3.3 Arah Pembangunan Jangka Panjang

3.3.1 Arah Umum

36

3.3 Arah Pembangunan Jangka Panjang Pembahasan tentang arah pembangunan jangka panjang Provinsi Kalsel akan dibagi menjadi dua yaitu (1) arah umum pembangunan jangka panjang dan (2) peran sub wilayah pembangunan. 3.3.1. Arah Umum Sesuai dengan misi yang sudah diuraikan diatas, pembahasan tentang arahan umum pembangunan jangka panjang dikelompokkan menjadi lima bidang yaitu (1) bidang SDM dan sosial-budaya-agama (2) bidang ekonomi (3) bidang prasarana & sarana (4) bidang pengelolaan sumber daya alam dan (5) bidang politik, pemerintahan dan hukum. 3.3.1.1 Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial-Budaya-Agama Sumberdaya manusia merupakan faktor utama dan dominan dalam pembangunan suatu daerah dalam rangka peningkatan kemakmuran masyarakat. Kondisi internal dan eksternal dalam pembangunan sumberdaya manusia semakin bertambah kompleks sehingga diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih terarah. Strategi disini mencakup tiga hal pokok yaitu pertama, peningkatan pendidikan; kedua, peningkatan kesehatan dan ketiga, perbaikan kehidupan beragama, sosial, budaya. (1).

Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. pemerataan akses pendidikan disemua jenis dan jenjang pendidikan b. penuntasan wajib belajar 12 tahun c. peningkatan kompetensi profesi dan kewirausahaan bagi tenaga pendidik dan peserta didik d. pemantapan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dinamis e. pengembangan pola pikir ilmiah dan penelitian f. peningkatan kualitas manajemen pendidikan g. peningkatan sekolah stanadar nasiojnal dan internasional h. peningkatan kesejahteraan pendidik

(2).

Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan b. peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat c. peningkatan pembiayaan kesehatan d. pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan. e. peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan disertai pemerataan distribusinya. f. pengembangan sistem jaminan kesehatan g. pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit & penyalahgunaan obat terlarang h. penurunan fertilitas dan angka kematian ibu (maternal mortality rate) serta bayi (infant mortality rate) i. pembudayaan hidup sehat dalam setiap lapisan masyarakat (PHBS)

(3).

Pembangunan diarahkan untuk mengembangkan kehidupan sosial, budaya dan beragama sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. pengembangan dan penguatan kepekaan sosial b. pengembangan sistem informasi dan komunikasi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025

3.3.1 Arah Umum

37

c. d. e. f. g. h. i. j.

pengembangan dan penguatan wawasan kebangsaan pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta lansia peningkatan kualitas pemuda dalam berbagai pembangunan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan konflik sosial pengembangan wadah dan iklim untuk dialog antar strata sosial dan budaya pengembangan rasa cinta terhadap budaya daerah peningkatan pemahaman dan implementasi agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. k. peningkatan kerukunan antar dan intra umat beragama. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang sumberdaya manusia adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 1 Sasaran Pembangunan SDM Kalimantan Selatan 2005 – 2025 I n d i k a t o r Tahap Kesehatan Pendidikan Sosbud Agama AKB AHH IPM APM SD 98 40 67 thn 72 Tersedianya wadah APK SMP 95 pengembangan APK SMA 75 I UAN SMP 6.50 (2005UAN SLTA 7.00 2010) Terpenuhinya wajib belajar 9 thn APM SD 98 31 71 thn 74 Optimalnya wadah (dipertahankan) 40% pengembangan Bertaraf Nasional II APK SMP SLTA 98,85 (2010UAN SD,SMP,SLTA 7.00 2015) Terpenuhinya wajib belajar 12 thn 90% SD,SMP, SLTA 25 75 thn 77 Terkendalinya konflik bertaraf nasional, 20% antar kelompok III internasional (2015Terpenuhi tenaga 2020) profesional 50% SD,SMP, SLTA 21 78 thn 80 Kehidupan bertaraf internasional bermasyarakat yang IV Terpenuhi tenaga lokal harmonis (2020profesional bertaraf 2025) internasional AKB= Angka Kematian Bayi AHH = Angka harapan Hidup 3.3.1.2 Bidang Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pembangunan diarahkan untuk mengembangkan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan potensi agraris dengan dukungan transportasi yang kuat. Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan ciri memiliki fondasi yang kokoh serta mampu secara nyata memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara berkeadilan, maka diperlukan strategi dan kebijakan ekonomi dengan arahan sebagai berikut: (1).

Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong :


3.3.1 Arah Umum

38

a. Peningkatan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna b. Peningkatan sistem informasi penanaman modal untuk menunjang peningkatan investasi c. Penganekaragaman produk industri d. Pemendekan mata rantai perdagangan e. Pengembangan kerjasama strategis bagi kemajuan ekonomi f. Pengembangan riset (2).

Pembangunan diarahkan untuk terciptanya sistem distribusi yang efisien dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi b. Perluasan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat menengah kebawah c. Pengembangan sistem tata niaga yg kondusif dengan ditopang oleh regulasi yg saling melengkapi d. Penciptaan iklim persaingan yang sehat e. Perlindungan bagi berkembangnya KUKM f. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi

(3).

Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya struktur ekonomi industrialis yg diiringi oleh perdagangan, jasa dan transportasi dengan berbagai kebijakan yg pada dasarnya dapat mendorong : a. Pengembangan SDM dan IPTEK lebih kearah industri dengan basis SDA yang ramah lingkungan b. Pengembangan sentra industri dan perdagangan. c. Pengembangan sektor jasa dan pariwisata selaras dengan perkembangan ekonomi d. Pengembangan produk industri yang berkaitan dengan pasar global (termasuk transportasi dan pergudangan)

(4).

Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pertanian berkelanjutan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (habitat) sumberdaya pertanian. b. Jaminan bagi perluasan lahan pertanian, peningkatan ketersediaan saprodi dan infrastruktur pendukung bagi peningkatan produktifitas c. Jaminan ketahanan pangan dan taraf hidup petani yang layak d. Pengolahan hasil perkebunan lebih lanjut agar tercipta nilai tambah dan jaringan pemasaran yang lebih luas dan kompetitif e. Reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk f. Pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan terpadu secara luas

(5).

Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pemanfaatan secara optimal potensi perikanan dan kelautan dengan berbagai kebijakan yg pada dasarnya dapat mendorong : a. Penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (habitat) sumberdaya ikan. b. Revitalisasi aturan-aturan lokal tentang penangkapan ikan dan budidaya ikan. c. Regulasi pemanfaatan sumberdaya ikan. d. Pengembangan potensi sumberdaya ikan spesifik dan lokal. e. Diversifikasi produk perikanan dan kelautan bagi industri dan perdagangan

(6).

Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa hasil hutan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional sekaligus mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, dan produksi (kayu, non kayu,jasa) untuk mencapai manfaat sosial, budaya dan


3.3.1 Arah Umum

b.

c.

d.

e.

39

ekonomi yang seimbang melalui terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi, Lindung dan Konservasi Melakukan pembangunan hutan secara lestari melalui pendekatan forest resource management dengan memperhatikan keanekaragaman manfaat dan hasil hutan, kondisi fisik kawasan dan kepentingan para pihak Revitalisasi industri kehutanan yang dikembangkan sesuai konsep pengelolaan hutan lestari dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada prinsip efesiensi, ramah lingkungan, variasi produk, nilai tambah, jaminan pasokan dan akses pasar, dan mampu bersaing secara global. Pengkajian neraca sumberdaya alam dan optimalisasi PDRB-termasuk PDRB hijaumelalui pengelolaan hutan secara lestari pada unit IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman (indusrti dan rakyat) serta peningkatan produk non kayu (non timber forest product) dan percepatan mekanisme perdagangan karbon Pengembangan insentif dan reward bagi perusahaan dan masyarakat yang mampu mengelola hutan sesuai prinsip-prinsip kelestarian

(7).

Pembangunan diarahkan untuk optimalisasi sumberdaya alam dan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Pengembangan agribisnis modern berbasis SDA pertanian dan maritim b. Pengembangan pola kemitraan c. Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat d. Pengembangan sumber daya energi alternatif dan energi baru terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan e. Pengembangan sumber daya mineral, batubara, air, tanah dan mitigasi bencana alam yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

(8).

Pembangunan diarahkan untuk berkembangnya pengusaha daerah dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Pengembangan KUKM b. Pengembangan BUMD yang profesional c. Pengembangan koperasi syariah sebagai basis koperasi rakyat d. Prioritas keikutsertaan pengusaha daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan e. Prioritas untuk pengusaha daerah dalam berbagai kepemilikan asset diberbagai bidang usaha

(9).

Pembangunan diarahkan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi b. Pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat c. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha d. Penurunan jumlah penduduk miskin e. Penguatan kemampuan fiskal daerah yang mandiri f. Pengembangan institusi formal zakat yang profesional

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang Ekonomi adalah sebagai berikut : • Pertumbuhan pertahun ditargetkan dari 5,57% ditahun 2006 menjadi 8,53% ditahun 2025. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan hasil perhitungan target yang dibuat per subsektor (Tabel 2). • Beberapa sektor didorong sedemikian rupa agar bisa tumbuh dengan cepat. Sebaliknya terdapat beberapa sektor yang tumbuh relatif lambat yaitu sektor Pertambangan dan Kehutanan. Kedua sub sektor ini diasumsikan tumbuh secara lambat untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang selama ini sudah sangat mengganggu masyarakat.


