BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN. tahun kedepan akan berisikan program-program dalam rangka untuk

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten mamasa dalam 5 (lima) tahun kedepan akan berisikan program-program dalam rangka untuk merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berupa indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi Kabupaten mamasa Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dengan demikian keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Perencanaan program prioritas dalam RPJMD dirumuskan secara seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam alokasi dan kebijakan penganggaran, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban danpengawasan keuangan daerah. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran

berdasarkan

kebijakan

dengan

pengambilan

keputusan

terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

309

bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju. Pada Penyusunan,

tataran

implementasi

Pengendalian

dan

dilakukan Evaluasi

Tahapan,

Tata

Pelaksanaan

Cara

Rencana

Pembangunan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang selanjutnya dijabarkan kedalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Urusan Pilihan yang dipilih dalam RPJMD dikaitkan dengan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa program prioritas adalah program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah

dan

program

untuk

pemenuhan

penyelenggaraan

urusan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada bagian ini disajikan programprogram prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Mamasa. 8.1. Program Prioritas Program prioritas disusun berdasarkan urusan kewenangan wajib dan pilihan terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang urusan wajib dengan 86 program pembangunan dan 8 (delapan] bidang urusan pilihan dengan 16 program pembangunan, yaitu :


310

8.1.1.

Bidang Pendidikan:

A. Kebijakan perwujudan pendidikan

gratis dasar dan m enengah

(SD, SLTP) dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas 12 (dua belas) tahun pada Tahun 2018, dilaksanakan melalui program dan sasaran sebagai berikut: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan sasaran meningkatnya Angka Partisipasi PAUD. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran : 

Meningkatnya

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

SD/MI); 

MeningkatnyaAPK SMP/MTs;



Meningkatnya APM SMP/MTs;



Meningkatnya

angka

melanjutkan

SD/Ml

ke

SMP/MTs. 3. Program Pendidikan Menengah dengan sasaran : 

Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA;



Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK.

B. Kebijakan peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi, yang dilaksanakan melalui program-program: 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran : 

Meningkatnya daya tampung SMP/MTs;



Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka, SD-SMP satu atap;



Terlaksananya

fasilitasi

penyediaan

buku

teks

pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

311

2. Program pendidikan menengah dengan sasaran: 

Meningkatnya daya tampung SMA/SMK/MA;



Meningkatnya

fasilitasi

penyediaan

sumber

dan

media

belajar SMA/SMK/MA; 

Meningkatnya

kompetensi

sumber

daya

manusia

SSN

untuk SMA/SMK/MA; 

Merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan;

3. Kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan, yang dilaksanakan melalui Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran : 

Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi SI;



Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi.

4. Kebijakan Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB), yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Luar Biasa, dengan sasaran : 

Meningkatnya

Pendidikan

Khusus

(PK)

dan

Pendidikan

Layanan Khusus (PLK); 

Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK;



Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK.

5. Kebijakan perwujudan masyarakat Mamasa bebas buta aksara, yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran : 

Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH);



Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket B/SMP;



Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket C;


312

6. Kebijakan peningkatan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah, yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH). 7. Kebijakan dukungan penyediaan sarana transportasi sekolah yang dilaksanakan melalui Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,

dengan

sasaran

meningkatnya

jumlah

sarana

transportasi sekolah di Mamasa. 8.1.2.

Bidang Kesehatan

A. Kebijakan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan dilaksanakan melalui program Program Upaya Kesehatan, dengan sasaran sebagai berikut : 

Meningkatnya

kesehatan

lingkungan

melalui Perilaku

Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS); 

Pengelolaan s anitasi lingkungan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);



Mengembangkan posyandu menjadi posyandu multifungsi dan pendukungan dana operasional/insentif kader posyandu.

B. Kebijakan meningkatkan layanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dilakukan melalui :

1. Program Upaya Kesehatan masyarakat, dengan sasaran : 

Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya;



Menurunnnya AKI dan AKB


313

2. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasaran

Pelayanan

Kesehatan, dengan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan rakyat miskin. 3. Program

Sumber

Daya

Kesehatan,

dengan

sasaran

meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; dan meningkatnya kesejahteraan tenaga kesehatan. C. Kebijakan mewujudkan masyarakat bebas gizi buruk, melalui Program

Upaya

Kesehatan

dengan

sasaran

terwujudnya

masyarakat Mamasa yang bebas gizi buruk. D. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular, melalui

program

meningkatnya

upaya

pencegahan

dan

penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, dengan sasaran menurunyan angka penyebaran penyakit TBC dan HlV/AlDs, menurunnya angka penyakit menular dan tidak menular lainnya. 8.1.3.

