BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Visi “Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan masyarakat yang beriman dan bertaqwa “. Tolok ukur keberhasilan pencapaian visi tersebut dalam kurun waktu 20 tahun mendatang ditandai dengan pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 81,77, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,54 persen, dan jumlah penduduk miskin 11,20 persen. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan jangka panjang daerah diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut : A. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 1. Meningkatnya derajat kesehatan ditandai dengan tercapainya Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 70,26 tahun; 2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan tercapainya Rata-rata Lama Sekolah 9,29 dan Angka Melek Hurup 98,63 persen; 3. Meningkatnya daya beli masyarakat yang ditandai dengan pencapaian Paritas Daya Beli sebesar Rp 661.140,00. 4. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berdaya saing ditunjukan dengan penguasaan keterampilan, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya daerah serta bermoral dan berakhlak mulia; 5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan pertumbuhan 0,80 persen.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

IV-1


B. Terwujudnya perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan 1. Tercapainya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka

atas

dasar

harga

konstan

tahun

2000

sebesar

Rp. 13.799.945.112.640. 2. Tercapainya PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 10.062.417. 3. Tercapainya

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas

dan

berkesinambungan dengan ditandai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kisaran 9,78 -10,08 persen. C. Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi dengan kondisi jalan Nasional, jalan propinsi, jalan Kabupaten dan jalan desa dalam keadaan baik, ketersediaan terminal yang representatif sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap aktivitas sosial ekonomi. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dengan kondisi irigasi teknis 49,25 persen dalam kondisi baik dan berfungsi secara optimal. 3. Terpenuhinya

pelayanan

sosial

dasar

masyarakat,

dengan

ketersedian aksesibilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih sebesar 96,01 persen. 4. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan.


IV-2


D. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 1. Meningkatnya profesionalisme aparatur, yang bermuara kepada peningkatan pelayanan masyarakat, 2. Meningkatnya

kualitas

birokrasi pemerintahan

dalam rangka

peningkatan pelayanan masyarakat. E. Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan proporsi kawasan lindung 40,76 persen dan kawasan budidaya 59,24 persen. 2. Terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. 3. Terwujudnya masyarakat yang peduli lingkungan.

4.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2005 – 2025 Arah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam dua puluh tahun ke depan disusun sebagai upaya/strategi untuk mencapai kondisi yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada tahun 2025, dengan memperlihatkan indikator keberhasilannya pada setiap periode lima tahun. Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi, maka ditetapkan Arah Pembangunan Jangka Panjang sebagai berikut : 4.1.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Majalengka yang maju dan sejahtera sehingga mampu berdaya saing pada era globalisasi. 1. Meningkatkan derajat kesehatan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan


IV-3


hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan melalui berbagai upaya baik yang sifatnya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Upaya promotif dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, peningkatan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan. Pemahaman dan penerapan PHBS harus ditanamkan sejak dini kepada siswa didik, serta didukung oleh tersedianya sarana kesehatan di lingkungan sekolah, di lingkungan pemerintahan dan fasilitas umum. Upaya

preventif

dilakukan

melalui

peningkatan

kualitas

lingkungan, tersedianya sarana air bersih dan sanitasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Pengembangan dan penerapan budaya bersih dan sehat harus didukung oleh tersedianya sarana prasarana sosial dasar lingkungan (PSDL). Upaya kuratif dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan

Rumah

Sakit,

Puskesmas

dan

jejaringnya

melalui

pengembangan sarana prasarana kesehatan yang didukung oleh tersedianya tenaga kesehatan yang proporsional, profesional dan ketersediaan obat serta pemberdayaan tenaga kesehatan tradisonal yang terlatih. Upaya Rehabilitatif dilakukan untuk pembatasan kecacatan dan keparahan suatu masalah kesehatan yang dapat dilakukan baik dari segi fisik, mental maupun sosial yang dapat dilakukan di tingkat keluarga, lingkungan sosial maupun institusi pemberi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit mapun Puskemas dan jejaringnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang proporsional dan profesional.


IV-4


Dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dilakukan secara bertahap dengan prioritas pelayanan pada masyarakat kurang mampu dan secara bertahap meningkatkan peran serta swasta dan kemandirian masyarakat dalam menyelenggarakan sistem kesehatan daerah. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pembangunan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai kemajuan di berbagai kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan masyarakat di masa depan, bahkan sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan diarahkan pada pendidikan sejak usia dini sebagai dasar pembentukan karakter manusia yang berkualitas dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta. Keberhasilan pendidikan anak usia dini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pada tahap selanjutnya mendukung keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan harus dilakukan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam

memperoleh

pendidikan.

Dengan

demikian,

pendidikan harus dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk bagi anakanak yang mempunyai berkebutuhan khusus (inklusi) dengan ditunjang oleh ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Peningkatan

mutu dan relevansi pendidikan harus dilakukan

dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan sehingga dapat menciptakan lulusan yang mempunyai daya saing dan mampu menjawab kebutuhan pasar, kesempatan kerja dan berkembangnya