40

3.3.1 Arah Umum

Tabel 2 PDRB Per Sektor Kalimantan Selatan 2005-2025 (Rp juta) 2005 2006 2010 2015 2020

Sektor

PERTANIAN

5,689,653

2

PERTAMBGN

3,550,900

3,730,805

4,455,889

5,466,030

6,650,073

8,115,836

3

INDUSTRI

2,937,666

2,996,419

3,504,090

4,959,308

7,987,015

14,075,849

4

GAS A L

121,573

125,985

145,461

181,670

238,386

321,323

5

BANGUNAN

1,221,356

1,331,278

1,879,207

3,026,482

4,874,179

7,499,529

6

PERDAG H R

3,017,303

3,201,750

4,193,555

6,014,608

8,805,170

13,193,335

7

ANG KOM

2,015,920

2,175,874

2,977,705

4,519,586

7,304,806

12,076,158

8

BLKL

969,084

1,037,678

1,372,166

2,083,141

3,254,065

5,547,804

9

JASA

1,997,572

2,135,524

2,789,677

4,072,403

5,953,246

8,706,998

21,521,027

22,718,814

28,673,136

40,109,602

58,321,572

87,799,798

r/thn

5.57%

5.91%

6.94%

7.77%

8.53%

JUMLAH

5,983,502

7,355,385

9,786,375

13,254,633

2025

1

18,262,966

Catatan: Nilai PDRB diambil dari rencana pertumbuhan per sektor •

•

•

•

•

Struktur ekonomi diubah sedemikian rupa menuju ke sektor yang diharapkan memiliki ”value added” tinggi atau dari sektor yang ”terms of tradenya” rendah ke sektor yang ”terms of tradenya” tinggi. Untuk ini sektor pertanian –yang biasanya paling dominan-secara bertahap dikurangi peranannya; sebagai gantinya sektor Industri didorong untuk lebih berperan diikuti pula oleh sektor lainnya. Untuk merealisasikan ini kontribusi sektor Pertanian diupayakan semakin berkurang sebaliknya kontribusi sektor Industri bertambah besar dalam pembentukan Produk Domestik Rejional Bruto. Pergeseran dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2025 dimana peran sektor Pertanian mengecil dari 26,4% ditahun 2005 menjadi 20,8% ditahun 2025 sedangkan Industri meningkat menjadi dari 13,7% ditahun 2005 menjadi 16,0% ditahun 2025 (Tabel 3) . Seiring dengan pergeseran peranan sektor Pertanian ke sektor Industri, sektor Perdagangan dan sektor Angkutan Komunikasi terus dikembangkan dengan kontribusi 15,0% dan 13,8% ditahun 2025. Sasaran makro lainnya mengikuti perubahan PDRB dan perubahan penduduk dimana pertumbuhan penduduk ditargetkan menurun dari 1,61% ditahun 2006 menjadi 1,14% ditahun 2025 (Tabel 4) PDRB Konstan per kapita ditahun 2005 adalah Rp 6,64 juta dan ditahun 2025 Rp 20,62 juta atau menurut harga berlaku sebanding dengan US$ 5.592 (Tabel 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 3 Sasaran Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Provinsi Kalsel 2005 – 2025 (%) Sektor 2005 2006 2010 2015 PERTANIAN 26.4 26.3 25.7 24.4 PERTAMBGN 16.5 16.4 15.5 13.6 INDUSTRI 13.7 13.2 12.2 12.4 GAS A L 0.6 0.6 0.5 0.5 BANGUNAN 5.7 5.9 6.6 7.5 PERDAG H R 14.0 14.1 14.6 15.0 ANG KOM 9.4 9.6 10.4 11.3 BLKL 4.5 4.6 4.8 5.2 JASA 9.3 9.4 9.7 10.2 TOTAL 100 100 100 100

2020 22.7 11.4 13.7 0.4 8.4 15.1 12.5 5.6 10.2 100


2025 20.8 9.2 16.0 0.4 8.5 15.0 13.8 6.3 9.9 100

41

3.3.1 Arah Umum

Tabel 4 Sasaran Indikator Makro dan Kesejahteraan Provinsi Kalsel 2007 – 2026 1 2

PDRB Konstan (Rp.Jt)

2006 22,718,814

28,673,136

5.6%

5.9%

6.9%

7.8%

8.5%

3,292,200

3,503,300

3,767,800

4,023,900

4,258,000

1.61%

1.57%

1.47%

1.32%

1.14%

6.90

8.18

10.65

14.49

20.62

124,572,463

214,327,697

Growth/thn

3 4

2005 21,521,027

Jlh Pddk

3,240,100

Growth/thn

5

PDRB Kn/KAP (Rp.Jt)

6.64

2010

2015 40,109,602

2020 58,321,572

2025 87,799,798

6

PDRB Berlaku (Rp.Jt)

26,267,442

29,115,868

43,746,166

73,433,529

7

PDRB Blk/KAP ($)*

900.78

982.65

1,387.46

2,165.53

3,439.79

5,592.81

PDRB Blk/KAP ($)**

900.78

1,001.37

1,498.46

2,454.27

4,029.47

6,711.37

4.98

3.99

2.99

1.80

5.38

4.26

8

% Org Miskin

9 10 11

7.23

6.58

% Penganggur

6.18

8.87

7.91

6.62

PAD (Rp. Juta)

530,111

666,209.16

1,404,561.17

2,822,713.81

5,081,047.19

8,736,426.83

25.67%

20.50%

19.06%

15.83%

14.51%

4,177

6,201

Growth/thn

12

Jlh Koperasi

1,521

1,732

2,141

2,926

13

Jumlah Industri

81,973

85,761

99,393

125,577

167,273

234,763

14

ICOR

3.25

3

2.75

19,351,547

34,309,398

50,082,916

2.5 73,695,566 14,739,113

15 16 Ket

Investasi Investasi/thn 1. Berdasarkan proyeksi PDRB (Tabel 2) 3. Berdasarkan proyeksi penduduk nasional 6. Assumsi Inflasi konstan 5% pertahun 7* Asumsi inflasi konstan 5% perthn & us$1=Rp 9000 7** Asumsi inflasi konstan 7% perthn & us$1=Rp 9000 •

