BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH PROVINSI GORONTALO

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2015

GORONTALO APRIL 2014

LAPORAN RENCANA KERJA BLHRD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 Diterbitkan oleh: Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo JL. Jamaluddin Malik No. 41 Kota Gorontalo Telp/Fax: 0435-828626 Website: http://www.balihristigtlo.prov.co.id Email: [email protected]

Panggungjawab: Ir. Nontje Lakadjo Kepala BLHRD Provinsi Gorontalo

Pengarah/Ketua Pelaksana: Aswan Paramani, S.Pd Sekretaris BLHRD Provinsi Gorontalo

Tim Penyusun: Ir. Rugaya Biki, M.Si Hj. Meidy N. Silangen, S.Pi, M.Si Nasruddin, SKM, M.Si Ivonela Reane Larekeng, S.Hut, M.Kes Fiskawaty Sidiki, SE

Sekretariat: Riska, Yuwan, Nurain

Renja BLHRD Provinsi Gorontalo 2014

i

KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Tujuan penyusunan Renja ini adalah Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLHRD dengan Rencana Strategis, RKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHRD beserta seluruh unit kerjanya dalam pengkajian dan penataan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan riset daerah dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, menyediakan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dokumen Renja ini bersifat jangka pendek (tahunan) namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2015, Visi misi Gubernur Gorontalo sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengkajian dan penataan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan riset daerah Provinsi Gorontalo untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Gubernur sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 2012-2017 dan bersesuaian dengan RKPD tahun 2015. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 ini diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 11 April 2014 Kepala Badan,

Ir. Nontje Lakadjo NIP. 195905281985032005


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1..Latar Belakang Penyusunan Renja OPD 1.2..Landasan Hukum 1.3..Maksud dan Tujuan 1.4..Sistematika Penulisan

1 2 5 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4 Review terhadap RKPD 2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

9 30 35 47 53

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 3.3 Program dan Kegiatan

52 55 57

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Tindak Lanjut

67 68


iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Renja OPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Tahun 2015 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci dibidang pengkajian dan penaatan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan riset daerah agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan serta tuntutan masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis

Badan

Lingkungan

Hidup

dan

Riset

Daerah

Provinsi

Gorontalo tahun 2012-2017 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang

di

masyarakat,

serta

disinergikan

dengan

program

Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun


1

2014 dan usulan program dan kegiatan Kabupaten/Kota

pada saat

Musrenbangda. Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 ini selaras dengan 10 (sepuluh) arah Pembangunan

Provinsi

Gorontalo

2012–2017

khususnya

dalam

mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dimasingmasing

wilayah,

peningkatan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia,

peningkatan integrasi manajemen pengelolaan lingkungan, khususnya tata kelola potensi sumber daya Kelautan, Hutan, Tanah, Air, dan Danau Limboto secara lebih baik dan peningkatan kualitas manajemen tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik Selanjutnya Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2015 ini dijadikan acuan dalam membuat

Rencana

Kerja

Anggaran

tahun

2015

untuk

bahan

penyusunan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Gorontalo khususnya di bidang pengkajian dan penaatan lingkungan, pengembangan

sistem

informasi

lingkungan,

perlindungan

dan

konservasi SDA dan pengembangan riset daerah serta sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2 Landasan Hukum 1.

Undang - Undang No.38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara RI Tahun 2000

No.258, Tambahan

Lembaran Negara RI No.4060); 2.

Undang - Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003

No.47, tambahan lembaran

Negara RI No.4287);


2

3.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 4.

Undang - Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004

No.125, tambahan lembaran

Negara RI No.4437) sebagaimana diubah dengan UU No.8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU No.8 tahun 2005 (Lembaran Negara RI tahun Undang - Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007

No. 68,

Tambahan Lembaran Negara RI No.4725); 5.

Undang - Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004

No.126, Tambahan Lembaran

Negara RI No.4438); 6.

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lemabaran Negara RI No.4868),

7.

Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 2009 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5059);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 34 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3729);

9.

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Negara RI tahun 2007

(Lembaran

No.82, Tambahan Lembaran Negara RI

No.4737);


3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah); 13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19

Tahun

2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Gorontalo dan Daerah Kabupaten/Kota ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatat Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Keputusan

Gubernur

Gorontalo

Tanggal

16

Agustus

2012

Nomor:352/18/VIII/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017;


4

18. Surat Edaran Mendagri Nomor:050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 1.3 Maksud dan Tujuan A.

Maksud Penyusunan

dan

Penerapan

Rencana

Kerja

(RENJA)

Badan

Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2015 dimaksudkan untuk: 1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang pengkajian dan penaatan lingkungan,

lingkungan,

pengembangan

perlindungan

dan

sistem

konservasi

informasi SDA

dan

pengembangan riset daerah 2. Program dan kegiatan tahun 2015 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2014 dan Rencana Strategik BLHRD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017. 3. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun kedepan 4. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 5. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu tahun kedepan B.

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2015 disusun untuk menentukan


5

arah dan tujuan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan Sebagai berikut: 1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLHRD dengan Rencana Strategis, RKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHRD beserta seluruh

unit

lingkungan,

kerjanya

dalam

pengembangan

pengkajian

sistem

dan

informasi

penataan

lingkungan,

perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan riset daerah dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 3. Tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan

daerah

dibidang

lingkungan,

pengembangan

pengkajian

sistem

dan

informasi

penataan lingkungan,

perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan riset daerah tahun 2015. 4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pengkajian dan penataan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan riset daerah


6

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Pada Bab ini diuraikan latar belakang penyusunan renja Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2015, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan sistematika penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Pada Bab II diuraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap RKPD, dan Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pada Bab ini diuraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD dan Usulan Program dan Kegiatan BLHRD Tahun 2015 Bab VII Penutup Pada

Bab

mendapatkan

Penutup

diuraikan

perhatian,

baik

Catatan

dalam

penting

rangka

yang

pelaksanaan

maupun rencana tindak lanjutnya.


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo telah dilakukan perubahan nama organisasi menjadi Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo yang disingkat BLHRD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah (BLHRD) Provinsi Gorontalo adalah salah satu OPD yang membantu tugas Gubernur dalam bidang pengkajian dan penaatan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan riset daerah. Dalam rangka mewujudkan visi misi yang diembannya, telah banyak program dan kegiatan dibidang pengkajian dan penaatan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA dan pengembangan riset daerah yang telah dilaksanakan, namun diakui hasilnya belum optimal, hal ini terjadi sebagai akibat dari kondisi


8

BLHRD

Provinsi

Gorontalo

dewasa

ini,

yang

secara

umum

dapat

dikemukakan dalam uraian beberapa point sebagai berikut: 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

setiap

dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, maka Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1.

Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya

2.

Tujuan yang dikehendaki

3.

Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

4.

Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup,

Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo yang telah mengalami perubahan menjadi Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD dan pencapaian renstra OPD sampai dengan Tahun 2013 sebagai berikut:


9

Tabel. 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD dan pencapaian renstra OPD sampai dengan Tahun 2013


10

Lanjutan Tabel. 2.1.


11



12



13

Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa beberapa sasaran program kegiatan yang ditargetkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo belum dapat tercapai seutuhnya. Sasaran tersebut merupakan sasaran untuk mengukur peningkatan program instansi pemerintah, baik di Provinsi Kabupaten dan Kota

yang

menerapkan kegiatan dengan baik. Sasaran tersebut di atas menjadi salah satu prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi

Gorontalo.

Realisasi

fisik

pelaksanaan

kegiatan

sudah

mencapai 100% dan realisasi keuangan sudah mencapai 97,31%, namun demikian pencapaian program sebagai bentuk realisasi outcome belum tercapai 100% yang pencapaiannya akan diprogramkan pada tahun-tahun

berikutnya.

Analisis

capaian

kinerja

yang

telah

dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi yang mengalami perubahan organisasi menjadi Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah pada tahun 2013, adalah sebagai berikut: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.

Pemantauan Kualitas Lingkungan Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan database dan trend data kualitas air sungai dan udara ambient di Provinsi Gorontalo. Hasil

yang

Lingkungan

telah Hidup

dicapai

adalah

Gorontalo

tersedianya

(SLHD)

tahun

Laporan 2013,

Status Laporan

Environment Quality Index (EQI) dan tersusunnya laporan SPM bidang LH tahun 2013, kondisi kualitas udara ambiet di Kab/Kota masih baik, gambaran Status Mutu air Sungai yaitu Sungai Bone: Cemar Ringan – sedang, sungai,

Biyonga: cemar ringan-sedang,

sungai Paguyaman: cemar ringan-sedang, sungai Buladu: cemar sedang-berat, sungai Taluduyunu: cemar ringan-sedang, sungai Andagile

Atinggola:

cemar

ringan-sedang,

pohuwato: cemar ringan-sedang.


sungai

Randangan

Dana yang dialokasikan untuk

14

kegiatan ini sebesar

Rp. 338.000.000,-. Realisasi fisik kegiatan

sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan sebesar 97,09%. Permasalahan: -

Keterlambatan penyampaian SLHD dan SPM dari Kab/Kota

-

Peralatan untuk sampling kualitas air sungai masih terbatas

-

Bahan untuk pengawetan sample pada saat sampling kualitas air BLH

-

Kab/Kota

belum

mengalokasikan

anggaran

untuk

pemantauan sungai dan udara. Solusi -

SLHD

disusun

dengan

melakukan

pendataan

langsung

kabupaten/ kota tanpa menunggu laporan dari Kab/Kota

2.

-

Menganggarkan Belanja modal peralatan untuk sampling

-

Melakukan pemantauan bersama dengan Kab/ Kota

Peningkatan

Kinerja

Kab/Kota

dan

masyarakat

dalam

Pengelolaan SDA dan LH Tujuan kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan

kualitas Lingkungan mendorong

dan

keterlibatan

semua pihak (Pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia usaha, Media massa dan LSM) dalam pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo. Hasil yang telah dicapai adalah terwujudnya kota Adipura 2012-2013 yaitu Kota Limboto, Kota Suwawa dan Kota Marisa dan terlaksananya kegiatan pemantauan tahap I dan ekspose untuk penilaian Adipura tahun 2014. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar

Rp. 250.000.000,-. Realisasi fisik kegiatan

sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan sebesar 93,50%.


15

Permasalahan: Dalam pelaksanan kegiatan dilapangan diperhadapkan beberapa permasalahan, seperti beberapa Kabupaten sudah mentargetkan untuk memperoleh ADIPURA tetapi belum didukung ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti sarana pengolahan sampah, penambahan ruang terbuka hijau dan fasilitas lainnya. Solusi Penguatan kelembagaan LH dan instansi terkait di Kabupaten dan Kota dan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.

2.

Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan 2.1. Pengawasan

Kegiatan/usaha

yang

berdampak

terhadap

pencemaran dan kerusakan lingkungan Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen para Pemrakarsa kegiatan atau stakeholders dalam upaya pengelolaan lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL). Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya komitmen para Pemrakarsa atau stakeholders dalam upaya pengelolaan lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL, tersedianya data dan informasi kualitas limbah yang dihasilkan usaha atau kegiatan 5 Rumah Sakit daerah Se Provinsi Gorontalo (RSUD Aloe saboe, RSUD Tani nelayan, RSUD Pohuwato, RSUD Dunda, Rumah Sakit Totok ) dan terlaksananya sosialisasi hasil pengawasan.

Dana

yang

dialokasikan

untuk

pelaksanaan

kegiatan ini sebesar Rp. 69.900.000,- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan sebesar 97,87% Permasalahan:  Belum semua parameter untuk penilaian kualitas limbah dapat dipantau  Semua Lokasi pemantauan belum taat dalam pengelolaan limbah medis Solusi


16

 Pemrakarsa

dimintakan

untuk

melakukan

pengelolaan

limbah medis sesuai dengan peraturan perundangan. 3.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

aparatur

dalam

pengelolaan lingkungan hidup 3.1.

Pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto  Tujuan kegiatan ini adalah untuk Peningkatan ketrampilan masyarakat dipesisir danau dan aparat BLH Kab Gorontalo dan Kota Gorontalo dalam membuat sedimen danau limboto menjadi

batu

bata.

Hasil

yang

telah

dicapai

adalah

Meningkatnya ketrampilan masyarakat pada pesisir danau limboto sebanyak 100 orang peserta dalam pemanfaatan sedimen danau limboto menjadi batu bata Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 130.122.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan sebesar 98,00%.  Permasalahan:  Belum tersedianya alokasi anggaran untuk modal usaha dan peralatan untuk pembuatan batu bata  Solusi:  Direkomendasikan kepada Pemda Kabupaten/ Kota dan dinas terkait provinsi dalam pengembangan usaha dan ketrampilan masyarakat 3.2.

Pembinaan Model Sekolah Adiwiyata Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya Linkungan Hidup di Provinsi Gorontalo. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah Meningkatnya jumlah sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi menjadi 21 dan sekolah Adiwiyata tingkat Nasional menjadi 6 sekolah (SDN 7 Tabongo, SMP 1 Telaga, SDN 2 Botubilotahu Pohuwato, SMP 1 Pohuwato, SDN 7 Kabila Bone, SDN Kabila) Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar

Rp. 148.100.000,-.

Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % sedangkan realisasi keuangan sebesar 97,92%.


17

Permasalahan -

Belum optimalnya pelaksanaan Adiwiyata di BLH/KLH dan Diknas Kabupaten/ Kota

-

Belum

tersediannya

anggaran

yang

memadai

untuk

peningkatan fisik dan data non fisik Sekolah Adiwiyata. Solusi Koordinasi dengan BLH/KLH dan Diknas serta peningkatan alokasi anggaran tahun 2014. 4.

