BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025
Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah Kabupaten Badung yang sejahtera sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya “Kabupaten Badung yang damai dan sejahtera berlandaskan falsafah Tri Hita Karana” dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut : 1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang berbudaya dan berbudi luhur a. Meningkatnya srada dan bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan nilai budaya daerah dalam prilaku dan kehidupan masyarakat Kabupaten Badung. c. Meningkatnya peranan desa adat, subak dan lembaga tradisional lainnya. d. Meningkatnya aktivitas seni dan budaya Bali dalam kegiatan kemasyarakatan. 2. Terwujudnya kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat a. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan kualitas gizi yang memadai serta tersedianya jaminan pangan untuk masyarakat. b. Tercapainya program santunan kepada anak yatim piatu, anak terlantar, lansia/jompo dan penyandang cacat. c. Tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). d. Meningkatnya akses rumah tangga miskin pada pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. 3. Terwujudnya sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi a. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 9 tahun menjadi 12 tahun (setara SMA/SMK). b. Meningkatnya masyarakat Kabupaten Badung dalam penguasaan Iptek, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, sumber daya manusia dan daya saing dalam pembangunan.
51
c. Meningkatkan APK dan APM pada semua jenjang pendidikan. d. Meningkatnya rata-rata usia harapan hidup menjadi 74 tahun. 4. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tertib dan sadar hukum a. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. b. Meningkatnya rasa aman masyarakat Kabupaten Badung. c. Meningkatnya peran serta masyakarat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dalam mendukung tugas aparat penegak hukum. d. Menurunnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial. 5. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis a. Meningkatnya peran DPRD dan masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Meningkatnya kompetensi, profesionalitas dan disiplin aparatur pemerintah daerah. c. Terwujudnya pelayanan umum yang cepat, efisien, efektif dan bebas dari KKN sesuai standar opersional prosedur. d. Meningkatnya Indek Kinerja Pembangunan Kabupaten Badung. 6. Terwujudnya sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkualitas a. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata antar wilayah dan antar sektor. b. Terwujudnya tata guna lahan sesuai rencana tata ruang wilayah. c. Terpenuhinya kebutuhan permukiman dan perumahan yang aman, nyaman, sehat dan serasi dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta bebas dari pencemaran lingkungan. d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanggulangan bencana. 7. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan angka pertumbuhan dalam kisaran 7%. b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dengan berbasis pada sektor pariwisata, industri kecil dan kerajinan, serta pertanian dalam arti luas.
52
c. Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM) dan Koperasi. d. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga angka pengangguran dapat diturunkan. 8. Terwujudnya lingkungan yang asri dan lestari a. Ruang terbuka hijau minimal 40% untuk mengurangi pemanasan global. b. Lestarinya ekosistem perairan laut serta berkurangnya lahan kritis, abrasi pantai dan pencemaran lingkungan. c. Meningkatnya kualitas hutan dan vegetasi penutupan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi sekurang-kurangnya 30%. d. Terwujudnya infrastruktur untuk deteksi dini bencana (tsunami serta bencanaalam lainnya) dan infrastruktur tanggap darurat terhadap bencana. A. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang berbudaya dan berbudi luhur a. Pembangunan agama diarahkan untuk
meningkatkan dan menjujung
falsafah Tri Hita Karana ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui aktivitas dan peran pranata adat dan agama dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan kehidupan masyarakat di Kabupaten Badung. b. Pengembangan budaya daerah diarahkan untuk memantapkan nilai-nilai budaya Bali dan kearifan lokal sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat, melalui : 1) peningkatan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai budaya Bali dan kearifan lokal; 2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang kerukunan dan harmoni antar umat beragama; 3) mendorong kreativitas kesenian Bali;
4) meningkatkan peran lembaga
agama dan adat sebagai katalisator dan dinamisator pembangunan sehingga terwujud jati diri masyarakat yang merefleksikan warisan budaya Bali yang luhur; 5) merubah budaya konsumtif menuju budaya produktif. c. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bali diarahkan sebagai jati diri dalam memantapkan pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Promosi budaya dan pengembangan pariwisata diarahkan menjadi sistem pengembangan pariwisata yang holistik dan terpadu, sehingga hasil
53
pariwisata dapat dikembalikan untuk memberdayakan kesenian dan budaya Bali. 2. Mewujudkan kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat a. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi RTM, dengan didukung