• •

3,870,309

6,861,880

10,016,583

Persentase orang miskin dan pengangguran terbuka ditargetkan menurun masing masing menjadi 1.80% dan 4,26% pada tahun 2025. Target untuk Kalimantan Selatan ini selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional yang membuat target dibawah lima persen. PAD diasumsikan meningkat selaras dengan pertumbuhan PDRB. Untuk menghitung besarnya investasi diperlukan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR propinsi Kalimantan Selatan dianggap menurun secara bertahap yang berarti semakin efisien dalam penggunaan modal (Tabel 4 baris 14). Berdasarkan ICOR ini diperoleh angka Investasi yang diperlukan selama lima tahap pembangunan tersebut (Tabel 4 baris 15 dan 16).

3.3.1.3 Bidang Prasarana dan Sarana. Secara keseluruhan pembangunan prasarana dan sarana ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik melalui : (1) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya transportasi yang berkualitas dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a) Perbaikan dan pemeliharaan prasarana transportasi yang telah ada secara sistematis dan kontinyu. b) Pembangunan prasarana transportasi baru yang efisien dan efektif dan penyediaan sarana untuk melayani seluruh masyarakat kesegenap penjuru wilayah. c) Pengembangan sistem jaringan transportasi inter dan antar moda yang terpadu termasuk untuk railway untuk angkutan hasil hasil pertambangan dan bumi. d) Penyelenggaraan transportasi global yang layak e) Partisipasi swasta dalam pengelolaan dan pemeliharaan transportasi.


3.3.1 Arah Umum

f)

42

Review berkala terhadap keberadaan prasarana transportasi sesuai perkembangan ekonomi, teknologi dan keamanan.

(2) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya penyediaan air minum dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Peningkatan cakupan pelayanan air minum. b. Terpeliharanya sumber air baku secara berkesinambungan. c. Pemeliharaan dan peningkatan instalasi pengolahan air minum sesuai perkembangan penduduk dan ekonomi. (3) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana listrik dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a. Peningkatan kapasitas pelayanan listrik sampai ke pelosok wilayah. b. Partisipasi swasta dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. c. Pemilihan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan lebih ekonomis. d. Pengembangan sistem penyediaan dan pemeliharaan yang kontinyu. (4) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya prasarana dan sarana pendidikan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan. b. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan secara merata. c. Peningkatan kualitas dan ketersediaaan sarana pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan. (5) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya prasarana dan sarana kesehatan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan secara merata. b. Pembangunan sistem rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelayanan yang terpadu c. Peningkatan peranserta swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat. d. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan untuk mendukung Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat srtarat satu, dua dan tiga serta Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan Bencana. (6) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pengembangan telematika dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi dan informasi ke segenap wilayah dengan harga yang semakin terjangkau b. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika c. Peranan swasta dalam meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana telematika perlu dipertimbangkan secara cermat dan terkoordinir dengan baik. (7) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pengembangan perumahan dan permukiman dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Penetapan kawasan perumahan dan permukiman yang responsitif terhadap perubahan alam. b. Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan permukiman berwawasan lingkungan c. Perencanaan perumahan sederhana dan layak pakai yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. d. Peningkatan peranan swasta dalam penyediaan perumahan. (8) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum dan sosial dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum sesuai kebutuhan. b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum sesuai perkembangan teknologi


43

3.3.1 Arah Umum

c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana secara sistematis dan kontinyu Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang prasarana dan sarana adalah (Tabel 5): 1. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Transportasi yang Terpadu dengan tahapan pencapaian sebagai berikut: a. Tahap pertama adalah tersedianya sarana dan prasarana jalan nasional dan jalan provinsi dalam kondisi baik 45%, jembatan nasional dan jembatan provinsi dalam kondisi baik 70%, rintisan pelabuhan alternatif serta terbangunnya terminal kelas A sampai 50%. Tabel 5 Sasaran Pembangunan Prasarana & Sarana 2005-2025 Tahap Indikator I II III IV Transportasi terpadu 45% 75% 80% 90% • Jalan Nas & Prov a. Jalan Nasional b. Jalan Provinsi 70% 80% 85% 90% • Jembatan c. Jembatan Nasioanl d. Jembatan Provinsi Rintisan 20% 50% 100% • Pelabuhan Alternatif • Bandara Pengem Internasional - Bandara Syamsudin bangan Noor - Bandara Alternatif • Terminal Klas A • Railway (kereta api) • Jalan Layang Telematika • Cakupan Pelayanan Listrik • Cakupan Pelayanan Air Bersih • Cakupan Pelayanan Perumahan dan Pemukiman •

Sarana dan prasarana perumahan • Air Limbah • Drainase • Persampahan • Fasilitas Umum Perkantoran • pemenuhan kuantitas

