BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1 Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pengelolaan aset tetap dan mencari penyebab terjadinya faktor-faktor tersebut. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pengelolaan aset tetap dan terjadinya faktor-faktor tersebut, penulis menyimpulkan sebagai berikut. a.
Sumberdaya Manusia (SDM) Dalam faktor SDM ini, peneliti memaparkan beberapa permasalahan pengelolaan
aset tetap yang terjadi di Pemkab Blora dan Pemkab Grobogan, yaitu pengurus barang tidak mau membaca peraturan tentang pengelolaan aset tetap, pengurus barang merangkap tupoksi lain, pengurus barang berpendidikan SMP dan SMA, serta Bidang Aset belum mengadakan pelatihan bagi pengurus barang. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa pengurus barang tidak membaca peraturan, keterbatasan personel dan tidak fokus bekerja, latar belakang pendidikan, serta belum diadakannya pelatihan mempengaruhi kinerja pengelolaan aset tetap. b.
Komunikasi Permasalahan pengelolaan aset tetap yang terdapat dalam faktor komunikasi adalah
kesalahpahaman tupoksi dan kurangnya koordinasi. Pengelola aset SKPD menganggap seluruh permasalahan aset tetap adalah tanggung jawab Bidang Aset DPPKAD. Selain
106
107
itu, terjadi permasalahan lain di internal SKPD yaitu pihak-pihak yang bertugas sebagai pengelola aset tetap merasa diintervensi antara satu dengan lainnya. Pada kedua permasalahan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa semakin banyak tupoksi pengelola aset tetap maka semakin luas koordinasi yang dilakukan. c.
Keterbatasan anggaran Kegiatan pengelolaan aset tidak dapat lepas dari ketersediaan anggaran di SKPD.
Jika dibandingkan dengan kegiatan lain, alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan aset tetap masih terbatas. Pimpinan SKPD belum menganggap kegiatan pengelolaan aset sama pentingnya dengan kegiatan lain. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa perhatian pimpinan SKPD mempengaruhi besarnya anggaran pengelolaan aset tetap. d.
Pengelolaan BMD Dalam faktor pengelolaan BMD terdapat tiga permasalahan pengelolaan aset tetap,
yaitu ketidakjelasan penggunaan aset, aset belum disertai bukti kepemilikan dan penyimpanan bukti kepemilikan yang belum tertib, serta terjadinya kesalahan pencatatan. Dari ketiga masalah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan BMD yang kurang tertib mempengaruhi penyelesaian permasalahan pengelolaan BMD. e.
Aplikasi SIMBADA Sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007, penggunaan aplikasi SIMBADA
sangat penting karena memudahkan pendaftaran, pencatatan, dan pelaporan BMD secara tepat dan akurat. Namun demikian, Pemkab Blora dan Pemkab Grobogan mempunyai masalah yang sama dalam faktor aplikasi SIMBADA, yaitu belum
108
tersedianya jaringan aplikasi SIMBADA yang online ke seluruh SKPD. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi SIMBADA mempengaruhi pengelolaan BMD. f.
Komitmen pemimpin Komitmen pemimpin berpengaruh pada faktor-faktor lain dalam permasalahan
pengelolaan aset tetap. Permasalahan komitmen pemimpin itu masih terjadi di beberapa SKPD, baik Pemkab Blora maupun Pemkab Grobogan. Pemimpin SKPD seringkali menganggap kegiatan pengelolaan aset belum penting. Jika dilihat lebih jauh dalam PP No. 58 Tahun 2005, kepala SKPD berperan sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Hal ini berarti kegiatan pengelolaan aset juga sama pentingnya dengan kegaiatan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perundang-undangan mempengaruhi komitmen pemimpin. Selain membahas beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan aset tetap dan penyebab terjadinya faktor-faktor tersebut, peneliti juga membahas langkah-langkah penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. a.
Koordinasi Dalam langkah-langkah penyelesaian yang terkait dengan koordinasi, Bidang Aset
Daerah banyak melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset tetap, misalnya Bupati, Sekda, kepala SKPD, Bidang Akuntansi, BPK, Kemenkeu, Kemendagri, dan lain-lain. Bidang Aset Daerah menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa pihak tersebut karena permasalahan pengelolaan aset tetap memang tidak bisa
109
diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh sebab itu peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi mempengaruhi penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap. b.