oleh peraturan
perundangan
kualitas
dan
perlindungan
sosial,
peningkatan
SDM
kesejahteraan sosial, penyusunan dan penataan Sistem Kesejahteraan Sosial Daerah (SKSD) serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. b. Dalam rangka membangun masyarakat madani, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk RTM dan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. c. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah. d. Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan. Pembangunan peranan perempuan diarahkan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan gender dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. 3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi a. Pembangunan
SDM
memiliki
peran
yang
sangat
penting
dalam
mewujudkan manusia yang berdaya saing dalam era globalisasi. Potret kualitas SDM akan tercermin pada IPM , peningkatan IPM dilakukan melalui perluasan akses di bidang pendidikan dan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas dan budi pekerti serta menguasai iptek untuk
54
mampu bersaing di era global. Arah pembangunan pendidikan tersebut dapat dicapai melalui: 1) Mewujudkan masyarakat melek huruf (menghapus prevalensi buta huruf); 2) Meningkatkan partisipasi pendidikan (APK dan APM); 3) Menjamin pendidikan berkelanjutan 4) Mengembangkan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan bagi anak usia dini. b. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan dalam rangka peningkatan daya saing. Penguasaan iptek senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumberdaya dan fungsi lingkungan hidup. c. Pembangunan pendidikan meliputi pula program dan kegiatan olah raga masyarakat. Program tersebut dilakukan untuk : 1) menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran sejak usia dini melalui pendidikan/pelatihan olahraga di sekolah maupundan masyarakat; 2) meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, yang diselenggarakan secara sistematis demi tercapainya sasaran prestasi di tingkat propinsi, maupun nasional, dan internasional; 3) mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segala potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya sebagai wahana pendewasaan diri; 4) membina generasi muda ke arah yang positif sehingga terhindar dari bahaya destruktif seperti pengaruh minuman keras dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya. d. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Arah tersebut dicapai melalui : 1) meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan;
2) meningkatkan dan memelihara mutu
lembaga dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, BKIA dan menjadikan RSUD sebagai pelayanan rujukan dan rumah sakit pendidikan
3)
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas)
dan
pembiayaan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 4) bebas pembiayaan bagi RTM. e. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta persebaran dan mobilitas penduduk perlu dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk: 1) meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemauan, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) meningkatkan kualitas kesejahteraan 55
dapat dicapai melalui pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terjangkau masyarakat luas, bermutu, menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas; serta sistem administrasi dan informasi kependudukan terkait dengan asuransi kesehatan dan perlindungan sosial.
4. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tertib dan sadar hukum a. Pembangunan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk menjamin rasa tentram
dan
nyaman
pada
masyarakat,
diwujudkan
melalui
:
1) pengembangan budaya tertib dan disiplin di kalangan masyarakat; 2) peningkatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban; 3) peningkatan kualitas dan kuantitas aparat ketentraman dan ketertiban; 4) peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam masalah ketentraman dan ketertiban umum; 5) meningkatkan penegakan peraturan daerah. 6) terselenggaranya perlindungan dan pengayoman HAM; 7) meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak keamanan dan ketertiban b. Peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat diarahkan agar masyarakat turut berperan aktif melalui : 1)
pemberdayaan
lembaga
adat;
2)
pemberdayaan
hansip;
3) meningkatkan sarana dan prasarana; 4) meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam
mengantisipasi
dan
menanggulangi
ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kententraman dan ketertiban masyarakat serta bencana alam. c. Penataan peran masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial. d. Pembangunan di bidang hukum diarahkan untuk : 1) meningkatakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dalam rangka penegakan supremasi hukum; 2) menjamin kepastian hukum dan supremasi hukum, dan melindungi hak azasi manusia; 3) menyusun Peraturan Daerah yang menunjang pembangunan daerah. e. Kesadaran hukum masyarakat terus ditingkatkan dengan memberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan askes kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses
56
pembangunan daerah, sehingga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. f.
