BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan
keuangan desa di 12 Desa Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dari hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan
bahwa
tahapan
perencanaan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari musyawarah rusun terlebih dahulu untuk membahas RPJMDes yang kemudian dituangkan kedalam RKPDes. Dari RPJMDes akan dipilih progam-program penting yang disepakati untuk dituangkan kedalam RKPDes. Setelah itu dari RKPDes kemudian dituangkan dalam APBDes seperti halnya mengenai Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Daerah, Bantuan Provinsi, atau Bantuan Dari Pihak Ketiga. 2. Berdasarkan
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan
bahwa
tahapan
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa mengatur segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa terkait dengan pembangunan desa. Pelaksana kegiatan diantaranya Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, atau Pemberdayaan
77
78
Masyarakat yang disetujui oleh Kuwu atau Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Pencairan dana anggaran desa yang akan digunakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 3. Berdasarkan
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan
bahwa
tahapan
penatausahaan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik. Dalam proses penatusahaan pengelolaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank desa diluar buku anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dengan mengacu pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi lebih tertib dan teratur. 4. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaporan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik. Dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan desa terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaporkan kepada Bupati Cirebon. 5. Berdasarkan
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan
bahwa
tahapan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori sangat baik. Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh setiap seksi pelaksana kegiatan melaporkan pertanggungjawaban setiap kegiatan ke Bendahara Desa yang diverifikasi terlabih dahulu oleh Sekretaris Desa yang kemudian dilaporkan kembali oleh Kepala Desa kepada Kecamatan. 6. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa termasuk kedalam kategori
79
sangat baik. Dalam proses pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Kabupaten. 5.2
Saran Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan beberapa
saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut adalah : 1. Untuk Pemerintah Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Berdasarkan hasil penelitian menunjukan masih adanya kekurangan dala proses pengelolaan keuangan desa diantaranya terkait keterlambatan pelaporan dan tahap pembinaan dan pengawasan terhdap pengelolaan keuangan desa. 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Pemerintah Desa dengan cara adanya kewajiban pendidikan berkelanjutan, adanya pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan sosialisasi mengenai Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2) Peningkatan pemahaman dan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan cara menyediakan fasilitas teknologi informais yangamemadai dan pelatihan pelatihan terkait penggunakaan teknologi infomasi kepada Pemerintah Desa
80
untuk menunjang kinerja Pemeirntah Desa dalam proses pengeloaan keuangan desa. 3) Adanya pembinaan dan pengawasan secara berkala atau rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten Cirebon terhadap Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan keuangan desa. 2. Untuk Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa) Diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa yang tergabung ke dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memantau dan mengawasai kebijakankebijakan yang diambil Pemerintahan Desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di Desa. 3. Untuk Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mencari faktor-faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa seperti halnya komptensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan faktor lainnya. Selain itu disarankan kepad apeneliti selanjutnya untuk menggunakan subjek penelitian Desa di Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian berikutnya dapat memebrikan gambaran lebih luas dan terkini terkait pengelolaan keuangan desa.
81
4. Keterbatasan Penelitian Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini tidak dilakukan pada semua perwakilan 12 Desa di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, namun hanya pada beberap Desa saja.
