BAB V TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROPINSI JAMBI

BAB V TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROPINSI JAMBI Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah : Jambi Yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut : 1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif 2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya 3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum 4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib 5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan 6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Perwujudan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi dilaksanakan secara bertahap dengan skala prioritas tertentu yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Manengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan pokok yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karenanya, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun semua urgensi saling terkait secara utuh dan bersifat berkesinambungan dari tahapan ke tahapan berikutnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Jambi 2025 .

5.1. RPJM Provinsi Jambi Tahap I (2005 – 2009) Pada tahap pertama fokus pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi, di arahkan pada peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan kemampuan dan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan peningkatan pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik dengan tahapan sebagai nberikut: 5.1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Provinsi Jambi pada dasarnya sudah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sejak terbentuknya pada tahun 1958. Oleh karenanya, pemahaman pembentukan modal dasar pembangunan dalam konteks ini, adalah persiapan dan pembentukan modal dasar pembangunan guna mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 20052025. Pada intinya, tahap 1 ini adalah tahap persiapan dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

100

pembentukan modal dasar pembangunan untuk tahap berikutnya melalui prioritas pembangunan yakni : 1. Peningkatan standar hidup dan meningkatkan kapabilitas penduduk melalui penyediaan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, yang dapat diakses secara mudah dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. 2. Hal kedua yang menjadi prioritas pada tahap 1 ini adalah penyiapan sarana dan prasarana. Investasi dan aktivitas ekonomi di suatu daerah akan berkembang jika tersedia infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Dalam konteks ini, infrastruktur mencakup infrastruktur fisik dan nonfisik. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Sedangkan infrastruktur non fisik adalah penyiapan peraturan-peraturan, perangkat-perangkat sumber daya manusia, serta penataan kelembagaan pemerintah agar mampu berfungsi secara optimal dalam melaksanakan fungsi kepemerintahan, pelayananan, dan pembangunan secara efesien dan efektif. 3. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan dapat menstimulasi dan mengakselerasi pembangunan. Sebaliknya, penurunan kualitas fisik lingkungan akan sangat mengganggu kehidupan masyarakat saat ini dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. 5.1.2. Peningkatan kapasitas dan modernisasi pendidikan yang diarahkan pada: 1. Percepatan penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun, peningkatan partisipasi peserta didik pendidikan menengah, peningkatan peserta didik PAUD, penurunan disparitas APK pendidikan dasar dan menengah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Untuk mendukung target tersebut dilakukan pembagian peran (Role Sharing) pendanaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka rehabilitasi dan penambahan gedung dan ruang kelas baru. Kualitas pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal, yaitu berupa kemudahan akses bagi setiap anak usia sekolah untuk menikmati layanan pendidikan dasar secara gratis. Selanjutnya, mengingat Provinsi Jambi belum sepenuhnya bebas buta aksara, maka perlu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

101

dikembangkan pendidikan keaksaraan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terutama untuk daerah-daerah terpencil yang sulit mengakses pendidikan formal. 2. Prioritas berikutnya pada RPJM periode ini adalah pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional, terutama pada kabupaten/kota yang telah memiliki sekolah-sekolah dengan standar kelayakan yang memadai. 5.1.3. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan melalui program: 1. Penyiapan tenaga kesehatan strategis, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, pengembangan puskesmas dan rumah sakit yang mampu melakukan pertolongan gawat darurat pada persalinan, dan promosi serta penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media. Kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal bagi layanan kesehatan yang pada tahap pembangunan ini adalah pelayanan pada tataran puskesmas yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa dipungut bayaran. 2. Seiring perbaikan kualitas pendidikan masyarakat, pada tahap ini perlu juga memberi penekanan pembangunan kesehatan partisipatif yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan masyarakat akan budaya hidup sehat dan prinsip-prinsip pencegahan gangguan kesehatan. Hal tersebut itu dilakukan dengan peningkatan komitmen dan profesionalisme para penyuluh dan petugas kesehatan mengikuti kecenderungan perkembangan dunia kesehatan. 5.1.4. Upaya mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama serta peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat merupakan prioritas pembangunan bidang keagamaan pada periode ini melalui program: 1. Dalam konteks mewujudkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama, dilakukan dengan dialog-dialog secara berkesinambungan untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda tersebut. 2. Dalam konteks meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan.


102

5.1.5. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan sebelumnya, tahapan pembangunan lima tahun pertama bidang kebudayaan diarahkan pada dua hal, yaitu: 1. Menata sekaligus mengembangkan infrastruktur fisik dan kelembagaan kebudayaan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi 2. Mengidentifikasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan. Nilai-nilai tradisional yang dimaksud adalah adat istiadat, tradisi dan lain-lain yang merupakan kekayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai modal untuk membangun daerah. Begitu pula dengan kearifan lokal yang ada, seperti seloko-seloko, petata-petitih, filosofi hidup seperti tak ada kusut yang tak selesai dan lain sebagainya juga merupakan kekayaan daerah yang dapat dijadikan sumber pembangunan dan pengembangan budaya yang lebih maju. Kedua hal tersebut memberikan landasan penting pada tahapan pembangunan selanjutnya mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menuntut pembenahan sarana dan prasarana agar proses perkembangan budaya yang terjadi masyarakat dapat diakomodasi. Selain itu, gelombang globalisasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika ‘gaya hidup’ masyarakat, nilai, sikap, perilaku kehidupan baru dalam masyarakat. Oleh karenanya untuk menuju tata kehidupan masyarakat Jambi seperti yang dicita-citakan perlu terus ditumbuhkan dan dikembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan local yang menjunjung tinggi keluhuran budi dan religiusitas. Pencapaian kedua hal tersebut di atas, ditandai dengan berkembangnya lembagalembaga sosial-budaya dalam masyarakat; terwujudnya sistem pendataan dan pengelolaan kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkait dengan penataan ruang wilayah Provinsi Jambi; dan, terwujudnya kerjasama yang sinergis antara pengembangan budaya dengan sector-sektor lain, khususnya industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5.1.6. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan yang diarahkan pada pengurangan angka pengangguran melalui pengurangan ketergantungan terhadap investasi dunia usaha dan kestabilan ekonomi dalam penciptaan peluang kerja. Untuk itu perlu dibangkitkan dan dimantapkan orientasi ekonomi masyarakat untuk berwirausaha baik bersifat mandiri, melalui sub-kontrakting, maupun system magang. Peluang dan prospek wirausaha ini perlu dikaji dan diinformasikan kepada masyarakat pencari kerja dan potensi usaha, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

103

termasuk usaha penyediaan dukungan sarana permodalan, pelatihan ketrampilan, dan pelatihan motivasi kewirausahaan. Selanjutnya dalam konteks pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja. 5.1.7. Pembangunan bidang pemuda yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui : 1. Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan; peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan pemuda; 2. Peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat; peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan. 3. Selain itu, dalam konteks pembangunan pemuda ini, pemerintah terus meningkatkan upaya untuk advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS. Pembangunan bidang olah raga diarahkan untuk menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi. Program prioritasnya mencakup: 1. Perkuatan kelembagaan olahraga di daerah; meningkatkan jumlah dan mutu pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga. 2. Meningkatkan jumlah, efektivitas dan efisiensi pembiayaan olahraga; pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. 3. Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. 4. Membangun sarana prasarana olahraga masyarakat di kecamatan yang dilakukan secara bertahap. 5.1.8. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prioritas pembangunan pada tahap ini adalah pada : 1. Penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan pengarus utamaan gender (PUG) dan anak (PUA) dalam pendidikan dan latihan. 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. 3. Penghapusan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan PUG dan PUA. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

104

5.1.9. Pembangunan bidang sosial di arahkan pada penguatan kepeduliaan, perhatian, dan tanggung jawab masyarakat terhadap masalah kesejahteraan sosial lingkungannya yang semakin kompleks melalui: 1. Penyuluhan kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif serta menjangkau hingga lapisan masyarakat terbawah, sehingga terbentuk sikap tanggap dini masyarakat terhadap kecenderungan meningkatnya dan meluasnya masalah kesejahteraan sosial. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. 3. Peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 5.1.10. Pembangunan bidang IPTEK di prioritaskan pada upaya peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pelayanan perlu ditingkatkan pada tahun-tahun awal tahapan pembangunan ini. Situs pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dikembangkan sebagai salah satu dimensi strategis dan upaya awal untuk menjembatani kesenjangan digital (digital devide) yang menjadi kendala utama untuk bergeser ke perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). 5.1.11. Pembangunan bidang industri dan perdagangan, diarahkan untuk: 1. Meningkatkan konsolidasi dan jejaring (networking), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menegah dalam struktur industri. 2. Peningkatan kemitraaan antarindustri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri andalan masa depan Jambi sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. 3. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Jambi . 5.1.12. Pembangunan bidang pertanian di Provinsi Jambi pada tahap ini diarahkan pada penguatan sub sistem agribisnis. Penguatan sistem agribisnis Jambi dilakukan melalui program: 1. Penguatan sumber daya manusia; penguatan usaha. 2. Penguatan sarana dan prasarana. 3. Penguatan penelitian dan pengembangan agribisnis. 4. Penguatan koordinasi kelembagaan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