IV-5


industri di daerah. Selain itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan

siswa

dalam

penguasaan

teknologi

informasi

dan

keterampilan lainnya (life skill) serta penguasaan bahasa asing (Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan lain-lain). Upaya tersebut harus ditunjang oleh kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sekolah unggulan, pengembangan sekolah berstandar internasional, pembentukan dan pengembangan berbagai sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis life skill, pengembangan lembagalembaga pendidikan keterampilan serta didukung pula oleh pemerataan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kualifikasi akademik dan sertifikasi. Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas

dan

kompetensi

aparat

pengelola

pendidikan

melalui

pemberian reward and punishment serta peningkatan kemampuan pengelolaan pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, perlu pula ditingkatkan sinergitas fungsi instansi pengelolaan pendidikan dengan membangun suatu sistem informasi pendidikan sehingga seluruh data kebutuhan pengelolaan pendidikan terintegrasi dan dapat diakses dengan cepat dan mudah. Pembinaan dan dukungan terhadap Lembaga Perguruan Tinggi dilakukan agar dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perlu pula pengembangan perguruan tinggi lainnya yang berbasis teknologi. Dengan demikian, terjalin kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk

meningkatkan

pengetahuan

masyarakat

perlu

dikembangkan minat dan budaya baca sehingga masyarakat mampu meningkatkan

pengetahuannya

meningkatkan

kesejahteraan


sebagai hidupnya

bekal melalui

dalam

rangka

pengembangan

IV-6


perpustakaan

baik

perpustakaan

sekolah

maupun

perpustakaan

masyarakat. Keberhasilan

pembangunan

pendidikan

bukan

hanya

tanggungjawab pemerintah, oleh karena itu harus didukung oleh kemitraan dan partisipasi masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Melalui berbagai upaya di atas, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan agama dan budaya Dalam upaya memperkokoh pembangunan dalam bidang agama dan budaya diarahkan pada penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini kepada anak baik pada lingkungan formal maupun lingkungan non formal. Begitu pula tenaga pendidik harus dapat menjadi suri tauladan bagi siswa didik, menanamkan budi pekerti, dan membangunan lingkungan sekolah yang agamis. Untuk itu, perlu dikembangkan kurikulum pendidikan berbasis agamis pada semua jenjang pendidikan dan tersedianya sarana prasarana ibadah di lingkungan sekolah, lingkungan pemerintahan dan fasilitas umum sebagai wujud kehidupan agamis. Pembangunan pembangunan

bidang

kehidupan

keagamaan

bermasyarakat

diarahkan yang

pula

agamis

pada melalui

peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh,

serta

penciptaan

kerukunan

hidup

beragama

baik

kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, perlu pula dipertahankan nilai-nilai budaya dan kesenian lokal Majalengka serta bahasa daerah (Sunda dan Cirebonan) melalui

pelestraian

dan

pengembangan

kesenian

daerah

serta

memasukkan pengetahuan budaya dan bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan di sekolah.


IV-7


4. Mengendalikan jumlah penduduk Pengendalian

kuantitas

kependudukan

diarahkan

pada

terciptanya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang melalui pembangunan keluarga berencana. Peningkatan

pengendalian

penduduk

dilaksanakan

melalui

pembatasan usia perkawinan, pengembangan Keluarga Berencana Mandiri,

meningkatkan

meningkatkan

kuantitas

partisipasi dan

laki-laki

kualitas

dalam

ber-KB,

serta

institusi masyarakat dalam

penyelenggaraan KB yang didukung oleh peningkatan peran jejaring operasional pengelola program KB. Selain itu, perlu pula memberikan dukungan subsidi pelayanan Keluarga Berencana terutama untuk keluarga kurang mampu. Penataan sistem administrasi kependudukan berbasis registrasi yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan harus didukung oleh tersedianya pengelola sistem administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi serta prasarana administrasi kependudukan yang memadai. 5. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan Untuk

meningkatkan

peran

pemuda

dalam

pembangunan

diarahkan pada upaya peningkatan, pengembangan dan pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan, sebagai wahana bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka serta sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Selain itu, perlu pula untuk memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi yang dimiliki dalam bidang kesenian, olah raga dan kewirausahaan yang didukung oleh tersedianya sarana prasarana seperti gedung kesenian, sarana olah raga baik di tingkat kabupaten dan kecamatan, memberikan dukungan


IV-8


dan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi baik dalam bidang olah raga maupun kesenian, serta memberikan pelatihan dan bantuan bagi pemuda dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Pembinaan mental spiritual perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan sosial yang melibatkan atau dilakukan

pemuda,

seperti

tawuran

dan

kriminalitas

lainnya,

penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular. 6. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Dalam

rangka

meningkatkan

peran

perempuan

dalam

pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan sumber daya

perempuan,

pengembangan

dan

pembinaan

organisasi

kewanitaan, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkiprah dalam organisasi fungsional maupun organisasi kemasyarakatan, dan meningkatkan partisipasi kerja bagi angkatan kerja perempuan. Dengan demikian, perlu diupayakan peningkatan pemahaman nilai-nilai dan cara pandang dari lingkungan sosial budaya yang mendukung terhadap kemajuan perempuan. 7. Meningkatkan kualitas tenaga kerja Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

tenaga

kerja,

mengurangi

pengangguran,

memberikan

perlindungan tenaga kerja dari pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, diarahkan melalui peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja termasuk tenaga kerja yang akan bekerja di daerah lain maupun di luar negeri, penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun non formal untuk mengurangi pengangguran, pengembangan bursa tenaga kerja terpadu bagi tenaga kerja terlatih, dan perlindungan tenaga kerja serta menumbuhkan kemandirian tenaga kerja dalam kewirausahaan dengan


IV-9


memberikan pelatihan dan bantuan sarana prasarana serta dukungan permodalan. 8. Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial Pada dasarnya semua program pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk golongan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan dan

peningkatan

kesejahteraan

bagi

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial serta penggalian pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. 9. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam

peningkatan

kualitas

sumberdaya

manusia

dalam

penguasaan IPTEK, merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencerdaskan masyarakat sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai IPTEK, dan memanfaatkan potensi yang tersedia. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada pemantapan, penguasaan,

dan

pengembangan

bidang

IPTEK

yang

mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 4.1.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan. Perekonomian yang stabil adalah perekonomian yang kuat dan dapat bertahan dari pengaruh perekonomian eksternal (global, nasional dan regional) dengan terciptanya keterkaitan dan saling mendukung antar sektor secara seimbang. Penguatan ekonomi daerah baru bermakna apabila seluruh masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan perekonomian, hal ini sebagai upaya perwujudan perekonomian berbasis kerakyatan.


