BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab ini berisi kesimpulan atas kajian yang telah dilakukan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta keterbatasan dari penelitan yang dilakukan.
7.1.
Simpulan
7.1.1. Strategi dan proses penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Strategi yang ditempuh dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah: 1. Menyusun Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, 2. Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk komputer, sistem informasi yang akan digunakan beserta jaringannya, 3. Menyiapan sumber daya manusia yang memahami penerapan akuntansi berbasis akrual dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pengelola keuangan, 4. Membentuk Tim Uji Coba dan menunjuk tiga SKPD pilot project untuk menyusun Laporan Keuangan Basis Akrual Tahun 2013 5. Menyusun Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Uji Coba Standar Akuntansi Berbasis Akrual.
101
102
6. Membentuk Tim Pendamping dari Bidang Akuntansi DPPKA untuk membantu SKPD dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. 7. Mewajibkan semua SKPD di lingkungan Pemda DIY untuk menyusun laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual disamping laporan keuangan berbasis cash toward accrual Berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan strategi tersebut diantaranya adalah: 1. Belum ada aturan yang baku dari pemerintah pusat pada saat dimulainya tahapan penerapan akuntasi berbasis akrual. Pemendagri No 64 tahun 2013 yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah baru muncul kemudian, sehingga kebijakan akuntansi dan pedoman teknis yang telah disusun mesti diubah lagi untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. 2. Kemampuan sumber daya manusia yang masih belum memahami akuntansi berbasis akrual dengan baik. 3. Jumlah petugas pendamping yang mampu menangani berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sangat terbatas. 4. Masih belum sempurnanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, termasuk jaringan aplikasi yang belum berbasis web.
103
5. Waktu penyusunan yang kurang terjadwal dengan baik juga menjadi kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. 7.1.2. Prosedur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diterapkan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan strategi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang ditempuh prosedur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diterapkan adalah: 1. Memanfaatkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang telah digunakan 2. Membuat buku jurnal pendapatan, jurnal umum, jurnal belanja LS dan jurnal belanja GU/TU. 3. Posting ke buku besar pendapatan per rincian obyek, buku besar belanja per rincian obyek dan buku besar neraca. 4. Pada akhir periode pelaporan dibuat neraca saldo dan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca serta Laporan Arus Kas. 5. Mendasarkan transaksi yang ada pada SIPKD dengan mengambil data utama berupa buku besar pendapatan per rincian obyek dan buku besar belanja untuk dikonversi menjadi buku besar pendapatan LO dan buku besar beban LO. 6. Menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
104
7.1.3. Kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Didasarkan pada kriteria identifikasi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada tiga SKPD uji implementasi atau pilot project dapat disimpulkan bahwa: a. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, terdapat beberapa penerapan yang belum sesuai yaitu pada kriteria pengakuan serta pada kriteria pengukuran dan beberapa kriteria yang belum dapat diididentifikasi kesesuainya yaitu pada kriteria klasifikasi. b. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, terdapat beberapa penerapan yang belum sesuai yaitu pada kriteria identifikasi dan kriteria yang belum dapat diididentifikasi kesesuaian yaitu pada kriteria penyajian dan pengungkapan. c. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan, penerapan yang dilakukan telah sesuai dengan kriteria yang ada dalam PSAP ini. d. PSAP 05 Akuntansi Persediaan, terdapat beberapa penerapan yang belum sesuai yaitu pada kriteria pengakuan dan pada kriteria Penyajian dan Pengungkapan. e. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, terdapat beberapa penerapan yang belum sesuai yaitu pada kriteria pengakuan dan pada kriteria Penyajian dan Pengungkapan.
105
f. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat beberapa penerapan yang belum sesuai yaitu pada kriteria pengakuan dan pada kriteria Penyajian dan Pengungkapan. g. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, terdapat beberapa penerapan yang belum sesuai yaitu pada kriteria identifikasi dan pada kriteria Penyajian dan Pengungkapan. h. PSAP 12 Laporan Operasional terdapat beberapa penerapan yang belum sesuai yaitu pada kriteria identifikasidan pada kriteria pengakuan.
7.2.
Rekomendasi
7.2.1
Strategi dan proses penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai upaya untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkaitan dengan strategi penrapan, diperlukan langkah-langkah perubahan antara lain: 1. Penyiapan sumber daya manusia pengelola keuangan maupun tim pendamping dengan kemampuan yang memadai harus terus dilakukan. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan program-program yang berkelanjutan dan lebih spesifik sesuai kondisi yang dihadapi. 2. Perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur/Kepala Daerah bagi para petugas akuntansi sehingga penggantian tidak serta merta bisa dilakukan tetapi harus melalui proses tertentu. Hal ini untuk menghindari seringnya penggantian petugas akuntansi.
106
3. Seringnya penggantian petugas akuntansi
tersebut perlu dihindari karena
mengakibatkan pemberian pemahaman yang sudah dilakukan harus dimulai dari awal kepada petugas pengganti. 7.2.2. Prosedur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diterapkan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan prosedur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, diperlukan langkah-langkah perubahan antara lain: 1. Penyempurnaan Sistim Informasi Keuangan Daerah sebagai alat bantu perlu terus dilakukan sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan tepat. 2. Perubahan prosedur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada output buku besar di SIPKD menuju pencatatan yang sepenuhnya berbasis akrual. 7.2.3. Kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai upaya agar penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan langkahlangkah perubahan antara lain: 1. Penyempurnaaan SIPKD maupun perubahan prosedur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sepenuhnya berbasis akrual pada akhirnya
107
akan membawa penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada. 2. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah berbasis akrual juga harus segera disajikan sehingga berbagai ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada dapat terpenuhi.
7.3.
Keterbatasan Penelitian Keterbatasan pada penelitian ini diantaranya adalah:
1. Belum mengkaji lebih jauh laporan keuangan entitas pelaporan yang merupakan laporan keuangan konsolidasian SKPD dan PPKD di lingkup Pemerintah Daerah. 2. Hanya mendasarkan kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual dengan SAP pada kriteria identifikasi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Oleh karena itu selanjutnya perlu dikaji bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada entitas pelaporan yang tentu saja lebih kompleks dan menyeluruh. Selanjutnya perlu pula dikaji kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual dengan SAP untuk kriteria yang lebih lengkap.