105

5. Kegiatan pada setiap kawasan andalan yang berbasis pertanian ditekankan pada intensifikasi sektor pertanian, peremajaan tanaman, serta penerapan prinsip-prinsip agrobisnis agar mampu secara efisien menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi di pasar lokal, nasional atau bahkan di pasar global, serta sebagai bahan baku yang berkualitas untuk proses industri (agro-industri). 6. Pembangunan perikanan diarahkan pada pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat pengolah/ pengrajin ikan tradisional, peningkatan fungsi pelabuhan/ pangkalan pendaratan ikan, pelestarian lingkungan pesisir dan laut untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan budidaya, pembuatan database kelautan, pembuatan tata ruang wilayah pesisir dan laut, penegakan hukum dan kebijakan, pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, keuangan dan permodalan, teknologi, produksi, pemasaran, pengembangan kemitraan dan kelembagaan pertanian, pengembangan sarana dan prasarana. 5.1.13. Pembangunan bidang kepariwisataan di prioritaslan pada identifikasi dan pendataan berbagai obyek wisata di seluruh kawasan Provinsi Jambi, baik wisata alam maupun wisata budaya. Sementara itu obyek yang telah ada dan berkembang saat ini diupayakan untuk terus ditingkatkan kualitasnya secara komprehensif dengan memperhatikan adanya keterpaduan dengan sektor lainnya seperti sektor perhubungan, perdagangan dan jasa, agrowisata (wisata terkait dengan kegiatan dan produk pertanian), serta industri baik kecilmenengah maupun industri besar. Perhatian juga ditekan pada upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wisatawan akan obyek wisata dan kegiatan pendukungnya melalui promosi wisata. 5.1.14. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) diarahkan pada peningkatan kemampuan UMKM dalam berkiprah dan bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya,. Untuk itu maka perlu disiapkan pranata KUMKM dengan lebih baik. Persiapan pranata KUMKM ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, perkuatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. 5.1.15. Pembangunan bidang investasi daerah pada tahap pertama perencanaan jangka menengah ini adalah pada penyiapan prasarana dan sarana iklim investasi, inventarisasi potensi investasi serta promosi investasi Jambi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membangun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

106

iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan investasi daerah pada masa yang akan datang. 5.1.16. Pembangunan bidang energi difokuskan pada penyediaan energi bagi masyarakat, melalui peningkatan upaya konservasi dan penghematan energi serta dimulainya pengembangan energi alternatif. Pada tahap ini, rencana pembangunan PLTA Kerinci terus dimantapkan. Demikian juga rencana pembangunan dan pengembangan PLTG di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PLTU di Kabupaten Sarolangun dan Bungo 5.1.17. Pembangunan infra-struktur wilayah diarahkan untuk mendukung terwujudnya interkoneksitas antarkawasan andalan, sekaligus diarahkan untuk meningkatkan daya tarik Jambi bagi pengembangan industri strategis. Pada tahap ini, arah pengembangannya adalah pada penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan perencanaan strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Indikasi implementasi kebijakannya ditandai dengan terlaksananya revitalisasi infrastruktur wilayah yang telah ada, serta persiapan pengembangan infrastruktur yang meliputi : jalan arteri, angkutan massal perkotaan, bandara, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, jaringan air baku, jaringan air bersih dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur strategis transportasi darat pada tahap ini melalui program: 1. Pembangunan Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak. Terbangunnya Jembatan Batanghari II akan berdampak pada peningkatan kontribusi ekspor dari berbagai komoditas perdagangan Provinsi Jambi melalui Pelabuhan Muara Sabak. 2. Selanjutnya, terkait dengan pengembangan infrastruktur transportasi jalan, dilakukan tahapan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang memperpendek jarak dan waktu tempuh dari daerah sentra produksi di wilayah barat (Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun) menuju pusat-pusat distribusi serta pelabuhan Muara Sabak sebagai outlet ekspor impor Provinsi Jambi. 3. Untuk meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah secara keseluruhan, pada tahap ini akan dikembangkan dan diimplementasikan konsep Multi Years Project, sebagai konsep pendanaan pembangunan infrastruktur dalam tahun jamak, termasuk penyiapan konsep kerjasama pemerintah dengan pihak


107

swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastrukturinfrastruktur strategis. 4. Dalam hal pengembangan infrastruktur transportasi laut, dilakukan melalui perencanaan dan persiapan pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi. Pengembangan keempat pelabuhan tersebut baik pengembangan fisik kawasan maupun pengembangan infrastruktur fasilitas-fasilitas pendukungnya antara lain jalan akses menuju pelabuhan, sarana telekomunikasi, ketersediaan listrik dan air yang akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat. Konsep pengembangan pelabuhan tersebut diarahkan agar terintegrasi dengan kawasan industri, penyiapan dan kelengkapan infrastruktur pendukung dan keunggulan biaya serta insentif investasi. 5. Untuk pengembangan infrastruktur transportasi udara, proses penyiapan pranata dilakukan melalui perencanaan dan persiapan pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara kelas internasional. 6. Dalam hal pembangunan sumber daya air diarahkan pada terwujudnya konversasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air. Upaya prioritas yang dilakukan berupa peningkatan pencegahan kerusakan hutan, melalui peningkatan pengawasan penebangan liar dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Kerusakan hutan dan sedimentasi yang tinggi selama ini menyebabkan kapasitas daya tampung sungai Batanghari dan anak-anaknya semakin menurun. Kejadian ini sangat berdampak pada meningkatnya debit air sungai secara tidak terkendali di musim hujan. Hal ini berakibat pada meningkatnya frekwensi banjir sepanjang tahun. Banjir sangat berdampak pola tanam dan sangat berpengaruh pada produktivitas hasil pertanian masyarakat. Bahkan tidak jarang tingginya frekwensi banjir yang datang secara tiba-tiba telah menghancurkan sumber kehidupan (pertanian) yang merupakan sumber ekonomi dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Jambi. Pegunungan Bukit Barisan memegang peranan penting di dalam menjaga lingkungan secara keseluruhan di Provinsi Jambi. Status sebagai Taman Nasional yang berada di Pegunungan Bukit Barisan adalah bagi Provinsi Jambi sudah sangat tepat karena dengan status ini sumberdaya air dan lingkungan relatif akan terjaga dengan baik. Namun demikian karena di kawasan ini juga kemungkinan besar mengandung cadangan mineral ekonomis tinggi, maka pada masa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

108

depan perlu dipikirkan untuk menilai cadangan ini sebagai tabungan masa depan, setelah cadangan-cadangan di tempat lain menurun kuantitas dan kualitasnya. 7. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi yang ditandai dengan peningkatan cakupan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, pengembangan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi lingkungan. 5.1.18. Prioritas pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada tahap ini adalah meningkatkan daya dukung lingkungan, guna percepatan pembangunan untuk menuju visi misi pembangunan Jambi 20 tahun. Peningkatan daya dukung lingkungan ini dilakukan melalui: 1. Perbaikan kepranataan, penataan ruang yang mampu mengarahkan pergerakan orang dan barang, antisipasi pertumbuhan wilayah, khususnya kawasan perkotaan, sinkronisasi rencana tata ruang wilayah Provinsi dengan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan ke arah yang lebih baik. 2. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pendidikan lingkungan di sekolah, pengembangan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan peraturan lingkungan yang memadai, serta berjalannya upaya penegakan hukum lingkungan. 5.1.19. Pembangunan bidang kependudukan difokuskan pada kebijakan pembangunan keluarga berencana, dan penataan pembangunan kependudukan. 1. Dalam konteks kebijakan pembangunan keluarga berencana, sasaran-sasaran utamanya adalah upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi. 2. Peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang; meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik. 3. Pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

109

masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; dan memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas. 4. Dalam konteks kebijakan penataan pembangunan kependudukan diarahkan untuk menata pembangunan kependudukan melalui menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk. 5.1.20. Pembangunan Bidang Politik diprioritaskan pada peningkatan pembinaan kelembagaan sosial politik dengan tujuan agar proses demokratisasi berjalan baik, khususnya Pemilu Legislatif, Pilkada dan Pilpres agar memberikan kontribusi dalam pendidikan politik menuju Budaya demokrasi yang tetap sejalan dengan nilai-nilai Budaya Jambi. Selain itu, secara umum juga dilakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta pengembangan kemitraan eksekutif dan legislative. 5.1.21. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya hukum serta pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Selain itu dalam penegakan HAM perlu penataan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara dengan terwujudnya rasa aman dan damai.

