BAB IV SKENARIO PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB IV SKENARIO PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Skenario pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada asumsi usia produksi/masa kerja sumber daya perikanan/kelautan, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata diperkirakan akan mengalami fluktuasi dalam jangka 30 tahun mendatang. Beberapa pemikiran pengembangan Provinsi Kepulauan Riau paska fluktuatif antara lain pengembangan ekonomi maritim dan bisnis jasa perdagangan di luar kegiatan pertanian pada umumnya di sekitar wilayah gugus laut gugus pulau yang ada, pelayanan jasa industrialisasi kepulauan yang berbasis maritim, pengembangan pariwisata kelautan dan maritim dan potensi jaringan kerja lintas wilayah yang selama ini belum optimal perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Periode pertama merupakan periode inisiasi dimana komitmen pembangunan Provinsi Kepulauan Riau telah dituangkan dalam RPJM Provinsi Kepulauan Riau 20052010. Sebagai langkah awal dalam periode pembekalan dasar dilaksanakan dari tahun 2005-2015

adalah

penyiapan

sumberdaya

manusia

(SDM)

dengan

dukungan

infrastruktur. Pembangunan SDM menjadi prioritas pembangunan dalam periode ini sebagai kerangka dasar pengembangan Provinsi Kepulauan Riau agar nantinya memiliki pelaku-pelaku pembangunan andal yang secara khusus ditujukan bagi generasi muda saat ini dan juga generasi yang akan datang. Periode selanjutnya adalah periode pematangan yang dilaksanakan pada periode tahun 2015-2025. Pada periode ini diharapkan masyarakat atau SDM yang telah dibina akan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi, dimana produksi keluarga dapat menjadi produksi wilayah kemudian produksi menyeluruh. Tahap berikutnya lagi dari pasca skenario jangka panjang adalah periode pemantapan (tahun 2026 dan ke depan lagi) pada saat mana masyarakat dan wilayah provinsi telah menjadi tegar dan maju dalam pengertian siap untuk melakukan pembaharuan dan melaksanakan tujuan jangka panjang sehingga mampu mewujudkan visi sebagai wilayah perindustrian pengolahan, pertambangan, perdagangan sektor kelautan dan perikanan dan pariwisata yang andal untuk berupaya lebih maju lagi dengan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara secara simultan.

4.1. Dasar Pemikiran Teknis-Substantif Dasar pemikiran secara Teknis-Substantif skenario jangka panjang sebagai berikut: (1) Tumpuan pertama ditekan kepada pemahaman pada konteks ‘pengembangan manusia’ dari yang awalnya ’belum bisa’ menjadi ’bisa’ sampai dengan ‘berproduksi untuk keluarga’ ke arah ‘berproduksi untuk wilayah’. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

140

(2) Bahwa manusia atau masyarakat yang pada mulanya belum mengerti sesuatu perlu mendapat ‘penalaran’ dan ’keterampilan’ untuk bisa memahami dan mengerjakan sesuatu untuk mewujudkan cita-cita pribadi dan cita-cita wilayah. Dengan itu diharapkan

si

manusia

sebagai

masyarakat

individu,

akan

memanfaatkan

‘kemampuan mengerjakan sesuatu’ sehingga menuju kondisi untuk ‘bekerja demi kehidupannya dan keluarga’. Dari upaya bekerja ini pribadi masyarakat atau si manusia akan mendapatkan ‘pendapatan’ untuk kehidupan dan penghidupannya, dan karena itu bisa melakukan kegiatan ‘ekonomi keluarga’. Apabila sejumlah besar kelompok manusia/penduduk wilayah dapat melakukan kegiatan ekonomi secara terus menerus dan simultan, nantinya akan terbentuk kegiatan ekonomi wilayah terutama sebagai wilayah kepulauan. Artinya wilayah ini akan bergiat nyata berkarya dan berproduksi terutama dalam berinteraksi antar wilayah dalam mencukupi kebutuhan wilayah gugus laut dan gugus pulau, dan akhirnya akan menciptakan kehidupan ekonomi wilayah lebih luas (regional). Dalam kondisi interaktif antar wilayah yang aktif pada akhirnya akan mencakup suatu region, Kepulauan Riau akan menjadi tegar dalam berproses kehidupan dan penghidupannya. Lama kelamaan proses kehidupan dan penghidupan berlangsung stabil dan tegar (mampu menghadapi berbagai kemungkinan) suatu region ini akan menjadi maju (dalam arti akan terus berkembang) secara kuantitas dan kualitas. (3) Keseluruhan konteks proses kehidupan dan penghidupan region kepulauan (kemaritiman) ini tentu akan berlangsung dalam kurun waktu panjang, melebihi jangka waktu jangka panjang 20 tahun rencana itu sendiri. Secara logika, perjalanan panjang (perkembangan) ini dapat diungkapkan dan digambarkan dalam tahaptahap proses perkembangan manusia secara utuh. Manusia memilik tahap proses perkembangan mulai dari anak- dewasa- tua- lanjut usia. Dengan demikian Wilayah juga mengenal tahap proses perkembangan: awal- muda- kembang- matang dan lanjut. 4.2.