Bidang Pekerjaan Umum :

A. Kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran: 

Tersedianya jaringan jalan dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik;



Terlaksananya

pembangunan

dan

peningkatan

jalan

dan jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat terutama di sentra pertanian dan wisata


314

serta pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan. 3. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Kebinamargaan, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan sarana

dan

prasarana

pendukung

pengelolaan

jalan

dan

jembatan. 4. Program Inspeksi Kondisi jalan dan jembatan, dengan sasaran: 

Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan dan Sistem Manajemen jembatan (BMS);



Tersedianya data Ruang Milik jalan (Rumija) dan Daerah Pengawasan jalan (Dawasja) pada ruas-ruas jalan provinsi sebagai bahan informasi basis data jalan dan jembatan.

5. Kebijakan

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

jasa

konstruksi yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan sasaran meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi.


315

8.1.4

Bidang Penataan Ruang

A. Kebijakan

peningkataan

Kinerja

Perencanaan

Ruang

yang

dilaksanakan melalui Program Penataan Ruang dengan sasaran mewujudkan ketersediaan pranata rencana umum dan rencana rinci penataan ruang; B. Kebijakan

peningkatan

Kinerja

Pemanfaatan

Ruang

yang

dilaksanakan melalui Program Penataan Ruang dengan sasaran : 

Meningkatkan kinerja pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan;



Mendukung Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

C. Kebijakan peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan melalui Program Penataan Ruang dengan sasaran: 

Menyiapkan

perangkat

dan

pemantapan

pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan dan pangawasan penataan ruang kawasan; 

Mewujudkan model penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan fasilitas umum dan ruang publik.

8.1.5.

Bidang Lingkungan Hidup

A. Kebijakan layanan

peningkatan persampahan

teknologi yang

pengolahan

dilaksanakan

dan

cakupan

melalui

Program

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan persampahan melalui


316

Pembangunan pengolahan sampah diantaranya pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS); B. Kebijakan peningkatan ketersediaan drainase perkotaan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan infrastruktur Permukiman dengan sasaran revitalisasi dan optimalisasi sistem drainase perkotaan serta Pembangunan drainase; C. Kebijakan pengembangan lingkungan permukiman sehat yang disertai dengan peningkatan perilaku dan keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas sanitasi yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan sasaran : 

Meningkatnya

infrastruktur

dasar

permukiman

di

desa

tertinggal, desa terpencil, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana; 

Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi Gerejawi dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

8.1.6

Bidang Perencanaan Pembangunan

A. Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan daerah, peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sistem pengawasan yang akuntabel melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan sasaran: 

Tercapainya kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi;



Tersedianya dokumen perencanaan daerah.


317

B. Kebijakan

mensinergikan

perencanaan

pembangunan

untuk

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui Program Pengembangan Data dan Informasi (Penelitian, Studi dan Survey), dengan sasaran menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatnya kualitas perencanaan yang didasarkan riset dan dukungan basis data yang akurat dan terukur.

8.1.7

Bidang Perumahan Kebijakan meningkatkan rumah tidak layak huni khusunya hunian bagi Masyarakat Berpengasilan Rendah (M B R) yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan, dengan sasaran Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

8.1.8

Bidang Pemuda dan Olahraga

A. Kebijakan peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan melalui Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta

Pemuda,

dengan

sasaran

Meningkatnya

peran

serta

organisasi kepemudaan dalam pembangunan; B. Kebijakan

peningkatan

Pembinaan

Karakter

Pemuda

melalui

program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda, dengan sasaran meningkatkan Pembinaan Karakter Pemuda; C. Kebijakan

pendukungan

pembangunan

sarana

olahraga

di

Kabupaten melalui Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga, dengan sasaran : 

Mendukung Pembangunan sarana olahraga di kabupaten;


318



Meningkatkan

peran

serta

organisasi

kepemudaan

dalam pembangunan.

8.1.9

Bidang Penanaman Modal Kebijakan penciptaan

meningkatkan iklim

usaha

investasi, yang

dengan

kondusif,

arah

kebijakan

dengan

program

Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan sasaran : 

Meningkatnya jumlah peraturan/ketentuan mengenai investasi;



Meningkatnya kepastian dan ketepatan pelayanan perizinan;



Meningkatnya peluang investasi di Mamasa.

8.1.10 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah A. Kebijakan meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan U M KM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan U M KM, dengan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, dengan sasaran : 

Meningkatnya KUMKM Berdaya Saing;



Meningkatnya tata Kelola Kelembagaan Koperasi;



Meningkatnya

pemasaran

dan

Pengembangan

Jaringan

KUMKM; 

Meningkatnya akses Teknologi Tepat Guna bagi KUMK.

B. Kebijakan meningkatkan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM, dengan Program RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

319

Pengembangan

Kewirausahaan

Dan

Keunggulan

Kompetitif

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran : 

Menciptakan Wirausaha Baru;



Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja;



Meningkatnya kapasitas SDM KUMKM;



Meningkatnya akses Pembiayaan bagi KUMK.