5.1.22. Prioritas pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban umum adalah pada upaya mewujudkan rasa tentram dan suasana tertib dengan meminilisir berbagai kerawanan sosial dan penurunan menurunnya angka kriminalitas. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan aparatur dan aparat keamanan baik melalui Linmas, Hansip dan partisipasi masyarakat serta aparat keamanan yang ada. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

110

5.1.23. Pembangunan bidang aparatur diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui: 1. Pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan sebagai bagian dari perwujudan Jambi Cyber Province. 2. Penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur; pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan. 3. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan Kabupaten/Kota dalam dalam rangka penguatan daya saing desa. 4. Peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. 5. Penyelenggaraan pelayanan publik secara bertahap ditingkatkan menjadi pelayanan yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah. 6. Pembinaan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dibangun melalui komitmen yang kuat untuk bersama mewujudkan program-program strategis di wilayah Provinsi Jambi. Penguatan desa sebagai suatu komunitas (community development) pada tahapan pembangunan ini yang dilakukan dengan memilih beberapa desa pada beberapa kabupaten sebagai model percontohan. Dengan demikian, desa diharapkan dapat mentransformasikan diri menjadi sentra produksi dan sekaligus mengentaskan kemiskinan yang ada. 7. Untuk mewujudkan iklim pemerintahan yang kondusif bagi kalangan internal maupun eksternal khususnya dunia usaha/investor akan dikembangkan upaya terobosan dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa baik secara manual maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); serta melalui peningkatan fungsi Pusat Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTS). 5.1.23. Prioritas pembangunan bidang keuangan daerah pada periode ini adalah menyiapkan berbagai pranata keuangan daerah yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

111

5.1.24. Pada tahap pertama RPJM ini, prioritas pembangunan bidang tata ruang diarahkan ada pemantapan tata ruang wilayah sebagai respon terhadap kebutuhan dinamika lokasi-lokasi peruntukan industri skala besar dan menengah dan jenis-jenis industri prioritas; pertambangan yang berbasis konservasi lingkungan; pertanian yang progresif menuju terbentuknya kawasan agropolitan, permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan baru; serta jaringan infrastruktur dan pelayanan sosial ekonomi wilayah. Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik yang ditandai dengan ditetapkannya Perda tentang RTRWP Jambi, kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan penyiapan petunjuk pelaksanaan RTRWP Jambi dan rencana tata ruang yang lebih rinci. Hal tersebut diikuti dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antara provinsi dengan kabupaten/kota. Konsep pengembangan tata ruang Provinsi Jambi 2003-2018 dibangun berdasarkan evaluasi kinerja RTRWP Jambi 1993 serta perkembangan dan perubahan yang berlangsung dewasa ini. Dalam jangka panjang, pendekatan yang dipilih dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang Provinsi Jambi adalah pendekatan keseimbangan pertumbuhan proporsional (ballance growth) dalam posisi yang berbeda dengan tujuan menciptakan keterkaitan proses hulu-hilir yang kuat dalam setiap satuan ruang pengembangan, yang pada akhirnya mampu mendorong tumbuhnya keterkaitan antara sektor primer di hulu dengan sektor sekunder dan tersier di hilir sebagai proses pertambahan nilai yang berlangsung secara setempat. Penetapan konsep dasar pengembangan tata ruang Jambi tersebut dilandasi oleh pertimbangan berikut :  Kondisi geografis Jambi relatif luas dan memiliki topografi dan morfologi yang tidak homogen, sehingga faktor jarak dan aksesibilitas tidak selalu dapat mendorong terbentuknya satuan ruang yang efisien dalam tata kaitan masukan (input) dan keluaran (output) sektor produksi;  Kondisi ekologis wilayah Jambi mensyaratkan upaya konservasi yang ketat untuk dapat mendukung usaha-usaha produksi yang berkelanjutandi daerahdaerah bawahannya. Daur ekologis yang perlu dilestarikan dalam setiap satuan ekosistem tidak memungkinkan untuk mengembangkan dan memperluas usaha budidaya untuk membangun tata kaitan antara sektor maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

112

antar wilayah perlu mempertimbangkan fungsi ekologis dari lingkungan setempat. Disamping itu, konsep penataan ruang ini tetap mengakomodasikan hal-hal yang masih relevan di dalam RTRW 1993, antara lain pembagian zona wilayah berdasarkan konsep gabungan antara mengakomodasikan Keppres 32/1990 dan pendekatan aspek pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang terjadi sebagai antisipasi perkembangan segitiga pertumbuhan SIBAJO dengan tetap memperhatikan fenomena kebutuhan masyarakat terhadap ruang yaitu dengan membagi wilayah Provinsi Jambi menjadi 3 wilayah, yaitu:  Zona barat (atas) karena fungsinya sebagai penjaga stabilitas ekosistem wilayah tengah dan bawah ditetapkan sebagai kawasan lindung;  Zona tengah, yang intensitas kegiatan ekonomi saat ini tinggi dan yang akan datang diperkirakan akan semakin meningkat, diarahkan sebagai kawasan budidaya;  Zona timur (bawah), karena kondisi alam dan potensi ekonominya berimbang, diarahkan sebagai kawasan campuran. Arahan kawasan campuran ini didasarkan pada sifat lindung yang dibutuhkan yaitu lindung setempat. Dengan demikian, pembudidayaan ruang diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan gambut dan sempanjang pantai serta cagar alam tak akan banyak mengganggu fungsi lindung setempatnya. Bahkan dalam kawasan lindung bergambutpun masih mungkin dilakukan kegiatan budidaya, sepanjang tidak merusak fungsi lindungnya. Berdasarkan konsep tersebut, struktur ruang wilayah Provinsi Jambi akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kawasan barat yang berpusat di sepanjang jalur lintas Sumatera dan kawasan timur yang terpusat di jalur lintas Sumatera bagian timur. Disisi lain arah orientasi diagonal barat daya-timur laut akan dikembangkan dengan dukungan sistem interaksi antar kawasan yang membentuk pola segitiga pertumbuhan di tiap kawasan. Keadaan ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai permasalahan pembangunan seperti adanya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah dan terkonsentrasinya kegiatan pada titik-titik tertentu saja. Untuk mencapai keseimbangan pola pemanfaatan ruang, disusun sistem kota-kota. Sistem kota-kota ini bukan hanya untuk pelayanan internal tetapi terutama sebagai titik-titik pusat pertumbuhan. Titik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

113

pusat pertumbuhan tersebut harus berada dalam sistem yang mengkaitkan fungsi, peran dan jangkauan pelayanan dari setiap titik tersebut, sehingga di dapat optimasi pelayanan dari titik-titik pusat pertumbuhan. Konsep sistem kota-kota di Provinsi Jambi didasarkan pada pendekatan pemerataan dan sekaligus pertumbuhan dengan melihat peluang ekonomi SIBAJO, keserasian pemanfaatan ruang (dampak lingkungan) serta respon kecenderungan perkembangan kota-kota dengan mempertimbangkan Muara Sabak sebagai "pintu keluar" bagi produk-produk ekonomi Jambi dan wilayah Sumatera bagian tengah lainnya. Sistem kota-kota di Provinsi Jambi diarahkan berjenjang / berhirarki, sesuai dengan cakupan pelayanannya : 1. Pusat Pelayanan Nasional (PKN), yaitu yang melayani wilayah Provinsi Jambi serta wilayah nasional serta mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional. Pusat pelayanan ini terdapat di Kota Jambi dan sekitarnya, oleh karena itu kota ini diarahkan sebagai pusat aktifitas sekunder dan tersier. 2. Pusat Pelayanan Regional/Wilayah (PKW) yaitu pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan transportasi yaitu wilayah kabupaten/kota yang berdekatan/berbatasan. Pusat pelayanan ini terdapat di Kota Muara Bungo, Kuala Tungkal dan Kota Muara Sabak. Kota Muara Bungo dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya dan Kota Kuala Tungkal dikembangkan sebagai daerah transit dan pintu gerbang Provinsi Jambi terhadap wilayah segitiga pertumbuhan SIBAJO sedangkan Muara Sabak dikembangkan sebagai daerah Pelabuhan (Outlet) utama Provinsi Jambi. 3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota kabupaten dan kotakota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong kota-kota kecamatan (daerah belakangnya). PKL ini dapat dikategorikan kedalam PKL Primer dan PKL Sekunder. PKL Primer adalah Ibukota Kabupaten yang melayani wilayahnya dalam aspek pemerintahan dan ekonomi yakni meliputi ibukota kabupaten yang tidak termasuk PKL yakni Kota Sungai Penuh, Bangko, Sarolangun, Muara Tebo, Muara Bulian,Sarolangun dan Sengeti. Sedangkan PKL Sekunder adalah kota-kota kecamatan yang berfungsi sebagai simpul transportasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