Penafsiran Skenario Pengembangan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau

(1) Sebagai ’Focal Concern’ Pasca Fluktuatif, jika terjadi krisis ekonomi daerah perlu upaya pemulihan. Namun apabila ekonomi daerah menjadi jatuh/drop atau colaps, maka tumpuan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akan hilang/temaram (skenario dramatika). Provinsi Kepulauan Riau yang berkarakter maritim dan masyarakatnya harus berbuat sesuatu saat lepas dari krisis ekonomi (sebagai rangsangan kritis) dalam bentuk tumpuan harapan, yaitu: mengembangkan kegiatan perindustrian, pertambangan, kelautan/perikanan skala menengah dan kecil, kegiatan jasa pelayanan perdagangan dan kegiatan pariwisata (yang harus direkayasa meminta kepedulian industri perdagangan besar di sekitarnya untuk peduli mengembangkan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

141

industri kemaritiman skala menengah dan kecil yang tentu saja dimulai sejak saat dini). Hal ini dipandang sebagai visi jangka panjang melebihi visi jangka panjang dalam dokumen RPJP ini. (2) Situasi kondisi masyarakat wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berkembang dari status provinsi biasa-biasa saja menjadi provinsi yang bersifat maju otonom, dipandang sebagai wilayah awal dengan memiliki upaya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap pertama ini disebut sebagai upaya inisiasi membangun ’anak muda’ melalui kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama 2002-2005, pada awal pembentukan daerah dimulai dengan sebuah harapan. Harapan secara normatif dilihat dari sifat posisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada ”simpul jasa regional Indonesia bagian Barat”, berbatasan dengan wilayah Kalimantan Barat, wilayah Riau, Jambi dan Singapura/Malaysia. (3) Dalam upaya memprediksi kehidupan wilayah Provinsi Kepulauan Riau ke depan dapat diaplikasikan sebuah pemikiran ’pembelajaran anak manusia’ yang mulai menapaki proses ’pengembangan penalaran dan keterampilannya’ melalui tahapan ’bersekolah diri’ sebagai lorong-lorong pilihan jalan hidup untuk menuju dan menggapai pematangan diri dan pendewasaan sebagai manusia. Masa 10 tahun (periode RPJM 1 dan 2; tahun 2005-2015) seperti proses pembelajaran SD-SLTP merupakan pembekalan dasar untuk memilih ’jurusan minat’. Dengan telah diasumsikan masa inisiasi 5 tahun pertama perlu ditambahkan upaya penyiapan SDM sebagai dasar pembangunan anak muda. Tentu fokus SDM ini perlu dilengkapi dengan pemilikan infrastruktur daratan dan lautan sebagai persyaratan SDM memerlukan prasarana untuk bisa melakukan sesuatu upaya membangun wilayah kemaritiman. (4) Sebagai kelanjutan mengembangkan anak muda menjadi anak dewasa dengan jiwa pelaut yang sudah membudaya, masa 10 tahun ke depan lagi (periode RPJM 3 dan 4; tahun 2016-2025) diasumsikan sebagai masa belajar tingkat SLTA dan tingkat pendidikan tinggi, dianggap sebagai upaya/tahap pematangan diri. Dengan masyarakat yang sudah dipersiapkan baik SDM ditambah dengan menyediakan infrastruktur kemaritimannya selama 2005-2010 (untuk masukan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015) pada periode 2015-2020 diharapkan ’Masyarakat Maritim Kepulauan Riau’ dalam konteks KEPRI cerdas (pintar) bisa bekerja dan mengembangkan ekonomi provinsi maritimnya secara optimal: Untuk hal ini tentu dipersyaratkan bahwa sesudah memiliki kecerdasan tertentu, masyarakat harus sehat jasmani dan rohani (secara fisik sehat dan secara psikis memiliki moral dan ahlak yang terpuji secara utuh), dan tentunya akan dapat mengantisipasi menghilangkan jeratan kemiskinan (yang hanya memikirkan sekedar makan dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