8.1.11 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan mengendalikan dan menata kependudukan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan sasaran : 

Menata Pengelolaan administrasi kependudukan;



Menata persebaran penduduk.

8.1.12 Bidang Ketenagakerjaan A. Kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja; B. Kebijakan

perlindungan,

pengawasan

dan

memberikan

bantuan hukum bagi tenaga kerja melalui Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan,

dengan

sasaran

meningkatnya perlindungan, pengawasan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja; C. Kebijakan peningkatan penempatan tenaga kerja melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan sasaran : 

Memperluas kesempatan kerja;


320



Peningkatan

penyerapan

tenaga

kerja

pada

sektor

pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

8.1.13 Bidang Ketahanan Pangan : A. Kebijakan meningkatkan akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan,

dengan

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan, dengan sasaran: 

Meningkatnya persentase ketersediaan informasi, harga dan akses pangan;



Meningkatnya konsumsi beras perkapita;



Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;



Meningkatnya Penanganan Daerah rawan pangan

8.1.14 Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak, melalui program dan sasaran sebagai berikut: 1. Program

Peningkatan

Peran

serta

dam

Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan, dengan sasaran; 

Meningkatnya

upaya

pemberdayaan,

pengetahuan,

keterampilan dan kemandirian perempuan; 

Meningkatnya pemberdayaan perempuan

2. Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dan Anak, dengan sasaran: 

Meningkatnya

upaya

perlindungan

terhadap

anak

melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak [trafficking); RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

321



Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga;



Terwujudnya peran media ramah keluarga.

8.1.15 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kebijakan

Revitalisasi

Program

Keluarga

Berencana,

yang

dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, dengan sasaran: 

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program keluarga berencana;



Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan);



Menurunkan laju pertumbuhan penduduk

8.1.16 Bidang Perhubungan A. Kebijakan

pengembangan

dilaksanakan melalui Fasilitas

sistem

Program

Perhubungan

transportasi

Pembangunan

dengan

sasaran

darat

Prasarana

yang dan

terlaksananya

pengembangan angkutan umum; B. Kebijakan

pengembangan

sistem

dilaksanakan melalui Program Fasilitas

Perhubungan

transportasi

Pembangunan

dengan

sasaran

udara

yang

Prasarana dan terlaksananya

pengembangan dan pembangunan bandara di Mamasa, melalui dukungan Pembangunan Bandara Sumarorong; C. Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor, dengan


322

sasaran: 

Tersedianya alat uji kelaikan jalan;



Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan sasaran; 

Mengembangkan sistem transportasi publik;



Membangun terminal angkutan umum;



Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum;



Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang;

8.1.17 Bidang Komunikasi dan Informatika, Kebijakan Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dan Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik yang prima melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan sasaran : 

Meningkatnya pengunaan teknologi informasi, komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas;



Meningkatnya peran media masa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggung jawab;



Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat;



Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;



Konten

website

Pemerintah yang menampilkan informasi


323

mengenai kebijakan pemerintah secara lengkap; 

Luasnya lokasi yang terlayani dengan jaringan komunikasi data;



Tersedianya analisa terhadap pemberitaan di media massa dan audit media sebagai penunjang pelaksanaan publikasi dan bahan rujukan pengambilan keputusan;



Terjalinnya

hubungan

saling

membutuhkan

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

antara

serta media

massa.

8.1.18 Bidang Pertanahan Kebijakan mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui program-program

pengadaan,

Administrasi Pertanahan,

Penataan

dengan

sasaran

dan

Pengendalian

terwujudnya

tertib

administrasi pertanahan untuk kepentingan publik.

8.1.19 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri A. Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran pemantapan semangat kebangsaan; B. Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu;


324

8.1.20 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian A. Kebijakan aparatur

peningkatan berbasis

pengetahuan

kompetensi

melalui

dan

keterampilan

Program

Pembinaan,

Peningkatan kapasitas dan pengembangan aparatur dengan sasaran Penyelenggaraan Diklat fungsional dan Diklat Teknis Substantif; B. Kebijakan

peningkatkan

kesejahteraan

aparatur

berbasis

kinerja melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur dengan sasaran Peningkatan jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah; C. Kebijakan

peningkatan

kapasitas

lembaga

legislatif

dan

intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran produktivitas dalam penyusunan perda; D. Kebijakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat melalui : 

Program

Peningkatan

Sarana

Dan

Prasarana

Aparatur,

dengan sasaran Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah; 

Program dengan

pemeliharaan sasaran

Sarana

terpeliharanya

dan

prasarana

sarana

dan

aparatur, prasarana

operasional SKPD E. Kebijakan penataan struktur organisasi yang proporsional melalui


325

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan sasaran kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja. F. Kebijakan