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

4.1. Pengembangan Desa dan Sekolah Mandiri Energi Kegiatan ini bertujuan untuk

merumuskan

kebutuhan energi listrik dan bahan bakar untuk pihak sekolah di lokasi sasaran,

membuat

rumusan

kesiapan

pembangunan laboratorium dan SME (Sekolah Mandiri Energi) energi utamanya yang berbasis limbah bio, dengan

juga

memperhatikan

kemungkinan

pengembangan

pemanfaatan energi matahari dan air dan merumuskan kesiapan jejaring pendukung SME. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya data potensi jejaring pendukung untuk lokasi sekolah Mandiri

Energi,

tersusunnya

strategi

pengembangan

jejaring

pendukung SME, tersedianya 1 model biogas Digester di Sekolah SMA Wira Bakti Kabupaten Bone Bolango. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 150.840.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,35%


18

5. Program Pengembangan Kerjasama Penelitian 5.1. Pengembangan Kreativitas Ilmiah dan Kerjasama Penelitian

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kerjasama penelitian antara lembaga peneliti dengan lembaga penelitian lainnya. Hasilnya adalah

Terwujudnya

Pengembangan

IPTEK

dan

Penguatan

Kerjasama Penelitian dengan lembaga terkait baik kabupaten/kota maupun Pusat dan Daerah dan tersosialisasinya hasil penelitian melalui media Jurnal Inovasi gorontalo yang terbitnya 3 (tiga) kali dalam

setahun

serta

terselenggarannya

Seminar

Proposal

Penelitian. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 139.950,000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,74%. 5.2. Rakor Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Regional Timur Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi Untuk membangun jejaring

penelitian

Perguruan

Tinggi,

dengan Lembaga

lembaga Non

penelitian

Departemen

(Kementerian serta

BPP

se

Indonesia). Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya jejaring

Penelitian

dengan

lembaga

penelitian

yang

meliputi

Kementerian, Lembaga Non Departemen Badan penelitian dan Pengembangan Daerah se-Wilayah Timur Indonesia, Perguruan Tinggi, Dewan Riset Daerah (DRD), serta stacholder lainnya yang berkepentingan Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar


19

Rp. 155.700.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,95%. 5.3. Workshop Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia 2011-2015 secara terarah dan berkesinambungan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan

MP3EI

2012-2015

secara

terarah

dan

berkesinambungan. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 214.100.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,90%. 5.4. Kajian percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Provinsi Gorontalo Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan

strategi

kepada

pemerintah

daerah

dalam

percepatan

pelaksanaan SPM di Provinsi Gorontalo. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah: 

Sebagian besar SKPD yang menjadi objek kajian ini belum melakukan penyusunan rencana pencapaian SPM dan target tahunan pencapaian SPM


20



Masih

perlunya

pemahaman

langkah-langkah

secara

mendalam

untuk tentang

meningkatkan SPM.

Realitas

menunjukkan sebagian para

staf

besar masih

mengalami kendala

dalam

melakukan penjabaran indikator

pada kinerja

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan Menteri terkait. Dengan keterbatasan ini pula menyebabkan laporan rencana dan target tahunan pencapaian SPM pada sebagian besar SKPD yang menjadi objek kajian ini belum disusun dengan baik. 

Perlu

menambah

atau

memaksimalkan

peran

konsultan

pendamping, terutama dalam melakukan pendampingan pada penyusunan laporan rencana dan target tahunan pencapaian SPM dan sedapat mungkin agar setiap SKPD didampingi oleh satu tenaga konsultan, karena yang terjadi selama ini satu tenaga konsultan menangani beberapa SKPD, sehingga perannya dinilai belum optimal. 

Perlu dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) yang “lebih teknis” dan berbasis SKPD. Hal ini dipandang perlu, karena sebagian staf

SKPD menganggap standar teknis yang ditetapkan dalam

peraturan Kementerian/Lembaga teknis sangat tinggi, sehingga umumnya

mereka

mengalami

kesulitan

dalam

mensinkronisasaikan dengan kondisi riil di instansi masingmasing. Dana

yang

185.350.000,-.

digunakan Realisasi

dalam fisik

kegiatan

kegiatan

ini

sebesar

Rp.

100%

dan

sebesar

realisasi keuangan sebesar 98,55%. 6. Program Pengembangan SDM dalam melakukan Penelitian


21

6.1. Studi persepsi masyarakat tentang kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

tingkat

persepsi

masyarakat tentang kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo.

Hasil

kegiatan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu : 

Instansi yang

pemerintah paling

sering

dikunjungi

warga

dalam

setahun

terakhir yaitu Kantor Kecamatan, Puskesmas,

Kantor

Desa/Kelurahan, Rumah Sakit Umum dan Sekolah Negeri. Sangat mendasar, oleh karena jika layanan yang diharapkan semakin kompleks maka kemungkinan munculnya ketidakpuasan dikalangan warga akan semakin besar. 

Secara umum hasil kerja pemerintah Provinsi Gorontalo hingga saat ini belum dinilai baik, gap antara rata-rata indeks kinerja dengan rata-rata indeks harapan negatif. Artinya secara umum kinerja pemerintah melalui 15 bidang kerja yang diukur secara rata-rata belum memenuhi harapan warga. Dana

yang

digunakan

200.000.000,-.

Realisasi

dalam fisik

kegiatan

kegiatan

ini

sebesar

sebesar

Rp.

100%

dan

realisasi keuangan sebesar 99,99%. 6.2 Model

rehabilitasi

lahan

dalam

rangka

manajemen

lahan

pertanian Kegiatan ini bertujuan untuk membangun suatu model rehabilitasi lahan dalam rangka manejemen lahan pertanian untuk menunjang pemanfaatan berkelanjutan

lahan di

pada

DAS

pembangunan

Bone.

Hasilnya

pertanian penelitian

secara tersebut

menunjukkan bahwa:


22



Klasifikasi kemampuan lahan di DAS Bone diperoleh dari hasil analisa perangkat software LCLP (Land Cladification and Land Use Planning) diperoleh kemampuan lahan kelas II-VIII. Faktor kendala penggunaan lahan meliputi bentuk lahan dominan perbukitan dan pegunungan, lereng dominan >30%, penggunaan lahan

dominan

kawasan

hutan lindung. 

Faktor

penyebab

lahan

kritis meliputi factor fisik lahan

(bentuk

lahan,

topografi dan penggunaan lahan).

Faktor

social

ekonomi

dan

budaya

menjadi

factor

terjadinya

lahan

kritis,

ditemukan

luas

kepemilikan lahan rata-rata 0,73 ha dengan beban keluarga 4-8 orang/RT, tingkat pendidikan rata-rata rendah serta kebiasaan dalam pengelolaan lahan belum menerapkan teknis konservasi tanah, sehingga tekanan penduduk terhadap lahan cukup tinggi dan daya dukung lahan pertanian rata-rata rendah. 

Zonasi lahan kritis tersebar di kawasan lindung di dalam kawasan hutan, kawasan lindung luar kawasan hutan dan kawasan budidaya. Dana

yang

digunakan

200.000.000,-.

Realisasi

dalam fisik

kegiatan

kegiatan

ini

sebesar

sebesar

Rp.

100%

dan

realisasi keuangan sebesar 99,44%. 7.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 7.1. Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Government Kegiatan ini bertujuan untuk memfungsikan jaringan sistem informasi dan komunikasi

yang terpusat di Pemerintah Daerah Provinsi

Gorontalo secara online dengan belanja Koneksi Internet dan kemudian disalurkan ke SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Penambahan bandwith sebesar 40 mbps, terintegrasinya jaringan antar SKPD di lingkungan


23

Pemerintah Provinsi Gorontalo, terlayaninya akses internet 34 SKPD ke Jaringan internet global. Manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya

sarana

penyebarluasan

informasi

kegiatan

terpadu

maupun

dan

kebijakan

terintegrasi inovatif

dalam

Pemerintah

Provinsi Gorontalo. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.218.722.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,33%. 7.2. Peningkatan layanan media informasi publik di Provinsi Gorontalo Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo ke publik. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpublikasinya beberapa kegiatan pembangunan di provinsi gorontalo pada publik. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 183.468.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,11%. Permasalahan: Updating

data

Portal

Provinsi

Gorontalo

belum

optimal

karena

kurangnya operator yang handal Solusi: Meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas untuk updating data dan lebih proaktif, dan merekrut tenaga operator dari kalangan profesional. 7.3. Pengembangan Aplikasi dan Website seluruh SKPD Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam kegiatan pembangunan melalui pengembangan website pemda dan aplikasi e-gov lainnya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan portal yang dapat dimanfaatkan oleh Pemprov dan Pemkab/Kota dan terintegrasinya seluruh website pemda ke portal pemprov dan serta terlaksannya mobile school di kalangan pelajar didaerah terpencil di Provinsi Gorontalo. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 257.560.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,98%. 8.

Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Teknologi Informasi


24

8.1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Sandi Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM dibidang Sandi dan Telekomunikasi,

mengamankan infrastruktur

Komunikasi dan telekomunikasi berupa jaringan internet, intranet dan telekomunikasi mobile. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kualitas SDM Sandi sebanyak 5 orang dan Bantuan Peralatan Sandi berupa Kryptofax dan Kryptophone dari Lembaga Sandi Negara untuk Seluruh Daerah di Provinsi Gorontalo. Manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah amannya informasi strategi pemerintah.

Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp.

135.250.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,84%. Permasalahan Kurangnya SDM Sandi baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota Solusi Mengikut sertakan PNS pada Diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara 9.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kualitas

Pelayanan

Adminstrasi Perkantoran di Balihristi Provinsi Gorontalo.

Hasil dari

pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dalam mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Balihristi Provinsi Gorontalo pada tahun 2013. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 375.490.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,05%. 10.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

Perkantoran di Balihristi Provinsi Gorontalo.

kualitas

Pelayanan

Hasil dari pelaksanaan

kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan perkantoran dengan baik dalam mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di


25

Balihristi Provinsi Gorontalo pada tahun 2013. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 387.000.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,50%.

11.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.1.Penyusunan Anggaran dan laporan Keuangan SKPD Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

keuangan di Balihristi Provinsi Gorontalo.

kualitas

Pelayanan


kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan keuangan dengan baik dalam mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Balihristi Provinsi Gorontalo pada tahun 2013. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 122.000.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,09%.

12.

Program Peningkatan perencanaan, monitoring dan evaluasi 12.1.Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

keuangan di Balihristi Provinsi Gorontalo.

kualitas

Pelayanan


kegiatan ini adalah sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi dan

Kabupaten/Kota

serta

terlaksananya

kegiatan

evaluasi

pelaksanaan kegiatan tahun 2013. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 187.760.000,-. Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,29%. Dan pada tahun 2012 dengan dana Rp. 207.842.500,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,36%

Walaupun capaian pelaksanaan kegiatan secara fisik pada tahun 2013 sudah mencapai 100%, namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target outcome, yaitu sebagai berikut:


26

1. Aspek Perencanaan 

Belum lengkapnya data base yang dapat menangani seluruh kegiatan perencanaan dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

2. Aspek Pengorganisasian 

Terbatasnya personil yang telah mengikuti kursus menguasai proses pengadaan barang/jasa, terutama yang bersertifikat. Di BLHRD baru tersedia 1 (satu) orang yang sudah bersertifikat untuk pengadaan barang dan jasa.



Terbatasnya SDM baik dari aspek kuantitas maupun dari segi kualitas. Hal ini akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan BLHRD

Provinsi

Gorontalo

khususnya

dalam

melakukan

pembinaan dan pengawasan lapangan 

Tenaga PPLHD dan PPNS Lingkungan masih kurang. Hal ini akan mempengaruhi

tupoksi

bidang

lingkungan

hidup

dalam

melakukan pengawasan tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pelaksanaan RKL dan RPL. Jumlah PPLHD yang ada sebanyak 7 (tujuh) orang sedangkan PPNS belum tersedia. 

Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti yang bekerja di BLHRD Provinsi Gorontalo sehingga kajian atau penelitian semuanya masih dikerjasamakan dengan pihak perguruan tinggi.

3. Aspek Pelaksanaan 

Sarana dan parasarana penelitian serta tenaga laboratorium belum tersedia dalam melakukan analisis kualitas udara, air dan tanah. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja BLHRD provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan kegiatan dilapangan khususnya apabila terjadi permasalahan yang terkait dengan kualitas air, kualitas udara maupun pengembangan teknologi tepat guna yang memerlukan beberapa kegiatan eksperimen. Hal


27

ini juga akan mempengaruhi efesiensi penggunaan anggaran yang apabila laboratirum tersebut tersedia maka dapat melakukan penghematan

anggaran

untuk

kegiatan

pemantauan

dan

pengawasan sebesar 50%. 

Dalam pelaksanan kegiatan dilapangan diperhadapkan beberapa permasalahan, seperti beberapa Kabupaten sudah mentargetkan untuk memperoleh ADIPURA tetapi belum didukung ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti TPA, fasilitas lainnya.



Lemahnya budaya IPTEK



Masih lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada



Belum tersedianya peneliti dibidang riset



Lemahnya sinergitas kebijakan IPTEK



Lemahnya koordinasi dan sinergi diantara pemangku kepentingan pembangunan IPTEK



Tata hubungan koordinasi dengan Instansi terkait belum optimal.