Pembangunan di bidang politik diarahkan untuk : 1) melaksanakan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis, terbuka, beretika dan bermoral sesuai UUD 1945; 2) meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam keragaman demi terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam wadah NKRI, 3) meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada DPRD aparatur pemerintah dan masyarakat; 4) mensukseskan penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis a. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas
aparatur
dan
keterbukaan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui : 1) Meningkatkan peran DPRD dan masyarakat dalam mengawasi (kontroling) pelaksanaan pemerintahan daerah
2) Meningkatkan pemahaman dan kopetensi
aparatur pemerintah daerah tentang makna dan cara penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa; 3) Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah daerah; 4) Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. b. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah daerah dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan
efektivitas
pemerintah
daerah
melalui
pengawasan
internal
(pengawasan melekat) dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. c. Pelayanan umum pemerintah diarahkan untuk mewujudkan sistem pelayanan yang cepat, efisien, efektif dan bebas KKN, melalui :
1)
penataan manajemen pelayanan umum; 2) menyusun standar baku pelayanan untuk setiap jenis pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat; 3) Prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
57
6. Mewujudkan sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkualitas a. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Badung sering menimbulkan problema pemanfaatan ruang antar sektor. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena pembangunan yang dilakukan dalam suatu wilayah tidak mentaati rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan rencana tata ruang secara ketat sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hirarkis dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. b. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. c. Pengembangan di bidang pembangunan wilayah diarahkan untuk : pemerataan dan menyerasikan laju perkembangan pembangunan antar wilayah pengembangan, Desa dan Kecamatan yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik Desa dan Kecamatan yang bersangkutan melalui pemetaan tofografi, penataan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna. d. Percepatan
pembangunan
Pusat
Pemerintahan
sehingga
dapat
menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan wilayah, maupun dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pusat pemerintahan di bangun di satu kawasan terdiri dari gedung untuk eksekutif beserta seluruh jajarannya dan gedung DPRD. e. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di perkotaan dengan kegiatan ekonomi di perdesaan (hasil produksi perdesaan merupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi di perkotaan) dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan
58
perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan. f.
Pembangunan perdesaan di dorong melalui : pemberdayaan masyarakat mandiri,
pengembangan
agropolitan
terutama
bagi
kawasan
yang
berbasiskan pertanian; peningkatan kapasitas SDM di perdesaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kotakota Kecamatan terdekat. g. Secara geografis wilayah Kabupaten Badung, berada di pesisir pantai Samudera Indonesia dan secara umum wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang rawan gempa dan tsunami. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kawasan pemukiman dan fasilitas umum diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan yang peduli terhadap bencana alam. 7. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas a. Perekonomian berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar wilayah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan antar wilayah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan
dengan
mengelola
secara
berkelanjutan
peningkatan
produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan (inovasi)
iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan;
mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik, dan mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan daerah. b. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan daerah sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, mengutamakan
59
kelompok masyarakat yang masih lemah dan menjaga kemandirian perekonomian daerah. c. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif; menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standarisadi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing UMKM di berbagai wilayah sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi di daerah. d. Peranan pemerintah daerah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif yang berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar. e. Struktur perekonomian diperkuat dengan prioritas sektor pariwisata sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan industri kecil dan pertanian yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh, sektor pariwisata menjadi primadona Pendapatan Asli Daerah (Pajak Hotel dan Restoran). f.
Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing secara gobal. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan,
serta
pengembangan
kelembagaan
untuk
keterkaitan
fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha. g. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; meningkatkan peran swasta sebagai mitra usaha dan meningkatkan kualitas infrastruktur. h. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas dan industri kerajinan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan internasional. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Semua ini 60
harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era globalisasi. i.
Kepariwisataan dikembangkan sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kepariwisataan diarahkan dengan meningkatkan 1) sarana dan prasarana pariwisata 2) menata obyek dan daya tarik wisata dengan mempertimbangkan lingkungan alam dan budaya, 3) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata, dan 4) meningkatkan promosi pariwisata.
j.
Pembangunan pertanian dalam arti luas diarahkan untuk : 1) meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian dalam arti luas (tanaman pangan/hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan) untuk menjamin ketahanan pangan bagi penduduk dan memenuhi kebutuhan pariwisata; 2) meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Badung melalui peningkatan pendapatan petani dan pengembangan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani, serta meningkatkan akses petani kepada sumber-sumber pembiayaan, teknologi, dan informasi pasar, serta pemberian insentif; 3) mengembangkan produk unggulan daerah Kabupaten Badung melalui penyediaan sarana produksi dengan pola kemitraan untuk meningkatkan pendapatan petani dan daerah; 4) memberdayakan subak, kelompok nelayan dan peternak; 5) mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif dengan mengembangkan agrowisata dan agropolitan.
k. Peningkatan ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian
pangan
daerah
dengan
mengembangkan
kemampuan
produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. l.
Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri kerajinan yang berdaya saing baik di pasar nasional maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (good corporate governance). Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan : 1) mengembangkan UMKM dan koperasi dengan memberikan kemudahan 61
dalam akses produksi, distribusi, permodalan, dan pemasaran melalui penerapan teknologi tepat guna agar dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja;
2)
meningkatkan
pemerataan
dan
pemeliharaan
sarana
pembangunan antar pedesaan, Kecamatan, dan perkotaan sehingga membangkitkan sektor riil serta meningkatkan kesempatan kerja. m. Perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien, efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan : 1) berkembangnya
kelembagaan
perdagangan
yang
efektif
dalam
perlindungan konsumen dan persaingan, 2) pemantapan sistem yang makin efisien, efektif, dan transparan, serta 3) persaingan yang sehat. n. Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam memberikan akses permodalan bagi pengusaha dan kelompok masyarakat yang masih lemah
melalui
peningkatan kinerja lembaga
keuangan, bukan bank seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan keuangan lainnya dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Badung. 8. Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari a. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan serta pemanasan global. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. b. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas, penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang
semakin mantap,
sehingga lingkungan dapat
memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, serta pendidikan formal.
62
c. Sumber daya alam (SDA) terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan
daya
dukungnya,
dan
selanjutnya
diarahkan
pada
pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan. Rehabilitasi dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. d. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. e. Cakupan dan prospek sumber daya kelautan sangat luas, maka arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan. Kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan
daerah
sehingga
kekuatan
darat
dan
laut
dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
B. Tahapan dan Prioritas RPJP Tahun 2005 - 2025 Untuk
mencapai
sasaran
pokok
sebagaimana
tersebut
diatas,
pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas dalam
63
perencanaan pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Adapun tahapan dan prioritasnya adalah sebagai berikut : 1. RPJMD ke-1 ( Tahun 2005 – 2010 ) RPJMD ke-1 diprioritaskan untuk : a. revitalisasi nilai-nilai adat, budaya, agama dan lembaga tradisional lainnya. b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan capaian umur harapan hidup 72 tahun, mengurangi rumah tangga miskin hingga 50%, menurunkan tingkat pengangguran dan pengarusutamaan gender. c. peningkatan Indek Pembangunan Manusia, Indek Kinerja Pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. d. pendataan, penertiban dan pengendalian kependudukan, meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman ketentraman, keteriban serta menegakkan supremasi hukum. e. meningkatkan profesionalitas, disiplin, keterbukaan dan pengawasan serta optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f.
pembangunan
sarana prasarana
wilayah
dan
infrastruktur
meliputi
pembangunan Pusat Pemerintahan terdiri dari Pura, Kantor Bupati beserta Sekretariat Daerah, Gedung DPRD dan Gedung SKPD; pemeliharaan jaringan irigasi, jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, melanjutkan pembangunan Terminal Tipe A Mengwi dan pengelolaan transportasi umum; Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih berkisar 55%-60%. g. pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 - 6,0% untuk meningkatkan PDRB dengan sektor unggulan perdagangan, hotel dan restoran yang didukung oleh pertanian dalam arti luas, UMKM dan koperasi. h. tersedianya RTRW Kabupaten, RDTR untuk 6 Kecamatan serta RTR Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang asri lestari.
64
2. RPJMD ke-2 ( Tahun 2010 – 2015 ) Sebagai kelanjutan RPJMD ke-1, maka RPJMD ke-2 diprioritaskan untuk : a. revitalisasi dan optimalisasi nilai-nilai adat, budaya, agama dan lembaga tradisional lainnya. b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan capaian umur harapan hidup 72,5 tahun, mengurangi rumah tangga miskin hingga 65%, menurunkan tingkat pengangguran dan pengarusutamaan gender. c. peningkatan Indek Pembangunan Manusia, Indek Kinerja Pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. d. pendataan, penertiban dan pengendalian kependudukan didukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, meningkatkan kemampuan aparat menghadapi ancaman ketentraman, ketertiban dan bencana serta menegakkan supremasi hukum. e. meningkatkan profesionalitas, disiplin, keterbukaan dan fungsi pengawasan serta optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f.