Percepatan

Penanganan

dan

Pelayanan

kepada

masyarakat melalui Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan sasaran SKPD Pemerintah Daerah bersertifikasi ISO dengan SOP yang menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan; G. Kebijakan Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan zona integritas melalui Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dengan sasaran terwujudnya

kinerja

pelayanan

pemerintah

sesuai

harapan

masyarakat; H. Kebijakan peningkatan pelayanan administrasi organisasi melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya; I. Kebijakan peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan; J. Kebijakan

peningkatan

penerimaan

daerah

sesuai

dengan

potensi melalui Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan sasaran :


326



penggunaan anggaran yang akuntabel;



Peningkatan PAD;

K. Efektivitas penggunaan dana bagi hasil; L. Kebijakan pengaturan teknis pengelolaan keuangan daerah melalui Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; M. Kebijakan peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah melalui Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; N. Kebijakan menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM, dengan sasaran terwujudnya Raperda yang diagendakan dalam prolegda; O. Kebijakan Program

peningkatan Penataan

penyelarasan

Peraturan

peraturan

daerah

Perundang-Undangan,

melalui

Kesadaran

Hukum dan HAM, dengan sasaran harmonisasi produk hukum Provinsi dan produk hukum Kabupaten; P. Kebijakan peningkatan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya melalui Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dengan sasaran penyelenggaraan pelatihan Perlindungan Masyarakat; Q. Kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP melalui Program

Pemeliharaan

Masyarakat,

dengan

Ketertiban sasaran

Umum

dan

Ketentraman

penyelenggaraan

pelatihan

Perlindungan Masyarakat dan pelaksanaan diklat bagi anggota Polisi Pamong Praja.


327

8.1.21 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, A. Kebijakan

peningkatan

kinerja

pemerintahan

desa

melalui

pembinaan bagi aparat desa melalui Program Pemantapan Pemerintahan

dan

Pembangunan

Desa,

dengan

sasaran

meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa; B. Kebijakan

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan perdesaan; C. Kebijakan

meningkatkan

infrastruktur

perdesaan

melalui

Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, dengan sasaran membangun infrastruktur desa dan perdesaan.

8.1.22. Bidang Sosial. A. Kebijakan

peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

perlindungan,

rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut; 1. Program

Pemberdayaan

Fakir

Miskin

dan

Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) Lainnya, dengan sasaran: 

Meningkatnya

pengetahuan,

keterampilan

dan

kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

dalam

mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar;


328



Terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;



Tersantuninya PKRI/Janda PKRl dan Keluarga pahlawan serta Terpeliharanya nilai-nilai keperintisan,kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial;



Penuntasan

masalah-masalah

sosial

di

masyarakat,

khususnya di kawasan- kawasan pertumbuhan baru. 2. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan sasaran: 

Meningkatnya peran aktif penduduk lanjut usia dalam pembangunan;



Pelayanan Kesejahteraan untuk Penduduk Lansia.

B. Kebijakan Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan sasaran: 

Meningkatnya kesejahteraan

partisipasi sosial

sosial

(karang

potensi

taruna,

pekerja

sumber sosial

masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial; 

Meningkatnya pengetahuan

dan

kemampuan

pekerja

sosial secara profesional; 

Meningkatnya sumber dana sosial;



Meningkatnya

pemahaman

tentang

pembangunan

kesejahteraan sosial melalui peyuluhan sosial; RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

329



Penciptaan lapangan kerja hagi penyandang cacat dan lansia.

2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran: 

Terpenuhinya bantuan bahan bangunan rumah bagi eks korban bencana;



Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;



Meningkatnya

partisipasi

pilar

masyarakat/relawan

dalam penanggulangan bencana.

8.1.23. Bidang Kebudayaan A. Kebijakan

Pendukungan

dilaksanakan melalui dengan

sasaran

pengembangan

Program

mendukung

destinasi

Pengembangan pengembangan

Nilai

wisata Budaya,

destinasi

wisata

berskala internasional; B. Kebijakan perlindungan terhadap budaya lokal dilaksanakan melalui Program

Pengembangan

Nilai

Budaya,

dengan

sasaran

meningkatnya Perlindungan budaya dan bahasa daerah; C. Kebijakan perwujudan pembangunan pusat gelar karya seni dan budaya

berkelas

dilaksanakan

dunia

melalui

untuk

Program

berbagai

pentas

Pengelolaan

karya

seni

Kekayaan

dan

Keragaman Budaya, dengan sasaran terwujudnya Pembangunan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya berkelas dunia untuk berbagai pentas karya seni.


330

8.1.24. Bidang Statistik Kebijakan Peningkatan pengelolaan Satu Data Pembangunan yang dilaksanakan

melalui

program

Program

pengembangan

data/informasi/statistik daerah, dengan sasaran: 

Data dan informasi pembangunan Mamasa tersedia tepat waktu, akurat dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan;



Data dan informasi tersimpan dalam sistem yang terintegrasi.