IV-10


Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara sektor primer, sekunder dan sektor tersier. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita mencapai kesejahteraan dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah. Berkaitan hal tersebut, pembangunan perekonomian 20 tahun ke depan diarahkan pada : 1.

Pengembangan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas sebagai upaya pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan bahan baku industri. Kabupaten Majalengka mempunyai potensi sumber daya alam pertanian yang cukup besar, sehingga mayoritas penduduk Kabupaten Majalengka

bermatapencaharian

sektor

pertanian

yang

meliputi

tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Pertanian bagi penduduk Kabupaten Majalengka bukan sekedar warisan budaya dan bentuk kegiatan ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar penduduk, akan tetapi juga sebagai penghasil utama kebutuhan pangan, industri serta penyeimbang ekosistem lingkungan hidup. Pembangunan

Pertanian

mendapat

perhatian

dalam

pembangunan daerah Kabupaten Majalengka ke depan dengan kebijakan

pembangunan

agribisnis

yang

diharapkan

mampu

meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemantapan ketahanan pangan dan berkembangnya industri agro di Kabupaten Majalengka. Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Majalengka kedepan diarahkan pada kebijakan intensifikasi yaitu menerapkan teknologi yang


IV-11


tepat dan dapat diterima oleh masyarakat petani termasuk teknologi pasca panen, selain itu kebijakan ekstensifikasi dilakukan dalam upaya perluasan areal pertanian dengan mengusahakan areal yang belum diolah secara optimal. Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dan

ketahanan

pangan

dilakukan

kebijakan

diversifikasi

untuk

peningkatan keanekaragaman produk petani. Untuk mengembalikan dan mempertahankan unsur hara tanah sehingga tetap dapat memberikan hasil yang optimal dilakukan kebijakan rehabilitasi lahan dan

tanaman

yang

salah

satunya

dengan

memasyarakatkan

penggunaan pupuk organik. Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Majalengka difokuskan pada komoditas unggulan antara lain : a. Tanaman pangan dengan komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu padi, jagung, kedelai, sayuran, dan mangga serta komoditas lain

yang

digunakan

sebagai

bahan

baku

industri

serta

memantapkan ketahanan pangan. b. Peternakan dengan komoditas sapi potong, sapi perah, domba, dan unggas serta komoditas lain untuk mendukung aktivitas dan pengembangan Pasar Ternak Regional Bojong Cideres dan pasar ternak lokal. c. Perikanan dengan komoditas nila, mas, dan gurame yang difokuskan pada usaha pembenihan dan usaha perikanan rakyat untuk mendukung aktivitas dan pengembangan pasar ikan dan depo pemasaran ikan air tawar Sindangwangi dan pasar ikan lokal. d. Perkebunan dengan komoditas teh, cengkeh, tembakau, dan tebu serta komoditas lain yang digunakan sebagai bahan baku industri. e. Kehutanan dengan komoditas aneka kayu, lebah madu, dan sutra alam serta komoditas lain yang digunakan sebagai bahan baku industri.


IV-12


2.

Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan agroindustri. Keterkaitan sub sektor pada pembangunan agribisnis perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sub sektor

budidaya

pengembangan

yang

industri

dilakukan

perlu

pengolahan

hasil

diimbangi pertanian

dengan sehingga

mendapatkan nilai tambah dari produk pertanian. Pengembangan industri agro di Kabupaten Majalengka kedepan diarahkan pada pengembangan industri agro dengan menata rantai pemasaran melalui kemitraan antara petani penghasil bahan baku dengan industri agro sehingga industri agro dapat berkembang dan nilai tambah produk pertanian dapat dinikmati oleh petani. Pengembangan Industri agro difokuskan pada pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang telah ada serta merintis pengembangan industri baru sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

3.

Pengembangan

industri

unggulan

lainnya

melalui

peningkatan

profesionalisme pengusaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat berdaya saing. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sektor industri tidak hanya didukung oleh berkembangnya industri agro saja, tetapi pengembangan industri unggulan lainnya perlu pula mendapat perhatian. Di Kabupaten Majalengka terdapat industri unggulan yang cukup memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah antara lain : industri batu alam, industri kerajinan kawat besi, industri bola, industri kimia dan logam, industri tekstil dan pakaian jadi, industri genteng, industri keramik, dan sebagainya. Industri tersebut cukup berkembang

namun

masih

memiliki

daya

saing

yang

rendah

disebabkan karena kurangnya kemampuan dan keterampilan para pengrajin serta modal yang dimiliki masih relatif rendah.


IV-13


Pengembangan industri di Kabupaten Majalengka kedepan diarahkan pada peningkatan profesionalisme pengusaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sehingga mampu bersaing dipasar dalam negeri bahkan luar negeri, dengan difokuskan pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah unggulan daerah yang telah ada serta pengembangan

industri

baru

yang

mendukung

pembangunan

Kabupaten Majalengka yang dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. 4.

Peningkatan Iklim investasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam upaya memberdayakan potensi daerah, diperlukan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

Dengan

terciptanya

iklim

investasi

yang

kondusif

diharapkan investasi akan meningkat dan memberikan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Pengembangan investasi daerah diarahkan untuk mewujudkan suasana

dan

iklim

investasi

yang

menarik

serta

mendukung

terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan mendorong penanaman modal baik dalam negeri maupun asing untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah dalam rangka pengelolaan potensi daerah secara efektif dan efisien. Fokus pembangunan dititikberatkan pada penataan sistem investasi daerah yang meliputi kejelasan aturan tentang sistem perijinan yang lebih efektif dan efisien, kejelasan tentang potensi daerah dan peningkatan promosi potensi dan unggulan daerah.


IV-14


5.