peningkatan aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baru, peningkatan jalan, jembatan, irigasi dan jangkauan pelayanan air bersih 80%.
g. pertumbuhan ekonomi berkisar 6,0 - 6,5% untuk meningkatkan PDRB dengan sektor unggulan perdagangan, hotel dan restoran yang didukung oleh pertanian dalam arti luas, UMKM dan koperasi. h. pemanfaatan rencana tata ruang melalui implementasi struktur ruang dan pola ruang dengan ruang terbuka hijau minimal 40% dari luas wilayah serta meningkatnya kualitas hutan dan vegetasi penutupan daerah aliran sungai (DAS) minimal 30% dari luas DAS. 3. RPJMD ke-3 ( Tahun 2015 – 2020 ) Sebagai kelanjutan RPJMD ke-2, maka RPJMD ke-3 diprioritaskan untuk : a. revitalisasi, optimalisasi dan pelestarian nilai-nilai adat, budaya, agama dan lembaga tradisional lainnya. b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan capaian umur harapan hidup 73 tahun, mengurangi rumah tangga miskin hingga 75%, menurunkan tingkat pengangguran dan pengarusutamaan gender. c. peningkatan Indek Pembangunan Manusia, Indek Kinerja Pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
65
d. pendataan, penertiban dan pengendalian kependudukan didukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, meningkatkan kemampuan aparat menghadapi ancaman ketentraman, ketertiban dan bencana serta menegakkan supremasi hukum. e. meningkatkan meningkatkan
profesionalitas, pengawasan
disiplin, melekat,
dedikasi,
keterbukaan
dan
fungsional,
masyarakat
dan
optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f.
peningkatan aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baru, peningkatan jalan, jembatan, irigasi dan jangkauan pelayanan air bersih 90%.
Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan dan penanggulangan bencana alam. g. pertumbuhan ekonomi berkisar 6,5 - 7,0% untuk meningkatkan PDRB dengan sektor unggulan perdagangan, hotel dan restoran yang didukung oleh pertanian dalam arti luas, UMKM dan koperasi. h. pemanfaatan rencana tata ruang melalui implementasi struktur ruang dan pola ruang dengan ruang terbuka hijau minimal 40% dari luas wilayah serta meningkatnya kualitas hutan dan vegetasi penutupan daerah aliran sungai (DAS) minimal 30% dari luas DAS. 4. RPJMD ke-4 ( Tahun 2020 – 2025 ) Sebagai kelanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 diprioritaskan untuk : a. pelestarian nilai-nilai adat, budaya, agama dan lembaga tradisional lainnya. b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan capaian umur harapan hidup 74 tahun, mengurangi rumah tangga miskin hingga 90%, menurunkan tingkat pengangguran dan pengarusutamaan gender. c. peningkatan Indek Pembangunan Manusia, Indek Kinerja Pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. d. pendataan, penertiban dan pengendalian kependudukan didukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, meningkatkan kemampuan aparat menghadapi ancaman ketentraman, ketertiban dan bencana serta menegakkan supremasi hukum. e. meningkatkan meningkatkan
profesionalitas, pengawasan
disiplin, melekat,
dedikasi,
keterbukaan
dan
fungsional,
masyarakat
dan
optimalisasi peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
66
f.
peningkatan pelayanan aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baru, peningkatan jalan, jembatan, irigasi dan jangkauan pelayanan air bersih 100%. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
dan
penanggulangan
bencana
alam.
Mewujudkan
permukiman dan perumahan yang aman, sehat dan serasi serta bebas dari pencemaran lingkungan. g. pertumbuhan ekonomi berkisar 7,0 - 7,5% untuk meningkatkan PDRB dengan sektor unggulan perdagangan, hotel dan restoran yang didukung oleh pertanian dalam arti luas, UMKM dan koperasi. h. pemanfaatan rencana tata ruang melalui implementasi struktur ruang dan pola ruang dengan ruang terbuka hijau minimal 40% dari luas wilayah serta meningkatnya kualitas hutan dan vegetasi penutupan daerah aliran sungai (DAS) minimal 30% dari luas DAS. Pada periode ini diharapkan akan terwujud masyarakat Kabupaten Badung damai dan sejahtera berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.
67