4. Aspek Monev 

Masih kurang tertib dalam penyelesaian laporan kegiatan



Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan belum optimal Sehubungan dengan hal diatas, maka dilakukan upaya-upaya

untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang akan diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun 2015, seperti peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan penelitian, melakukan kerjasama dengan pihak laboratorium yaitu sebagai berikut: 1. Aspek Perencanaan Kelengkapan data telah diupayakan untuk lebih baik, antara lain dengan penyusunan data base melalui SLHD pada Tahun Anggaran 2013 dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2015 yang dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan dalam penyusunan rencana


28

pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan, membangun koordinasi perencanaan kelitbangan antara OPD, forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah wilayah timur serta litbang kementerian dalam menyediakan solusi-solusi bidang riset dan teknologi. 2. Aspek Pengorganisasian 

Mengikutsertakan SDM dalam Diklat Pengadaan Barang Jasa



Mengikutsertakan

SDM

dalam

kursus

PPLHD

dan

PPNS

Lingkungan 

Melalui media peningkatan kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM, personil sharing informasi, baik teknis maupun non teknis, sehingga diharapkan semua personil memperoleh masukan yang sama terkait perkembangan tugas-tugas Institusi.



Akan mengikutsertakan personil dalam mengikuti kursus jabatan fungsional



Optimalisasi sarana dan prasarana penelitian, mempercepat kemampuan SDM melalui Diklat Peneliti untuk mengisi formasi peneliti di Provinsi Gorontalo

3. Aspek Pelaksanaan 

Melakukan

kerjasama

melalui

MOU

dengan

Laboratorium

lingkungan di Manado dan Makassar, perguruan tinggi antar Gorontalo daerah, badan litbang maupun kementerian terkait 

Melakukan

pembinaan

bagi

sekolah-sekolah

yang

belum

memahami arti pentingnya program Adiwiyata 

Melakukan

sosialisasi

secara

kontinyu

agar

pemerintah

Kabupaten/Kota melakukan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung ADIPURA seperti TPA


29



Melakukan sosialisasi hasil-hasil penelitian kepada instansi terkait dan masyarakat melalui media massa maupun melalui Jurnal Inovasi Gorontalo



Melalui kegiatan perjalanan dinas koordinasi ke wilayah kerja, diharapkan tata hubungan koordinasi dengan Instansi terkait akan menjadi optimal.



Mempertahankan hubungan kerjasama dan silatuhrahmi antara semua bidang dan pegawai di BLHRD Provinsi Gorontalo

4. Aspek Monev 

Menyusun kegiatan

mekanisme dan

laporan

penyelesaian/penyusunan indeks

kepuasan

laporan

masyarakat

yang

diharapkan dengan mekanisme tersebut, penyelesaian laporan kegiatan menjadi lebih tertib. 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan dilakukan setiap triwulan



Pelibatan tim peneliti dalam melakukan monev agar dapat mengevaluasi manfaat dari penelitian yang dilaksanakan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja pelayanan OPD adalah Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator lainnya berdasarkan kebutuhan. Analisis kinerja pelayanan BLHRD Provinsi Gorontalo berdasarkan Tabel 2.2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BLHRD Provinsi Gorontalo sebagai berikut:


30

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BLHRD Provinsi Gorontalo


31

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas, beberapa indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk meningkatkan tingkat kinerja pelayanan Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo yang nantinya akan menjadi bahan atau acuan untuk penyusunan program dan kegiatan tahun 2015, yaitu sebagai berikut: 1) Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai pada masing-masing provinsi. Penghitungan indeks untuk kualitas udara dihitung berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997 tentang Pedoman Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Pengukuran dilakukan di ibukota masing-masing provinsi dengan memperhitungkan tingkat sulfur dioksida (SO2), dan nitrogen dioksida (NO2) di udara. Pengukuran dilakukan setiap tahun dengan mengambil sampel pada 3 lokasi yang mewakili lokasi padat transportasi, wilayah pemukiman, dan wilayah industri. Indeks tutupan hutan (lahan) dihitung berdasarkan jumlah hutan primer dan sekunder dibagi luas kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan di provinsi tersebut. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo sampai tahun 2011 sebesar 76 dan target capaian sampai tahun 2017 sebesar 90. Target capaian tersebut akan terus ditingkatkan dengan tingkat capaian sampai akhir renstra OPD (2017) sebesar 90. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan tingkat kinerja BLHRD dan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa kendala yang dihadapi Renja BLHRD Provinsi Gorontalo 2015

32

dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup tersebut adalah ketersediaan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana pendukung seperti laboratirum lingkungan yang belum tersedia serta anggaran yang sifatnya masih terbatas. 2) Persentase Tingkat

Ketaatan Pemrakarsa terhadap Pelaksanaan

Dokumen Lingkungan Tingkat ketaatan

pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan data

lingkungan masih rendah. Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan baru mencapai 35%. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perubahan kualitas lingkungan seperti perubahan kualitas air permukaan, perubahan kualitas udara, dan pencemaran

tanah.

Peningkatan

tingkat

ketaatan

pemrakarsa

kegiatan dalam pengelolaan lingkungan akan terus ditingkatkan melalui sosialisasi, pelatihan maupun kegiatan monitoring dan evaluasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan terhadap dokumen lingkungan antara lain, sebagai berikut: 

Kurangnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan/usaha baik di sektor swasta maupun pemerintah untuk menyusun dokumen AMDAL dan UKL-UPL .



Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL



Belum

terbentuknya

Komisi

AMDAL

yang

berlisensi

di

kabupaten/kota dan Provinsi Gorontalo. 

Rendahnya kuantitas dan kompetensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL yang menjadi kewenangannya.


33



Rendahnya

kuantitas

dan

kompetensi

kelembagaan

yang

mempunyai kewenangan menangani AMDAL di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berdasarkan tersebut, maka akan dilakukan beberapa upaya dan akan direkomendasikan sampai ditingkat pemerintahan yang ada di Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut: 

Dalam

pemberian

Bupati/Walikota

izin

kegiatan

sesuai

dan/usaha,

dengan

Gubernur

kewenangannya

dan wajib

memasukkan persyaratan izin lingkungan hidup. 

Pemberian izin lingkungan

diterbitkan berdasarkan keputusan

kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL. 

Bagi kegiatan dan/atau usaha yang sudah lebih dulu dilaksanakan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan, maka terhadap kegiatan tersebut akan dikenakan Audit Lingkungan.



Pelaksanaan pembangunan di daerah wajib dilengkapi dengan kajian kelayakan lingkungan sebagai bentuk kriteria pemerintahan yang baik dan berwawasan lingkungan (Good Environmental Governance).

3) Kebijakan Pemerintah daerah berbasis Penelitian Dalam rangka mendukung program unggulan di Provinsi Gorontalo maka beberapa point penting untuk difokuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung (Dewan Riset Daerah, Perguruan Tinggi) untuk mendukung proses transfer dari ide menjadi prototip industri daerah untuk penguatan system inovasi daerah



Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya penelitian untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdaya guna serta meningkatkan budaya riset dalam setiap kebijakan pemerintah daerah


34



Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti dilingkup daerah, nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang



Meningkatkan ketersediaan

kreativitas teknologi

dan

produktivitas

maupun

kebijakan

litbang

program

untuk

unggulan

daerah dibidang : -

Bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, social, budaya dan kesehatan

-

Bidang penelitian pengembangan infrastruktur dan tata ruang dan sumberdaya alam

-

Bidang penelitian pemerintahan dan sumberdaya manusia

-

Bidang penelitian pertanian, perkebunan, perikanan kelautan dan kehutanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD A. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Negara Lingkungan Hidup seiring dengan dengan tujuan yang dicapai Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo yaitu fokus pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan

dan

peningkatan

kapasitas

dalam

pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dan juga penyusunan renja tersebut telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang tidak terakomodir dalam renja Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam menunjang pencapaian

Indikator

Lingkungan

Hidup,

Kinerja Kementerian

Utama Riset

Kementerian dan

Negara

Teknologi

dan

kabupaten/Kota adalah:


35



Masih kurangnya tenaga PPNS dan PPLHD sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaku pencemaran.



Belum

tersedianya

laboratorium

lingkungan

sebagai

alat

pemantauan kualitas lingkungan. 

Belum tersedianya tenaga fungsional dalam mendukung kegiatan penelitian



Belum tersedianya sarana dan prasarana penelitian



Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLHRD Masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;



Manajemen anggaran yang tidak tepat guna dalam rangka peningkatan SDM;

Beberapa Pendorong

yang akan akan menunjang pencapaian

Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi dan Kabupaten/Kota adalah: 

Visi dan Misi serta Sturuktur Organisasi yang jelas



Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo akan mendapatkan anggaran yang semakin meningkat melalui pendanaan Dana dekonsentrasi, Tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus dari kementerian Lingkungan Hidup



Adanya peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Kota



Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang Lingkungan Hidup, penelitian

baik

dari

Pemerintah

Pusat,

Provinsi

maupun

Kabupaten/Kota. 

Adanya motivasi, keyakinan dan komitmen yang terus tumbuh berkembang dari aparatur pengelola lingkungan hidup untuk meningkatkan

kinerjanya

dalam

mendukung

pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan yang lebih mengedepankan aspek dan penyelamatan fungsi lingkungan hidup 

Adanya sektor perbankan yang dapat mendukung program pengendalian pencemaran lingkungan seperti adanya bunga


36

lunak dan pembebasan biaya bea cukai untuk import peralatan pengendalian pencemaran serta pengendalian pengeluaran kredit terhadap industri yang tidak ramah lingkungan 

Tersedianya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dapat memberikan

solusi

ilmiah

untuk

mengatasi

pencemaran

lingkungan 

Adanya

tuntutan

global

terhadap

pelaku

usaha

untuk

menerapkan teknologi ramah lingkungan 

Adanya Dewan Riset Daerah (DRD) yang akan memberikan pertimbangan kegiatan penelitian di Provinsi Gorontalo



Adanya

dukungan

dari

pemerintah

pusat

khususnya

dari

Kementerian Riset dan Teknologi dalam pengembangan penelitian di Provinsi Gorontalo Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja utama penelitian adalah: 

Belum optimalnya pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20

Tahun

2011

tentang

Pedoman

Penelitian

dan

Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

Belum optimalnya pelaksanaan peraturan bersama Menristek RI dan Mendagri RI Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Sistem Penguatan Inovasi Daerah



Belum optimalnya sinergitas program kelitbangan antara pusat dan

daerah

termasuk

sinergitas

peningkatan

kapasitas

pemerintah daerah, daya saing daerah dalam pelaksanaan MP3Ei pada pilar SDM dan IPTEK 

Belum terlaksananya keputusan Undang-Undang yang dibuat Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 yang menyatakan alokasi anggaran lembaga litbang didaerah minimal 1% dari APBD


37

B. Permasalahan dan Hambatan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

dihadapi

dalam

Beberapa permasalahan dan hambatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo adalah, sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah provinsi

dengan

pemerintah

pusat

maupun

pemerintah

Kabupaten/Kota dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan penelitian 2. Pelaksanaan

pengawasan

pengendalian

pencemaran

dan

kerusakan lingkungan belum maksimal karena masih kurangnya tenaga PPNS, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan belum laboratorium lingkungan 3. Sumber daya manusia dalam penanganan masalah lingkungan dan pengembangan penelitian masih sangat kurang 4. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan (SIL), pengelolaan dan analisis data informasi lingkungan; 5. Belum optimalnya diseminasi hasil-hasil penelitian di Provinsi Gorontalo 6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan penelitian 7.

Belum tersedianya sumberdaya kelitbangan di Pemerintahan Daerah seperti peneliti, perekayasa dan tenaga lainnya.

8.

Belum terbentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah setara Eselon II (sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 60) menyebabkan koordinasi penelitian tidak optimal karena

itu

sebaiknya

dapat

dibentuk

Badan

Penelitian

Pengembangan Daerah (BPP) atau Penelitian dapat dilekatkan di Bappeda untuk mempermudah koordinasi lintas OPD.


38

9.

Belum optimal kemampuan SDM Litbang sebagai pedia solusi riset di daerah.

10. Belum terciptanya budaya riset dalam pengambilan keputusan kebijakan di daerah.

C. Isu-isu

Strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

Perumusan

Program dan Kegiatan A. Lingkungan Hidup 1. Kerusakan Danau Limboto Masalah utama yang dihadapi adalah penyusutan luas dan pendangkalan tahun

danau.

