu penyelesaiannya oleh Perwakilan BPKP selama tahun 2014.


52

Tabel 17 Daftar Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi BPKP Tahun 2014 No.

Permasalahan

1.

Quality Assurance Probity Audit pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari: 1) Paket lelang pembangunan konstruksi sisi udara bandara Samarinda Baru, 2) Paket lelang pembangunan jembatan Pulau Balang bentang pendek (400 M) 3) Paket pembangunan Education Centre

2.

Pendampingan proses lelang penyediaan pakaian untuk petugas pengamanan swakarsa TPS dan pengamanan wilayah se Provinsi Kalimantan Timur

3.

Pendampingan terhadap penilaian progres pembangunan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada

4.

Pendampingan Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim- 5, PT Pupuk Kalimantan Timur

5

Pendampingan Pelaksanaan Proyek Boiler Batubara PT Pupuk Kaltim

6

Pembangunan Gudang Urea Built Storage (UBS) pada PT Pupuk Kalimantan Timur

7

Pendampingan proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda

8.

Reviu atas proses pengadaan barang/ jasa pada kegiatan pembangunan pasar Rawa Indah Dinas PU Kota Bontang Tahun anggaran 2014

9.

Reviu pengadaan alat kesehatan, meubelair, alat informasi teknologi dan jasa transportrasi penyeberangan pada RSUD A.M. Parikesit, Kutai Kartanegara

9.

Rencana Pengelolaan Sistem Kelistrikan pada Kawasan Industri Maloy

10. Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Penajam Paser Utara 11. Belanja Modal pada Distrik navigasi Kelas I Samarinda 12. Belanja Modal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda 13. Proses Lelang pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan 14. Pekerjaan LanJutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kuala Samboja/Sebulu pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III


53

Khusus untuk Proyek Kaltim-5 (Pembangunan Pabrik Amonia dan Urea milik PT

Pupuk

Kaltim

dengan

nilai

US$446,340,877

dan

Rp1.661.404.829.954,00) pendampingan dilakukan sejak tahap pelelangan sampai dengan tahap pelaksanaan yang sampai saat ini masih berjalan dengan progress sebesar 99,60% (s.d 12 Desember 2014). Proyek Kaltim-5 ini sesuai dengan rencana/ jadwal kontrak selesai pada bulan Juni 2014. Namun jadwal penyelesaian tersebut tidak dapat terpenuhi antara lain karena adanya peralatan yang penyelesaiannya oleh pabrikan/ vendor tidak sesuai jadwal, permasalahan cuaca, material keras di bawah tanah yang tidak terdeteksi dan pergerakan tanah pada sebagian area konstruksi. Oleh karena itu target penyelesaiannya Proyek Kaltim-5 menjadi bulan Maret 2015. Apabila Proyek tersebut selesai dan operasional sebagaimana mestinya, maka akan mampu menghasilkan 2.500 Ton amoniak dan 3.500 Ton urea perhari, merupakan pabrik pupuk terbesar di Asia Tenggara dan nomor dua di dunia. Ruang lingkup pendampingan Proyek Kaltim-5 adalah melakukan reviu atas laporan bulanan pelaksanaan Proyek Kaltim-5 dan jika dimungkinkan melakukan hal- hal, antara lain sebagai berikut: a. Memberikan saran dan masukan atas verifikasi proposal perubahan yang ada, baik dari sisi kuantitas/volume perubahan maupun harga/ commercial apabila terjadi change (perubahan) scope of work dari kontrak Proyek Kaltim-5; b. Memberikan saran dan masukan kepada Tim Proyek Kaltim-5, apabila terjadi kendala/ permasalahan dalam implementasi sistem dan prosedur serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan Proyek Kaltim-5; dan c. Reviu atas Laporan Akhir Proyek Kaltim-5 (Closed Out Report). Tanggung jawab BPKP terbatas pada saran/rekomendasi yang diberikan kepada PT Pupuk Kaltim terkait dengan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas.

Tanggung

jawab

pelaksanaan

kegiatan

Proyek

Kaltim-5

dan

pelaksanaan saran/ rekomendasi baik dari sisi keuangan maupun ketaatan


54

sistem dan prosedur serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku secara formal maupun material sepenuhnya berada pada PT Pupuk Kaltim. Dalam rangka peningkatan kapasitas APIP, BPKP berperan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan Pejabat Fungsional Auditor (PFA), tenaga perbantuan, dan pendampingan penerapan SIM-HP. Tabel 18 di bawah ini menyajikan peran BPKP dalam peningkatan kapasitas APIP di lingkungan pemerintah daerah. Tabel 18 Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan 2014 Jumlah Pemda No.

Kegiatan Tahun 2013

Tahun 2014

1.

Penerapan Tata Kelola APIP

4

8

2.

Pendidikan dan Latihan SPIP

8

-

3.

Pembinaan JFA

12

3

4.

Pengadaan Barang dan Jasa

4

-

5.

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor

1

-

6.

Evaluasi AKIP SKPD

-

7

7.