142

bebas dari beban kehidupan yang secukupnya, kenyang, selamat) memanfaatkan upaya

interaksi

antar

kelompok

masyarakat-antar

bagian

wilayah

provinsi/kabupaten/kota dan jaringan kerjasama ekonomi provinsi secara nasional dan internasional (memiliki wawasan luas). (5) Apabila seluruh masyarakatnya dan bagian wilayah provinsi (kabupaten/kota) sudah sama-sama melakukan kegiatan ’ekonomi wilayah maritim’ harapan selanjutnya secara sinergis wilayah gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau telah bisa berusaha hidup dengan berproduksi aktif (menjalin interaksi internal dan eksternal) dalam memposisikan diri sebagai ’simpul jasa koleksi jasa dan distribusi’ dalam konteks maritim regional Indonesia bagian Barat, Nasional dan ASEAN. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai ’anak manusia berstatus sarjana/selesai perguruan tinggi’ tentu sudah memiliki identitas dan karakter tertentu pilihannya yaitu ’simpul maritim yang proaktif’ dalam konteks kehidupan wilayah lebih luas, dalam masa 2021-2025. Sehingga masa ini masyarakat Kepulauan Riau sudah memiliki budaya sendiri yang dapat diandalkan dan berbeda dengan daerah lain, maju dalam sektor unggulan yaitu industri, kelautan, perikanan dan pariwisata. Masyarakatnya sejahtera lahir dan bathin dalam arti memiliki kepribadian yang utuh secara fisik dan psikis. (6) Setelah si anak dewasa selesai dari pendidikan tingginya, perlu memasuki ’periode pematangan 2025-2030 dan periode pemantapan 2030-2035’ dan seterusnya. Diasumsikan pada masa 2025-2030 masyarakat dan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan berbagai upaya pembangunan yang lebih berbobot kualitas manusia dan lingkungannya diharapkan dapat memasuki suasana ”KEPRI Berbudidaya Mantap” dan ”KEPRI Bebas Kemiskinan” untuk bisa ’bertegar diri’ (mampu mengantisipasi suasana ekonomi apapun) untuk tetap tegak berdiri menciptakan Provinsi

Kepulauan

Riau

mandiri

(secara

ekonomi/politis/sosial

budaya/pemerintahan) menikmati sifat wilayah kabupaten otonom dan desentralisasi nyata kehidupannya. Pada masa selanjutnya setelah periode pembangunan jangka panjang pertama, yaitu 2030-2035 dan seterusnya dengan upaya pemantapan berbagai bidang kemaritiman diangankan masyarakat dan wilayah gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau menjadi maju sejahtera secara keseluruhannya (kuantitatif dan kualitatif) dan sejajar dengan daerah dan negara tetangga yang sudah maju. (7) Dari skenario dramatika 2005-2025 sebagaimana yang digambarkan dalam RPJP ini dan seterusnya, kehidupan masyarakat dan wilayah gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau seperti yang diharapkan itu ’cita-citanya’ diharapkan dapat disinkronkan bagaimana arah kebijakan umum APBD (KUA) dari arah bawah RPKD 2010 (tahun pertama dari RPJMD) dikembangkan jadi KUA RPJMD 2011-2015 dan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

143

diproyeksikan ke arah KUA RPJPD 2005-2025. Di sisi lain secara bersamaan juga harus dibawa mendarat rumusan KUA RPJPD 2005-2025 dan juga dibumikan untuk KUA RPJMD 2011 (arah atas turun ke bawah). Upaya mempertemukan upaya bottom-up dan upaya top-down ini merupakan suatu ’seni menciptakan nasib anak manusia/anak bangsa’ (meramalkan kehidupan anak bangsa pada satuan waktu dan satuan tempat kemaritiman tertentu). Upaya menciptakan lorong-lorong waktu yang menawarkan berbagai pilihan untuk skenario pengembangan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau dapat dicermati pada gambar 4.1. berikut:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2005-2025

144

Gambar 4.1. Skenario Pengembangan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2002

2005

2010

2015

2020

2025

Lorong-Lorong Pilihan

Sebagai Focal Concern

PREDIKSI MASA KERJA PERINDUSTRIAN-KELAUTAN DAN EKONOMI FLUKTUATIF UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH MARITIM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RENCANA PEMBANGUNAN ‘DARURAT’ UTK BEROTONOMI