8.1.25. Bidang Kearsipan Kebijakan mendukung

pewujudkan

pengelolaan

kearsipan

kinerja

penyelenggaraan

daerah

yang

pemerintahan

daerah

dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kearsipan, dengan sasaran: 

Tersedianya

data

kearsipan

yang mendukung

manajemen

pemerintah daerah: 

Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip;



Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik,

8.1.26. Bidang Perpustakaan A. Kebijakan peningkatan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya

pada

usia

Program pengembangan

sekolah, budaya

yang baca

dilaksanakan dan

melalui

pembinaan

perpustakaan, dengan sasaran: 

Meningkatnya

kelembagaan


teknis

perpustakaan 331

desa/kelurahan di Mamasa; 

Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan desa/kelurahan di Mamasa;



Meningkatnya

koleksi

bahan

perpustakaan

di

perpustakaan desa/kelurahan di Mamasa; 

Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan di Mamasa.

B. Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi

informasi,

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan sasaran: 

Meningkatnya pemberdayaan perpustakaan umum Kabupaten berbasis TIK;



Meningkatnya

pemberdayaan

layanan

perpustakaan

keliling

berbasis TIK.

8.1.27. Bidang Perikanan A. Kebijakan

meningkatkan

produksi

perikanan

dan

kelautan

dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya; B. Kebijakan

meningkatkan

hasil

pengolahan

dan

nilai

tambah

produk perikanan dan kelautan, yang dilaksanakan melalui Program Pemasaran Peternakan,

dan

Pengolahan

Perikanan

dan

Hasil

Pertanian,

Kehutanan,

Perkebunan,

dengan

sasaran

meningkatnya jumlah kawasan industri pengolahan hasil perikanan, RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

332

serta

meningkatnya

ketersediaan

aneka produk olahan hasil

perikanan

8.1.28. Bidang Pertanian: A. Kebijakan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan yang dilaksanakan melalui Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(pertanian

dan

Perkebunan) dengan sasaran meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. B. Kebijakan meningkatkan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan, yang dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan sasaran terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan.

8.1.29. Bidang Kehutanan A. Kebijakan Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan yang dilaksanakan melalui: 1. Program Pengelolaan Kawasan Lindung dengan sasaran; 

Terwujudnya peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung;



Terlaksananya koordinasi dalam mewujudkan pencapaian kawasan lindung;



Meningkatnya upaya pengelolaan lahan budidaya masyarakat untuk menunjang fungsi lindung;


333



Tersusunnya pranata dan indikator pengelolaan kawasan lindung;



Terlaksananya tata kelola dan pengendalian pemanfaataan ruang kawasan hutan negara;



Terlaksananya sinkronisasi

kebijakan

kawasan

lindung

nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 2. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah dengan sasaran mengurangi dampak risiko bencana alam dengan menerapkan prinsip mitigasi bencana. B. Kebijakan peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan sasaran; 

Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis, termasuk di kawasan DAS prioritas;



Meningkatkan upaya rehabilitasi lahan di kawasan hutan negara;



Meningkatnya upaya rehabilitasi lahan di kawasan perkebunan;



Meningkatnya upaya perlindungan keanekaragaman hayati (kehati);



Meningkatnya

upaya

konservasi

kawasan

hutan

negara

dan kawasan sekitar mata air; 

Meningkatnya pengembangan budidaya hutan raktyat;



Meningkatnya

upaya

konservasi

lahan

pertanian

melalui

sistem usaha tani konservasi; RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

334



Terpantaunya kondisi dan kualitas air tanah dan sumbersumber air.

C. Kebijakan meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, yang dilaksanakan melalui : 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan sasaran terlaksananya pengembangan aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan. 2. Program Pengawasan sumberdaya hutan dengan sasaran terlaksananya pengawasan atas

gangguan dan pencegahan

kerusakan kawasan hutan.

8.1.30. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral A. Kebijakan

peningkatan

ketersediaan

infrastruktur

ketenagalistrikan, yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi, dengan sasaran: 

Meningkatnya cakupan layanan serta distribusi energi dan ketenagalistrikan di Mamasa melalui peningkatan kemampuan pasokan energi dan mengembangkan listrik perdesaan (PLTMH) di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik;



Tersedianya pranata dan rencana pengelolaan energi di Mamasa

B. Kebijakan peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi


335

baru terbarukan yang dilaksanakan melalui program pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi, dengan sasaran: 

Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;



Meningkatkan

ketersediaan

dan

pemanfaatan

energi

bersumber turbin-turbin; 

Kebijakan

peningkatkan

upaya

konservasi

energi

dan

sumberdaya mineral, yang dilaksanakan melalui Program pembinaan, pengembangan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi,

dengan

sasaran

meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan.

