BAB VI
PROSPEK DAN TANTANGAN KEHUTANAN SULAWESI UTARA (2014 - KEDEPAN)
Gambar 33. Saluran Listrik Yang Berada di dalam Kawasan Hutan 70
Kiprah Kehutanan 50 Tahun Sulawesi Utara
Foto : Johanes Wiharisno
BAB VI PROSPEK DAN TANTANGAN KEHUTANAN SULAWESI UTARA (2014 - KEDEPAN)
Sektor kehutanan berkembang dari masa ke masa. Pembangunan sektor kehutanan pada masa mendatang dipandang sangat penting tidak saja bagi dunia kehutanan namun juga bagi pembangunan wilayah Sulawesi Utara. Pemberdayaan masyarakat, pembangunan KPH sebagai suatu bentuk pengelolaan hutan lestari dipandang sebagai trend pengelolaan hutan efektif pada masa yang akan datang. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan. Pada masa mendatang masyarakat tidak hanya berperan sebagai stakeholder dari pembangunan kehutanan, namun telah menjadi salah satu pilar penting agar kelestarian hutan tetap terjaga dan pemanfaatan hutan optimal dapat dilakukan. Peran KPH sebagai unit pengelolaan terkecil yang efisien akan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan kehutanan. Kerusakan hutan dan penurunan produktivitas lahan hutan akan dapat dikendalikan, lapangan kerja dan pendapatan daerah akan dapat ditingkatkan. Seiring penataan birokrasi dan organisasi lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah, KPH akan menjadi alternatif bagi aparatur Kehutanan dalam pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme teknis kehutanan. Dengan demikian sumber daya manusia kehutanan akan lebih banyak bersentuhan dengan obyek pekerjaan dan masyarakat di tingkat tapak dan tidak terlalu disibukkan oleh persoalan-persoalan administrasi. Pembangunan KPH model tahun 2013 sebanyak 1 (satu) unit dan tahun 2014 ditambah 1 (satu) unit lagi. Kalau trend tersebut terjadi, maka dalam 5 tahun kedepan minimal ada 5 KPH model. KPH dipandang sangat ideal dalam pengelolaan hutan lestari karena rencana pengelolaan dan seluruh aktivitasnya dilakukan oleh KPH secara mandiri. Penyusunan rencana pengelolaan KPH selain berorientasi konservasi, rehabilitasi, reklamasi, rencana pengelolaan hutan lestari serta kesejahteraan masyarakat. Pengembangan produksi dapat berupa peningkatan produktivitas hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu diantaranya jasa wisata, getah serta aneka usahan kehutanan lainnya. Orientasi dari pembangunan KPH adalah agar KPH dapat menjadi Badan Layanan Umum sehingga secara mandiri dapat membiayai dirinya sendiri. Pada awal pembangunannya, KPH tentunya mendapat bantuan pendanaan dari Kementerian Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis di jajarannya. Provinsi Sulawesi Utara didorong agar terjadi percepatan dalam pembangunan sehingga pembangunan kehutanan dapat berperan dan mewujudkan Kiprah Kehutanan 50 Tahun Sulawesi Utara
83
kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Adanya pengelolaan kehutanan secara terpadu dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengelolaan hutan dengan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas sehingga menjadi bagian dalam peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Dibawah kelembagaan KPH, diharapkan agar kelestarian hutan dapat tercapai. Pandangan tradisional bahwa sumberdaya hutan hanya berupa kayu, rotan, dan sebagai tempat penggembalaan sudah harus berubah, karena kawasan hutan selain menghasilkan kayu juga penghasil hasil hutan bukan kayu yang nilainya sangat besar. Beberapa jenis HHBK adalah tanaman obat, bambu, rotan, aren (minuman tradisional), murbei, burung, mamalia, jamur, madu dan air. Fungsi lain dari sumberdaya hutan adalah sebagai tempat penyerap dan penyimpan karbon, wisata alam dan keanekaragaman hayati baik pada tingkat ekosistem, spesies, dan gen. Peranan kawasan hutan sebagai penyedia obyek dan daya tarik wisata sangat prospektif dimasa depan. Sejalan dengan semakin berkembangnya isu perubahan iklim, yang dikhawatirkan akan berdampak pada