114

dan memiliki kegiatan primer yang mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya yang berskala regional. Kota-kota PKL Sekunder ini adalah Kota Pelabuhan Dagang, Tebing Tinggi, Wiroto Agung dan Muara Tembesi serta Sungai Bengkal. Untuk mendorong struktur ruang yang lebih berkesinambungan sesuai dengan konsep hirarki pelayanan, maka diciptakan jaringan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah provinsi khususnya menuju sentra produksi dari masing-masing pusat pelayanan serta antar pusat pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka jaringan transportasi yang membentuk struktur ruang wilayah Provinsi Jambi diarahkan sebagai berikut : 1). Jaringan jalan arteri primer sebagai jalur utama lintas regional yang menghubungkan ibukota provinsi ke setiap ibukota kabupaten dan ke wilayah provinsi lain. Ruas jalan ini meliputi 3 (tiga) jalur utama yakni : a) Lintas Timur Sumatera, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Riau yang dimulai dari Batas SumselTempino-Kota Jambi-Sengeti-Merlung-Pelabuhan Dagangbatas Riau. Jalur ini merupakan konsentrasi pergerakan mobilitas terbesar terutama pergerakan antar provinsi di Provinsi Jambi bagian Timur b) Lintas Tengah Sumatera, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan-Jambi-Sumatera Barat, yang dimulai dari Singkut-Sarolangun-Bangko-Bungo-Batas Sumbar. Jalur ini menghubungkan daerah Selatan Sumatera dengan wilayah Barat Sumatera dengan konsentrasi pergerakan besar terutama untuk pergerakan antar provinsi di bagian barat Provinsi Jambi. c) Lintas Penghubung (Feeder Road), menghubungkan wilayahwilayah dalam Provinsi Jambi. Jalur ini terdiri dari (1) Sarolangun-Pauh-Muara Tembesi dan (2) jalur Bungo-TeboMuara Tembesi-Jambi-Muara Sabak. Konsentrasi pergerakan dalam kategori tinggi karena menghubungkan wilayah barat Sumatera menuju wilayah timur Sumatera dan pada akhirnya menuju Pelabuhan Muara Sabak sebagai outlet utama Provinsi Jambi. 2). Jaringan jalan kolektor primer, yang menghubungkan pusatpusat produksi dengan kota pusat pelayanan (ibukota kabupaten) dan sarana pemasaran (pelabuhan). Umumnya ruas kolektor primer di Provinsi Jambi berstatus jalan provinsi yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

115

             

Kuala Tungkal-Simpang Tuan Simpang Lagan-Muara Sabak Jambi-Suak Kandis-Rantau Rasau-Nipah Panjang Tempino-Bajubang-Muara Bulian Simpang Panerokan-Sei Bahar-Durian Luncuk Merlung-Lubuk Kambing-Simpang Niam Tebo-Pulau Tamiang-Batas Sumbar Pulau Tamiang-Wiroto Agung-Sp. Rimbo Bujang Bangko-Sungai Penuh-Kayu Aro-Batas Sumbar Sip. Pulau Rengas-Dusun Tuo-Jangkat Sarolangun-Muara Siau Simpang Sungai Duren-Ma. Bulian Bungo-Tanah Tumbuh-Rantau Pandan Sungai Penuh-Lempur

Penyelenggaraan penataan ruang pada periode ini yang sesuai dengan RTRWP Jambi ditargetkan mampu merevitalisasi dan merestrukturisasi kawasan andalan Provinsi Jambi. Revitalisasi meliputi upaya meliputi upaya-upaya untuk mentransformasikan potensi spesifik yang dimiliki menjadi keunggulan lokal dari kawasan, sedangkan restrukturisasi ditekankan pada peningkatan interkoneksitas antar kawasan andalan yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya sinergi antar komoditas dan pelaku pembangunan pada masing-masing kawasan.

5.2. RPJM Provinsi Jambi Tahap Kedua (2010 – 2014) Pada tahap kedua RPJM ini (2010 – 2014), fokus pembangunan Provinsi Jambi di arahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Provinsi Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi 2005-2025. 5.2.1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar, melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan, sehingga kualitas dan distribusi pelayanan yang tersedia menjadi semakin baik (diatas standar minimal). Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi semakin berkualitas, sehingga sumberdaya pembangunan yang dimiliki pemerintah dapat dialokasikan lebih optimal untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

116

membiayai kegiatan pembangunan lain. Kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan swasta diserahkan kepada mekanisme pasar dengan mekanisme pengawasan tetap di tangan pemerintah. Kebijakan ini di harapkan akan menumbuhkan pusat-pusat pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang memenuhi persyaratan nasional atau bahkan internasional. 5.2.2. Mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki Provinisi Jambi. Dalam rangka pengembangan potensi ekonomi ini, perhatian utama diberikan pada bidang-bidang yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan ekonomi, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan. 5.2.3. Di samping itu, pada tahap ini juga sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk pertanian, perkebunan dan perikanan dengan prioritas. 5.2.4. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi, dibandingkan batas administrasi. Perintisan kerjasama pengembangan ekonomi tidak hanya antar kabupaten/kota dalam provinsi, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Jambi. Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan sumberdaya alam lestari. Hal ini diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 5.2.5. Peningkatan daya dukung lingkungan terus dilanjutkan pada tahapan pembangunan ini, dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Hal ini dimungkinkan oleh semakin membaiknya kemampuan pemerintah dalam mengelola sumberdayanya serta didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Provinsi Jambi. 5.2.6. Pembangunan bidang pendidikan pada RPJM tahap kedua (2010 – 2014) ini adalah penguatan pelayanan dengan cara penerapan standar lembaga pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

117

Upaya peningkatan pencapaian kompetensi lulusan dilakukan melalui : 1. pengembangan mutu kurikukum berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan berkarakter. 2. Penguatan akses pendidikan perlu dilakukan dengan memperluas pelayanan pendidikan dan pemberlakuan subsidi silang. Dalam konteks ini, pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat masih tetap diprioritaskan, dengan target peningkatan rata-rata lama sekolah bagi seluruh masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan formal. 3. Mengingat pentingnya fungsi perpustakaan dalam dunia pendidikan,diperlukan revitalisasi fungsi dan peran perpustakaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan. Dukungan pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan terutama dalam upaya untuk merintis suatu jaringan perpustakaan regional. 4. Keberhasilan proses pendidikan juga sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik sehingga diperlukan upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik serta tenaga kependidikan lainnya. Hal penting lainnya yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif adalah menjadikan belajar dan membaca sebagai bagian dari budaya masyarakat serta mengembangkan budaya kompetisi dan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. 5. Pada tahap kedua pembangunan jangka menengah ini diharapkan Provinsi Jambi sudah memasuki tuntas paripurna wajib belajar 9 tahun. Oleh karenanya, pada tahap ini mulai dilakukan akselerasi Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun bagi kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 6. Dalam konteks pengembangan pendidikan menengah dilakukan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan local terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai keunggulan lokal pertanian, perikanan dan industri. Pembangunan sekolah kejuruan sesuai dengan orientasi pengembangan pendidikan di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan proporsi jumlah SMK berbanding SMU menjadi 60 : 40, dengan harapan untuk meningkatkan kualitas lulusan dari sisi daya serap pasar kerja. 7. Selanjutnya, untuk dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui upaya kerjasama pemerintah provinsi dan perguruan tinggi yang difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi


118

dan mahasiswa tidak mampu, serta pendampingan perguruan tinggi dalam perwujudan pembangunan daerah. 5.2.7. Pada pembangunan tahap kedua ini ditargetkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan semakin meningkat dan lebih merata dalam hal telah dirasakan sampai ke daerah-daerah perdesaan pelosok dan terpencil maupun lingkungan sosial-ekonomi yang kurang beruntung seperti masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat lingkungan hunian kumuh. Prioritas program pembangunan adalah untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan desa, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak. 5.2.7. Pada RPJM tahap kedua ini, fokus pembangunan bidang keagamaan diprioritaskan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat melalui : 1. Mengembangkan fungsi dan peran FKUB melalui revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan dalam kerukunan hidup umat beragama. 2. Selanjutnya dalam konteks peningkatan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. 5.2.8. Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jambi, meningkatkan keberdayaan masyarakat serta membangun kemitraan dan partisipasi yang sehat dan berkelanjutan antar stakeholders yang terlibat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Untuk mewujudkannya dilakukan programprogram : 1. Pengembangan nilai-nilai budaya yang terpadu dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan


119

masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya. 2. Meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergies dengan pemerintah. 3. Meningkatkan penyelenggaraan even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas. Even-even budaya ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi. 5.2.9. Pengurangan angka pengangguran melalui pembangkitan dan pemantapan orientasi masyarakat untuk berwirausaha tetap menjadi prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan pada tahap kedua ini. Dalam konteks ini, agar kompetensi dan daya saing tenaga kerja meningkat, maka prioritas program diarahkan pada: 1. Peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. 2. Pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja. 5.2.10. Pembangunan bidang pemuda diupayakan melalui peningkatan kualitas pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan. Upaya untuk advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS tetap menjadi prioritas pada tahapan ini, diikuti dengan upaya-upaya mendorong tumbuhnya lembagalembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya NAPZA dan HIV/AIDS tersebut. 5.2.11. Pembangunan bidang olahraga diprioritaskan pada persiapan pengembangan Stadion Utama Jambi sebagai pusat sarana dan prasarana olahraga yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas olahraga yang berskala nasional maupun internasional, serta sebagai salah satu upaya untuk mendorong prestasi olahraga di Jambi. Di tingkat kabupaten/kota diupayakan peningkatan dukungan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di propinsi, dankabupaten/ kota sesuai dengan cabang olahraga prioritas daerah. Upaya ini dijalankan seiring dengan upaya peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olahraga. Sedangkan untuk pengembangan olahraga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

120

masyarakat dan olahraga tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah. 5.2.12. Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Menguatnya keberdayaan perempuan terwujud dari berkembangnya aspirasi wanita dan kemampuannya dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan peningkatan peran wanita dalam kegiatan sosial, maupun ekonomi produktif, serta terbentuknya berbagai kelompok kegiatan sosial wanita dan unit-unit usaha ekonomi produktif. 5.2.13. Pengembangan kesejahteraan sosial semakin ditingkatkan melalui kemandirian dan terberdayakannya masyarakat untuk berperan dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial yang ditandai oleh terbentuknya kelompok-kelompok pengelola kesejahteraan sosial lingkungan masyarakat yang aktif serta terhubungkan dalam jaringan pengabdi kesejahteraan sosial yang lebih luas. Meningkatnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat ini diharapkan akan dapat memacu peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan serta penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 5.2.14. Prioritas pembangunan bidang IPTEK adalah pada pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan; pengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dibutuhkannya; serta penerapan IPTEK dalam layanan-layanan pemerintahan sehingga pelayanan public dapat lebih efisien dan efektif. 5.2.15. Prioritas pembangunan industri di Jambi pada tahap ini adalah pada penguatan struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industry besar. Untuk mecapai hal tersebut dilakukan melalui revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi sector industry. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

121

5.2.16. Prioritas pembangunan pertanian adalah pada perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan dan membangun budaya pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. Selanjutnya, prioritas pengembangan perikanan Jambi diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Timur dan potensi perairan Sungai Batanghari, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir. Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut diharapkan akan bermuara pada kesejahteraan petani. 5.2.17. Upaya peningkatan ketahanan pangan serta pengembangan pertanian untuk energi (bio-fuel) difokuskan pula pada kawasan andalan yang berbasis pertanian ini. Diupayakan agar tarik-ulur (trade off) antara ke dua program ini tidak akan bermuara pada semakin tidak terjangkaunya pangan bagi kebanyakan masyarakat yang pada gilirannya dapat bermuara pada menurunnya gizi masyarakat. 5.2.18. Prioritas pembangunan bidang kepariwisataan diarahkan pada upaya-upaya meningkatkan daya tarik daerah tujuan obyek wisata dengan paket-paket program kepariwisataan, dan meningkatkan kinerja kelembagaan pariwisata. Perhatian juga ditekankan pada kualitas dan kuantitas produk pendukung pariwisata diantaranya adalah melalui industri kerajinan dengan upaya peningkatan modal terhadap UKM (usaha kecil menengah). Upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terus dilakukan dalam rangka pengendalian kelestarian lingkungan kawasan dan peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam mempromosikan obyek wisata. Dalam konteks ini, pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu factor kunci yang perlu dikembangkan. 5.2.19. Prioritas pembangunan KUMKM adalah pada peningkatan pemberdayaan KUMKM, melalui peningkatan penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan inkubator bisnis. Dengan peningkatan pemberdayaan, diharapkan KUMKM dapat memiliki daya saing tinggi untuk berkompetisi dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya di daerah. 5.2.20. Penyiapan pranata investasi yang telah dilakukan pada tahap pertama RPJM, pada tahap ini terus dimantapkan untuk menarik investasi baru. Selain itu, juga dikembangkan pranata agar investasi yang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

122

sudah ada agar tetap bertahan. Upaya-upaya yang diprioritaskan pada tahap ini adalah pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat mempercepat proses penanaman modal. 5.2.21. Pembangunan bidang energi pada tahap ini disiapkan desain dan rencana induk energi regional Jambi, dan rencana pengembangan desa mandiri energy. Selain itu juga dilakukan upaya-upaya dalam kerangka efisiensi energi, konservasi dan hemat energi, peningkatan akses energi bagi masyarakat perdesaan serta memberdayakan masyakarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur energi dirancang untuk ditingkatkan melalui pengembangan energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta perluasan jaringan listrik perdesaan untuk tercapainya akses listrik di seluruh desa di Jambi. 5.2.22. Pembangunan infra struktur pada tahap ini adalah tahap melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Dalam konteks penataan ruang wilayah, pengembangan sarana prasarana transportasi khususnya, diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan spasial antar kawasan sebagai syarat berkembangnya keterkaitan industrial. Di samping itu, prasarana dan sarana transportasi dimaksud akan membuat jangkauan pelayanan sosial-ekonomi menjadi semakin besar dan merata, yang berarti wujud Jambi sebagai satu entitas sosial-ekonomi menjadi semakin mendekati kenyataan. Program untuk mencapaaainya adalah : 1. Penyelesain pembangunan Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak, yang berdampak pada peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang, dan jasa. 2. Pembangunan jalan dan jembatan yang memperpendek jarak dan waktu tempuh dari daerah sentra produksi di wilayah barat (Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun) menuju pusat-pusat distribusi serta pelabuhan Muara Sabak sebagai outlet ekspor impor Provinsi Jambi. 3. Dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi jalan, pada tahap ini akan dikembangkan dan diimplementasikan kebijakan mekanisme pendanaan jalan melalui konsep Road Fund dan Turn Key Project. Sedangkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah secara keseluruhan, pada tahap ini akan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

123

4.

5.

6.

7.

dikembangkan dan diimplementasikan konsep Multi Years Project, sebagai konsep pendanaan pembangunan infrastruktur dalam tahun jamak, termasuk penyiapan konsep kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis. Dalam hal pengembangan infrastruktur transportasi laut, dilakukan tahapan awal pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi. Untuk pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan tahapan awal persiapan pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara kelas internasional. Dalam hal pembangunan sumber daya air upaya peningkatan konversasi sumberdaya air tetap menjadi prioritas pada periode ini. Pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi yang ditandai dengan peningkatan cakupan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, pengembangan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.

5.2.23. Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup terus dilanjutkan dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Kinerja pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada : 1. Mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan didukung berkembangnya kearifan local. 3. Meningkatnya upaya-upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, meningkatnya upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam khususnya sumberdaya hutan kritis dan rusak, air permukaan,air tanah, mangrove dan terumbu karang, serta meningkatnya penegakan hukum lingkungan.