Peningkatan permodalan dengan sistem perbankan dalam upaya menunjang berkembangnya UMKM dan Koperasi. Sektor jasa keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan didalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas,

peningkatan

kontribusi

lembaga jasa keuangan bank dan non bank dalam meningkatkan permodalan UMKM dengan tingkat suku bunga yang rendah, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan. Upaya peningkatan permodalan dengan sistem perbankan ke depan diarahkan pada pengembangan jasa keuangan bank dan non bank, meningkatkan

kemampuan manajemen UMKM dan Koperasi

sehingga mampu memiliki akses permodalan.

6.

Peningkatan keanekaragaman dan mutu perdagangan barang dan jasa dalam negeri dan ekspor serta penguatan jaringan perdagangannya. Pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Majalengka tumbuh dengan cukup baik, ini dibuktikan bahwa kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah saat ini

menempati

peringkat kedua setelah sektor pertanian. Namun perdagangan di Kabupaten Majalengka masih belum berdaya saing dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat baik penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, penampungan hasil produksi daerah maupun sistem distribusi yang belum optimal. Pengembangan perdagangan dalam negeri diarahkan pada penganekaragaman jenis, jumlah dan

mutu

komoditas

disertai

peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional serta memperkokoh sistem distribusi yang efektif dan efisien yang menjamin kepastian berusaha dengan harapan akan terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau, meningkatnya perdagangan

antar

wilayah/daerah,


peningkatan

perlindungan

IV-15


konsumen dan meningkatkan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri. Sedangkan perdagangan luar negeri diarahkan pada penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor, pengembangan citra, standar produk barang dan jasa yang berkualitas internasional.

7.

Pengembangan potensi pariwisata sehingga mampu mendorong perekonomian daerah. Pentingnya

pengembangan sektor

pariwisata,

antara

lain

merupakan salah satu peluang dalam meningkatkan pendapatan daerah disamping sektor-sektor lainnya. Hal ini dapat berdampak pada berkembangnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti kegiatan transportasi, hotel dan restoran, jasa perbankan, industri kecil dan kerajinan rakyat berupa makanan, minuman,

cindera

mata,

industri

alat-alat

rumah

tangga

dan

sebagainya. Pembangunan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan pemberdayaan pariwisata yang telah ada dan menggali potensi pariwisata baru sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pembangunan ini difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, paket wisata, promosi pariwisata

dan

peningkatan

keterampilan

serta

profesionalisme

pengelola pariwisata.

4.1.3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan. Kabupaten Majalengka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan dan tantangannya dalam bentuk struktur ruang. Rencana struktur yang dikembangkan akan mengoptimalkan masing-


IV-16


masing wilayah, sehingga tercipta kebutuhan antar wilayah satu terhadap wilayah lainnya. Dalam pembangunan

isu

pembangunan

Kabupaten

strategis

Majalengka

di

nasional masa

yang

dan

regional,

akan

datang

dipengaruhi oleh pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan, tol Cisumdawu dan rencana pembangunan Bandara Majalengka. Jalan tol yang melintasi Kabupaten Majalengka secara langsung akan memberikan dampak mobilitas yang tinggi. Infrastruktur jalan yang menuju akses jalan tol sudah tentu harus dipersiapkan sehingga tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas dari dan menuju jalan tol. Selanjutnya dengan adanya rencana Bandara Majalengka dan

Waduk

Jati

Gede.

Kabupaten

Majalengka

akan

mengalami

perkembangan infrastruktur yang cepat dari segala bidang baik jalan, perumahan, listrik, air minum, pertanian, persampahan ataupun infrastruktur telekomunikasi. Berkenaan

dengan

hal

tersebut,

pelaksaanaan

pembangunan

infrastruktur di Kabupaten Majalengka akan dilaksanakan berdasarkan asas pemerataan, melalui pembangunan semua wilayah sesuai dengan rencana tata ruang. Pembangunan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan akan menguatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pusat pusat pertumbuhan ekonomi, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah yang didukung dengan mendorong masuknya investasi swasta. Adapun arah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi. Pembangunan infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan) di Kabupaten Majalengka diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan, yang ditandai dengan tetap terjaganya kualitas jaringan jalan yang ada dalam kondisi mantap, diikuti


IV-17


dengan peningkatan dan pengembangan jaringan jalan pada wilayahwilayah yang cepat pertumbuhannya dan pengembangan wilayah strategis. 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi Pemeliharaan jaringan irigasi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan dan pengelolaan irigasi bersama pada jaringan-jaringan irigasi yang dikelola oleh masyarakat. 3. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Air Minum. Pembangunan dan penyediaan air minum diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa. Untuk wilayah perkotaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sedangkan untuk wilayah perdesaan dilaksanakan melalui perpipaan dan pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah. 4. Pelayanan Energi dan Telekomunikasi Pembangunan Energi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kepada masyarakat, diikuti dengan mengembangkan energi yang bersumber dari potensi terbaharukan, sebagai antisipasi bertambahnya jumlah penduduk dan antisipasi terhadap berkembangnya industri,

perdagangan

dan

jasa

akibat

pembangunan

strategis,

sedangkan pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi dalam menunjang kegiatan sosial, budaya dan ekonomi. 5. Pengembangan Perumahan Rakyat. Pembangunan perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa perumahan yang memadai melalui partisipasi publik ataupun bantuan pemerintah, dengan ditandai berkurangnya rumah tidak layak huni dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, sebagai antisipasi terhadap tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat migrasi terkait pengembangan Bandara