pola iklim global khususnya Provinsi Sulawesi Utara, sektor kehutanan diharapkan dapat berperan dalam pengurangan laju degradasi dan deforestasi lahan. Salah satu upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan adalah melakukan moratorium pengusahaan hutan di lahan hutan primer dan menata kembali kawasan hutan yang open akses serta melakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi serta restorasi kawasan hutan. REDD+ yang telah dilakukan ini diharapkan dapat mengurangi laju emisi sekitar 25 % melalui kegiatan BAU dan sektor kehutanan diharapkan dapat menyumbang pengurangan emisi sebesar 14 %. Di Provinsi Sulawesi Utara dimana kegiatan rehabilitasi dan reklamsi lahan sangat intensif diharapkan dapat berperan dalam laju penurunan emisi gas rumah kaca. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan. Aneka Usaha Perhutanan Berbasis Konservasi dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kegiatan ini terus dilanjutkan setiap tahunnya dan diharapkan dapat menjadi model dalam pembangunan kehutanan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepemerintahan yang baik di bidang kehutanan (good forestry governance) dicirikan dengan semakin efektif dan efisiennya kelembagaan pengurusan hutan yang menggambarkan keseimbangan peran dan tanggungjawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani. Peraturan yang dibuat dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggung-gugatkan dan dilaksanakan secara berkeadilan. Selain prospek pengelolaan hutan di atas, tantangan pengelolaan kawasan hutan kedepan tidaklah ringan antara lain 1) Penyediaan lahan untuk kepentingan pertumbuhan penduduk, 2) Makin pesatnya kegiatan pertambangan dan energi, 3) Penyediaan energi terbarukan, 4) Peningkatan kebutuhan kayu, 5) Perdagangan flora dan fauna secara ilegal, 6) Pemekaran wilayah, 7) Perubahan iklim global, 8) Bencana alam (kebakaran hutan, lahan, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi), serta 9) Kedaulatan pangan. Sebagai akibat dari tantangan pengelolaan hutan itu akan menyebabkan semakin tingginya laju deforestasi dan degradasi lahan. Oleh karena itu penyusunan tata ruang yang handal berdasarkan data dan informasi terbaru mutlak diperlukan. 84
Kiprah Kehutanan 50 Tahun Sulawesi Utara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034. Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia Timur ke kawasan Asia Timur dan Pasifik yang produktif dan berdaya saing, yang berbasiskan kelautan, perikanan, pariwisata dan pertanian, dengan memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terkait bidang Kehutanan, penetapan RTRW Provinsi Sulawesi Utara 2014 – 2034 akan ditindaklanjuti dengan pertimbangan-pertimbangan dan usulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Utara, luas kawasan hutan ditetapkan sebagai berikut : kawasan hutan Konservasi 315.064,86 ha, hutan Lindung 161.808,82 ha dan hutan produksi 288.185,74 ha. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 734/Menhut-II/2014 maka perlu dilakukan sinkronisasi kembali agar diperoleh data acuan yang akurat dan mutakhir. 2. Mengusulkan pembangunan 16 (enam belas) Kesatuan Pengelolaan Hutan, baik di hutan lindung (KPHL) maupun hutan produksi (KPHP) ke Kementerian Kehutanan. 3. Perubahan fungsi sebagian kawasan hutan konservasi (Cagar Alam Gunung Ambang) menjadi hutan lindung atau hutan produksi terbatas, antara lain untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk mendukung percepatan pembangunan perekonomian di Sulawesi Utara. 4. Pembangunan Kebun Raya di Lokasi eks reklamasi Newmont Minahasa Raya dan penetapan pembangunan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa, pembangunan wisata rohani Bukit Kasih Kanonang di kawasan hutan lindung Gunung Soputan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).
Kiprah Kehutanan 50 Tahun Sulawesi Utara
85
86
Kiprah Kehutanan 50 Tahun Sulawesi Utara