124

5.2.23. Pembangunan bidang kependudukan tetap difokuskan pada kebijakan pembangunan keluarga berencana, dan penataan pembangunan kependudukan, tetapi dengan target yang lebih menekankan aspek kualitas. Pada tahapan ini kualitas pelayanan KB ditargetkan sudah berada pada tingkatan di atas standar pelayanan minimal. Program-program yang akan dilaksanakan antara lain: 1. Peningkatan pemahaman masyarakat khususnya remaja tentang kesehatan reproduksi didukung dengan tumbuhnya lembagalembaga swadaya masyarakat yang secara intens membina dan memberikan advokasi mengenai kesehatan reproduksi. 2. Usia kawin sudah mengalami peningkatan dan sudah diterima masyarakat sebagai bagian dari kultur modern. Demikian juga kualitas kerjasama kelembagaan dan jejaring pelayanan KB sudah berada pada tahapan yang mampu mendukung kualitas pelayanan di atas standar pelayanan minimal. 3. Dalam konteks kebijakan penataan pembangunan kependudukan, penataan administrasi kependudukan khususnya diarahkan penataan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang. 4. Penataan administrasi kependudukan ini juga didukung dengan upaya yang lebih luas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan registrasi vital untuk registrasi penduduk. 5.2.24. Pembinaan kelembagaan sosial politik tetap menjadi prioritas pada periode ini. Hal tersebut ditujukan agar kehidupan demokrasi dan semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dapat menjadi faktor yang semakin kondusif dalam menunjang pembangunan daerah. Prioritas pembangunan diarahkan pada: 1. Pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik 2. Penguatan peran masyarakat madani (civil society). 3. Penatahan hubungan eksekutif dan legislatif. 4. Penyusunan rencana induk daerah otonom dan penataan daerah otonom. 5.2.25. Pembangunan Bidang Hukum diarahkan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada tahap ini pula selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juga dilakukan pula perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat,


125

penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. 5.2.26. Prioritas pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah pada penguatan sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum. 5.2.27. Pembangunan Bidang Aparatur diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayanan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Upaya-upaya yang akan dilakukan: 1. Peningkatan standar pelayanan minimal untuk kesehatan dan pendidikan, termasuk untuk perumahan, sanitasi dan air bersih. 2. Pemantapan model pengembangan desa sebagai komunitas dan pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Program desa percontohan masih terus dilaksanakan pada beberapa desa, selain untuk semakin meningkatkan kualitas kemandirian desa bersangkutan juga untuk mendapatkan model pengembangan yang semakin baik dalam arti setara dan sepadan dengan kondisi Jambi. 5.2.28. Pembangunan bidang keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil, serta peningkatan pendayagunaan aset-aset daerah dan BUMD serta persiapan pemanfaatan Obligasi Daerah. Selain itu, diupayakan penggalangan sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN serta sumbersumber pendapatan lainnya yang sah. Penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dilakukan dengan mengembangkan opsi kolateral dan pembelian saham BUMD yang maju. 5.2.29. Perkembangan wilayah di Jambi semakin baik yang ditunjukkan dengan berkembangnya permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang dan mantapnya sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

126

pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang. Pengembangan wilayah Jambi dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang yang telah disiapkan pranatanya, termasuk dalam pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya, sebagai kawasan strategis provinsi melalui program: 1. Revitalisasi dan restrukturisasi Kawasan Andalan terus dilanjutkan dengan penekanan yang sedikit berbeda. Tahap awal revitalisasi diharapkan telah diselesaikan pada tahapan pembangunan sebelumnya, sehingga pada tahapan ini kegiatan dapat semakin difokuskan kepada penguatan keunggulan lokal yang dimiliki oleh setiap kawasan. Aspek kelembagaan perlu mendapat perhatian khusus, agar pada setiap kawasan dapat berkembang kelembagaan masyarakat yang mampu berfungsi sebagai soft-structure pengembangan kawasan yang tetap mengedepankan kepentingan dan keterlibatan masyarakat lokal, dalam hal ini berupa kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 2. Peluang bagi swasta nasional atau bahkan investor mancanegara untuk terlibat tetap harus dibuka selebar mungkin. Peran kelompok ini di perlukan terutama dari sisi finansial, introduksi teknologi dan manajemen,serta untuk memperluas jaringan pasar. Tentu saja, pemerintah perlu melibatkan diri untuk memfasilitasi dan mengembangkan skema kerja sama antar kelompok dimaksud sehingga dapat tercipta sinergi dalam pengembangan kawasan yang diharapkan bermuara pada pertumbuhan yang berkualitas. Keterlibatan perguruan tinggi jelas diperlukan, terutama untuk menemukenali dan menyuntikkan inovasi yang dibutuhkan untuk mempercepat laju pembangunan kawasan. 3. Restrukturisasi kawasan andalan pada tahapan pembangunan ini memasuki babak baru, berupa penekanan pada upaya-upaya peningkatan kualitas interkoneksitas fungsional antar kawasan-berupa keterkaitan industrial--yang mewujud dalam bentuk keterkaitan ke depan (fordward linkage) dan atau keterkaitan kebelakang (back -ward linkage).

5.3. RPJM Provinsi Jambi Tahap III (2015 – 2019) Pada tahap ketiga RPJM(2015-2019), fokus pembangunan di arahkan pada: pertama pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

127

pemerintahan yang efisien. Kedua terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta ketiga perkembangan penerapan IPTEK. Daya saing perekonomian Provinsi Jambi semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri dengan pertanian/perkebunan (agroindustri dan agrobisnis) serta perikanan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan. Program-program untuk pencapaiannya yaitu: 5.3.1. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dalam semua aspek menjadi perhatian seiring dengan upaya untuk semakin memantapkan pem-bangunan ekonomi daerah. Sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk menciptakan lembaga kepemerintahan yang efisien. 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Jambi sebagai subjek dan bukan objek pelaksanaan pembangunan. Pada periode ini, diperkirakan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan pengembangan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah pengembangan sumberdaya manusia yang dapat mengambil manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki provinsi Jambi. 2. Kesejahteraan masyarakat terus diupayakan peningkatannya yang terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, disertai dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat dengan dukungan pelaksanaan system pendidikan daerah yang mantap; derajat kesehatan semakin meningkat dengan dukungan system pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, kesadaran kesetaraan gender dan perlindungan anak semakin meningkat pada semua lapisan dan jenjang masyarakat; jumlah dan laju pertumbuhan penduduk terkendali sesuai dengan daya dukung dan daya tamping wilayah; kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah semakin menurun serta dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial. 5.3.2. Tema pokok pembangunan bidang pendidikan pada RPJM tahap ketiga (2015 – 2019) ini adalah peningkatan daya saing regional dengan prioritas pada:


128

1. Aakserelasi dan pemantapan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di seluruh kabupaten/kota yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya. 2. Selanjutnya, pada periode ini juga dimulai rintisan Program Wajib Belajar Lima Belas Tahun yang dicanangkan untuk dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 3. Dari segi kuantitas, diupayakan melalui tuntasnya penanganan sarana dan prasarana pendidikan menengah dengan pembangunan unit sekolah baru (USB), rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB) serta ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. 4. Dari sisi kualitas, diupayakan melalui pengembangan sekolah menengah menuju sekolah bertaraf internasional yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global, yang didukung oleh pengembangan kurikulum internasional berbasis kompetensi. 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih merupakan sasaran prioritas pada periode ini, dengan target meningkatnya daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal. Selanjutnya, upaya dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, dilakukan melalui peningkatan upaya kerjasama dengan perguruan tinggi yang diprioritaskan pada peningkatan jumlah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, serta implementasi hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. Selain itu dilakukan upaya pengembangan lembaga pendidikan tinggi di kabupaten/kota yang berbasis keunggulan daerah dan berelevansi terhadap kebutuhan kerja. 5.3.3. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan pada mencukupi kebutuhan dan akses masyarakat luas dengan penerapan teknologi yang terkinikan, disertai peningkatan jumlah dan keahlian spesialiasi sumberdaya manusia di bidang kesehatan. Selain itu, upaya-upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang telah menjadi prioritas pada periodeperiode sebelumnya terus diperkuat. 5.3.4. Upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup baik interumat maupun antarumat beragama serta peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat masih merupakan prioritas pembangunan bidang keagamaan pada periode ini. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

129

1. Dalam konteks mewujudkan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama, dilakukan dengan dialog-dialog secara berkesinambungan untuk mencapai harmonisasi sosial, sikap tenggang rasa dan tingginya sikap toleransi antara sesama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda tersebut. 2. Dalam konteks meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengoptimalan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan fasilitasi kepada lembaga-lembaga keagamaan. Pengamalan agama pada tahap ini diharapkan tidak hanya meningkat pada tataran kehidupan bermasyarakat, tetapi juga penyelenggaraan kehidupan bernegara. 5.3.5. Dalam pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, ragam, dan mutu pelaku dan kegiatan budaya yang berbasis masyarakat di seluruh wilayah Propinsi Jambi, serta mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kebudayaan. Pencapaian tujuan pertama ditandai dengan terselenggaranya proses perkembangan budaya yang sehat dan terselenggaranya sistem pengelolaan budaya yang berbasis masyarakat yang terkait secara sinergis dengan pemerintah. Sedangkan pencapaian tujuan kedua ditandai dengan terlaksananya partisipasi dan kesadaran yang tinggi di semua lapisan masyarakat akan pentingnya kelestarian dan perlindungan kawasan dan cagar budaya, serta tumbuh dan berkembangnya ‘kantong-kantong’ kebudayaan yang berbasis masyarakat di seluruh wilayah Propinsi Jambi. 5.3.6. Prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan akses ketenagakerjaan terhadap peluang-peluang usaha yang diusahakan untuk semakin beragam dan modern, melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan peningkatan pengaturan, perlindungan, pengawasan, dan jaminan kerja, sehingga tercipta hubungan industrial yang lebih mutualistis, humanis, harmonis, dan progresif. 5.3.7. Prioritas pembangunan bidang pemuda pada tahap ini adalah pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya melalui: 1. Peningkatan upaya advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS. 2. Pembangunan bidang olahraga diprioritaskan pada upaya perwujudan Jambi sebagai provinsi yang mampu berprestasi baik