1932,

Pada

rata-rata

kedalaman Danau Limboto 30 meter dengan luas areal 7.000 Ha, pada tahun 1961 rata-rata kedalaman Danau Limboto berkurang menjadi 10 meter dan luas areal menjadi 4.250 Ha. Pada tahun 1990-2011 kedalaman Danau Limboto tinggal rata-rata 2 meter dan luasnya sisa 2.537,5 Ha. Diproyeksikan bahwa Danau Limboto 5 tahun kedepan tingkat kedalamannya tinggal 1 meter dan luasnya sisa 1.500 Ha. 2. Penurunan Kualitas Air Danau Limboto Berbagai aktivitas masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan danau juga mengancam dan memperburuk kelestarian fungsi danau. Saat ini kualitas air Danau Limboto mengalami penurunan akibat limbah domestik, aktivitas budidaya yang dilakukan di dalam danau, dan sedimentasi danau akibat erosi di daerah hulu sungai. Monitoring kualitas air danau menunjukkan beban pencemaran organik yang tinggi dari sumber aliran yang melalui kawasan perkotaan tersebut, seperti terlihat pada kandungan oksigen terlarut Renja BLHRD Provinsi Gorontalo 2015

39

di Sungai Alo 0,77 mg/l, Sungai Biyonga 0,94 mg/l, dan kandungan total nitrogennya adalah 2,69 mg/l, sementara total fosfornya 1,44 mg/l. Akibat eutrofikasi berbagai tanaman

pengganggu

tumbuh

subur yang banyak menyerap air dan

dapat

pendangkalan gondok

di

mempercepat danau. Danau

Eceng Limboto

tumbuh meluas. Luas sebaran eceng gondok mencapai sekitar 30 % dari luasan danau. 3. Pencemaran Air Sungai Kualitas air di beberapa sungai di Provinsi Gorontalo cemar ringan sampai dengan cemar sedang. Hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh BLHRD bekerjasama dengan Kementerian Negara

Lingkungan

Lingkungan

(BTKL)

Hidup Manado

serta pada

Balai tahun

Teknologi 2011

Kesehatan

menunjukkan

beberapa parameter sudah melebih nilai ambang batas yang dipersyaratkan, seperti: 

Sungai Andagile secara umum tergolong BURUK atau CEMAR BERAT (Kelas D) dengan uraian bahwa di bagian hulu kisaran nilai skor – 29 (CEMAR SEDANG), bagian tengah kisaran nilai skor – 55 (CEMAR BERAT) dan di bagian

hilir

kisaran nilai

skor – 71 (CEMAR BERAT). Di bagian hulu terdapat tiga parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu, yaitu BOD, Coliform dan E.Coli, di bagian tengah terdapat tiga parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu yaitu BOD, Nitrit, dan Coliform,

sedangkan di bagian hilir terdapat

empat parameter yang menjadi polutan atau melebihi baku mutu, yaitu BOD, Nitrit, Coliform dan E.Coli.


40



Sungai Paguyaman cemar RINGAN sampai cemar SEDANG, Sungai Bone masih tergolong cemar RINGAN, Sungai Taluduyunu cemar SEDANG, Sungai Buladu

cemar RINGAN sampai cemar

SEDANG, dan Sungai Bionga masih tergolong cemar RINGAN Diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan jumlah sungai yang akan menurun kualitasnya akan meningkat 75%. 4. Penurunan Kualitas Udara Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo pada tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Gorontalo pada umumnya masih dalam kategori baik, namun mengalami penurunan kualitas dari tahun

ketahun,

kecuali

beberapa

lokasi yang sudah melebihi baku mutu seperti di depan hasrat Kota Gorontalo dan hasrat di Kabupaten Pohuwato. Hal tersebut disebabkan karena laju pertumbuhan kendaraan beroda empat maupun beroda dua dan pertumbuhan industri sangat cepat. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi maka 5 (lima) tahun kedepan kualitas udara ambient akan mengalami penurunan sampai dibawah baku mutu yang dipersyaratkan. Dalam mencapai kualitas udara yang diinginkan, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara. Salah satu kegiatan pengendalian

pencemaran

udara

adalah

pengukuran

dan

pemantauan terhadap kualitas udara tersebut. 5. Kerusakan Mangrove dan Terumbu Karang Salah satu potensi pesisir di Provinsi Gorontalo adalah terumbu karang dan hutan mangrove. Sumberdaya pesisir ini diperkirakan telah

berada

dalam

ambang

kerusakan.

Tingkat

kerusakan

diperkirakan rata-rata mencapai 40-65%. Apabila tidak dilakukan


41

tindakan konservasi secepatnya, maka 5 (lima) tahun ke depan kerusakan akan semakin meluas hingga mencapai 60-75 %. 6. Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) Kegiatan pertambangan sangat potensial menimbulkan degradasi lingkungan hidup jika tidak dilakukan secara hati-hati. Kegiatan pertambangan emas di Provinsi Gorontalo tersebar di beberapa wilayah yaitu Wilayah Marisa Kabupaten Pohuwato, wilayah Pasolo Desa Buladu, Kecamatan Sumalata dan wilayah tambang Mopuya Desa Kaidundu, Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, wilayah Suwawa Kabupaten Bone Bolango, dan wilayah Boliohuto Kabupaten Boalemo. terjadi

Permasalahan akibat

yang kegiatan

pertambangan emas adalah pencemaran logam berat Hg pada badan air sungai. Kandungan merkuri pada air sungai tersebut kemudiaan akan mengalir menuju ke muara dan akhirnya akan masuk ke perairan laut. Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan BLHRD tahun 2010 menunjukkan bahwa penambangan emas di Desa Buladu dan Desa Kaidundu telah menyebabkan kandungan logam berat Hg (merkuri) pada badan air sungai Dubalango dan Sungai Mopuya telah melewati ambang batas baku mutu (0,001 mg/l). Kadar Hg pada badan air dan sedimen sungai dubalango (sungai sekitar penambangan pasolo) adalah masing-masing berkisar antara 0,0002 – 0,016038 mg/l dan 104,2172 – 927,2519 mg/l, sedang konsentrasi Hg pada badan air dan sedimen Sungai Mopuya (sungai sekitar penambangan

Mopuya)

adalah

masing-masing

berkisar

antara

0,0002-0,2457 mg/l dan 22,7798 – 53,1579 mg/l.


42

7. Tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan data lingkungan masih rendah. Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan baru mencapai 35%. Kondisi tersebut

sangat

berpengaruh

terhadap

perubahan

kualitas

lingkungan seperti perubahan kualitas air permukaan, perubahan kualitas udara, dan pencemaran tanah. Kebersihan dan Kehijauan Kota (Clean and Green City) Perkembangan penduduk yang pesat terutama karena urbanisasi telah menimbulkan masalah meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan dan menyempitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat pesatnya

pembangunan

perumahan lainnya.

dan

sarana

Meningkatnya

umum jumlah

kendaraan bermotor yang pesat, meningkatkan udara.

resiko

Pemerintah

polusi Pusat

melaksanakan Program Adipura dalam

upaya

peningkatan

kebersihan dan kehijauan kota.

Masalah-masalah yang dihadapi

dalam mewujudkan Clean and Green City adalah: 

Kesenjangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan yang terangkut. Di Kota Gorontalo jumlah sampah sebanyak 683 m3/hari, sedangkan yang terangkut hanya sebanyak 383 m3/hari atau 56 %. Hal ini disebabkan kurangnya prasarana dan sarana pengangkut. Selain itu, Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang tersedia belum representatif.



Kurangnya komitmen pemerintah kabupaten dalam pengelolaan lingkungan umumnya dan dalam mewujudkan kebersihan dan


43

kehijauan kota yang tercermin dari kesiapan institusi lingkungan hidup dan dana yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup.  8.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Kurangnya Pemahaman dan Aksesibiltas masyarakat terhadap Informasi Lingkungan Hasil penelitian terdapat partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 

Pemahaman dan wawasan masyarakat pedesaan, pesisir laut, dan perkotaan terhadap pengelolaan lingkungan perumahan dan sekitarnya cukup baik. Namun demikian, penggunaan zat sintetis yang berpotensi untuk pencemaran lingkungan sebagian besar masyarakat

beranggapan

tidak

berbahaya.

Sekitar

39%

masyarakat menggunakan sungai sebagai tempat buang air besar, 31% masyarakat pesisir buang air besar di pantai dan 19 % masyarakat pesisir buang air di sungai. 

Hampir 40% laki-laki dan 48% perempuan di pedesaan menyadari akan bahaya penggunaan pestisida terhadap lingkungan.



Sebagian besar masyarakat pedesaan (40%) belum menyadari bahaya erosi dan banjir jika berkebun di lahan miring tanpa teras.



Lebih dari 25% responden menyatakan setuju untuk membuka lahan baru bagi usaha pertanian.



Sekitar 30% masyarakat laki-laki dan perempuan menyatakan setuju pemanfaatan kayu hutan untuk pembangunan rumah dan diperdagangkan.



Sebagian besar responden laki-laki (57.4%) dan perempuan (78.1%) menyatakan setuju memanfaatkan kayu mangrove untuk kepentingan ekonomi (tambak dan kayu bakar).



Keterlibatan

masyarakat

pesisir

laut

dalam

memanfaatkan

terumbu karang untuk hiasan, pondasi rumah dan kepentingan Renja BLHRD Provinsi Gorontalo 2015

44

lainnya cukup tinggi. Sebanyak 78.6% laki-laki dan 53.3% perempuan terlibat dalam pengambilan terumbu karang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup baru berkisar 25-30%, dan

apabila

tidak

dilakukan

upaya

peningkatan

partisipasi

masyarakat maka diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan partisipasi masyarakat tidak akan meningkat secara signifikan. 9.

Nilai tambah produk Perikanan

Potensi perikanan di Provinsi Gorontalo relatif besar yaitu potensi perikanan darat, payau dan perikanan laut. Potensi perikanan Gorontalo berada di Perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Potensi perikanan di Teluk Tomini sebesar 595.620 ton dan yang dimanfaatkan 33.2 %, sedangkan di Laut Sulawesi sebesar 630.470 ton tetapi yang dimanfaatkan sebesar 37.6 %. B. Penelitian Isu strategis dalam pengembangan penelitian di Provinsi Gorontalo adalah bagaimana mewujudkan kebijakan Kelitbangan dilingkungan Pemerintah Daerah diarahkan untuk : 1. Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah maupun Kepala Daerah. 2. Memberikan

penguatan

kebijakan

penelitian

dalam

penyelenggaraan pemerintah 3. Memberikan

penguatan

kelembagaan,

ketatalaksanaan,

pembiayaan, sarana dan prasarana dan SDM Kelitbangan 4. Memberikan penguatan Sistem Inovasi Daerah Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah isu-isu strategis kelitbangan terkait dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prioritas daerah adalah diarahkan pada 4 (empat) program strategis yaitu : -

Pendidikan Gratis


45

-

Kesehatan Gratis

-

Pembangunan Infrastruktur serta

-

Ekonomi Kerakyatan

Peran Litbang sangat strategis dalam merumuskan agenda kebijakan daerah bersama dengan OPD lainnya dalam menganalisa regulasi dan atau kebijakan serta mengevaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk pengambilan keputusan pimpinan Melalui Litbang perlu dilakukan kegiatan untuk 4 (empat) program strategis tersebut diatas untuk policy paper bersamaOPD lainnya berdasarkan hasil kelitbangan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah. Untuk mengoptimalkan hasil-hasil penelitan tersebut perlu dilakukan diseminasi

melalui

kegiatan/diskusi/seminar

dan

hasil-hasil

kelitbangan. Isu strategis lainnya yaitu membaiknya penguatan kebijakan penelitian dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui budaya riset dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan berkala dari kesuksesan riset di negara-negara maju dalam mengembangkan dan

menerapkan

sistem

inovasi

telah

berhasil

meningkatkan

kemampuan IPTEK dalam meningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka upaya meningkatan pemanfaatan hasil

litbang,

menekankan

kegiatan pada

pengembangan kriteria

Pusat

kemampuan

Unggulan

IPTEK

lembaga

dalam

mendiseminasikan atau mengkomersilkan hasil riset selama aspek kemampuan dalam menyerap informasi, kemampuan riset dan kemampuan memberdayakan potensi sumberdaya lokal. Dengan kriteria tersebut diharapkan kontribusi lembaga litbang yang telah ditetapkan sebagai pusat unggulan dapat menggerakan sektor

industri/UMK/ekonomi

dalam

meningkatkan

pendapatan

masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 perlu penguatan kelembagaan bagi Litbang dalam membentuk Badan Penelitian dan Pengkajian di Provinsi/Kab/Kota. Renja BLHRD Provinsi Gorontalo 2015

46

Peran Penelitian dan Pengkajian sangat diperlukan untuk dapat mengkoordinir isu-isu strategis disetiap OPD dan masyarakat untuk diangkat dan akhirnya menjadi kebijakan pemerintah daerah. Pengembangan Pusat Unggulan Daerah melalui Sistem Inovasi Daerah diprioritaskan pada 7 (tujuh) bidang fokus yaitu Ketahanan Pangan, Energi, Teknologi Informasi, Hankam, Kesehatan dan obat, transportasi dengan isu-isu strategis setiap bidang fokus dan sesuai dengan Agenda Riset Daerah. Sistem Inovasi Daerah (SIDA) adalah interaksi secara koheren dalam suatu sistem menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antara

institusi

pemerintah,

pemerintahan

daerah,

lembaga

kelitbangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat lainnya di daerah. Sistem Inovasi Daerah di Provinsi Gorontalo diarahkan untuk menunjang 7 (tujuh) bidang fokus tersebut diatas yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi serta mununjang Program Strategis Pemerintah Daerah. Melalui SIDA diharapkan akan berkembang jaringan kerjasama dengan Kementerian terkait untuk pengembangan daerah dalam menunjang ekonomi kerakyatan. 2.4 Review terhadap RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2015 merupakan formulasi kebijakan dari penjabaran RPJMD Tahun 2012-2017, dan mengacu pada RKP Nasional. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

permerintah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi masyarakat. Sehingga, RKPD 2015 menjadi sangat penting karena menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun 2015 dalam pencapaian agenda dan sasaran dalam RPJMD. Berdasarkan hasil review terhadap RKPD terdapat beberapa kegiatan


47

yang tidak diakomodir karena akan diakomodir dalam anggaran dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun 2015 dan adanya kesepakatan penanganan permasalahan lingkungan, serta terdapat beberapa kegiatan yang tidak terdapat di RKPD namun diusulkan pada tahun

2015

karena

kegiatan

tersebut

merupakan

usulan

dari

masyarakat pada saat monitoring lapangan, tawaran dari pihak perbankkan

untuk

melakukan

kerjasama,

dan

kegiatan

untuk

mendukung program Nasional dari kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ristek


48

Tabel 2.7. Hasil review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2014


49


50

Telaahan Usulan Program dan Kegiatan


51

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun maupun Renstra Kementerian Lembaga. Prioritas Nasional RPJMN tahun 2010-2014 terkait pembangunan bidang lingkungan hidup dititikberatkan pada Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Tema prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana diarahkan kepada konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. RPJMN Tahun 2010-2014

telah

pula

menetapkan

pembangunan

berkelanjutan

menjadi salah satu tema pengarusutamaan. Sasaran pengarusutamaan pembangunan

berkelanjutan

RPJMN

tahun

2010-2014

adalah

teradopsinya secara integral pertimbangan ekonomi, sosial, lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor dan daerah, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun kedepan, dan disepakati, disusun dan digunakannya Indeks Kualitas Lingkungan

hidup

sebagai

salah

satu

alat

untuk

mengukur

pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa strategi untuk pencapaian arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014, sebagai berikut:


52



Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati



Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan



Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten



Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat



Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan penguatan institusi pengelolaan lingkungan hidup



Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan



Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif.