8.1.31. Bidang Pariwisata A. Kebijakan

pengembangan

pariwisata

dan

produk

wisata

(alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata. B. Kebijakan meningkatkan kualitas sarana prasarana dan sumber daya manusia pariwisata, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata,

dengan

sasaran

meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata.

8.1.32. Bidang Perindustrian A. Kebijakan meningkatkan unit usaha industri kecil menengah dan kemitraan antar industri, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan sasaran


336

meningkatnya unit usaha industri kecil menengah; B. Kebijakan meningkatkan produksi dan kualitas industry yang dilaksanakan melalui Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan sasaran berkembangnya industri-industri unggulan (industri kreatif)

dan industri potensial

lainnya.

8.1.33. Bidang Perdagangan A. Kebijakan

meningkatkan

perdagangan

ekspor

dan

pengembangan pasar luar negeri, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan sasaran meningkatnya daya saing dan perluasan pasar ekspor produk Mamasa. B. Kebijakan

meningkatkan

distribusi

barang

kebutuhan

pokok

masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran: 1. Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis; 2. Meningkatnya

jumlah

dan

pengelolaan

sarana

dan

prasarana perdagangan termasuk Pasar Tradisional. C. Kebijakan peningkatan

meningkatkan

penggunaan

pengembangan

dan

produk

perlindungan

dalam

negeri,

sarana

dan

prasarana perdagangan dan pasar tradisional, yang dilaksanakan


337

melalui

Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan, dengan sasaran : 1. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa; 2. Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen;

8.1.34. Bidang Ketransmigrasian Terwujudnya

kerjasama

pengembangan

kawasan

bidang

ketransmigrasian

transmigrasi

dengan

serta

peningkatan

kemandirian masyarakat transmigrasi lokal yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Transmigrasi, dengan sasaran merwujudkan

kerjasama

bidang

ketransmigrasian

serta

pengembangan kawasan transmigrasi.

8.1.35. Bidang Keagamaan Adapun urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan pusat, dimana pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim kondusif, keamanan dan kenyamanan beribadah, melalui kebijakan dan program sebagai berikut: A. Kebijakan untuk interumat

meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik

beragama

maupun

antarumat

beragama,

yang

dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, dengan sasaran : 1. Meningkatkan

pemahaman

dan

pengalaman

agama

dalam

kehidupan bermasyarakat; 2. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di


338

Mamasa; B. Kebijakan

untuk

pemahaman

mengimplementasikan

dan

pengamalan

dan

agama

mengaktualisasikan dalam

kehidupan

bermasyarakat; yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pemahaman

dan

Pengamalan

Agama,

dengan

sasaran

terselenggaranya fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal dan informal), mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan,

yang

dilaksanakan

melalui

Program

Peningkatan

Pemahaman dan Pengamalan Agama, dengan sasaran : 

Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan;



Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan sumber daya bidang keagamaan.

8.2. Kebijakan Pendanaan Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran program Tahun 2013- 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan, yaitu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, kemudian program penyelenggaraan urusan pemerintahan dan bantuan tidak langsung berupa bantuan keuangan kabupaten, hibah, sosial yang merupakan prioritas ketiga. Secara umum kebijakan anggaran antara lain: 1. Anggaran diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Mamasa yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;


339

2. Efisiensi

belanja

dilakukan

dengan

mengoptimalkan

belanja untuk

kepentingan publik, melaksanakan pro per budgeting melalui analisis cost beneflt dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan; 3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum; 4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % dari

belanja

langsung

yang

setiap

tahunnya

difokuskan

pada

penuntasan wajib belajar 9 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; 6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sector pertanian penguatan struktur ekonomi, pengembangan ekonomi pedesaan, permberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan melalui kelembagaan koperasi dan bentuk usaha lainnya serta dukungan infrastruktur pedesaan; 7. Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui


340

penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi. 8. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan; 9. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamasa, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur; 10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cose), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years); 11. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang. c. Mengalokasikan

belanja

bantuan

sosial

yang

digunakan untuk

menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang

kepada

masyarakat

yang

bertujuan

hibah

yang

untuk

peningkatan

kesejahteraan masyarakat; d. Mengalokasikan

belanja

digunakan

untuk

menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan


341

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; e. Mengalokasikan

belanja

tidak

terduga

yang

merupakan belanja

untuk kegiatan yang silatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dibuat berdasarkan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah dan proyeksi realisasi pendapan daerah yang tercantum pada tabel 3.16. Rincian pagu anggaran selengkapnya disajikan dalam Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, dalam rangka mencapai visi misi pembangunan Kabupaten Mamasa Tahun 2013 sampai Tahun 2018, sebagai berikut : Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa No 1

2

ORGANISASI DAN PROGRAM

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pendidikan Anak Usia a Dini Program Wajib Belajar b Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non d Formal Program Peningkatan Mutu e Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan f Pendidikan Program peningkatan peran g serta kepemudaan Program Upaya Pencegahan h Penyalahgunaan Narkoba Program Pembinaan dan i Pemasyarakatan Olahraga DINAS KESEHATAN Program Obat dan Pembekalan a Kesehatan

