BAB VII PENUTUP. A. Kesimpulan

488 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada beberapa uraian bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Mediasi penal terhadap kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce pada sistem peradilan pidana di Indonesia guna melindungi konsumen diperlukan karena merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menjadi efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara pidana kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce melalui sarana litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan yang dapat dilakukan dari mulai awal pemeriksaan perkara pidana pada tahapan penyelidikan - penyidikan

atau sebelum dilakukannya pemeriksaan di

pengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan dengan memasukkan ide restoratif

justice

yang

diintegrasikan

mampu

diselaraskan

dalam

pelaksanaannya pada sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Mediasi penal pada kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan dengan tujuan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan sehingga mengurangi volume penumpukan perkara di pengadilan dengan mengadopsi nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat Indonesia sebagai kearifan lokal budaya bangsa dan mengadopsi

kebiasaan – kebiasaan

menerapkan forum mediasi dalam

penyelesaian suatu perkara yang dipakai oleh negara lain, pemenuhan keadilan substantif yang tidak hanya berkepastian hukum tetapi juga memperhatikan keadilan dancommit kemanfaatan to user bagi korban sebagai masyarakat



dengan membangun tanggung jawab pelaku (pelaku usaha) supaya menyadari atas kesalahannya bahwa korban sebagai konsumen sangat dilindungi hak-haknya, sehingga perkara pidana kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce

sebagai perkara pidana yang beraspek perikatan

perdata sebagai akibat hukum hubungan kontraktual yang terwujud dalam bentuk perjanjian jual beli secara online dapat diselesaikan secara tuntas dengan suasana kedamaian atau musyawarah mufakat antara pelaku dan korban yang memperkuat keterlibatan korban secara aktif dan otonom. 2. Penerobosan asas legalitas (Legality Principle) dalam hukum pidana dengan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan karena dapat memberikan solusi bagi para pihak yang berperkara untuk lebih cepat dan berdaya guna bagi penyelesaian perkara pidana agar penerapan kebijakan hukum tersebut benar-benar hidup dalam masyarakat (living law) dengan menerapkan nilai-nilai luhur pancasila sebagai pandangan hidup (way of life) dalam pelaksanaan forum mediasi penal untuk penyelesaian perkara pidana, meskipun forum mediasi penal dalam perspektif normatif pada tataran undang-undang tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana karena belum ada pengaturannya, akan tetapi dalam perspektif praktis / empiris pada tataran di bawah undang-undang dikenal dan diatur secara terbatas melalui diskresi atau opportunitas penegak hukum serta penyelesaian proses damai dengan mekanisme lembaga adat yang

banyak

dilakukan masyarakat Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dalam pelaksanaan forum mediasi penal untuk penyelesaian perkara pidana. Perwujudan mediasi penal yang hidup dalam masyarakat (living law) berorientasi

pada

nilai

budaya

kekeluargaan,

mengedepankan

asas

musyawarah mufakat dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui kearifan lokal hukum adat dalam masyarakat commit to user maupun lembaga musyawarah



mufakat serta implementasi mediasi penal dalam putusan hakim (claimmancy) dalam prosedur penyelesaian perkara pidana melalui proses yang sama bagi semua jenis masalah demi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan ringan dalam tataran praktis sebagai cerminan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi semua pihak baik pelaku, korban, maupun masyarakat. 3. Rekonstruksi mediasi penal dilakukan untuk menjamin kepentingan para pihak yang berperkara terhadap penyelesaian perkara pidana kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce pada bingkai kepastian hukum guna melindungi konsumen maka yang dapat dilakukan dengan form mediasi penal secara offline maupun mediasi penal online sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur berlakunya kedua bentuk mediasi penal tersebut atas dasar kesepakatan bersama dari para pihak. Setelah tercapai hasil kesepakatan dari mediasi penal secara offline dan atau mediasi penal secara online oleh para pihak yang berperkara pada sistem peradilan pidana harus dikuatkan dengan surat perjanjian dalam bentuk akta perdamaian (Acta Van Dading) yang diterbitkan atau diupload secara online sehingga publik atau masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan dari hasil kesepakatan dari mediasi penal secara offline dan atau mediasi penal secara online dengan bantuan dari para mediator yang berasal dari lembaga mediasi dan jaminan pemerintah dan atau berasal dari organisasi mediasi dan jaminan swasta di bawah koordinasi pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) sesuai hasil kesepakatan dari para pihak yang dikuatkan dalam surat penetapan hakim. Untuk menjamin pihak pelaku tidak melarikan diri dalam memenuhi tanggung jawabnya atas kesepakatan tersebut, maka pihak korban dengan bantuan mediator yang ditunjuk dapat meminta pihak pelaku untuk memberikan jaminan commit todapat user berupa benda bergerak maupun