IV-18


Majalengka dan Kawasan Industri, pemenuhan kebutuhan perumahan ke depan lebih diarahkan pada rumah dengan sistem vertikal dengan menggunakan lahan bukan pada lahan pertanian teknis dan relokasi akibat pembangunan yang strategis dan bencana alam. 6. Penanganan Persampahan. Pembangunan Persampahan diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Untuk pelayanan pada wilayah perkotaan dilakukan melalui pengembangan cakupan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan steakeholder, sementara untuk wilayah perdesaan, diupayakan oleh pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan ramah lingkungan melalui peningkatan pemahaman masyarakat akan kelestarian lingkungan, penegakan perda, dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah. 7. Pemanfaatan dan Pengendalian Penggunaan Ruang Arah pembangunan tata ruang ke depan adalah mewujudkan konsistensi perencanaan tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang. Pengembangan kawasan industri, perumahan, perdagangan dan jasa yang maju di wilayah Utara dengan didukung oleh pasokan sumberdaya alam yang melimpah dari wilayah Selatan yang merupakan kawasan konservasi sebagai suporting bagi ketersediaan bahan baku industri olahan dan juga didukung oleh wilayah Tengah yang menjadi fasilitator bagi pengembangan wilayah Utara dan Selatan terutama dalam sektor pelayanan dan penyediaan SDM yang handal baik di sektor industri, perdagangan dan jasa bagi wilayah Utara maupun untuk sektor pertanian di wilayah Selatan. Selain itu, arah pembangunan terkait pengembangan kawasan Bandara Majalengka dan pembangunan jalan tol diupayakan agar terjadi sinergitas perencanaan tata ruang pada wilayah hinterland Bandara Majalengka, sehingga fungsi dari satu wilayah saling mendukung dengan wilayah

lainnya

dalam

rangka

mewujudkan

suatu

kawasan

pengembangan Bandara Majalengka yang terpadu.


IV-19


4.1.4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pemerintah

daerah

memiliki

fungsi

ganda,

yaitu

sebagai

penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan didaerah, Pemerintah

daerah

berperan

utama

mengatur

tatanan

kehidupan

bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi. Sedangkan dalam penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan

sebagai

pelaksana

dan

penangung

jawab

utama

dalam

keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah dalam rangka pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah tetap berprinsip pada asas umum dalam penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesional, asas akuntabiltas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah, merupakan entitas pemerintahan terendah disamping kelurahan yang menyandang status otonomi asli. Berbeda halnya dengan otonomi daerah yang merupakan pemberian dari pemerintahan tingkat atasnya, otonomi desa sudah ada bersamaan dengan berdirinya suatu desa dan mendapatkan pengakuan pemerintah. Dalam kontek penyelengaraan tata pemerintahan yang baik, kapasitas pemerintahan desa perlu adanya peningkatan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekaligus dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun

arah

yang

akan

ditempuh

untuk

mewujudkan

tata

pemerintahan yang baik adalah : 1. Peningkatan Kualitas Aparatur Keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan antara lain dapat dilihat dari keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik.

Sistem birokrasi


ke

depan diarahkan

kepada

IV-20


peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, transparan dan akuntabel

melalui

upaya

peningkatan

kapasitas,

kafabilitas

dan

kreadibilitas sumberdaya aparatur yang profesional yaitu aparatur yang berilmupengetahuan dan menguasai teknologi, berwibawa, taat aturan dan bersih dari KKN, pembenahan administrasi kepegawaian yang meliputi penataan pola pengembangan karier, pemberian reward dan punishment, peningkatan kesejahteraan aparatur yang berbasis kinerja, peningkatkan pengawasan internal/waskat, eksternal dan pengawasan masyarakat; penyempurnaan regulasi/aturan dan mekanisme birokrasi yang berpihak kepada masyarakat; peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan peningkatan kapasitas desa yang meliputi peningkatan kapasitas aparatur, kapasitas kelembagaan (Lembagalembaga yang ada di desa), kapasitas fiskal (keuangan desa) serta kapasitas pengelolaan dan pertanggungjawaban. 2. Penegakan Hukum Pemerintah daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik berkewajiban untuk mewujudkan penegakan hukum secara adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), memelihara nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat

serta

meningkatnya

Kesadaran hukum dan

kesadaran

lemahnya

hukum.

Rendahnya

penegakan hukum merupakan

penyebab/sumber dari ketidak berhasilan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kedepan diarahkan kepada pembangunan dan penegakan

hukum/aturan

yang

menjadi

jiwa

dari

aparatur

dan

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terwujudnya perlindungan Hak Azasi Manusia, penataan dan sinergitas produk-produk hukum serta pembuatan produk hukum/perda yang efektif, peningkatan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum/aturan bagi aparatur dan masyarakat.


IV-21


3. Peningkatan Partisipasi Politik Penyelenggaraan

pemerintahan

yang

demokrasi

dapat

meningkatkan proses politik dan mengembangkan budaya politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pembangunan kedepan, diarahkan kepada Peningkatan budaya politik melalui penciptaan kesadaran budaya politik dan penanaman nilai-nilai politik yang demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi; Proses politik melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemilu, pilkada, pembuatan kebijakan publik maupun dalam proses pelaksanaan pembangunan; 4.1.5. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali akan secara langsung berimplikasi terhadap keberadaan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sangat penting menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

adalah

pelestarian

sumberdaya

alam dan

lingkungan

hidup

diantaranya perlindungan dan pelestarian sumbermata air, sumberdaya hayati (Flora dan Fauna), pemulihan lahan-lahan kritis, dan peningkatan penanggulangan pencemaran lingkungan khususnya udara dan air, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan baik melalui peningkatan pemahaman maupun penegakan peraturan perundangundangan.

4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Kabupaten Majalengka dalam dua puluh tahun ke depan, membutuhkan tahapan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Setiap tahapan mencerminkan urgensi


IV-22


permasalahan yang hendak diselesaikan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan permasalahan pembangunan lainnya serta disesuaikan dengan priodesasi jabatan Bupati. Setiap tahapan pembangunan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya.

4.2.1.