Pelaksanaan ekoregion

arah

dan

kebijakan

masing-masing

tersebut daerah

didasarkan sehingga

pada

kondisi

memperhatikan

karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Kegiatan pengembangan Pusat Unggulan IPTEK adalah merupakan salah satu kegiatan Kementerian Riset dan Teknologi untuk mendukung program utama KRT seperti tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yaitu Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas). SINas diharapkan dapat menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan nasional. SINas pada haikatnya mendorong interaksi, aliran teknologi melalui hasil riset, selain itu SINas juga akan mendukung kebijakan MP3EI (PEPRES 32 Tahun 2011) melalui 3 strategis utama yaitu : 1. Pengembangan potensi ekonomi di 6 (enam) koridor 2. Penguatan Konektivitas Nasional dan 3. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional SINas sendiri merupakan kebijakan yang dibuat untuk mendukung pembangunan kapasitas pendidikan dan pelatihan kapasitas investasi dan kapasitan kelembagaan inovasi di daerah akan didukung melalui sistem Inovasi Daerah SIDa.


53

Program penguatan SIDa ditetapkan melalui peraturan bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Melalui

SIDa

diharapkan

terjalin

sinkronisasi

dan

harmonisasi

kebijakan dalam hal : 

Penataan kelembagan SIDa



Penataan jaringan SIDa melalui sinergi kemampuan



Penataan Sumberdaya SIDa



Pengembangan SIDa

Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 070/1082/SJ/ Maret

Tanggal 28

menegaskan perlunya penguatan kelembagaan penelitian,

sekaligus menegaskan kembali Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Pedoman

Penelitian

dan

Pengembangan

di

lingkungan

Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Program Penguatan Kelembagaan tersebut antara lain: 1. Memperkuat Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengkajian (BPP) Daerah dengan menyusun dan atau memperbaharui produk hukum 2. Mengoptimalkan peran dan pungsi BPP sebagai dapur kebijakan (think tank) 3. Mengembangkan

kerjasama

kelitbangan

dengan

lembaga

pemerintah dan non pemerintah 4. Mementapkan hubungan kelembagaan BPP secara berjenjang Program penguatan ketatalaksanaan 

Membuat grand design dan road map kelitbangan daerah



Membuat kode etik PNS di lingkungan BPP Provinsi dan BPP Kabupaten/ Kota



Membentuk tim majelis pertimbangan dan tim pengendali mutu kelitbangan



Menyusun dan menerapkan SOP


54

Program Penguatan Sarana dan Prasarana 

Mengembangkan dan atau memaksimalkan sarana penunjang



Melakukan

perbaikan

dan

pengembangan

sarana

dan

prasarana serta pasilitas lainnya Program Penguatan SDM Kelitbangan 

Meningkatkan kapasitas tenaga kelitbangan



Pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa



Mengusulkan

formasi

CPNSD

untuk

jadi

peneliti

dan

perekayasa Berdasarkan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tersebut diatas, menunjukkan bahwa Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2013 seiring atau bersesuaian dengan arah kebijakan nasional 2010-2014, sehingga diharapkan Rencana Kerja BLHRD Provinsi Gorontalo akan mendapat dukungan program/kegiatan dan anggaran dari Kementerian Lembaga. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD A..Tujuan 

Untuk meningkatkan kualitas Lingkungan

dan mendorong

keterlibatan semua pihak (Pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia

usaha,

Media

massa

dan

LSM)

dalam

pelestarian

lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo 

Untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan

di Provinsi

Gorontalo 

Untuk

meningkatkan

upaya

pengendalian

pencemaran

dan

kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo 

Percepatan Pembangunan Daerah dengan memanfaatkan hasilhasil penelitian.



Percepatan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan kegiatan penelitian


55



Untuk meningkatkan kualitas SDM manusia dalam pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan penelitian



Untuk

memberikan

pemerintah

penguatan

daerah

melalui

kebijakan

penyelenggaraan

penguatan

kelembagaan,

ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana dan SDM di bidang penelitian 

Untuk

meningkatkan

koordinasi,

sinkronisasi

program

dan

kegiatan antara provinsi dengan Kementerian Lembaga dan Kabupaten/Kota

serta

terlaksananya

kegiatan

evaluasi

pelaksanaan kegiatan tahun 2014 B..Sasaran 

Meningkatnya kinerja dan peran serta masyarakat di Kecamatan Suwawa, Kecamatan Limboto, Kecamatan Marisa, Kecamatan Tilamuta dan Kota Gorontalo dalam pelestarian dan pengelolaan Lingkungan hidup



Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

pelestarian

Mangrove di Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Dulupi 

Meningkatnya

sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan

pada 18 sekolah yang diusulkan Kab/Kota 

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan



Meningkatnya tingkat pemahaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi lingkungan



Terwujudnya pengembangan iptek dan penguatan kerjasama penelitian dengan lembaga terkait



Peningkatan

peran

DRD

dalam

melakukan

evaluasi

dan

rekomendasi kegiatan pembangunan kepada pemerintah 

Terwujudnya Implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)



Terlaksananya koordinasi secara berjenjang untuk membahas kegiatan kelitbangan.



Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan


56

ekonomi indonesia 2011-2015 (MP3EI) dan PEPRES 32 Tahun 2011 secara terarah dan berkesinambungan. Terlaksananya desiminasi melalui kegiatan diskusi/seminar/



lokakarya dan hasil-hasil litbang Terlaksananya analisis regulasi dan atau kebijakan pemerintah



daerah Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penelitian melalui



pembangunan 1 (satu) Sekolah Mandiri Energi (SME) Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi



dan Kabupaten/Kota, tertibnya administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan, dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung program dan kegiatan BLHRD pada tahun 2014. 3.3 Program dan Kegiatan A.

Bahan Pertimbangan perumusan Program dan Kegiatan Usulan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah

Provinsi

Gorontalo

Tahun

2014

dengan

berbagai

pertimbangan-pertimbangan, antara lain: 

Untuk mendukung pencapaian visi misi gubernur khususnya yang terkait dengan pengembangan manajemen pengelolaan potensi sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian Danau Limboto, peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo, peningkatan koordinasi dalam

upaya

lingkungan

pengendalian

hidup

antara

pencemaran pemerintah

dan

pusat,

kerusakan pemerintah

Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, serta peningkatan kualitas manajemen tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik melalui kegiatan penelitian


57



Pelaksanaan

Standar

lingkungan hidup pemantauan

Pelayanan

Minimal

(SPM)

dibidang

yaitu pemantauan kualitas air sungai,

kualitas

udara

dan

pelayanan

pengaduan

masyarakat. 

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator lainnya masing-masing Kementerian Lembaga menjadi kewenangan pemerintah provinsi.



Untuk

mendukung

percepatan

pencapaian

target

MDGs

khususnya dalam mencegah terjadinya perubahan iklim. 

Jumlah

usulan

program

dan

kegiatan

didasarkan

pada

sumberdaya seperti ketersediaan sarana dan prasarana, SDM dan proyeksi anggaran dari tahun ketahun 1. Sumber Daya Manusia Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan BLHRD Provinsi Gorontalo termasuk pengembangan teknologi dan model kelembangaan sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan

profesional

dalam

menunjang

tugas

yang

diembannya. Jumlah dan kualitas personil pada BLHRD belum memadai untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pengembangan penelitian. Secara keseluruhan personil yang ada saat ini berjumlah 69 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 54 orang, CPNS 5 orang dan tenaga kontrak 10 orang. Tabel 3.1. Jumlah aparatur BLHRD menurut komposisi struktur Administrasi No 1

Komposisi Struktur Administrasi Kepala Badan


Jumlah 1 orang

58

2 3 4 5 6

Sekretariat Bagian Keuangan Bidang Lingkungan Hidup Bidang Riset Bidang Teknologi Informasi Jumlah

15 10 16 12 15 69

orang orang orang orang orang orang

Sumber : Bagian Kepegawaian BLHRD, 2013

Tabel 3.2. pendidikan No 1 2 3 4

Jumlah Aparatur di BLHRD menurut tingkat

Tingkat Pendidikan Strata 2 Strata 1 Diploma/D3 SMU/Sederajat Jumlah

Jumlah 17 orang 30 orang 4 orang 9 orang 69 orang


Tabel 3.3. Jumlah Aparatur menurut Pendidikan Struktural No 1 2 3 4

Pendidikan Struktural PIM I PIM II PIM III PIM IV

Jumlah 1 orang 6 orang 14 orang


Dari jumlah PNS tersebut diatas melihat tugas dan fungsi BLHRD dimensinya begitu luas maka kualifikasi sumber daya manusia secara kualitatif maupun kuantitatif belum memenuhi harapan. 2. Sarana dan Prasarana Gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki BLHRD dalam menunjang

kegiatan

pengelolaan

lingkungan

hidup

dan

pengembangan penelitian adalah: Tabel 3.4. Kondisi sarana dan prasarana BLHRD Provinsi Gorontalo tahun 2002-2012


59

NO

NAMA ASET

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 1 2 3 4 5 6 III 1 2 3 4 5 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V 1 2

KENDARAAN Motor Motor Motor Motor Motor Motor Motor Motor Motor Mobil Mobil Mobil MEJA Meja Meja Meja Meja Meja Meja KURSI Kursi Pimpinan Kursi Kursi Kursi Sofa Kanopi AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC LAPTOP Notebook Notebook

3 4

Notebook Notebook

5

Notebook

JENIS, TYPE, MERK Suzuki Shogun Fd 110 Xsd Suzuki Satria Ru120rl Yamaha 5 TP Yamaha 5 LM Yamaha V 110 Yamaha 5 LM Bosowa Dinasti Suzuki Shogun FD 125 Suzuki Shogun FD 125 Nissan X-Trail ST 2,01 MT 2000 cc Isuzu Isuzu MCAP 1 1/2 Biro 1 Biro 1/2 Biro 1/4 Biro 1/4 Biro 1/2 biro Hidrolik Ergotec Chitose NBK Chitose 321 1.5 Pk National Cu 12 Bkn 2 Pk National Cu 18 Bkn L G 1 PK L G 1,5 PK Split Panasonic Panasonic 1 PK 1 PK, Panasonic LG 1 PK Panasonic 1 PK Dialogue Type V33 Toshiba Razio R315 Core 2 Duo Prosseor 1,5 Ghz, DVD/CDRM Care 2 Duo 12 Inch, Memori 2 GB Acer Type Aspire 4730Z/4330 Series


TAHUN PEROLEHAN

KONDISI BARANG

2003 2003 2004 2002

2008 2007 2010

BAIK RUSAK BAIK BAIK RUSAK BAIK RUSAK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK

2003 2003 2003 2003 2003 2005

RUSAK BAIK BAIK RUSAK BAIK BAIK

1 35 10 8 1 13 2 1 2 2 1 1

2003 2003 2004 2004 2004

RUSAK BAIK RUSAK BAIK RUSAK

2003 2003 2005 2005

1 2 1 10 1 1

2010 2010 2010

RUSAK RUSAK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK

2007 2007

RUSAK RUSAK

2 1 2

2008 2008 2009

BAIK BAIK

JLH 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 5 15 5 5 4 55

2003 2002 2003 2004 2004

2008 2009

BAIK

60

6 7 VI 1 2 3 4 5

Toshiba NB200, Intel Atom 1,66 GHz Asus Eee-pc Prosessor Intel Atom, RAM 512 MB

Notebook Notebook KOMPUTER Komputer/PC Komputer/PC Komputer/PC Komputer/PC Komputer/PC

Intel Core 2 Duo (GC-965) Plus Intel Core 2 Duo, 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo, 2,4 Ghz Intel Core 2,4 LGA 775 FSB 800 Core 2 Duo 2,4 GHz LG LCD 17 Inch

6 Komputer/PC VII PRINTER 1 Printer Canon IP 1880 Infus 2 Printer Canon IP 1880 3 Printer Epson LX - 1170 VIII INFOCUS 1 INFOCUS Acer Type Aspire IX MESIN KETIK 1 MESIN KETIK Manual Sumber: Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan BLHRD, 2012

Berdasarkan

data

sarana

dan

2009 2

BAIK 2009

1 7 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 3 2 2

prasarana

RUSAK 2007 2007 2008 2008 2008

RUSAK RUSAK RUSAK RUSAK RUSAK

2008

RUSAK

2008 2008 2008

RUSAK RUSAK RUSAK

2007

RUSAK

2007

RUSAK

tersebut

atas

menunjukkan bahwa jumlah sarana dan prasarana belum memadai untuk digunakan oleh 5 (lima) bidang/bagian serta beberapa sarana penunjang dalam kondisi rusak sehingga perlu diusulkan pada tahun 2014 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BLHRD tahun 2014. Beberapa sarana yang akan disulkan pada tahun 2014, adalah pembelian printer, infokus, mesin ketik, laptop dan komputer/PC. 3. Sumber Daya Finansial Faktor yang dominan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi adalah

adanya

dukungan

sumber

daya

finansial

untuk

melakukan kegiatan operasional baik kegiatan rutin maupun pembangunan.

Dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya,

BLHRD Provinsi Gorontalo menggunakan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Dekonsentrasi (APBN).


61

Pada tahun 2014 alokasi anggaran APBD /BLHRD sebesar Rp. 3.575.000.000,-

dan

anggaran

Dekonsentrasi

sebesar

Rp.

2.786.650.000,- sehingga diprediksi bahwa pada tahun 2015 BLHRD akan mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan kenaikan 10-15% dan anggaran APBN sekitar Rp. 3.300.000.000.a B.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Jumlah program/kegiatan dan pagu indikatif Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2014 adalah 8 (delapan) program dan 12 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.575.000.000 yang tersebar dalam 4 (empat) bidang. Uraian jumlah program dan kegiatan pada setiap bidang/bagian adalah sebagai berikut: 1. Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan 

Jumlah program

: 3 program



Jumlah Kegiatan

: 2 kegiatan



Jumlah anggaran

: Rp. 500.000.000



Lokasi Kegiatan

: 6 Kab/kota

2. Bidang Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan 

Jumlah program

: 3 program



Jumlah Kegiatan

: 2 kegiatan



Jumlah anggaran

: Rp. 500.000.000



Lokasi Kegiatan

: Provinsi Gorontalo

3. Bidang Pengendalian dan Konservasi SDA 

Jumlah program

: 3 program



Jumlah Kegiatan

: 2 kegiatan



Jumlah anggaran

: Rp. 600.000.000



Lokasi Kegiatan

: 6 Kab/Kota

4. Bidang Pengembangan Riset


62



Jumlah program

: 2 program



Jumlah Kegiatan

: 5 kegiatan



Jumlah anggaran

: Rp. 800.000.000



Lokasi Kegiatan

: 6 Kab/Kota

5. Bagian Sekretariat

C.



Jumlah program

: 2 program



Jumlah Kegiatan

: 2 kegiatan



Jumlah anggaran

: Rp. 1.100.000.000



Lokasi Kegiatan

: Provinsi Gorontalo

Keterkaitan dengan usulan awal RKPD Berdasarkan hasil review terhadap usulan awal RKPD terdapat beberapa kegiatan yang tidak diakomodir dalam usulan definitif karena akan diakomodir dalam anggaran dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun 2014 dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terdapat di usulan awal RKPD namun diusulkan pada tahun 2014 karena kegiatan tersebut merupakan usulan dari masyarakat pada saat monitoring lapangan, tawaran dari pihak perbankkan untuk melakukan kerjasama, dan kegiatan untuk mendukung program Nasional dari kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ristek serta berdasarkan hasil koordinasi di Kementerian Dalam Negeri bahwa pada tahun 2014 Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Regional Timur (FKPPD) tingkat Regional diwilayah Indonesia Timur.

D.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Kegiatan: 1) Peningkatan

peran

Serta

masyarakat

dalam

Resorasi

mangrove


63

2) Pemantauan kualitas lingkungan Air Sungai strategis/Lintas kabupaten 3) Pemantauan Kualitas Udara Ambient 4) Pemantauan kualitas Air laut 5) Kajian beban Pencemaran dan Daya tampung Lingkungan Sungai 2. Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan bagi usaha dan atau Kegiatan Kegiatan: 1) Peningkatan Kualitas pengelolaan Limbah B3 dan limbah Cair 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan pada kegiatan/Usaha

yang

berdampak

terhadap

Pencemaran/Kerusakan Lingkungan 3) Pengadaan Kendaraan Operasional tipe 4WD 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Kegiatan: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 3R dan bank sampah 2) Bimtek penyusunan Dokumen UPL/UKL 3) Pendidikan Dan Latihan penilai Amdal 4) Bimtek Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang LH 5) Penyusunan Naskah Akademisdan Draf Perda RPPLH 4. Peningkatan Data dan Informasi Sumber Daya Alam Dan LH Kegiatan: 1) Pengembangan SIL Berbasis GIS 2) Pengembangan

Sistem

pengaduan

Pencemaran

Dan

kerusakan LH secara Elektronik 3) Penetapan Standar Segmentasi Kelas Air Sungai Bone 4) Penetapan Status Mutu Air laut Renja BLHRD Provinsi Gorontalo 2015

64

5) Penyusunan Dan Pelaporan SLHD 6) Penyusunan dan Pelaporan IKLHD 7) Penyusunan dan Pelaporan pencapaian SPM Bidang LH Daerah 5. Program Riset Pengembangan Daerah Kegiatan: 1) Workshop Penguatan Teknologi Tepat Guna 2) Jerami padi yang difermentasi sebagai pakan Ternak 3) Tongkol jagung Untuk Fermentasi Sapi Potong 4) Lomba kreatifitas Ilmiah TTG tk SMA/SMK 5) Diseminasi hasil - hasil Penelitian 6) Uji Pengembangan pakan Ternak Ikan Murah 6.

Program Peningkatan perencanaan, Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan Kegiatan: Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Kegiatan: Pelayanan Adminstrasi dan sarana/prasarana Perkantoran


65

Tabel 3.5.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Provinsi Gorontalo

Lanjutan Tabel 3.5.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Provin

Lanjutan Tabel 3.5.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Provinsi Goront Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Provinsi Goron Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 20

Lanjutan Tabel 3.5. Lanjutan Tabel 3.5.


66

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 memuat hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya berdasarkan Rencana Strategis dan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2015. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tersebut dipilih sasaran yang akan dicapai dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada dan Renja ini merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2015. Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholder dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas,

fungsi

dan

kewenangan.

Perencanaan

Kegiatan

Badan

Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan


67

persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di BLHRD Provinsi Gorontalo. 4.2 Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol

dari

stakeholder

terhadap

dinamika

pembangunan

kepemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati. Namun demikian Rencana Kerja baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana kerja ini dengan baik. Rencana Kerja ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan, semoga visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.


68

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2014 Provinsi Gorontalo SKPD: Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo

Kode

1

Prioritas Program dan Kegiatan

2 URUSAN WAJIB Lingkungan Hidup 1.1 Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan

Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Renstra Program dan SKPD Keluaran Tahun 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013

Target

Realisasi

Target Program / Perkiraan Realisasi Capaian Target Kegiatan Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun dengan Tahun 2014 2014 Tingkat Tingkat Capaian Realisas Realisasi Capaian (%) i (%)

4

5

6

7

8

9

10

11

90

76

78

90

100

90

90

100

Catatan Penting

12

1.1.1 Pembinaan dan Penilaian ADIPURA

Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan ADIPURA

5 kab/Kota

3 Kab/kota

3 Kab/Kota

3 Kab/Kota

60

3 Kab/Kota

3 Kab/Kota

60

Bidang Lingkungan Hidup

1.1.2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Restorasi Mangrove

Tersedianya model pengelolaan Mangrove dwilayah Teluk Tomini dan Laut Sulawesi

10 Model

0

1 Model

1 Model

10

0

0

0


1.1.3 Pemantauan kualitas lingkungan (Air Sungai, udara ambient)

Tersedianya data base kualitas air dan kualitas udara di Provinsi Gorontalo

5 sungai dan 24 titik sampling kualitas udara ambient

10



100


5 sungai dan 24 5 sungai dan 24 5 sungai dan 24 titik sampling titik sampling titik sampling kualitas udara kualitas udara kualitas udara ambient ambient ambient

1.1.4 Konservasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Tersedianya model desa Konservasi

0

0

0

0

2 desa konservasi

2 desa konservasi

100


1.1.5 Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan Tersedianya aplikasi SIL yang mudah di akses oleh masyarakat

0

0

0

0

1 Paket

1 Paket

100


1.1.6 Pengkajian teknis penetapan kelas air dan Meningkatnya kontrol terhadap rencana umum pemulihan kualitas pengelolaan air sungai lingkungan sungai

5 sungai

0

0

0

0

0

0

0


1.1.7 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Gorontalo

Acuan dalam pelaksanaan Evaluasi RTRW dan bentuk pengawasan di Provinsi Gorontalo

1 KLHS

0

0

0

0

0

0

0


Meningkatnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pelaksanaan dokumen lingkungan (352 usaha/ kegiatan)

106 usaha/kegiatan

18 usaha/ kegiatan

18 usaha/ kegiatan

5 usaha/ kegiatan

4.71

20 kegiatan

20 usaha/kegiatan

18.8


Jumlah kegiatan atau usaha yang dilakukan pengawasan

106 usaha/kegiatan

18 usaha/ kegiatan

5 usaha/kegiatan

5 usaha/kegiatan

4.71

22 usaha/ kegiatan

22 usaha/ kegiatan

15.6


1.2 Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan

1.2.1 Pengawasan kegiatan/usaha yang berdampak terhadap pencemaran/kerusakan lingkungan

Kode


1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup


Realisasi Target Target Capaian Kinerja Hasil Kinerja Renstra Program dan SKPD Keluaran Tahun 2017 Kegiatan s/d Tahun 2012

Meningkatnya kapasitas aparatur 50 orang dan masyarakat dalam aparatur/800 orang pengelolaan dan pengendalian masyarakat pencemaran lingkungan di Provinsi Gorontalo


Target

Realisasi

20 orang aparatur/200 orang masyarakat



Target Program / Perkiraan Realisasi Capaian Target Kegiatan Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun dengan Tahun 2014 2014 Tingkat Tingkat Capaian Realisas Realisasi Capaian (%) i (%) 12.5 20 orang aparatur/200 orang masyarakat

Catatan Penting


25%


1.3.1 Pembinaan Sekolah Adiwiyata

Jumlah sekolah yang akan dilakukan penilaian dan pembinaan berdasarkan usulan Kab/Kota

108 sekolah

38 sekolah

18 sekolah

21 sekolah

19.4

0

0

0.00


1.3.2 Kursus AMDAL Penilai

Jumlah sekolah yang akan dilakukan penilaian dan pembinaan berdasarkan usulan Kab/Kota

150 orang

40 orang

0

0

0.00

0

0

0.00


1.3.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah melalui 3R

Terlaksanya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R

0

0

0

0.00

300 orang

300 orang

100.00


Teknologi Informasi 2.1. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengembangan Teknologi Informasi 2.1.1 Peningkatan SDM kelompok wirausaha dalam pemanfaatan Teknolog Informasi

2.1.2 Peningkatan kapasitas tenaga sandi

2.1.3 Peningkatan SDM dalam pengelolaan Teknologi Informasi 2.2. Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa

2.2.1 Peningkatan Infrastruktur Jaringan EGovernment

Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi Jumlah kelompok wira usaha yang terampil memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Jumlah tenaga sandi yang profesional dalam menjalankan tugasnya Jumlah SDM aparatur teknis Bidang TIK

Bidang Teknologi Informasi

250 Kelompok

0

0

0

0

Bidang Teknologi Informasi Pindah ke dinas Perhubungan

6 orang

1 orang

5

3

50


200 Orang

0

30

30

15

Integrasi jaringan antar SKPD Provinsi dengan SKPD di Kab/Kota dan sampai ditingkat kecamatan

35%

30%

10%

10%

29%

Jumlah sambungan jaringan egovernment (SKPD, UPTD, asosiasi, tempat-tempat umum, kabupaten/kota) yang terlayani di Provinsi Gorontalo

105 sambungan

Pindah ke dinas Perhubungan

Bidang Teknologi Informasi Bidang Teknologi Informasi

Pindah ke dinas Perhubungan 15

37 SKPD

37 SKPD

35.2


Kode



2.2.2 Peningkatan Akses Informasi Jaringan E- Jumlah kapasitas akses internet Government dan intranet jaringan E-Government

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

100 Mbps

30 mbps


Target

Realisasi

40 Mpbs

40 Mpbs

Target Program / Perkiraan Realisasi Capaian Target Kegiatan Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun dengan Tahun 2014 2014 Tingkat Tingkat Capaian Realisas Realisasi Capaian (%) i (%) 40

3 aplikasi/3 website

4 aplikasi/ 4 website

4 aplikasi/ 4 websit

22.2

100

100

100

100

100

Terpublikasikannya kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo ke publik

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian

35 Kajian

39 kajian

5 kajian

5 kajian

1.1.1 Kajian Pelaksanaan Kesehatan Gratis di Provinsi Gorontalo

Tersedianya kajian Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Gratis di Provinsi Gorontalo

1 Rekomendasi

0

0

0

1.1.2 Kajian Pengembangan Inovasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tersedianya Model Pengembangan Inovasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Gorontalo

1 Model

0

0

1 Rekomendasi

0

2.3.1 Peningkatan layanan media informasi publik di Provinsi Gorontalo Penelitian 1.1 Program Riset Pengembangan Daerah

1.1.3 Studi persepsi masyarakat tentang kinerja Untuk mengetahui tingkat persepsi Pemerintah Provinsi Gorontalo masyarakat tentang kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo 1.1.4 Model rehabilitasi lahan dalam rangka manajemen lahan pertanian


2.2.3 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Jumlah website dan aplikasi Sistem 18 Aplikasi dan 18 Manajemen dan Website seluruh SKPD Informasi Manajemen yang Website dikembangkan di Provinsi Gorontalo 2.3. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Catatan Penting

