BAB VII RINGKASAN, SIMPULAN, KETEBATASAN, DAN REKOMENDASI
7.1 Ringkasan Reviu laporan keuangan mulai diberlakukan pada tahun 2008 dan diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat membuka
jalan
bagi
terwujudnya
transparansi
dan
akuntabilitas
dalam
pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Reviu memiliki peran yang penting karena hasil reviu merupakan dasar bagi kepala daerah untuk membuat pernyataan tanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan daerah yang dipercayakan kepadanya. Masalah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah fenomena peran inspektorat yang belum optimal dalam melaksanakan reviu atas laporan keuangan sebagaimana yang tertuang dalam temuan BPK tahun 2010 yang menyoroti ketidakprofesionalan Inspektorat Kota Payakumbuh dalam melaksanakan reviu laporan keuangan daerah. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2011-2013 oleh Inspektorat Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dengan pedoman pelaksanaan reviu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 serta untuk menentukan dan menganalisis kendala-
112
113
kendala yang dihadapi dalam melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Selanjutnya
manfaat
penelitian
ini
diharapkan dapat
memberikan
informasi/masukan kepada pemegang kebijakan dalam hal ini kepala daerah untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh inspektorat menjadi lebih berkualitas. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada inspektorat dalam upaya meningkatkan kualitas reviu di Kota Payakumbuh. Serta penelitian ini diharapkan dapat
memberikan referensi bagi
peneliti khususnya dan bagi bidang ilmu akuntansi sektor publik umumnya. Dalam rangka mendapatkan gambaran yang utuh terhadap fenomena yang diamati yaitu pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Kota Payakumbuh, maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) dengan metode kualitatif dan teknik analisa deskriptif, yaitu penarikan kesimpulan penelitian didasarkan pada fakta data dan bukti yang ditemukan pada saat melakukan penelitian. Secara umum proses analisis data mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi data dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur dan dokumentasi, akan direduksi berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, kemudian dilakukan langkah-langkah kategorisasi, sintesisasi dan penarikan kesimpulan. Evaluasi dilakukan terhadap 3 komponen utama pelaksanaan reviu yaitu perencanaan reviu, pelaksanaan reviu (kesesuaian dengan SAP) dan pelaporan hasil
114
reviu. Evaluasi ini dimulai dengan menyusun kriteria dan melakukan penilaian, menghitung tingkat kesesuaian terhadap kriteria dengan menggunakan teknik penilaian yang dikembangkan oleh Ritonga (2010), dan terakhir menyimpulkan tingkat kesesuaian pelaksanaan reviu. Evaluasi ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kesesuaian pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Kota Payakumbuh semenjak reviu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Berdasarkan
penelitian
yang
telah
dilakukan
dengan
menggunakan
wawancara mendalam dan analisis dokumen, menujukkan bahwa pelaksanaan reviu laporan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Payakumbuh belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100%. Tingkat kesesuaian tertinggi yaitu pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 58% atau termasuk kategori cukup sesuai, kemudian diikuti tahun 2013 sebesar 42% dan yang terendah pada tahun 2011 sebesar 41%. Dari tiga kelompok tahapan reviu pada tahun 2012, aspek perencanaan memiliki persentase kesusuaian terendah yaitu sebesar 38% kemudian disusul oleh tahap pelaksanaan sebesar 67% dan terbesar pada aspek pelaporan yaitu sebesar 100%. Belum maksimalnya pelaksanaan reviu di Kota Payakumbuh disebabkan karena masih banyak kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan SDM, sedikitnya pelatihan terkait reviu bagi auditor, tekanan anggaran waktu dan tidak selesainya laporan keuangan yang akan direviu.