TAHAP KE-1 (2005 - 2008) Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat diukur

melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2008 target capaian IPM Kabupaten Majalengka 70,17 dengan Angka Harapan Hidup 68,01, Angka Melek Huruf 93,24, Rata-rata Lama Sekolah 6,79 dan Paritas Daya Beli Rp 566.440,00. Jumlah penduduk 1.197.695 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 11,73 persen dan jumlah penduduk miskin 18,09 persen. Pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan yang didukung oleh tersedianya sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang proporsional, ketersediaan obat serta pemberdayaan tenaga kesehatan tradisonal yang terlatih. Disamping itu, dilakukan peningkatan

kualitas

lingkungan

yang didukung

tersedianya sarana

prasarana sosial dasar lingkungan (PSDL). Pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada pengembangan akses pendidikan usia dini dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan kebijakan memperluas akses pendidikan dasar yang lebih bermutu dan merata serta peningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Pembangunan perekonomian dikembangkan dengan memperkuat ekonomi lokal melalui pengelolaan potensi daerah yang difokuskan pada peningkatan dan pemantapan produksi komoditas unggulan pertanian dalam upaya pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku agroindustri. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dilakukan melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan


IV-23


(inovasi) teknologi

dengan pengelolaan sumber daya alam secara

berkelanjutan sesuai kompetensi dan keunggulan daerah. Peningkatan nilai tambah produksi pertanian dilaksanakan dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian sehingga produk pertanian tidak seluruhnya dipasarkan dalam bentuk produk primer. Pengembangan salah satu komoditas unggulan yang mempunyai keunggulan

spesifik

lokal

ditujukan

dalam

rangka

mempersiapkan

pengembangan agrowisata. Untuk menunjang Pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan penataan kelembagaan dan sistem investasi daerah sehingga memudahkan para investor

dalam

menanamkan

modal

dan

mampu

mengembangkan

perekonomian daerah terutama pada sektor perindustrian dan perdagangan baik agro maupun non agro. Target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2008 dasar

harga

konstan

tahun

2000

diharapkan

akan

atas

mencapai

Rp 3.899.937.525.224. dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 3.256.203.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

berkisar antara 4,43 persen sampai 5,04 persen. Kontribusi sektor perekonomian

terhadap

PDRB

didominasi

sektor

pertanian

dengan

kontribusi 28,86 persen, sektor industri pengolahan dengan kontribusi 17,69 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 20,68 persen dan sektor jasa dengan kontribusi 12,75 persen. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada pemeliharaan dan pemantapan

infrastruktur

transportasi,

pemeliharaan

jaringan

irigasi,

pemeliharaan infrastruktur perdesaan dan pemeliharaan prasarana sosial dasar lingkungan. Target

pembangunan

infrastruktur

adalah

terwujudnya

jalan

kabupaten 49,25 persen dalam kondisi baik dan didukung oleh jalan provinsi dan

nasional

dalam

kondisi

mantap,

infrastruktur

jaringan

irigasi

35,83 persen dalam kondisi baik, peningkatan rumah tangga yang


IV-24


menggunakan air minum menjadi 81,08 persen, serta pemeliharaan infrastruktur perdesaan dan prasarana sosial dasar lingkungan. Pembangunan

bidang

pemerintahan

yaitu

difokuskan

kepada

peningkatan sistem birokrasi tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan menekankan

kepada

peningkatan

profesionalisme,

produktivitas

dan

akuntabilitas aparatur. Ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparatur, meningkatnya layanan informasi publik, tertatanya kelembagaan sesuai dengan

kebutuhan

pelayanan

kepada

masyarakat,

terselenggaranya

pemerintahan yang bebas KKN, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta meningkatnya ketentraman dan ketertiban. Aspek Tata Ruang difokuskan pada pemaduserasian rencana tata ruang melalui penyusunan dan sosialisasi Rencana Tata Ruang. Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada pemeliharaan /rehabilitasi kawasan-kawasan lindung termasuk kawasan sekitar mata air, serta peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Target

pencapaian

proporsi

kawasan

lindung

tahun

2008

sebesar

20,41 persen.

4.2.2.

TAHAP KE-2 (2009 – 2013) Pada pembangunan jangka panjang tahap ke dua, ditujukan untuk

lebih memantapkan dan menata kembali pembangunan di segala bidang dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia 73,58 dengan Angka Harapan Hidup 68,68, Angka Melek Huruf 94,82, Rata-rata Lama Sekolah 7,53

dan Paritas Daya Beli Rp 594.290,00. Jumlah penduduk

1.246.375 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 9,82 persen, jumlah penduduk miskin 16,06 persen. Dalam upaya mencapai target IPM di atas, pembangunan kesehatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, peningkatan akses pelayanan kesehatan


IV-25


melalui pemerataan sarana dan prasarana kesehatan; dan menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan pemahaman dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga, institusi pemerintahan, institusi pendidikan dan institusi kesehatan yang mulai ditanamkan sejak dini pada siswa didik dan anak-anak dalam keluarga. Pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan pendidikan anak usia dini sebagai dasar pembentukan karakter manusia yang berkualitas dalam rangka mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; pemenuhan

sarana

dan

prasarana

pendidikan

yang

proporsional;

pemerataan tenaga pendidik disertai dengan peningkatan kualitasnya melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi tenaga pendidik; meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan teknologi informasi dan keterampilan (life skill); mengembangkan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar;

merintis

pengembangan

sekolah-sekolah

unggulan

bertaraf

internasional (SBI); pembentukan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis life skill; pengembangan lembaga-lembaga pendidikan non formal berbasiskan keterampilan untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja. Pembangunan

sektor

ekonomi

difokuskan

pada

pemantapan

peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi pertanian yang dilanjutkan dengan pengembangan sektor industri terutama agroindustri dengan sasaran pengembangan industri mikro, kecil dan menengah (IMKM) yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk; penguatan hubungan antar usaha atau antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan

jasa

pendukungnya;

menumbuhkan

investasi

daerah

dengan

memberikan kemudahan dan kejelasan sistem investasi, promosi potensi unggulan serta penggalangan investor; pengembangan industri non agro