Penganggaran dan Pertanggungjawaban APBD

-

-

29

18

Jumlah

4) AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL Akuntabilitas

pengelolaan

program

lintas

sektoral

ditekankan

pada

keberhasilan pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan program tersebut. Walaupun keberhasilan suatu program sulit diukur dengan obyektif, namun suatu pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Beberapa program strategis harus dapat dinilai tingkat


55

capaiannya, sebagai pengukur keberhasilan, disamping sebagai alat pengendalian kebijakan. Dalam rangka mendukung program pemerintah yang pro job, pro poor, dan pro growth, BPKP secara konsisten pada tahun 2014 telah melakukan pengawasan pada pelaksanaan program-program strategis. Programprogram strategis ini adalah program yang tercantum dalam prioritas nasional. Dalam laporan ini, program strategis adalah program nasional yang berada atau berkaitan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengawasan BPKP terhadap program-program strategis menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking). Pengawasan BPKP atas program lintas sektoral sampai dengan akhir Desember tahun 2014 diuraikan sebagai berikut. (1)

Audit Interim atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

(2)

Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

(3)

Monitoring Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru Pada Kementerian Pendidikan;

(4)

Audit atas Klaim Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan Jampersal;

(5)

Audit atas Klaim Dana Jamkesmas pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) LanJutan;

(6)

Audit Kinerja atas Program Raskin;

(7)

Pendampingan atas Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;

(8)

Evaluasi Program Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Timur;

(9)

Reviu Tahap Persiapan, Lelang, dan Seleksi Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;

(10) Audit Kinerja atas Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil; dan


56

(11) Evaluasi atas Sarana dan Prasarana Transportasi Udara pada Kabupaten Berau dan Kabupetan Kutai Kartanegara. Dari hasil audit, dapat disampaikan bahwa sebagian program prioritas sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Atas kelemahan yang ditemukan telah diberikan rekomendasi perbaikan kepada penanggung jawab program terkait. Dalam pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral, BPKP melakukan penugasan pengawasan yang bersifat new initiative yang diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi yang bersifat strategis dan makro untuk menunjang pembangunan nasinal. Kegiatan pengawasan yang dimaksud yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah: (1)

Evaluasi atas Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan

(2)

Evaluasi atas Hibah dan Bantuan Sosial.

Dari hasil kegiatan pengawasan tersebut BPKP telah memberikan saran/rekomendasi yang strategis antara lain: a. Atas

evaluasi

sarana

dan

prasarana

transportasi

udara

BPKP

menyarankan agar pengembangan srana transportasi udara dilakukan secara terintegrasi dengan sarana dan prasarana perhubungan lainnya khususnya darata agar keberadaan bandara memberi manfaat yang lebih besar bagi wilayah sekitarnya. b. Atas evaluasi bansos dan hibah disarankan pada kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga alokasi bansos dan hibah tidak timpang dengan pendapatan asli daerah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan pengawasan atas perintah Presiden sebagaimana berikut: (1) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional Per 31 Desember 2013 pada 6 kabupaten/kota dalam wilayah


57

Provinsi Kalimantan Timur terhadap 13 program rencana aksi yang dilaksanakan oleh 7 kementerian/lembaga di 127 titik lokasi monitoring. (2) Kemudian Monitoring Implementasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur di 65 titik lokasi monitoring yang terdiri dari 8 Rumah Sakit dan 57 Puskesmas. Hasil monitoring telah disampaikan kepada Unit

Kerja

Presiden

Bidang

Pengawasan

dan

Pengendalian

Pembangunan (UKP4) sebagai bahan laporan kepada Presiden. Hasil monitoring yang kami laksanakan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu “tidak bermasalah” (target tercapai), “perlu perhatian” (deviasi 20% dari target), dan “perlu perhatian khusus” (deviasi di atas 20% dari target. Dari hasil monitoring dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar capaian program rencana aksi masing-masing kementerian/lembaga yang disampel tersebut berada dalam kategori “tidak bermasalah”. (3) Melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam bentuk Evaluasi atas Penyerapan Anggaran semester I Tahun 2014 pada 14 kabupaten/kota dalam wilayah

Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan

oleh

16

kementerian/lembaga di 76 satuan kerja. Monitoring dilaksanakan terhadap satker dengan realisasi belanja s.d. 30 Juni 2014 kurang dari 30%. Hasil monitoring berupa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing satker dalam pencapaian target penyerapan anggaran serta rekomendasi kami dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Hasil monitoring telah disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai bahan laporan kepada Presiden. (4) Instruksi Wakil Presiden RI kepada Kepala BPKP berupa Monitoring Pendistribusian Buku Pelajaran Kurikulum 2013 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Monitoring dilaksanakan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota Samarinda sebagai sampel, dan


58

sekolah SD, SMP, SMA/ SMK dengan sampel masing-masing jenjang pendidikan terdiri dari 2 sekolah. Hasil monitoring berupa identifikasi permasalahan terkait kepastian pemesanan, kepastian pembayaran, kepastian penerimaan serta permasalahan lain yang dijumpai pada saat pelaksanaan monitoring dalam rangka: a. mengkaji alternatif penggunaan dana yang masih ada di pusat untuk kepastian pembayaran atau alternatif lain yang mungkin dilakukan untuk menjamin kepastian pembayaran oleh sekolah. b. memberikan masukan kebijakan yang perlu diambil pemerintah agar distribusi buku pelajaran kurikulum Tahun 2013 Semester I sudah diterima sekolah paling lambat tanggal 20 Oktober 2013 dan buku pelajaran kurikulum Tahun 2013 Semester II sudah diterima oleh sekolah sebelum kegiatan Semester II dimulai. Atas permasalahan-permasalahan yang kami identifikasi, telah kami berikan rekomendasi kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan.


59

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN HASIL PENGAWASAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014

Recommend Documents