Bidang Teknologi Informasi Pindah ke dinas Perhubungan Bidang Teknologi Informasi

Pindah ke dinas Perhubungan


Tersedianya model rehabilitasi 1 Model lahan berdasarkan sebaran spasial Zonasi lahan kritis dengan pertimbangan hasil analsis aspek lahanKajian dan kondisi sosial 1.1.5 Kajian Peningkatan Ketahanan Pangan di biofisik Tersedianya Peningkatan 1 Rekomendasi Provinsi Gorontalo Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo

14.3

4 kajian

4 kajian

11.4

0

0

0

0

Bidang Riset/Penelitian

0

0

0

0

0


1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

100

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

100


0

1 Model

1 Model

100

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


Kode






Target

Realisasi


Catatan Penting

1.1.6 Kajian peningkatan mutu pendidikan menengah di Provinsi Gorontalo

Tersedianya rekomendasi peningkatan mutu pendidikan menengah bagi masyarakat usia sekolah di Provinsi Gorontalo

1 Rekomendasi

0

0

0

0

0

0

0


1.1.7 Kajian prospek pengembangan sapi potong dan pembiayaan syariah di Provinsi Gorontalo

Tersedianya rekomendasi 1 Rekomendasi peningkatan mutu sapi potong dan daya saing di Provinsi Gorontalo

0

0

0

0

0

0

0


1.1.8 Pengembangan kreativitas ilmiah dan kerjasama penelitian

Terpromosinya pengembangan kreatifitas ilmiah melalui pameran teknologi nasional di Bandung dan melalui Jurnal Inovasi Provinsi Gorontalo

16.7

3 edisi jurnal inovasi

3 edisi jurnal inovasi

33.3


1.1.9 Kajian percepatan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Gorontalo

Tersedianya rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah yang dikaitkan dengan kajian percepatan pelaksanaan SPM di Prov. Gorontalo Rekomendasi kegiatan penelitian dan pengembangan regional timur

1 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

100

0

0

0


1 rekomendasi

0

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

100

0

0

0


1.1.11 Workshop Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Rekomendasi program Sida dalam mendukung MP3EI koridor sulawesi pilar SDM dan IPTEK serta pengembangan Pusat unggulan Daerah (Jagung dan Rumput Laut)

1 rekomendasi

0

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

100

0

0

0


1.1.12 Penyusunan Dokumen KlusterPotensi Daerah Prov. Gorontalo

Tersusunnya Dokumen Kluster SIDA Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

0

0

0

0

1 Dokumen

1 Dokumen

100


Tersedianya model pengembangan teknologi tepat guna di Provinsi Gorontalo

22 Model

3 model

1 model

1 Model

4.5

2 model

2 model

0.14


1.3.1 Pengembangan Desa dan Sekolah Mandiri Energi

Tersedianya 1 (satu) model Desa Mandiri Energi dan 1 (satu) Model Sekolah Mandiri Energi

22 Model

1 Model

1 model

1 Model

4.5

0

0

0.00


1.3.2 Pengembangan Prototipe Pakan Ternak

Tersedianya Model Prototipe Pakan Ternak

0

0

0

0.00

1 Model

1 Model

100.00


1.3.3 Workshop Penguatan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Gorontalo

Terlaksananya workshop Inovasi Pengembangan TTG tk. Provinsi Gorontalo

0

0

0

0.00

1 workshop, 3 unit pengembangan TTG

1 workshop, 3 unit pengembangan TTG

100.00


1.1.10 Rakor Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Regional Timur

1.3 Program Pengembangan teknologi tepat guna

6 kali dan 18 Edisi 1 kali dan 3 edisi 1 kali dan 3 edisi 1 kali dan 3 edisi Jurnal Inovasi Jurnal Inovasi Jurnal Inovasi Jurnal Inovasi

Kode



100

2.1.1 Perencanaan, koordinasi, Monitoring dan Tersusunya laporan perencanaan, evaluasi monitoring dan evaluasi (Renja, LKIP, LPPD, LKPJ) 2.1.2 Kegiatan Penatausahaan dan penyusunan Tertibnya administrasi pengelolaan laporan keuangan keuangan





Catatan Penting

Target

Realisasi

100

100

100

100

100

100

100

30 laporan

4 laporan

5 laporan

5 laporan

16,67

5 laporan

5 Laporan

33,33

Bagian Sekretariat

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Bagian Keuangan

Meningkatnya kualitas Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

100

100

100

100

100

100

100

100

Bagian Sekretariat

2.2.1 Pelayanan jasa Adminstrasi Perkantoran

Tertibnya administrasi perkantoran

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Bagian Sekretariat

2.2.2 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

1 kegiatan

1 kegiatan

100

Bagian Sekretariat

Sekretariat 2.1 Program Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur

Sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2013

Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 SKPD: Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo Rencana Tahun 2014 Kode

1



2 3 URUSAN WAJIB Lingkungan Hidup 1.1 Program pengendalian pencemaran dan kerusakan Meningkatnya Indeks Kualitas lingkungan Lingkungan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Catatan Penting Sumber Dana 7

8

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 9

10

1,570,235,000 787,335,000

APBD

3 Kab/Kota

225,850,000

APBD

Kegiatan yang rutin setiap tahun dilaksanakan untuk mendukung program Nasional dan termasuk rancangan awal RKPD

3 Kab/Kota

300,000,000

81 Kecamatan suwawa, Kecamatan Marisa, dan kecamatan Tilamuta

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

84

1,850,000,000 950,000,000

1.1.1 Pembinaan dan Penilaian ADIPURA

Meningkatnya peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan

1.1.2 Pemantauan kualitas lingkungan (Air Sungai, udara ambient)

Tersedianya data base kualitas 5 sungai (sungai bionga, air dan kualitas udara di Provinsi Taluduyunu, Buladu, Bone, Gorontalo paguyaman) dan 24 titik sampling kualitas udara ambient di 6 Kab/Kota


338,735,000

APBD

Merupakan Rancangan awal RKPD dan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk memenuhi pelaksanaan SPM


350,000,000

1.1.3 Konservasi berbasis ekonomi kerakyatan

Tersedianya 2 (dua) model kegiatan konservasi berbasis ekonomi kerakyatan

2 Model

222,750,000

APBD

Merupakan Rancangan awal RKPD dan merupakan kegiatan yang telah disepakati pada saat forum SKPD

2 model

300,000,000

20 kegiatan

207,800,000

APBD

22 kegiatan

250,000,000

20 kegiatan

207,800,000

APBD

22 kegiatan

250,000,000

Meningkatnya kapasitas Kab/Kota se Provinsi aparatur dan masyarakat dalam Gorontalo pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan


404,300,000

APBD

Merupakan Rancangan awal RKPD dan hasil kesepakatan Musrembangda Merupakan Rancangan awal RKPD dan hasil kesepakatan Musrembangda


450,000,000

Terlaksananya kegiatan Kab/Kota se Provinsi peningkatan kapasitas aparatur Gorontalo dan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3 R

300 orang

404,300,000

APBD

Merupakan Rancangan awal RKPD dan hasil kesepakatan Musrembangda

350 orang

450,000,000

Desa Molotabu, Desa Olele Kabupaten Bone Bolango

1.2 Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi Persentase peningkatan tingkat Kab/Kota se Provinsi usaha atau kegiatan ketaatan pemrakarsa terhadap Gorontalo pelaksanaan dokumen lingkungan 1.2.1 Pengawasan kegiatan/usaha yang berdampak terhadap pencemaran/ kerusakan lingkungan 1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup

1.3.1 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R

Jumlah kegiatan atau usaha yang dilakukan pengawasan

Kab/Kota se Provinsi Gorontalo

Rencana Tahun 2014 Kode


1.4 Peningkatan Data dan Informasi Sumber Daya Alam Dan LH

1.4.1 Peningkatan sistem Informasi Lingkungan

Penelitian 1.1



Meningkatnya Mutu Pelayanan Provinsi Gorontalo dasar bidang LH yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Prov Gorontalo

100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 170,800,000

Tersedianya sistem informasi Provinsi Gorontalo lingkungan yang mudah diakses oleh masyarakat

100%

Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian.

5 Kajian

Lokasi

Provinsi Gorontalo


Catatan Penting Sumber Dana APBD


100%

200,000,000

170,800,000

APBD

Merupakan usulan kegiatan yang menjadi kesepakatan pada saat forum SKPD

100%

200,000,000

800,000,000 450,000,000

APBD


6 Kajian

Merupakan Rancangan awal RKPD dan hasil kesepakatan Musrembangda Merupakan Rancangan

1 dokumen kluster SIDA

200,000,000

3 Edisi Jurnal Inovasi Gorontalo , Sinkronisasi kerjasama penelitian

150,000,000

Merupakan Rancangan awal RKPD dan hasil kesepakatan Musrembangda Merupakan Rancangan awal RKPD dan sesuai dengan kebutuhan

1 Rekomendasi

200,000,000

5 Model

475,000,000

1.1.1 Penyusunan Dokumen Kluster Potensi Daerah Provinsi Gorontalo

Tersusunnya Dokumen Kluster Provinsi Gorontalo Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Gorontalo

1 dokumen kluster SIDA

166,700,000

APBD

1.1.2 Pengembangan kreativitas ilmiah dan kerjasama penelitian

Tersosialisasinya hasil-hasil penelitian inovatif, optimalisasi Kerjasama Jarlitbang, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

3 Edisi Jurnal Inovasi Gorontalo , Sinkronisasi kerjasama penelitian

83,300,000

APBD

Provinsi Gorontalo

1.1.3 Studi Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Tersedianya rekomendasi Provinsi Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo peningkatan peningkatan kinerja pemerintah di Provinsi Gorontalo Tersedianya model Kab/Kota se Provinsi 1.2 Program Pengembangan teknologi tepat guna pengembangan teknologi tepat Gorontalo guna di Provinsi Gorontalo

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

awal RKPD dan hasil kesepakatan Musrembangda

1 Rekomendasi

200,000,000

APBD

4 Model

350,000,000

APBD

1,025,000,000 550,000,000

1.2.1 Pengembangan Prototipe Pakan Ternak

Tersedianya 1 (satu) model prototipe pakan ternak

Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango

1 Model

200,000,000

APBD


1 Model

200,000,000

1.2.2 Workshop Penguatan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Gorontalo

Terlaksananya Workshop Inovasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

1 kali workshop, 3 unit pengembangan TTG

150,000,000

APBD

Merupakan Rancangan awal RKPD dan sesuai dengan kebutuhan

1 kali workshop, 3 unit pengembangan TTG

275,000,000

Rencana Tahun 2014 Kode



Sekretariat 2.1 Program Peningkatan perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Lokasi



Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Catatan Penting Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1,129,765,000 278,830,000

APBD

Merupakan Rancangan awal RKPD dan sesuai dengan kebutuhan

100%

1,000,000,000 450,000,000

Tersusunya laporan 100% perencanaan, monitoring dan evaluasi dan laporan keuangan (Renja, LKIP, LPPD, LKPJ)

153,830,000

APBD

Merupakan rancangan awal RKPD, dan merupakan kegiatan rutin SKPD

100%

200,000,000

Provinsi Gorontalo

Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan

100%

125,000,000

APBD

Merupakan rancangan awal RKPD, dan merupakan kegiatan rutin SKPD

200%

250,000,000

Provinsi Gorontalo

Terselenggaranya pelayanan 100% administrasi perkantoran yang baik

850,935,000

APBD

100%

550,000,000

2.2.1 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

Tertibnya administrasi 100% perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BLHRD tahun 2014

510,185,000

APBD

Merupakan Rancangan awal RKPD, dan merupakan kegiatan rutin SKPD Merupakan Rancangan awal RKPD, dan merupakan kegiatan rutin SKPD

1 kegiatan

550,000,000

2.2.2 Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran

Provinsi Gorontalo

Tersedianya sarana dan 100% prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2014

340,750,000

APBD

Merupakan Rancangan awal RKPD, dan merupakan kegiatan rutin SKPD

2 kegiatan

350,000,000

Provinsi Gorontalo

Sinkronisasi program dan 100% kegiatan antara provinsi dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2014

2.1.1 Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Provinsi Gorontalo

2.1.2 Penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan keuangan SKPD

2.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

JUMLAH ANGGARAN

3,500,000,000

3,875,000,000

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Hasil Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo No

Program dan Kegiatan

2 1 Lingkungan Hidup 1.1 Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 1.1.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam restorasi mangrove

Lokasi



3

4

5

Provinsi Gorontalo


Kec. Anggrek dan Kec. Dulupi

Perbaikan kerusakan manggrove di Kab. Gorut & Pohuwato 750 pohon

1.1.2 Pemantauan kualitas lingkungan di air (Sungai Biyonga, sungai Tersedianya data base kualitas air sungai, air laut dan Provinsi Gorontalo (Air sungai, udara, air taluduyunu, sungai Buladu, sungai udara di Prov. Gorontalo laut) Bone dan sungai paguyaman) udara ( wilayah transportasi, perkantoran, pemukiman dan perdagangan di kab/Kota) air laut (Teluk tomini diwilayah Kab/Kota) 1.2

Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan


Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan

84

Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Indikatif 6 7 2,250,000,000 500,000,000 APBD 200,000,000

APBD

5 sungai, 2 kali pemantauan pada 3 titik pantau (hulu, Tengah, hilir)

300,000,000

APBD

20 kegiatan

350,000,000

APBD

1.2.1 Pembinaan dan pengawasan kegiatan Provinsi Gorontalo atau usaha dalam peningkatan penilaian kinerja (Proper)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah 10 keg/usaha cair bagi usaha atau kegiatan di Provinsi Gorontali