IV-26


yang difokuskan pada peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar regional dan nasional, sehingga mampu berperan dalam penciptaan usaha dan lapangan kerja; serta pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Pembangunan bidang pariwisata difokuskan pada penataan potensi pariwisata termasuk agrowisata yang telah ada, sehingga akan memberikan dampak pada perluasan kesempatan kerja. Target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013

atas

dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 5.201.093.616.457 dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 4.172.977. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar antara 5,34 persen sampai 6,52 persen. Kontribusi sektor perekonomian terhadap PDRB masih didominasi sektor pertanian. Namun apabila dibandingkan dengan tahap pembangunan sebelumnya, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 27,10 persen karena sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan perkembangan yang lebih besar dan signifikan dengan kontribusi masing-masing 18,03 persen dan 21,47 persen ditunjang kenaikan kontribusi sektor jasa dengan kontribusi 13,05 persen. Pembangunan

infrastruktur

difokuskan

peningkatan

infrastruktur

transportasi,

pemantapan

infrastruktur

perdesaan

pada

pemeliharaan serta

pemantapan jaringan

pemantapan

dan

irigasi,

pelayanan

prasarana sosial dasar lingkungan. Target

pembangunan

infrastruktur

pada

tahun

2013

adalah

terwujudnya jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 78,10 persen, didukung oleh kondisi baik jalan provinsi dan jalan nasional; jaringan irigasi teknis mencapai 39,78 persen dalam kondisi mantap; rumah tangga dengan sumber air minum bersih mencapai 85,47 persen. Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap kedua difokuskan pada penataan meningkatkan

kembali sistem birokrasi pemerintahan yang dapat pelayanan

kepada


publik

melalui

penataan

sistem

IV-27


kepegawaian, peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan sarana prasarana, penguasaan teknologi, pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, Penegakan supremasi hukum dan penghormatan HAM, peningkatan efektivitas pemerintahan kecamatan dan desa, peningkatan ketentraman dan ketertiban, peningkatan proses politik dan budaya politik, lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan. Aspek Penataan Ruang difokuskan pada pelaksanaan tindak lanjut RTRW Kabupaten Majalengka melalui penyusunan rencana ruang yang lebih rinci baik Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) di tiap kecamatan ataupun Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) pada pusat-pusat perkotaan, serta mengarahkan pengembangan kawasan industri dan perdagangan pada wilayah Utara. Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, pemeliharaan / rehabilitasi dan penanggulangan pencemaran serta peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup. Target

pencapaian

proporsi

kawasan

lindung

tahun

2013

sebesar

24,63 persen.

4.2.3.

TAHAP KE-3 (2014 - 2018) Pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka pada tahap ke

tiga merupakan tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata. Keberhasilan pembangunan semakin merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Majalengka menjadi berkurang. Kesejahteraan masyarakat terus meningkat dengan ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


IV-28


menjadi 76,99, dengan Angka Harapan Hidup 69,34, Angka Melek Huruf 96,41, Rata-rata Lama Sekolah 8,26 dan Paritas Daya Beli Rp. 622.150. Jumlah Penduduk 1.297.034 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 7,92 persen, jumlah penduduk miskin 14,03 persen. Pembangunan kesehatan difokuskan pada pemantapan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara proporsional; perluasan pelayanan

kesehatan

terpadu

sampai

pada

tingkat

lingkungan;

meningkatkan ketersediaan farmasi dan obat yang bermutu; meningkatkan kualitas lingkungan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Pembangunan pendidikan difokuskan pada pemantapan pendidikan anak usia dini, pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang

tanggap terhadap

teknologi; peningkatan kompetensi tenaga pendidik; pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis life skill, pengembangan Sekolah Bertaraf International (SBI) serta pendidikan keterampilan non formal sehingga

mampu

menciptakan

lulusan

yang

siap

bekerja;

serta

pengembangan Perguruan Tinggi agar dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar. Pembangunan

Perekonomian

difokuskan

pada

pemantapan

peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi

pertanian,

pengembangan

industri,

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk (SNI, ISO); dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong penanaman modal asing sehingga menumbuhkembangkan industri agro dan non agro serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Pembangunan bidang pariwisata difokuskan pada pengembangan dan

penggalian

potensi

pariwisata

baru

yang

potensial,

dengan

memanfaatkan segala sumberdaya yang ada dan tetap berprinsip pada


IV-29


kelestarian lingkungan; meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional

dalam

rangka

mewujudkan

kinerja

pelayanan;

serta

meningkatkan sosialisasi dan promosi Pariwisata di Kabupaten Majalengka secara regional, nasional bahkan internasional. Pada tahun 2018 target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp 7.463.122.250.046,00 dan PDRB perkapita

atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar

Rp 5.753.991,00 serta Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahap ini berkisar antara 6,82 persen sampai 8,00 persen.

Kontribusi sektor

perekonomian terhadap PDRB mulai mengarah ke keseimbangan antara sektor pertanian, sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran ditunjang semakin berkembangnya sektor jasa.