50% -

100% -

100% Studi Awal

Perencanaan 100% Perencanaan Rintisan

20%

30%

45%

75%

60%

70%

80%

90%

40,43%

45%

60%

80%

30%

40%

60%

70%

25% 50% 40% 50%

40% 50% 60% 60%

55% 70% 75% 70%

70% 85% 80% 80%

10%

40%

70%

100%

b. Tahap kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana jalan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 75%, jembatan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 80%, pelabuhan alternatif berupa pelabuhan samudra telah terbangun 20%,


3.3.1 Arah Umum

44

telah terbangunnya terminal kelas A sampai 100% serta terbangunnya jalan layang sebesar 15%. c. Tahap ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana prasarana jalan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 80%, jembatan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 85%, pelabuhan alternatif berupa pelabuhan samudra telah terbangun 50% serta pengembangan bandara Syamsudin Noor menjadi bandara internasional, studi awal bandara alternatif serta tahapan perencanaan jalan kereta api. d. Tahap keempat adalah tersedianya sarana dan prasarana jalan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 90%, jembatan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 90%, pelabuhan alternatif berupa pelabuhan samudra telah terbangun 100%, terwujudnya bandara Syamsudin Noor menjadi bandara Internasional tahap pembangunan bandara alternatif, tahap pembangunan jalan kereta api, serta rintisan jalan layang. 2. Terwujudnya penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada Masyarakat dengan cakupan pelayanan yang lebih luas dengan terpeliharanya sumber air baku, instalasi dan proses pengolahan yang berkualitas dengan tahapan pencapaian sebagai berikut: a. Tahap Pertama adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 40,43%, dengan terpeliharanya sumber air baku dan instalasi serta proses pengolahan yang berkualitas. b. Tahap Kedua adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 45%. c. Tahap Ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 60%. d. Tahap Keempat adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 80%. 3. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana Listrik untuk melayani seluruh konsumen dengan pemanfaatan energi alternatif dan pemeliharaan yang efisien dan efektif, dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan 60%. b. Tahap kedua adalah terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan 70%. c. Tahap ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan 80%. d. Tahap keempat adalah terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan 90%. 4. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 40%. b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 50%. c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 80%. d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 95%. 5. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan dengan rehabitasi dan


3.3.1 Arah Umum

45

pemeliharaan fasilitas pelayanan yang responsif dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan 60%. b. Tahap kedua adalah terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan 75%. c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan 85%. d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan 95%. 6. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tahapan pencapaian sebagai berikut: a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perekonomian 60%. b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perekonomian 75%. c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perekonomian 85% d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perekonomian 95%. 7. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana telematika untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dengan peranan swasta dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika 20%. b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika 30%. c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika 45% d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika 75%. 8. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana perumahan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 30%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah 25%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana drainase 30%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan 40% serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas umum 50%. b. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 40%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah 40%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana drainase 50%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan 60% serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas umum 60%. c. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 60%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah 55%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana drainase 70%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan 75% serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas umum 70%. d. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 70%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah


3.3.1 Arah Umum

46

70%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana drainase 85%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan 80% serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas umum 80%. 9. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana perkantoran dan tertatanya ruang dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 10% b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 40% c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 70% d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pemindahan perkantoran 100% dan rintisan pemindahan ibukota. 3.3.1.4 Bidang Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan yang semakin menuntut perhatian yg besar dalam pengelolaannya. Kekeliruan pengelolaan dimasa lampau bagi Provinsi Kalsel menjadi pelajaran untuk melakukan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup agar memberi manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bidang pengelolaan sumberdaya alam & lingkungan dalam 20 tahun ke depan dalam rangka mendorong pengelolaan SDA secara efisien untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan diarahkan sebagai berikut: (1) Pembangunan diarahkan untuk terjaminnya ketersediaan sumber daya berkelanjutan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a. Peningkatan kualitas hidup manusia. b. Pengelolaan lingkungan hidup secara seimbang c. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diseluruh sektor d. Penguatan budaya lokal yang berbasis pada kearifan lokal yang mendukung keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan hidup (2) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan keberadaan air tanah dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Penerapan konsep one river one management b. Peningkatan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand dan supply management c. Pemantapan kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (3) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya sistem manajemen bencana alam dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a. identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana b. perencanaan wilayah yang mengacu pada kemungkinan terjadinya bencana alam c. sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman dan mekanisme antisipasi bencana alam kepada masyarakat (4) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. b. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup d. Penegakan hukum dalam pemberantasan praktek illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing (5) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Peningkatan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup b. Perluasan penerapan etika lingkungan dan penegakan hukum lingkungan yg adil dan tegas