130

sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada event olahraga nasional dan internasional. 3. Dalam rangka meningkatkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, pada tahapan ini dicanangkan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat Jambi. 5.3.8. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas pemberdayaan dengan semakin terbukanya peluang partisipasi dan peran perempuan melalui peningkatan keterwakilan, proporsi, dan kualitas peran dan kedudukan wanita dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender. Selain itu upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, tetap dipertahankan dan dikembangkan sebagai prioritas pada periode ini. 5.3.9. Prioritas pembangunan bidang sosial pada periode ini adalah tercapainya peningkatan kemampuan, kinerja, dan komitmen masyarakat melalui kelompok-kelompok kesejahteraan sosial dalam konselling, pelayanan, dan koordinasi tindakan penanganan masalah kesejahteraan sosial, didukung penyediakan dan pendistribusikan unit-unit fasilitas kesejahteraan sosial serta pendampingan petugas kesejahteraan yang professional dan berkompeten. 5.3.10. Prioritas pembangunan bidang IPTEK pada tahap ini adalah pada peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta perluasan perwujudan provinsi berbasis teknologi informasi pada setiap Kabupaten/Kota. 5.3.11. Pembangunan bidang industri dan perdagangan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang nyaman dan kondusif, pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan kawasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, pemberdayaan produk dalam negeri dan pengembangan pasar dalam negeri.

5.3.12. Pembangunan bidang pertanian diarahkan pada pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir dalam rangka meningkatkan mutu produk-produk pertanian Jambi. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

131

pengembangan perikanan Jambi diarahkan pada penumbuhan perikanan komersial di Pantai Timur, potensi perairan Sungai Batanghari, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha pengolahan hasil, penguatan pasar untuk industri hilir, pengembangan usaha permodalan, serta pengembangan usaha informasi kelautan. 5.3.13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan obyek wisata dan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan pengelolaan obyek wisata dan penyelenggaraan kegiatan wisata yang sinergi dengan program pemerintah. 5.3.14. Prioritas pembangunan KUMKM pada tahap ini adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Ini dimaksudkan agar KUMKM memiliki posisi tawar yang tinggi dalam perekonomian daerah dan dapat menjadi andalam perekonomian Jambi dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 5.3.15. Prioritas pembangunan investasi daerah pada periode ini adalah peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi antar wilayah/daerah. 5.3.16. Pada periode ini pembangunan bidang energi diarahkan pada terciptanya desa mandiri energi, meningkatnya efisiensi energi, mantapnya konservasi dan hemat energi, berkembangnya infrastruktur energi, meningkatnya investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif, terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, serta meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan 5.3.17. Prioritas pembangunan bidang infrastruktur wilayah pada tahap ini adalah pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola infrastruktur wilayah serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Untuk itu program yang akan dijalankan adalah: 1. Pembangunan infrastruktur wilayah strategis dengan pembangunan jalan dan jembatan yang memperpendek jarak dan waktu tempuh dari daerah sentra produksi di wilayah barat (Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun) menuju pusat-pusat distribusi serta pelabuhan Muara Sabak sebagai outlet ekspor impor Provinsi Jambi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

132

2. Pengembangan infrastruktur transportasi laut, melalui pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi, tetap menjadi prioritas dan dilakukan sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah disusun pada periode-periode sebelumnya. 3. Pengembangan infrastruktur transportasi udara, dengan pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara kelas internasional. 3. Peningkatan pembangunan sumber daya air melalui peningkatan konversasi sumberdaya air melalui upaya-upaya menjaga kemantapan kesadaran lingkungan masyarakat untuk melestarikan hutan. 4. Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui penyelesaian pembangunan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, penerapan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi lingkungan. 5.3.18. Prioritas pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada tahap ini diarahkan pada upaya peningkatan peran aktif dan kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal, penerapan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal, serta semakin lengkap dan memadainya sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan. 5.3.19. Pembangunan bidang kependudukan diprioritaskan pada upayaupaya peningkatan dan pemberdayaan keluarga kecil yang sehat dan sejahtera, serta peningkatan kualitas administrasi layanan kependudukan. 5.3.20. Priorits pembangunan bidang politik pada tahap ini adalah pada pemantapan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (civil society), pemantapan hubungan eksekutif dan legislatif, serta terimplementasikannya rencana induk daerah otonom yang telah disusun pada periode sebelumnya. 5.3.21. Prioritas pembangunan bidang Hukum diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

133

hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat, perwujudan harmonisasi produk hukum, pemantapan budaya hokum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. 5.3.22. Pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5.3.23. Bidang Aparatur diarahkan pada penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan serta mengembangkan budaya organisasi. Selain itu, dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pembangunan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing. Pada aspek pelayan publik diarahkan pada penyelenggaran pelayanan public yang bermutu dan akuntabel dibidang pajak daerah dan retribusi. 5.3.24. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah, disamping tetap melanjutkan upaya-upaya yang telah ditempuh pada RPJM Daerah Kedua, juga diarahkan pada peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah, optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah, penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah. 5.3.25. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Jambi semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya.

5.4. RPJM Provinsi Jambi Tahap IV (2020 – 2025) Pembangunan tahap IV atau pembangunan lima tahun keempat (2020 – 2025) adalah tahapan terakhir pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi. Tahapan terakhir ini adalah periode yang terberat mengingat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

134

pembangunan di tahapan akhir ini harus mampu untuk mewujudkan masyarakat maju, mandiri, adil dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025. Pada Tahap Akhir ini, fokus pembangunan diarahkan pada: 5.4.1. Akselerasi terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jambi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Program prioritas pada tahapan ini adalah program-program yang memanfaatkan momentum pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan pada tiga tahapan pembangunan sebelumnya dan program-program untuk menyempurnakan dan atau mengisi celah kebutuhan pembangunan yang belum secara optimal terselesaikan pada tahapan-tahapan pembangunan yang lalu. 5.4.1. Pada tahapan pembangunan IV atau terakhir ini, pertama peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah untuk menghasilkan kelembagaan pemerintah yang tanggap terhadap tantangan yang semakin beragam dan semakin kompleks. 5.4.2. Birokrasi pemerintahan dalam tahap IV ini harus lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan. 5.4.3. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pada tahap keempat dari RPJM ini adalah tahap penguatan sektor industri yang telah berhasil dengan cara memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional bahkan kalau mungkin pasar internasional dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada kekuatan/keunggulan daerah. 5.4.4. Pada tahapan pembangunan ini, program penyediaan fasilitas pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, tetap harus menjadi perhatian pemerintah, malah dengan standar pelayanan minimal yang diupayakan semakin tinggi. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, akses serta fungsi control atas fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. 5.4.5. Pembangunan bidang pendidikan pada RPJM tahap keempat (2020 – 2025) ini adalah peningkatan daya saing internasional melaui program:


135

1. Pengembanagn sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan dan berstandar internasional. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pengembangan kualitas dan kurikulum pendidikan yang telah dimulai pada periode RPJM sebelumnya. 2. Membudayakan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip “pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua” dalam rangka mewujudkan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (knowledge society). 3. Pada akhir periode ini ditargetkan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun telah memasuki tahap tuntas paripurna, yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. 4. Merintisn Program Wajib Belajar lima belas tahun yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya, pada periode ini sudah memasuki tahap akselerasi dan pemantapan, melalui upaya-upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerahdaerah terpencil, bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 5. Dalam konteks pengembangan Lembaga PAUD, pada periode ini ditargetkan tertampungnya semua anak usia 0 – 6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal serta meningkatnya kualitas penyelenggaran PAUD melalui pemantapan lembaga PAUD sebagai media penyiapan menuju jenjang pendidikan dasar sembilan tahun. 6. Untuk pengembangan pendidikan menengah kejuruan diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional. 7. Sedangkan upaya pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. 8. Penyediaan fasilitas internet untuk mendukung e-learning. Fasilitas ini juga dapat digunakan sebagai kiat pemerintah untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan pada tataran pendidikan tinggi, khususnya untuk lembagalembaga pendidikan tinggi yang berada di daerah kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