Pagu Indikatif per Tahun (dalam jutaan) 2014 2015 2016 2017 2018 47.685

50.780

56.860

65.940

72.050

50

75

80

90

100

30.500

32.000

36.000

40.000

45.000

16.500

18.000

20.000

25.000

26.000

200

225

235

250

300

225

250

275

300

325

210

230

270

300

325

30

30

30

30

30

20

20

20

20

20

500

500

500

500

500

23.750

25.860

29.860

32.880

36.280

300

350

400

450

500


342


No b c d e f

g

3

5

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Program Obat dan Pembekalan a Kesehatan Program Upaya Kesehatan b Masyarakat Program pengadaan, peningkatan sarana dan c prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah d sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan e Peningkatan Pelayanan kesehatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pembangunan a Infrastruktur Pedesaan Program Pengendalian b Pemanfaat Ruang Program Pengembangan c Perumahan Program Lingkungan Sehat d Perumahan Program Pembangunan Jalan e dan Jembatan Program rehabilitasi/ f pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program inspeksi kondisi Jalan g dan Jembatan Program tanggap darurat Jalan h dan Jembatan Program Peningkatan i Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


3.250

3.500

4.000

4.500

70

100

125

140

150

30

30

30

30

30

170

190

230

260

300

180

200

225

250

300

15.000

16.000

18.000

19.000

20.000

2.500

2.870

3.675

4.375

5.250

320

350

375

400

450

200

250

300

350

400

1.400

1.500

2.000

2.500

3.000

50

70

100

125

150

530

700

900

1.000

1.250

60.470

62.520

60.520

60.520

61.520

20.000

20.000

20.000

20.000

21.000

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

400

400

400

400

400

33.000

35.000

33.000

33.000

33.000

200

250

250

250

250

50

50

50

50

50

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500


343

No

6

7

8


Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, j rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembangunan saluran k drainase/gorong-gorong Program Lingkungan Sehat l Perumahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan data a dan informasi Program Perencanaan b Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Perencanaan c Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial d dan Budaya Program Perencanaan e Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penanggulangan f Kemiskinan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Rehabilitasi dan a Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan b angkutan Program Pengendalian dan c Pengamanan Lalulintas Program Pembangunan Sarana d dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan e Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan dan f Pengamanan lalu lintas Program kerjasama informasi g dan media massa Program Pengembangan h Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan i Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengajian dan j Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Program Pengembangan a Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pagu Indikatif per Tahun (dalam jutaan) 2014 2015 2016 2017 2018

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

400

400

400

400

400

5.980

6.050

6.050

5.450

5.450

1.000

300

300

300

300

500

500

700

500

500

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

500

500

900

500

500

230

1.000

400

400

400

750

750

750

750

750

2.795

2.320

2.320

2.920

2.920

50

50

50

50

50

200

200

200

500

500

200

200

200

500

500

2.000

500

500

500

500

100

500

500

500

500

50

500

500

500

500

50

150

150

150

150

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

20

20

20

20

4.225

4.725

4.725

5.025

5.525

2.500

500

500

500

500


344


No

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan c Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber d Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian e Kebakaran Hutan Program Pengelolaan ruang f terbuka hijau (RTH) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Penanggulangan a Pasca Bencana Program Kedaruratan dan b Logistik Program Pencegahan dan c Kesiapsiagaan DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi a Kependudukan BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Program Keserasian Kebijakan a Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan b Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas c Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan peran d serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan b

9

10

11

12

e

Program Keluarga Berencana

f

Program pelayanan kontrasepsi

Program Pengembangan Pusat g Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Penyiapan Tenaga h pendamping Kelompok Bina Keluarga DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat a Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Pagu Indikatif per Tahun (dalam jutaan) 2014 2015 2016 2017 2018 225

225

225

225

225

500

3.000

3.000

3.000

3.000

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

700

700

700

1.000

1.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

500

500

500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.800

4.260

4.260

4.460

4.460

1.800

1.800

1.800

2.000

2.000

1.710

1.710

1.710

1.710

1.710

80

80

80

80

80

70

70

70

70

70

400

400

400

400

400

200

200

200

200

200

60

60

60

60

60

30

30

30

30

30

170

170

170

170

170

700

700

700

700

700

1.780

1.780

1.780

1.780

1.780

450

450

450

450

450


345


No


Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

b c d e f g

13

14

15

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Soaial Program pembinaan Panti Asuhan/panti Jompo Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Program Penanggulangan Korban Bencana Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Transmigrasi Lokal

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan a Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan b Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan kualitas c kelembagaan koperasi d