3.3.1 Arah Umum

47

c. Peningkatan kemampuan pemerintahan daerah untuk mengendalikan konflik d. Penanaman nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal dan informal e. Internalisasi sadar lingkungan ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi f. Pengelolaan dan Pengembangan mineral dan batubara yang aman serta berwawasan lingkungan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut : Tahap I (2005-2010) : • Teridentifikasi, terinventarisasi dan terpetakannya potensi sumberdaya alam hutan, air, laut dan bahan mineral pada daerah yang menyimpan kandungan dalam jumlah besar, termasuk kawasan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan sehingga dapat disusun blue print pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan • Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 20% dari lahan kritis (agak kritis, kritis dan sangat kritis) dengan membangun kembali hutan alam di areal bekas HPH yang tidak produktif, hutan sekunder muda, dan kawasan lindung melalui pendekatan Forest Resource Management (FRM) dan Forest Ecosystem Management secara komplementer • Penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penerapan sanksi secara tegas terhadap kejahatan lingkungan, peningkatan standarisasi dan audit lingkungan secara komprehensif • Identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana sebagai upaya awal mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi daerah Kalimantan Selatan yang rawan bencana banjir dan tanah longsor • Menjamin tersedianya batubara sebagai bahan baku untuk penyediaan energi listrik PLTU daerah dan nasional • Pembentukan Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) unit Kalimantan Selatan untuk mendorong percepatan pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera sebanyak 3 satuan KPH (KPHP Banjar 1 buah sebagai KPH Model seluas 185.300,93 ha, 1 KPHP Hulu Sungai seluas 156.766,31 ha, 1 KPHL Tahura Sultan Adam 112.339,75 ha) • Revitalisasi DAS yang diprioritaskan pada 7 (tujuh) Sub-DAS dan 2 DAS yang sangat kritis (Sub-DAS Tapin, Sub-DAS Amandit, Sub-DAS Tabalong Kanan, Sub-DAS Tabalong Kiri, Sub-DAS Riam Kiwa, Sub-DAS Riam Kanan, Sub-DAS Balangan, DAS Kusan, DAS Satui) dengan penerapan konsep one river one management sebagai upaya menekan kuantitas dan kualitas bencana ekologis banjir dan tanah longsor • terbentuknya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup terutama pada kalangan generasi muda • •

Pelaksanaan program-program sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO 14000 dan ekolabeling) sebanyak 10% dari perusahaan industri dan jasa bahkan usaha rakyat yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing di tingkat interasional Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengedepankan upaya-upaya yang bersifat preventif dan persuasif, termasuk pemberian reward dan insentif bagi individu dan kelompok yang peduli pada kelestarian lingkungan tanpa meninggalkan upaya-upaya represif.

Tahap II (2010-2015): • Tertatanya sistem informasi tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan berbasis e-environmental.


3.3.1 Arah Umum

48

•

Revitalisasi DAS pada 6 (enam) DAS dan 2 (dua) Sub DAS (DAS Maluka, DAS Cengal, DAS Sampanahan, DAS Batu Licin, DAS Cantung, DAS Senakin, Sub DAS Barito Tengah, Sub DAS Batang Alai) dengan penerapan konsep one river one management sebagai upaya menekan kuantitas dan kualitas banjir dan tanah longsor.

•

Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 40% dari lahan kritis dengan dengan pendekatan Forest Resource Management (FRM) dan Forest Ecosystem Management sesuai karakteristik wilayah dan kondisi sosekbud masyarakat. Pembentukan Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 8 satuan (KPHP Pulau Laut luas 100.967,37 ha, KPHL Sengayam luas 296.614,31 ha, KPHP Cantung 208.436,33 ha, KPHP Tanah Bumbu 295.361,92 ha, KPHP Tanah Laut 102.846,21 ha, KPHP Tabalong Kiri 120.386,41 ha, KPHP Tabalong Kanan 142.902,14 ha, KPHL Balangan 90.425,53 ha). Terbentuknya kesadaran masyarakat terutama pada kalangan generasi muda yang berjiwa militan akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih maksimal. Terinventarisasinya terpetakan potensi sumber energi baru terbarukan. Terdatanya perkembangan distribusi dan konsumsi BBM. Terinventarisasinya potensi sumber energi migas. Terlaksananya program konservasi energi. Tercapainya kegiatan pengelolaan dan pengembangan migas yang aman dan berwawasan lingkungan. Sebanyak 25% perusahaan industri dan jasa bahkan usaha rakyat yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing di tingkat interasional telah memiliki sertifikasi sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO 14000 dan ekolabeling). Penetapan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, penetapan indeks dan baku mutu lingkungan dan dan pengintegrasian biaya pengembangan pengelolaan lingkungan hidup. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup melalui penerapan secara tegas terhadap kejahatan lingkungan, audit lingkungan secara komprehensif, evaluasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan SDA serta pengakuan hukum adat terkait dengan pengelolaan SDA dan lingkungan. Berkurangnya kawasan hutan dan lahan terbakar hingga 25% dari luasan yang terbakar melalui upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu

•

• • • • • • • • • •

•

• • • • • • •

Terpasangnya jaringan Listrik Desa Sepanjang 100 km/lima tahun dengan pertahunnya harus terpasang sepanjang 20 km Tersedianya bahan baku dari bahan galian industri untuk pembangunan. Terpetakannya cekungan air tanah. Terinventarisir dan terpetakannya potensi sumberdaya CBM (Coal Bed Methane) sehingga dapat tersusun blue print pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya CBM. Tersusunya zonasi daerah rawan bencana. Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan.

Tahap III (2015-2020): • Teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan oleh masyarakat secara lugas, up to date, transparan dan valid.