Peningkatan anggaran kegiatan pengelolaan aset Peningkatan anggaran kegiatan pengelolaan aset merupakan bukti bahwa kepala
SKPD sudah mulai menyadari pentingnya pengelolaan aset tetap meskipun terjadi di seluruh SKPD. Peneliti menyimpulkan bahwa semakin besar perhatian pimpinan pada pengelolaan aset tetap maka anggaran pengelolaan aset tetap meningkat. c.
Studi banding pengelolaan aset tetap ke pemda lain Pemkab Blora mengadakan studi banding ke daerah lain yang telah mampu
menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset tetap. Dengan melakukan studi banding, Pemkab Blora mengambil pengalaman daerah lain dalam menyelesaikan permasalahan aset tetap. Langkah-langkah penyelesaian permasalahan aset tetap yang diambil telah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa semakin banyak melakukan studi banding maka semakin banyak langkah-langkah penyelesaian permasalahan aset tetap yang didapatkan. d.
Memperbaiki manajemen aset Salah satu langkah penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap adalah
memperbaiki manajemen aset baik di Pemkab Blora maupun Pemkab Grobogan. Penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap dengan cara memperbaiki manajemen aset tetap berkaitan erat dengan siklus pengelolaaan aset tetap pada Permendagri No. 17 Tahun 2007, khususnya pengamanan dan penatausahaan aset tetap.
110
Peneliti
menyimpulkan
bahwa
manajemen
aset
mempengaruhi
penyelesaian
pengelolaan aset tetap. e.
Evaluasi dan pengawasan Pemkab Blora dan Pemkab Grobogan mempunyai pendekatan yang berbeda dalam
hal evaluasi dan pengawasan pengelolaan aset tetap. Pemkab Blora melakukan pengawasan secara administratif dan fisik sedangkan Pemkab Grobogan lebih fokus pada pengawasan pemanfaatan aset tetap. Evaluasi dan pengawasan pengelolaan aset tetap dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset telah tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan evaluasi dan pengawasan maka pengelolaan aset tetap semakin tertib.
6.2 Rekomendasi Berdasarkan simpulan yang telah dibahas sebelumnya, peneliti memberikan rekomendasi kepada Bidang Aset Daerah DPPKAD, baik Kabupaten Blora maupun Kabupaten Grobogan, Kementerian Dalam Negeri, dan peneliti selanjutnya sebagai berikut. 1. Bidang Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan a. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenisnya bagi pengurus barang; b. Mengusulkan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD untuk menambah anggaran kegiatan pengelolaan aset daerah;
111
c. Mengusulkan kepada pengelola BMD untuk melakukan pemerataan pegawai yang potensial untuk menjadi pengurus barang agar tidak terkonsentrasi hanya pada bidang kerja atau SKPD tertentu; d. Mengusulkan kepada pengelola BMD untuk memberi pengarahan kepada kepala SKPD tentang pentingnya pengelolaan aset dan keberadaan pengurus barang SKPD; e. Melakukan koordinasi dengan pengurus barang SKPD dan auditor BPK lebih intensif. 2. Kementerian Dalam Negeri a. Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan BMD sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No.27 tahun 2014. b. Mengadakan sosialisasi sebagai tindak lanjut terbitnya Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan BMD yang baru. 3. Peneliti selanjutnya Simpulan
penelitian
ini
menghasilkan
beberapa
proposisi
mengenai
permasalahan pengelolaan aset tetap. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan proposisi tersebut menjadi sebuah penelitian baru.
6.3
Keterbatasan Penelitian Peneliti menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sehingga
diperlukan perbaikan oleh penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
112
1. Penelitian ini terbatas pada Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan opini WDP dengan pengecualian pada aset tetap. 2. Peneliti masih menggunakan regulasi pengelolaan BMD yang lama meskipun telah terbit regulasi baru (PP No. 27 Tahun 2014) karena data yang digunakan adalah LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jateng Tahun 2009-2013. 3. Target yang menjadi partisipan tidak dapat diwawancarai seluruhnya karena alasan kesibukan pekerjaan sehingga data yang diterima oleh peneliti tidak lengkap. 4. Wawancara yang dilakukan kepada auditor BPK dilakukan secara tertulis melalui e-mail sehingga jawaban yang disampaikan kepada peneliti kurang mendalam. 5. Jawaban auditor terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti secara tertulis mengenai permasalahan aset tetap di Pemkab Blora dan Pemkab Grobogan sama persis sehingga peneliti kesulitan untuk memisahkan permasalahan aset yang terjadi pada dua daerah tersebut.