115
7.2 Kesimpulan Penelitian ini merupakan evaluasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan pedoman pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang diatur oleh Permendagri No. 4 tahun 2008., pada evaluasi ini penilaian diklasifikasikan menjadi beberapa tahap, yaitu : 1. Evaluasi perencanaan reviu terdiri dari pemahaman entitas, penilai SPI dan penyusunan program kerja reviu 2. Evaluasi pelaksanaan reviu yang terdiri dari reviu umum, reviu LRA, reviu neraca, reviu LAK, reciu calk, reviu keterkaitan pos-pos antar laporan keuangan. 3. Evaluasi pelaporan hasil reviu Berdasarkan hasil pemaparan temuan dan analisis hasil studi kasus terhadap evaluasi
pelaksanaan
reviu
laporan
keuangan
Kota
Payakumbuh
peneliti
menyimpulkan antara lain: 1. Inspektorat Kota Payakumbuh belum sepenuhnya melaksanakan reviu laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil telaah dokumen diperoleh hasil yaitu: a. Hasil evaluasi perencanaan reviu dari aspek pemahaman entitas yang dilakukan selama tahun 2011 sampai dengan 2013 memiliki nilai kesesuaian
116
berkisar antara 54% - 59% atau termasuk kategori cukup sesuai. Sedangkan untuk aspek penilaian SPI dan penyusunan program kerja reviu memperoleh nilai kesesuaian sebesar 0% atau termasuk kategori sangat tidak sesuai. b. Indeks kesesuaian untuk evaluasi pelaksanaan reviu (kesesuaian dengan SAP) memperoleh ksesuaian tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 67% atau termasuk kategori sesuai. Sementara untuk tahun 2011 dan tahun 2013 pelaksanaa reviu termasuk kepada kategori tidak sesuai dengan persentase kesesuaian masing-masingnya sebesar 40% dan 36% c. Sementara untuk evaluasi pelaporan hasil reviu pada tahun 2011, 2012 dan 2013 memperoleh nilai kesesuaian masing-masingnya sebesar 100% atau termasuk sangat sesuai. 2. Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan, kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Payakumbuh adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia, yaitu masih sedikitnya auditor inspektorat yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga berdampak pada sedikitnya auditor yang memahami akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan dan SAP, sedikitnya kesempatan memperoleh pelatihan/kursus/bimbingan teknis (bimtek) terkait reviu laporan keuangan daerah dan SPI, adanya tekanan anggaran waktu dimana beban kerja lebih banyak dari waktu yang tersedia serta belum selesainya laporan keuangan kota yang akan direviu sampai dengan berakhirnya surat tugas reviu.
117
7.3 Keterbatasan penelitian 1. Seperti halnya penelitian kualitatif pada umumnya, keterbatasan penelitian ini adalah ketidakmampuannya untuk digeneralisasi. Hasil penelitian ini belum tentu sama jika penelitian yang sama dilakukan di tempat lain,meskipun ada kemungkinan hasil yang sama. 2. Tidak adanya surat keputusan walikota yang khusus mengenai petunjuk dan teknis (juknis) penerapan Permendagri No. 4 tahun 2008 untuk menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. 3. Untuk mengukur pemahaman pereviu mengenai pemahaman entitas dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang memiliki kecenderungan bahwa responden akan menjawab baik untuk setiap pertanyaan yang diberikan, sehingga akan memberikan hasil yang bias. 4. Hanya menilai tingkat pelaksanaan dari pemenuhan kriteria pada seluruh kertas kerja reviu dan tidak melakukan penilaian / pengujian kepada sumber utama bahan reviu dalam hal ini laporan keuangan Kota Payakumbuh.
7.4 Rekomendasi Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 1. Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini adalah inspektorat diharapkan untuk dapat melakukan reviu laporan keuangan SKPD setiap triwulan, agar dapat memonitor penyusunan laporan keuangan dan sekaligus mengatasi kendala yang
118
dihadapi SKPD, sehingga pada saat melakukan reviu laporan kota beban reviu menjadi lebih sedikit dan proses reviu dapat berjalan cepat dan tepat waktu. 2. Kepala Inspektorat diharapkan agar mempertimbangkan personel yang akan dikirim untuk mengikuti pelatihan sehingga pegawai yang bersangkutan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi. 3. Perlu adanya negosiasi dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi para auditor di lingkungan Inspektorat Kota Payakumbuh. 4. Perlu adanya koordinasi dengan badan kepegawaian daerah terkait dengan penempatan pegawai agar lebih mempertimbangkan kebutuhan SKPD khususnya inspektorat, sehingga auditor menjadi lebih kompeten.