Hal ini

ditunjukkan oleh kontribusi masing-masing sektor pertanian terhadap PDRB antara lain sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 24,36 persen, sektor industri pengolahan dengan kontribusi 19,39 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 22,16 persen, serta sektor jasa dengan kontribusi 13,36 persen. Pembangunan

infrastruktur

difokuskan

pada

pemantapan

dan

peningkatan infrastruktur transportasi; pemantapan dan peningkatan jaringan irigasi, pemantapan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, pemantapan dan peningkatan pelayanan prasarana sosial dasar lingkungan. Target pembangunan infrastruktur tahun 2018 adalah terwujudnya jalan kabupaten seluruhnya dalam kondisi baik didukung oleh jalan provinsi dan jalan nasional dalam kondisi mantap; infrastruktur irigasi teknis 43,73 persen dalam kondisi mantap dan rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih sebanyak 89,86 persen. Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ketiga difokuskan untuk lebih memantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal di semua

penyelenggara

pemerintahan dengan

pemanfaatan

teknologi,

kemampuan dan profesionalisme aparatur semakin meningkat, sarana


IV-30


prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM semakin terjaga, demokrasi politik seimbang dengan budaya politik, ketenteraman dan ketertiban makin membaik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat. Pembangunan aspek Penataan Ruang pada tahap ini difokuskan dengan lebih meningkatnya implementasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka sesuai dengan tata ruang yang ada, baik pembangunan Bandara Majalengka, industri, perdagangan, jasa, dan perumahan di wilayah Utara; peningkatan pelayanan sosial umum dan pendidikan di wilayah Tengah; serta perwujudan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Selatan melalui pengelolaan TNGC, pelestarian kawasan lindung dan pengelolaan kawasan pertanian secara berkelanjutan. Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, pemeliharaan / rehabilitasi dan penanggulangan pencemaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup. Target pencapaian proporsi kawasan lindung tahun 2018 sebesar 31,33 persen.

4.2.4.

TAHAP KE - 4 (2019 – 2023) Pembangunan jangka panjang tahap ke empat difokuskan pada

upaya terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat partisipatif. Percepatan pembangunan di berbagai bidang difokuskan pada terbangunnya struktur perekonomian yang stabil berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan pembangunan pada tahap ini tercermin dengan capaian IPM 80,40, dengan Angka Harapan Hidup 70,00, Angka Melek Huruf 98,00, Rata-rata Lama Sekolah 9,00, paritas daya beli Rp 650.000,00. Jumlah Penduduk 1.349.752 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen,


IV-31


Tingkat pengangguran terbuka 6,00 persen dan jumlah penduduk miskin 12,00 persen. Pembangunan kesehatan difokuskan pada terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan ditandai ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan; terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; terpenuhinya pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan; ketersediaan farmasi dan obat yang bermutu dan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat dengan peran serta masyarakat yang semakin membaik. Pembangunan pendidikan difokuskan pada pemantapan pendidikan anak usia dini; penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; pengembangan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar, penguasaan Iptek dan bahasa asing, pengembangan Sekolah Berstandar International (SBI), pengembangan dan inovasi kelembagaan pendidikan; terpenuhinya kompetensi tenaga pengajar; dan terbentuknya Perguruan Tinggi yang berkualitas. Pembangunan

perekonomian

difokuskan

pada

terwujudnya

perekonomian yang maju, kuat dan berdaya saing serta terjalin keterpaduan antara sektor sehingga lembaga perekonomian tertata dan terstruktur serta berfungsi dengan baik. Pengembangan UMKM

dilaksanakan untuk

mewujudkan kesetaraan dengan industri besar sehingga menjadi fondasi perekonomian yang kokoh, mandiri, serta mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Pertumbuhan

sektor

primer

dan

sekunder

diimbangi

dengan

berkembangnya sektor tersier (sektor perdagangan dan jasa) serta iklim investasi yang semakin mantap dan makin meningkatnya peran pariwisata dalam mendukung perkembangan perekonomian Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2023 target PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 11.419.463.789.365,00, Laju Pertumbuhan Ekonomi berkisar 8,30 persen sampai 9,46 persen, PDRB perkapita berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 8.460.416,00. Kontribusi sektor-sektor


IV-32


perekonomian terhadap PDRB pada tahap pembangunan ini menunjukkan keseimbangan, ditandai dengan berkembangnya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa dengan sangat pesat. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB akan mencapai 23,08 persen, kontribusi sektor pertanian turun menjadi 22,12 persen, kontribusi sektor industri pengolahan menjadi 20,05 persen dan kontribusi sektor jasa mencapai 13,66 persen. Pembangunan

infrastruktur

difokuskan

pada

pemantapan,

peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi, jaringan irigasi, infrastruktur perdesaan dan prasarana sosial dasar lingkungan. Target

pembangunan

infrastruktur

pada

tahun

2023

adalah

terwujudnya infrastruktur jalan kabupaten seluruhnya dalam kondisi baik diikuti oleh peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten pada pusatpusat produksi dan wilayah strategis didukung oleh jalan provinsi dan jalan nasional dalam kondisi mantap; infrastruktur irigasi teknis mencapai 47,68 persen dalam kondisi mantap; rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih sebanyak 94,25 persen. Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap keempat merupakan perwujudan tata kepemerintahan yang baik, dengan ditandai dengan Optimalnya pelayanan kepada masyarakat (mudah, murah, cepat, tepat, proporsional, berkualitas, transparan dan akuntabel) sehingga dapat memberikan kepuasan yang didukung oleh sumberdaya aparatur yang berkualitas

dan

berdaya

saing

yaitu

aparatur

yang

berilmu

dan

berpengetahuan, berwibawa, taat aturan dan bersih dari KKN serta menguasai

kemampuan

dalam pemanfaatan

teknologi;

Sarana dan

prasarana pemerintah yang yang menunjang pelayanan kepada masyarakat terpelihara dengan baik;

terwujudnya

ketentraman dan

ketertiban

masyarakat dengan terciptanya stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan; penegakkan hukum, proses politik dan budaya politik berjalan sebagai pelaksanaan demokrasi yang prosedural dan


IV-33


substansial; serta

partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan terlaksana dengan baik. Aspek Penataan Ruang difokuskan pada terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

difokuskan

pada

terwujudnya

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, pemeliharaan / rehabilitasi dan penanggulangan pencemaran, peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup. Target

pencapaian

proporsi

kawasan

lindung

tahun

2023

sebesar

38,03 persen.


IV-34

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN

Recommend Documents