Program Transmigrasi Lokal

e

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

f

Program Transmigrasi Lokal

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Nilai a Budaya Program Pengelolaan Kekayaan b Budaya Program Pengelolaan c Keragaman Budaya Program pengembangan d pemasaran pariwisata Program Pengembangan e Destinasi Pariwisata Program Pengembangan f Kemitraan BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Peningkatan a keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Kemitraan b Pengembangan Wawasan Kebangsaan

400

400

400

400

400

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

130

130

130

130

130

500

500

500

500

500

150

150

150

150

150

4.963

4.963

4.963

4.963

4.963

150

150

150

150

150

600

600

600

600

600

100

100

100

100

100

13

13

13

13

13

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

100

100

100

100

100

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

300

300

300

300

300

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

400

400

400

400

400

1.000

900

900

1.000

1.000

200

200

200

200

200

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60


346


No c d e f 16

17

Perlindungan Masyarakat

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Peningkatan g keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan h kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Penegakan Perda dan i Peraturan Bupati SEKRETARIAT DAERAH a

b

c d e f g h i j k l m n

18

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana alam

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Undang-undang Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pembinaan dan Pengembangan Keprotokoleran Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengembangan sistem Pendaftaran Tanah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

SEKRETARIAT DPRD


100

100

100

100

400

400

400

400

400

40

40

40

40

40

500

500

500

500

500

1.010

1.010

1.010

1.010

1.010

150

150

150

150

150

60

60

60

60

60

800

800

800

800

800

10.135

10.135

10.135

10.135

10.135

800

800

800

800

800

600

600

600

600

600

500

500

500

500

500

100

100

100

100

100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

100

100

100

100

100

350

350

350

350

350

800

800

800

800

800

150

150

150

150

150

85

85

85

85

85

500

500

500

500

500

200

200

200

200

200

250

250

250

250

250

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

3.875

3.875

3.875

3.875

3.875


347


No

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Kerjasama Informasi b dengan Media Massa Program Pembinaan dan c Pengembangan Keprotokoleran Program Pembinaan dan d Pengembangan Kehumasan DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program peningkatan dan a Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Pembinaan dan b Pengembangan Aparatur Program Peningkatan, c Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah a

19

20

DINAS PENDAPATAN DAERAH a b

c

21

22

23

24

Program Intensifikasi Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Program Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah

INSPEKTORAT DAERAH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan a Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH Program Pembinaan dan a Pengembangan Aparatur BADAN KETAHANAN PANGAN Program peningkatan a ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) Program Pengembangan b Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan Program Fasilitasi Peningkatan c Mutu Pangan dan Gisi BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program Peningkatan a Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan b Partisipasi Masyarakat Dalam


3.500

3.500

3.500

3.500

50

50

50

50

50

75

75

75

75

75

250

250

250

250

250

4.290

4.290

4.290

4.290

4.290

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

40

40

40

40

40

250

250

250

250

250

3.700

4.200

4.700

5.200

5.700

700

700

700

700

700

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1.600

2.000

2.000

2.000

2.500

1.600

2.000

2.000

2.000

2.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

100

100

100

100

100

500

500

500

500

500

2.620

2.620

3.120

3.120

3.370

250

250

500

500

750

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500


348


No


Membangun Desa Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Program Pemantapan d Penyelenggaraan Pemerintah Desa KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Program Penyelamatan dan a Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pengembangan b Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan a Kesejahteraan Petani Program peningkatan b ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) Program peningkatan c pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan d Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan produksi e pertanian/ perkebunan BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Peningkatan a Kesejahteraan Petani Program Peningkatan b Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program pemberdayaan c penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Pemberdayaan a Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program pencegahan dan b penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi c hasil peternakan Program optimalisasi d pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan e budidaya perikanan c

25

26

27

28

750

750

1.000

1.000

1.000

120

120

120

120

120

250

250

250

250

250

150

150

150

150

150

100

100

100

100

100

6.300

7.400

7.400

8.400

9.400

100

100

100

100

100

1.000

2.000

2.000

2.500

3.000

1.400

2.000

2.000

2.000

2.500

300

300

300

300

300

3.500

3.000

3.000

3.500

3.500

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

400

400

400

400

400

750

750

750

750

750

500

500

500

500

500

7.450

7.950

8.700

9.450

9.950

100

100

100

100

100

350

350

350

350

350

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4.925

5.425

6.175

6.925

7.425

500

500

500

500

500


349


No f 29

30

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

DINAS KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi a Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan b Lahan Perlindungan dan konservasi c sumber daya hutan Program Pembinaan dan d Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan dan e Pengembangan Hutan DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan a Pengawasan Bidang Pertambangan Program pembinaan dan b pengembangan bidang ketenagalistrikan


75

75

75

75

3.580

3.580

3.580

3.580

4.580

200

200

200

200

200

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

30

30

30

30

30

350

350

350

350

350

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

400

400

400

400

400

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000


350

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN. tahun kedepan akan berisikan program-program dalam rangka untuk

Recommend Documents