3.3.1 Arah Umum

• • • • • • •

• • • • • • • • • • •

49

Terpenuhinya syarat optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien. Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 65% dari lahan kritis sehingga mampu menekan percepatan penambahan luasan lahan kritis seminimal mungkin. Pemantapan Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah terbentuk sehinga dapat berperan penting sebagai “agen pelestari” sumber daya hutan. Revitalisasi DAS pada 2 (dua) Sub-DAS dan 5 DAS (Sub DAS Danau Panggang, Sub DAS Barito Hilir, DAS Luang, DAS Tabanio, DAS Bangkalan, DAS Manunggal, DAS Pulau Laut) dengan penerapan konsep one river one management. Terselenggarannya penyusunan neraca sumberdaya alam berdasarkan base line data yang selalu diperbaharui setiap tahun. Berkurangnya kawasan hutan dan lahan terbakar hingga 50% dari luasan yang terbakar sebelumnya melalui upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengedepankan upaya-upaya yang bersifat preventif, persuasif, pemberian reward/insentif dan secara lebih tegas melakukan penegakan hukum lingkungan sehingga terbentuk masyarakat sadar dan peduli lingkungan. Sebanyak 50% perusahaan industri dan jasa bahkan usaha rakyat yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing di tingkat interasional telah memiliki sertifikasi sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO 14000 dan ekolabeling). Pengembangan pelaksanaan perjanjian internasional dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Mengembangkan kemampuan dari penerapan sistem deteksi dini. Tersusunnya neraca air tanah. Inventarisasi mineral langka. Diversifikasi batubara menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan. Terpasangnya jaringan Listrik Desa Sepanjang 100 km /lima tahun dengan pertahunnya harus terpasang sepanjang 20 km Tersusunnya neraca energi daerah Diversifikasi energi baru terbarukan menjadi nilai ekonomi yang tinggi Tercapainya kegiatan pengelolaan dan pengembangan migas yang aman dan berwawasan lingkungan

Tahap IV (2020-2025): • Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 90% dari lahan kritis dan dapat menekan seminimal mungkin percepatan penambahan luasan lahan kritis. • Dapat dipertahankannya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai prinsip berkesesuaian standar yang berlaku yang selaras dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. • Pengelolaan DAS telah dapat dilakukan secara terpadu sehingga ancaman bahaya banjir dan tanah longsor dapat ditekan serendah mungkin • Berkurangnya kawasan hutan dan lahan terbakar hingga 50% dari luasan yang terbakar pada periode sebelumnya melalui upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadutegaknya hukum tanpa diskriminasi bagi setiap pelanggaran akan ketentuan pelestarian hutan dan lingkungan hidup . • Sebanyak 75% perusahaan industri dan jasa bahkan usaha rakyat yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing di tingkat interasional telah memiliki sertifikasi sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO 14000 dan ekolabeling) • Tercapainya kegiatan pengelolaan dan pengembangan mineral dan batubara yang aman dan berwawasan lingkungan.


3.3.1 Arah Umum

• • • • • • • • • • •

50

Tersusunya neraca air tanah Inventarisasi potensi mineral langka Tersosialisasinya dan terdiseminasinya informasi secara dini terhadap ancaman dan mekanisme antisipasi bencana alam kepada masyarakat Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai substitusi energi konvensional Terpenuhinya kebutuhan air bersih Diversifikasi batubara menjadi nilai ekonomi yang tinggi Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan Terpasangnya jaringan Listrik Desa Sepanjang 100 km/lima tahun dengan pertahunnya harus terpasang sepanjang 20 km. Tersusunnya neraca energi daerah. Diversifikasi energi baru terbarukan menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Tercapainya kegiatan pengelolaan dan pengembangan migas yang aman dan berwawasan lingkungan.

3.3.1.5 Bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum. Pembangunan bidang politik, dan hukum diadakan untuk mendorong terwujudnya good local governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, yang berdasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi. (1)

Pembangunan hukum diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, rasa keadilan tertib hukum dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong : a. peningkatan perangkat hukum di daerah. b. Peningkatan penegakan hukum di daerah tanpa pengecualian. c. Peningkatan rasa keadilan, tertib hukum dan budaya hukum.

(2)

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong : a. Meningkatkan system prestasi dan nilai spiritual dalam bekerja di kalangan PNS. b. Meningkatkan profesionalitas dan moralitas PNS. c. Mengembangkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi Kalimantan Selatan.

(3)

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan transparansi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong: a. peningkatan system master plan dan SIM b. peningkatan penyediaan informasi dan komunikasi. c. Peningkatan keakuratan dan kevalidan data informasi.

(4)

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan prinsip partisipasi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong : a. peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan partisipatif dipropinsi Kalimantan Selatan. b. Meningkatkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan public yang diproduk oleh pemerintah propinsi Kalimantan Selatan. c. Meningkatkan kebijakan produk yang aspiratif masyarakat.