150,000,000

APBD

1.2.2 Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan pada kegiatan/usaha yang berdampak terhadap pencemaran/kerusakan lingkungan

Meningkatnya ketaatan penaggung jawab kegiatan dalam melaksanakan rekomendasi & ketentuan izin lingkungan

200,000,000

APBD


50 kegiatan dan kegiatan yang dipantau ketaatannya

No 1.3

Program dan Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Lokasi

Kota Gorontalo dan kab. Gorontalo Meningkatnya kapasitas aparatur dan Masyarakat dalam pengendalian pencemaranLingkungan dan kerusakan Lingkungan

Target Capaian Kinerja 30 orang aparatur/ 300 orang masyarakat

Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Indikatif 650,000,000 APBD

1.3.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kota Gorontalo dan kab. Gorontalo Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam 200 orang pengelolaan sampah melalui program 3R pengelolaan sampah melalui program 3R dan bank sampah selama 3 hari dan bank sampah yang terbagi dalam 2 tahapan

150,000,000

APBD

1.3.3 Pendidikan dan latihan Penilai Amdal

Kota Gorontalo

Jumlah aparatur yang mempunyai sertifikasi Penilai Amdal 30 orang aparatur

325,000,000

APBD

1.3.4 Bimtek Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang LH

Kota Gorontalo

Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menyusun dan 35 Aparatur dan memahami regulasi dibidang lingkungan di Prov. Gorontalo unsur PSL yang mampu menyusun dan Terumuskannya Draf Ranperda RPPLH Provinsi Gorontalo 1memahami dokumen

90,000,000

APBD

85,000,000

APBD

1.3.5 Penyusunan Naskah Akademis dan draf Provinsi Gorontalo Perda RPPLH 1.4


Program Peningkatan Data dan Informasi Sumber Daya Alam Dan LH

Kab/Kota seProvinsi Gorontalo

Tersedianya 75% data dan informasi LH yang Valid dan mutakhir yang dapat di akses secara online

100%

750,000,000

APBD

1.4.1 Pengembangan SIL Berbasis GIS


Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Aplikasi SIL yang berbasis GIS

6 Kab/Kota

350,000,000

APBD

1.4.4 Penetapan Status Mutu Air laut

Laut Sulawesi Kab. Gorut

Tersedianya Informasi Kualitas Air laut sebagai Muara Air 1 dokumen sungai Buladu yang merupakan outlet Pembuangan Tailing Aktifitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

150,000,000

APBD

Tersedianya Data dan Informasi SLHD

3 dokumen

250,000,000

APBD

Tersedianya Model pengembangan TTG di provinsi Gorontalo

5 model

1,230,000,000 475,000,000

APBD APBD

1.1.4 Lomba Kreatifitas Ilmiah Teknologi Tepat Provinsi Gorontalo Guna Tingkat SMA/SMK, Yantek 1.1.5 Diseminasi hasil - hasil penelitian Provinsi Gorontalo

Peningkatan Pengembangan karya Tulis Ilmiah bagi siswa SMA/SMK, Yantek Publikasi hasil TTG dan Penelitian

1 kegiatan

150,000,000

APBD

1 rekomendasi

125,000,000

APBD

1.1.6 Uji Pengembangan pakan ternak Ikan Murah

Tersedianya Pakan Ternak Ikan Murah bagi peternak ikan sebagai alternatif pakan

1 rekomendasi

200,000,000

APBD

1.4.5 Penyusunan dan Pelaporan SLHD, IKLH Provinsi Gorontalo dan SPM Penelitian 1.1 Program Pengembangan teknologi tepat guna

Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

1.2

Program Pengembangan Riset daerah

Provinsi Gorontalo

Terwujudnya Peningkatan kualitas Pembagunan di Provinsi 6 kajian Gorontalo berbasis Penelitian

755,000,000

APBD

1.2.1

Studi Persepsi Masyarakat tentang kinerja Pemprov. Gorontalo

Provinsi Gorontalo

Tersediannya informasi tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerinta Provinsi Gorontalo

1 dokumen

150,000,000

APBD

1.2.2

Kajian Terhadap optimalisasi produksi Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo dan Tanaman kelapa, jagungdan ternak sapi Kab. Pohuwato yang terintegrasi Pengembangan kreatifitas ilmiah dan Provinsi Gorontalo kerja sama penelitian

Tersediannya pola pengelolaan usaha diversifikasi kelapa, 1 dokumen jagung dan ternak sapi yang terintegrasi Gorontalo dan Boalemo Tersosialisasinya hasil - hasil penelitian inovatif kepada 1 dokumen masyarakat melalui media informasi dalam bentuk jurnal inovasi Gorontalo Terbentuknya konsorsium Pusat unggulan Iptek di Provinsi 1 dokumen Gorontalo berbasis inovasi dan investasi

175,000,000

APBD

130,000,000

APBD

150,000,000

APBD

1 dokumen

150,000,000

APBD

1.2.3

No

1.2.4

Pembentukan Konsorsium pusat unggulan Iptek

1.2.5

Kajian Dampak pertanaman Kelapa bagi Provinsi Gorontalo masyarakat petani di Provinsi Gorontalo


Sekretariat 2.1 Program Peningkatan perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.2

Provinsi Gorontalo

Lokasi



Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Indikatif 1,150,000,000

Provinsi Gorontalo

Sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2014

100%

300,000,000

APBD

2.1.1 Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Provinsi Gorontalo

Tersusunya laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi 100% dan laporan keuangan (Renja, LKIP, LPPD, LKPJ)

200,000,000

APBD

2.1.2 Penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan keuangan SKPD

Provinsi Gorontalo

Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan

100%

100,000,000

APBD

Provinsi Gorontalo

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang 100% baik

850,000,000

APBD

2.2.1 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

Tertibnya administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BLHRD tahun 2015

100%

300,000,000

APBD

2.2.2 Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran

Provinsi Gorontalo

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2015

100%

550,000,000

APBD

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

JUMLAH ANGGARAN

4,630,000,000

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo


No

2 1 Lingkungan Hidup Program pengendalian pencemaran dan kerusakan 1.1 lingkungan 1.1.1

1.1.2

1.2

Peningkatan peran serta masyarakat dalam restorasi mangrove

1.2.2



3

4

5

Provinsi Gorontalo


Kec. Anggrek dan Kec. Dulupi

Perbaikan kerusakan manggrove di kab. Pohuwato

84


Sumber Dana

6 2,250,000,000 500,000,000

7 APBD

200,000,000

APBD

300,000,000

APBD

350,000,000

APBD

150,000,000

APBD

200,000,000

APBD

750 pohon

Pemantauan kualitas lingkungan di air (Sungai Biyonga, sungai Tersedianya data base kualitas air sungai, air laut dan udara Provinsi Gorontalo (Air sungai, udara, air taluduyunu, sungai Buladu, sungai di Prov. Gorontalo laut) Bone dan sungai paguyaman) udara ( wilayah transportasi, perkantoran, 5 sungai, 2 kali pemukiman dan perdagangan di pemantauan pada 3 kab/Kota) air laut (Teluk tomini titik pantau (hulu, diwilayah Kab/Kota) Tengah, hilir)

Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan 1.2.1

Lokasi


Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan

Pembinaan dan pengawasan kegiatan Provinsi Gorontalo atau usaha dalam peningkatan penilaian kinerja (Proper)

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah cair bagi usaha atau kegiatan di Provinsi Gorontali

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan pada kegiatan/usaha yang berdampak terhadap pencemaran/kerusakan lingkungan

Meningkatnya ketaatan penaggung jawab kegiatan dalam melaksanakan rekomendasi & ketentuan izin lingkungan


20 kegiatan

10 keg/usaha

50 kegiatan dan kegiatan yang dipantau ketaatannya


No 1.3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Lokasi


Kota Gorontalo dan kab. Gorontalo Meningkatnya kapasitas aparatur dan Masyarakat dalam pengendalian pencemaranLingkungan dan kerusakan Lingkungan

Target Capaian Kinerja 30 orang aparatur/ 300 orang masyarakat


Sumber Dana

650,000,000

APBD

1.3.1

Pemberdayaan Masyarakat dalam Kota Gorontalo dan kab. Gorontalo Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program 3R pengelolaan sampah melalui program 3R dan bank sampah 200 orang selama 3 dan bank sampah hari yang terbagi dalam 2 tahapan

150,000,000

APBD

1.3.3

Pendidikan dan latihan Penilai Amdal

325,000,000

APBD

90,000,000

APBD

85,000,000

APBD

750,000,000

APBD

350,000,000

APBD

Kota Gorontalo

Jumlah aparatur yang mempunyai sertifikasi Penilai Amdal 30 orang aparatur

1.3.4

Bimtek Penyusunan Peraturan Perundangan Bidang LH

Kota Gorontalo

Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menyusun dan memahami regulasi dibidang lingkungan di Prov. Gorontalo 35 Aparatur dan unsur PSL yang mampu menyusun dan memahami peraturan Perundangan di bidangLH

1.3.5

1.4

Program Peningkatan Data dan Informasi Sumber Daya Alam Dan LH

1.4.1

No

Penyusunan Naskah Akademis dan draf Provinsi Gorontalo Perda RPPLH

Pengembangan SIL Berbasis GIS


Kab/Kota seProvinsi Gorontalo


Lokasi

Terumuskannya Draf Ranperda RPPLH Provinsi Gorontalo 1 dokumen Tersedianya 75% data dan informasi LH yang Valid dan mutakhir yang dapat di akses secara online

Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Aplikasi SIL yang berbasis GIS


100%

6 Kab/Kota



Sumber Dana

1.4.4

1.4.5

Penetapan Status Mutu Air laut

Penyusunan dan Pelaporan SLHD, IKLH Provinsi Gorontalo dan SPM

Penelitian 1.1 Program Pengembangan teknologi tepat guna

1.1.4

1.1.5

Laut Sulawesi Kab. Gorut

Provinsi Gorontalo

Tersedianya Informasi Kualitas Air laut sebagai Muara Air sungai Buladu yang merupakan outlet Pembuangan Tailing Aktifitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

APBD

250,000,000

APBD

1,230,000,000 475,000,000

APBD APBD

150,000,000

APBD

125,000,000

APBD

200,000,000

APBD

755,000,000

APBD

150,000,000

APBD

175,000,000

APBD

1 dokumen

Tersedianya Data dan Informasi SLHD 3 dokumen

Tersedianya Model pengembangan TTG di provinsi Gorontalo

Lomba Kreatifitas Ilmiah Teknologi Tepat Provinsi Gorontalo Guna Tingkat SMA/SMK, Yantek

Peningkatan Pengembangan karya Tulis Ilmiah bagi siswa SMA/SMK, Yantek

Diseminasi hasil - hasil penelitian

Publikasi hasil TTG dan Penelitian

Provinsi Gorontalo

150,000,000

5 model

1 kegiatan

1 rekomendasi 1.1.6

1.2

Uji Pengembangan pakan ternak Ikan Murah

Program Pengembangan Riset daerah

1.2.1

1.2.2

Studi Persepsi Masyarakat tentang kinerja Pemprov. Gorontalo

1.2.3

Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

Kajian Terhadap optimalisasi produksi Kab. Gorontalo & Kab. Boalemo Tanaman kelapa, jagungdan ternak sapi yang terintegrasi


No

Provinsi Gorontalo

Pengembangan kreatifitas ilmiah dan kerja sama penelitian

Lokasi Provinsi Gorontalo

Tersedianya Pakan Ternak Ikan Murah bagi peternak ikan sebagai alternatif pakan

Terwujudnya Peningkatan kualitas Pembagunan di Provinsi Gorontalo berbasis Penelitian Tersediannya informasi tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerinta Provinsi Gorontalo

Tersediannya pola pengelolaan usaha diversifikasi kelapa, jagung dan ternak sapi yang terintegrasi Gorontalo dan Boalemo

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tersosialisasinya hasil - hasil penelitian inovatif kepada masyarakat melalui media informasi dalam bentuk jurnal inovasi Gorontalo

1 rekomendasi

6 kajian

1 dokumen

1 dokumen


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 130,000,000

1 dokumen

Sumber Dana APBD

1.2.4

1.2.5

Pembentukan Konsorsium pusat unggulan Iptek

Provinsi Gorontalo

Terbentuknya konsorsium Pusat unggulan Iptek di Provinsi Gorontalo berbasis inovasi dan investasi

Kajian Dampak pertanaman Kelapa bagi Provinsi Gorontalo masyarakat petani di Provinsi Gorontalo

150,000,000

APBD

150,000,000

APBD

1 dokumen

1 dokumen 1,150,000,000

Sekretariat Program Peningkatan perencanaan, Monitoring, 2.1 evaluasi dan pelaporan

2.1.1

2.1.2

2.2

Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Provinsi Gorontalo

Penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan keuangan SKPD

Provinsi Gorontalo

Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 2.2.1

2.2.2

Provinsi Gorontalo

Sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2014 Tersusunya laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi dan laporan keuangan (Renja, LKIP, LPPD, LKPJ)

300,000,000

APBD

200,000,000

APBD

100,000,000

APBD

850,000,000

APBD

300,000,000

APBD

550,000,000

APBD

100%

100%

Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan 100%

Provinsi Gorontalo

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

Peningkatan sarana dan prasarana Perkantoran

Provinsi Gorontalo

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik Tertibnya administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BLHRD tahun 2015 Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2015

JUMLAH ANGGARAN

100%

100%

100% 4,630,000,000

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH PROVINSI GORONTALO

Recommend Documents