tidak

bergerak

dimana

pengawasannya

dibawah

untuk

pelaksanaan,

wewenang

lembaga

penyimpanan

maupun

mediasi

jaminan

dan

pemerintah dan atau berasal dari organisasi mediasi dan jaminan swasta yang dikoordinasi pengawasannya oleh Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) yang memahami akan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada korban sebagai konsumen yang dirugikan pada kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce.dengan tujuan akhirnya untuk memaksimalkan tanggung jawab pelaku dalam melaksanakan isi kesepakatan yang telah disepakati para pihak karena adanya jaminan yang dibebankan kepada pelaku apabila pelaku ingkar terhadap tanggung jawabnya sebagai bentuk perlindungan konsumen.

B. Implikasi 1. Implikasi Filosofis, bahwa latar belakang masalah yang mengungkap beberapa problematika terhadap penyelesaian perkara pidana kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce melalui sistem peradilan pidana di Indonesia dalam aspek ontologi (hakekat yang dikaji) yaitu mengurangi beban peran penting individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce sebagai bagian dari perkara pidana cyber crime; dalam aspek epistimologi (cara mendapatkan pengetahuan yang benar) yaitu dihadapkan pada prosedur birokrasi yang formalistik dan legalistik membutuhkan waktu yang lama dan melumpuhkan pihak – pihak yang berperkara; dalam aspek aksiologi (nilai kegunaan) yaitu belum sepenuhnya menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan pelaku, oleh karena itu sangat penting dan mendesak untuk dilakukan rekonstruksi mediasi penal terhadap penyelesaian perkara pidana kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce pada sistem commit to user



peradilan pidana di Indonesia guna melindungi konsumen sebagai korban kejahatan. 2. Implikasi Teoritis, bahwa untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap perkara kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce dengan rekonstruksi mediasi penal yang berlandaskan pada teori hukum, Pertama, pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum khusus pada hukum Pidana dan hukum informasi dan transaksi elektronik harus dapat memberikan nilai tambah (value added) dengan memperhatikan berbagai pemahaman

hukum baik dari segi yuridis maupun empiris (sosiologis)

tentang penegakan hukum dalam melakukan penal reform (Pembaharuan Hukum Pidana Nasional). Kedua , menjaga hak-hak korban sebagai konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan

e-commerce

fraud

dalam

transaksi

e-commerce

dengan

mendayagunakan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya sendiri dalam suasana informal namun terstruktur dengan landasan payung hukum (ius constitutum dan ius constituendum) yang diyakini dalam pelaksanaannya oleh para pihak sebagai

bentuk upaya hukum berkarakter bangsa (nation

character) yang berimplisit terhadap teori negara hukum Pancasila yang berakar dari budaya yang berlaku dalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia. 3. Implikasi Praktis, bahwa penegakan hukum pada penanganan perkara kejahatan

e-commerce

fraud

dalam

transaksi

e-commerce

melalui

rekonstruksi mediasi penal harus memberikan jaminan kepastian hukum dan menjamin kepentingan para pihak yang berperkara guna melindungi kepentingan konsumen sebagai korban khususnya dan masyarakat umumnya sehingga terwujud nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas baik dari dari sisi pelaku maupun dari sisi to korban. commit user



C. Saran (Rekomendasi) Berdasarkan hasil penelitian ini yang terurai dalam uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran,sebagai berikut : 1.

Dalam rangka penal reform (pembaharuan hukum pidana nasional), maka para aparat penegak hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia (Kepolisian-PPNS ITE, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) dapat membuat kebijakan untuk menerapkan rekonstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce yaitu perkara pidana beraspek perikatan perdata sebagai akibat hukum hubungan kontraktual yang terwujud dalam bentuk perjanjian jual beli secara online, agar pencapaian tujuan hukum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien baik kepastian hukumnya (certainly), keadilannya (justice), dan kemanfaatannya (utility) bagi masyarakat; serta memberdayakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan memperluas tugas dan kewenangannya sebagai koordinasi lembaga mediasi dan jaminan dari unsur pemerintah maupun organisasi lembaga mediasi dan jaminan dari unsur swasta serta tidak hanya memberikan keputusan diluar pengadilan terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dalam ranah hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 52

Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tetapi juga dapat memberikan putusan diluar pengadilan terhadap kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce pada

ranah

hukum pidana guna perlindungan konsumen, sebagai bentuk perluasan tugas dan kewenangan yang dimiliki Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) 2.

Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kejahatan e-commerce fraud pada transaksi e-commerce,commit dalam rangka mendukung perkembangan to user



e-commerce di Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli dalam perdagangan elektronik (electronic commerce) perlu didukung undang – undang yang ketat mengaturnya berfokus pada pemberian ganti kerugian financial kepada korban sebagai alasan penghapusan pidana yang dilakukan dalam forum mediasi penal; diberikannya kemandirian penegak hukum ditingkat penyidikan agar lebih dapat menggali potensi mereka untuk lebih kompenten, kredible, dan profesional mengembangkan keahlian mereka dalam penyidikan untuk dileburkan menjadi satu penegak hukum penyidikan yang menekankan pada civil society tanpa ada dualisme penyidik sehingga penyidiknya hanya pada PPNS ITE sebagai bentuk

kemandirian civil

society; dalam alur birokrasi pelaksanaan forum mediasi penal pada sistem peradilan pidana berorientasi pada keterlibatan aktif peran lembaga mediasi dan jaminan pemerintah serta organisasi mediasi dan jaminan swasta dengan koordinasi pengawasannya secara langsung oleh BPSK sebagai lembaga independent pemerintah dalam menjaga netralitas keberpihakan sebagai bentuk perwujudan civil society; DPR sebagai Badan Legislasi Pemerintah atau Pembentuk undang-undang dapat segera merancang dan mensahkan undang – undang khusus yang mengatur pelaksanaan forum mediasi penal terhadap kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce pada sistem peradilan pidana berorientasi pada keterlibatan aktif peran lembaga mediasi dan jaminan pemerintah serta organisasi mediasi dan jaminan swasta dengan koordinasi pengawasannya secara langsung oleh BPSK sebagai mediator dalam pemberian ganti kerugian secara financial kepada korban sebagai alasan penghapusan pidana sebagai wujud ultimum remedium agar kesadaran hukum masyarakat tumbuh dengan peningkatan pemahaman dalam melakukan pencegahan penyimpangan dibidang ekonomi; para pengusaha di bidang transaksi e-commercecommit ikut mendukung to user perkembangan e-commerce di



Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli dalam perdagangan elektronik (electronic commerce) berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan seta Kementerian Komunikasi dan Informatika mewakili pemerintah membuat suatu kesepakatan / Memorandum of understanding (MoU) dalam hal payment gateway (sebuah sistem pembayaran dalam bertransaksi secara online yang melibatkan Bank Indonesia sebagai centre control) sehingga tidak perlu lagi harus transfer via ATM kemudian diverifikasi lebih dahulu, cara ini akan membuat transaksi secara online lebih efisien dan mudah, melibatkan penyedia jasa paket pengiriman barang berkenaan dengan masalah logistik/pengiriman barang harus bersertifikasi untuk menumbuhkan kepercayaan (trust) bagi customer sebagai bentuk adanya jaminan soal pengiriman barang yang cepat, tepat, aman dan terpercaya, pelaku usaha dan bisnis transaksi online lebih dipermudah dalam mendapatkan izin usaha dalam hal biaya dan waktu perolehannya, adanya jaminan perlindungan kepastian bagi customer terkait dengan kualitas produk yang ditawarkan apakah sesuai dengan yang ditayangkan via online atau tidak, serta pemerintah dapat segera mengembangkan jaringan infrastruktur untuk mendukung e-commerce dengan mendorong layanan seluler generasi ke empat (4G) sebagai akses internet berkecepatan tinggi sampai keseluruh pelosok tanah air; masyarakat harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah untuk mensosialisasikan melalui media massa cara-cara penangkalan kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce dengan ilmu cara lacak IP (Internet Protocol) address nya, identifikasi punya siapa dan siapa pengelolanya, cara memblokir situs atau konten yang patut diduga tidak terpercaya baik yang berasal dari yuridiksi Indonesia maupun yuridiksi luar Indonesia dengan menjadikan publik atau masyarakat polisi-polisi cyber untuk memantau dan melaporkan jika ada konten atau situs patut commit to ditemukan user



diduga sebagai kejahatan penipuan (fraud) dalam e-commerce sehingga dapat diketahui seluruh masyarakat dipelosok indonesia. 3.

Perlu memberdayakan media massa baik media cetak, media elektronik maupun media online secara optimal untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan cara pemikiran yang lebih luas kepada masyarakat tentang lembaga mediasi dan jaminan pemerintah dan atau berasal dari organisasi mediasi dan jaminan swasta yang bersifat independent dalam pengambilan keputusannya demi terciptanya kesepakatan para pihak yang berperkara dengan mediasi penal yang memiliki koordinasi yang kuat

dengan aparat

hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan kedudukannya dibawah pengadilan yang dapat dipilih untuk penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan e-commerce fraud dalam transaksi e-commerce melalui sarana non litigasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

commit to user

BAB VII PENUTUP. A. Kesimpulan

Recommend Documents