3.3.1 Arah Umum

51

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang politik, pembangunan, dan hukum adalah sebagai berikut : Tahap I (2006 – 2010). Penerapan prinsip kepastian hukum : • Tersedianya perangkat hukum dalam penyelenggaraan penerapan penegakkan hukum peraturan daerah di propinsi Kalimantan Selatan.Tersedianya standar pengawasan yang komprehensif dan bersifat menyeluruh dijajaran pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Penerapan pengawasan dalam rangka penegakkan sanksi dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku didaerah dan masyarakat propinsi Kalimantan Selatan. • Penerapan rasa keadilan dan tertib hukum dalam materi, perangkat maupun dalam penegakan hukum Penerapan prinsip akuntabilitas : • Terciptanya system prestasi dan nilai spritual kerja dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya profesionalitas dan moralitas PNS dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Tersedianya pelayanan prima yang murah, dan manusia cepat, mudah dan manusiawi dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. Penerapan prinsip transparansi : • Terciptanya prinsip master plan dan SIM dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya akurasi dan validasi data informasi dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Tersedianya media informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di propinsi Kalimantan Selatan. Penerapan prinsip partisipasi : • Terciptanya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat mengenai pembangunan pastisipasif di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya ketertiban masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya kebijakan public yang aspiratif masyarakat di propinsi Kalimantan Selatan. Tahap II (2011 – 2015). Penerapan prinsip kepastian hukum : • Penerapan pengawasan dan penegakkan hukum peraturan daerah pada pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Penerapan budaya hukum pada pemerintah daerah dan masyarakat di propinsi Kalimantan Selatan. • Penataan perangkat hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di propinsi Kalimantan selatan Penerapan prinsip akuntalitas : • Terciptanya PNS yang berorientasi prestasi dan nilai spiritual dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Tersedianya pelayanan prima yang murah, cepat, mudah dan manusiawi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Selatan. Penerapan prinsip partisipasi : • Terciptanya ketertiban masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya kebijakan public yang aspiratif masyarakat di propinsi Kalimantan Selatan.


3.3.1 Arah Umum

52

Tahap (2016 – 2020). Penerapan prinsip kepastian hukum : • Penataan perangkat hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dipropinsi Kalimantan Selatan •

Penerapan pengawasan dan penegakan hukum/perda pada pemerintah daerah dipropinsi Kalimantan Selatan • Penerapan budaya hukum pada pemerintah daerah dan masyarakat dipropinsi Kalimantan selatan Penerapan prinsip akuntabilitas : • Terciptanya PNS yang berorientasi prestasi dan nilai spiritual dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya profesionalitas dan moralitas dipemerintahan daerah propinsi Kalimantan Selatan Penerapan prinsip partisipasi : • Tersedianya kebijakan yang aspiratif masyarakat di propinsi Kalimantan Selatan. Tahap IV (2021 – 2025). Penerapan prinsip good governance : • Terciptanya kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan dan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya partisipasi masyarakat dalam kebijakan public pemerintahan daerah di propinsi Kalimantan Selatan

3.3.1.6 Bidang Penataan Ruang Kegiatan penataan ruang diarahkan untuk mampu mengarahkan kegiatan yang memerlukan ruang yang serasi, konsisten dan berkelanjutan dengan kegiatan: Tahap I (2006-2010) • Pengkajian pola pemanfaatan ruang • Melakukan Revisi Perda RTRWP dan sinkronisasi dengan peraturan perundangan tata ruang dengan hirarkhi diatasnya • Peningkatan kelembagaan penataan ruang di daerah Tahap II (2011-2015) • Peningkatan sinkronisasi dan paduserasi antara RTRWP dan RTRWK • Peningkatan peran RTRWP dalam kegiatan pembangunan sektoral • Penjabaran teknis RTRWP • Peningkatan peran lembaga penataan ruang • Evaluasi pelaksanaan Perda tentang RTRWP • Penyusunan rencana tata ruang yang detil Tahap III (2016-2020) • Evaluasi pelaksanaan Perda tentang RTRWP • Peningkatan lembaga penataan ruang di daerah • Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang


3.3.1 Arah Umum

• •

Peningkatan sinkronisasi antara RTRWP dengan kegiatan sektoral Penyusunan rencana tata ruang yang detil

Tahap IV (2021-2025) • Evaluasi Perda tentang RTRWP • Pemantapan lembaga penataan ruang di daerah • Penyusunan rencana tata ruang yang detil Sasaran Bidang Pembangunan Penataan Ruang Tahap I (2006-2010) • Tersedianya data-data spasial kegiatan penataan ruang • Tersedianya dokumen RTRWP hasil paduserasi • Peningkatan peran lembaga penataan ruang • Tersedianya Perda RTRWP Tahap II • Tersedianya jabaran pelaksanaan Perda RTRWP • Meningkatnya kegiatan lembaga penataan ruang • Tersedianya hasil evaluasi RTRWP • Tersedianya data-data spasial kegiatan pembangunan Tahap III (2016-2020) • Tersedianya rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis • Terkendalinya kegiatan pembangunan sesuai RTRWP • Tersedianya data spasial kegiatan pembangunan • Meningkatnya peran lembaga penataan ruang • Tersedianya hasil evaluasi RTRWP Tahap IV (2021-2025) • Tersedianya data hasil evaluasi pelaksanaan RTRWP • Mantapnya lembaga penataan ruang • Terwujudnya pola ruang sesuai RTRWP


53

3.3 Arah Pembangunan Jangka Panjang

Recommend Documents