136

5.4.6. Prioritas bidang kesehatan pada periode ini adalah upaya peningkatan kepedulian dan keaktifan masyarakat dalam menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumahtangga, kesehatan tempattempat pelayanan dan ruang publik, serta responsive terhadap penyakit. Masyarakat telah berada pada tahapan budaya masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat dan antisipatif terhadap symptom gangguan kesehatan. 5.4.7. Pembangunan bidang keagamaan di Jambi diprioritaskan pada upaya pemantapan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. 5.4.8. Pembangunan bidang kebudayaan lebih ditekankan pada usaha mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi dalam masyarakat serta memberikan perlindungan akan keberadaan dan kelestarian asset-aset budaya. Tercapainya tujuan ini ditandai dengan terwujudnya tatanan sosial masyarakat Propinsi Jambi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan, budaya, dan religiusitas; terwujudnya masyarakat Propinsi Jambi yang cerdas, modern, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat; serta terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh. 5.4.9. Prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan pada pamantapan akses ketenagakerjaan terhadap peluang-peluang usaha yang semakin beragam dan modern, melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, pembudayaan pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja. 5.4.10. Pembangunan bidang pemuda diarahkan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. Pembangunan olahraga diarahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

137

untuk mempertahankan keunggulan olahraga Jambi di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Jambi. 5.4.11. Pada Pada tahapan terakhir RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025, bidang pemberdayaan perempuan diarahkan terwujudnya kultur kesetaraan gender di masyarakat; kemandirian wanita untuk mengatasi persoalannya, mensejahterakan dirinya, (self-help), dan kemampuannya berperan nyata dalam lingkungan masyarakatnya. Selain itu upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, tetap dipertahankan dan dikembangkan sebagai prioritas pada periode ini. 5.4.12. Pada tahapan lima tahun terakhir pembangunan bidang sosial diarahkan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas, serta mengembangkan kemampuan terhadap perkembangan dinamika masyarakat. 5.4.13. Prioritas pembangunan bidang IPTEK pada tahap ini diarahkan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan teknologi tepat guna. 5.4.14. Pembangunan bidang industri diarahkan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbaharukan, penanganan industri ramah lingkungan dan penguatan jaringan antar industri. Adapun pada sektor perdagangan, diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negri, pemberdayaan produk dalam negri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang. 5.4.15. Pada tahap ini pertanian Provinsi Jambi sudah berkembang menembus batas-batas wilayah provinsi dan negara, dengan konsekuensi persaingan global yang semakin kuat. 5.4.16. Pembangunan bidang perikanan Jambi pada tahap keempat diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Timur potensi perairan Sungai Batanghari, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

138

pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (marine culture), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi. 5.4.17. Pembangunan parawisata diarahkan pada upaya-upaya pengkayaan obyek wisata, atraksi dan budaya yang menjunjung kekhasan daerah, pengembangan paket wisata terpadu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan promosi kegiatan pariwisata berbasis tehnologi informasi dan komunikasi. 5.4.18. Prioritas pengembangan KUMKM di Jambi pada tahap ini diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM untuk mengatasi persaingan global. Pengembangan jaringan kelembagaan ini dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM. 5.4.19. Pada tahap ini, pembangunan investasi daerah diarahkan pada penciptaan dan pencitraan Jambi sebagai salah satu daerah tujuan utama investasi skala nasional dan internasional. 5.4.20. Pada periode ini pembangunan bidang energy diarahkan pada semakin mantapnya desa mandiri energi, semakin meningkatnya efisiensi energi, semakin mantapnya konservasi dan hemat energi, semakin berkembangnya infrastruktur energi, semakin meningkatnya investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif, terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, serta semakin meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan. 5.4.21. Prioritas pengembangan infrastruktur wilayah adalah pemantapan kemampuan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatnya kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. 1. Pada tahap ini ditargetkan seluruh pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi sudah terealisir. Demikian juga, infrastruktur transportasi udara, ditargetkan pada akhir periode ini, Bandar Udara Sulthan Taha Jambi sudah berstatus Bandar Udara internasional.


139

2. Dalam hal pembangunan sumber daya air upaya peningkatan konversasi sumberdaya air tetap menjadi prioritas pada periode ini. Prioritas pada tahapan ini adalah upaya-upaya untuk menjaga kemantapan kesadaran lingkungan masyarakat untuk melestarikan hutan. 3. Sedangkan untuk pengembangan infrastruktur wilayah lainnya, dilakukan antara lain melalui pelaksanaan konsep Desa Punya Internet (Desa Pinter) tahun 2025, pelaksanaan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi lingkungan. 5.4.22. Prioritas pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada periode ini adalah pada pemantapan daya dukung lingkungan Jambi, terus dijaganya dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan secara terus menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemantapan daya dukung lingkungan Jambi harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, memelihara fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, sarana dan prasarana lingkungan yang terbangun. 5.4.23. Pada periode ini, pembangunan bidang kependudukan diprioritaskan pada upaya-upaya peningkatan kemandirian keluarga kecil yang sehat dan sejahtera, serta peningkatan kualitas administrasi layanan kependudukan. Kemajuan IPTEK pada tahap ini menjadi pemicu utama untuk pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien. 5.4.24. Pembangunan bidang politik diarahkan pada konsolidasi demokrasi sebagai pranata kehidupan bernegara, penataan dan penguatan daerah otonom serta kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan. Pada tahapan ini ditargetkan akan terbentuk kelembagaan sosial-politik yang mengedepankan kepentingan daerah (sebagai komunitas) sehingga melahirkan kondisi lingkungan sosial- politik yang kondusif yang pada gilirannya mampu mendorong lahirnya pemerintahan daerah yang kuat, bersih dan berwibawa.


140

5.4.25. Bidang Hukum diarahkan pada perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat serta memantapkan budaya hukum. 5.4.26. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan untuk memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari serta pengutan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia. 5.4.27. Bidang Aparatur diarahkan pada penguatan aparatur dalam fasilitasi dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi anatara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha, pemantapan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organiasasi, penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya serta pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di semua bidang. Percepatan perwujudan daerah kabupaten dan kota sebagai komunitas yang solid perlu terus digalakkan. Untuk maksud itu, pemerintah daerah perlu terus menata diri sehingga mampu berperan sebagai dirigen pembangunan daerah yang mengarahkan dinamika internal kabupaten yang semakin intens akibat semakin mandirinya lembaga-lembaga masyarakat pada berbagai bidang kehidupan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberi warna spesifik kepada proses pelembagaan di daerahnya masing-masing. Dalam pembangunan desa upaya pemerintah tetap difokuskan kepada pengembangan kelembagaan masyarakat desa agar semakin mampu menemukenali dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri, di samping mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang belum dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Pada tahap ini program pemerintah perlu difokuskan pada upaya-upaya untuk menuntaskan masalah keterpencilan desa (secara spasial dan terutama secara sosialekonomi), agar semua desa di Jambi dapat terkait dalam struktur tata ruang Jambi. 5.4.28. Pembangunan Bidang Keuangan Daerah akan terus diarahkan pada pemantapan upaya-upaya yang telah dilakukan pada RPJM sebelumnya dan peranan sektor swasta diharapkan semakin besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025

141

dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pembangunan Bidang Keuangan Daerah akan terus diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. 5.4.29. Penataan ruang Jambi telah dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah di Jambi, sehingga tidak terdapat lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Jambi. Seluruh masyarakat Jambi telah menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota) didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir. Pada tahapan ini, pembangunan kawasan andalan perlu terus didorong sehingga semakin mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan serta tetap berbasis pada keterlibatan masyarakat serta mampu mendukung keberhasilan program pembangunan nasional, seperti peningkatan kedaulatan pangan, bioenergi dan lainnya tanpa memberikan dampak kepada lingkungan hidup dan lingkungan sosial kawasan. Untuk maksud tersebut pemerintah berkewajiban untuk mendorong keterlibatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam proses pemanfaatan sumberdaya kawasan. Dengan kondisi seperti itu, maka kawasan andalan dapat semakin berperan sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, dalam arti pertumbuhan yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan tanpa mengurangi daya dukung lingkungan hidup. Struktur tata ruang perlu terus diperdalam sehingga tidak hanya menjangkau kawasan-kawasan andalan yang relatif besar, tetapi juga untuk mendukung hirarki perkotaan yang menjamin semakin meratanya aksesibilitas di seluruh wilayah Jambi, sehingga Jambi dapat mewujud sebagai suatu entitas sosial-ekonomi yang solid.


142

BAB VI PENUTUP Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang berisi, visi, misi dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jambi 20 tahun ke depan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Keberhasilan pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA, perlu didukung oleh : (1) Komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang bersih, baik dan demokratis; (2) Konsistensi dalam kebijakan dan implementasinya; (3) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif.


143

BAB V TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROPINSI JAMBI

Recommend Documents