2030

EKONOMI FLUKTUATIF PENYIAPAN SDM & INFRASTRUKTUR (SEBAGAI DASAR)

MASYARAKAT BISA BEKERJA EKONOMI

WILAYAH BISA USAHA PRODUKSI

MASYARAKAT & WILAYAH TEGAR dan MAJU

MASYARAKAT & WILAYAH MAJU dan MANDIRI

INISIASI DROP PERIODE PEMBEKALAN DASAR

RPJM D 2005 – 2010

Posisi Wilayah Maritim KEPRI sebagai Kawasan Mainland Indonesia Bagian Barat

PERIODE PEMATANGAN

RPJM D 2011 – 2015

RPJM D 2016 – 2020

PERIODE PEMANTAPAN

RPJM D 2021 – 2025

BERIKUTNYA

R P J P D 2005 - 2025

KUA 2005-2010 dapat dirumuskan

Berdasar KUA RKPD 2005

Gambaran KUA 2005-2025 dapat dirumuskan

UPAYA SINKRONISASI ANTARA KUA RPJM 5 TH DENGAN KUA RPJP 20 TH


LEPAS DARI KRISIS EKONOMI:  Perindustrian  Pertambangan  Perikanan  Kelautan  Perdagangan  Pariwisata

Sebagai Cerita Naratif

145

141

4. 3.

Posisi Strategis (yang Dinamis) Provinsi Kepulauan Riau dalam Kerangka Skenario Pengembangan Jangka Panjang

(1) Dari Visi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau saat ini (2005) yang bertumpu pada SDM diungkapkan dalam posisi geografis wilayah gugus laut gugus pulau Kepulauan Riau dalam konteks wilayah kelautan Indonesia bagian Barat, sebagai ”Hinterland–dengan kegiatan perindustrian/pertambangan/perikanan/perdagangan/pariwisata/jasa regional” Kawasan Barat Indonesia, Nasional dan ASEAN. Hal ini dipakai sebagai TUJUAN pembangunan/VISI membangun Provinsi Kepulauan Riau saat ini dan jangka panjang (wacana ke depan). Posisi geografis

saat

ini

memang

sebagai

hinterland

jasa

pelayanan

perindustrian/perikanan/kelautan/perdagangan/pariwisata regional yang belum dinamis tanpa nuansa pengaruh investasi besar. (2) Untuk mencapai tujuan/visi ke depan tersebut diramalkan ada lorong waktu yang perlu dipilih untuk dilalui, dan itu atas dasar kekuatan konteks posisi hinterland kawasan Barat Indonesia dalam wilayah kemaritiman yang lebih luas yang disandang wilayah gugus laut gugus pulau Kepulauan Riau menjadi sebagai jalur pendorong garis kritikal dalam 7 langkah sub-skenario logis-strategis. Sifat kritikal-logis-strategis karena merupakan penentu dan menurut logika perkembangan wilayah kemaritiman dan strategis dalam menggapai cita-cita masa depan secara tepat sasaran. (3) Dapat digambarkan pada situasi saat ini posisi wilayah gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau sebagai titik awal dan sekaligus sebagai titik tujuan dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda (cerminan generasi muda ke arah manusia dewasa/matang/lanjut). Yaitu:

langkah

(1)

hinterland

jasa

regional

Laut

Natuna/Kawasan

Barat

Indonesia/Indonesia/ASEAN, sebagai situasi kondisi awal dan situasi kondisi tujuan/akhir skenario. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan persyaratan kerja sungguh-sungguh (diprogramkan dan direalisasikan perwujudannya) dengan 7 langkah berikut ini: -

Langkah (1) : sebagai hinterland jasa/pelayanan regional yang memiliki syarat sebagai ”a resource hinterland of activities’ berbagai sektor yang mungkin dikembangkan, memerlukan simpul interaksi komoditas di Batam/Jakarta/Pontianak masa kini dan masa datang perlu digarap secara memadai.

-

Langkah (2) : diperlukan pembentukan/penjalinan kerjasama lintas kota-kabupatenprovinsi

secara

regional

Provinsi

Kepulauan

Riau/Kawasan

Barat

Indonesia/Indonesia/ASEAN, akan mempersyaratkan kelembagaan dan mekanisme kerja dengan dukungan SDM dan perangkat pemerintah daerah dan lembaga bisnis dan sumberdaya lain guna mengoperasikan ’kerjasama pembangunan kemaritiman’ tersebut agar dapat berfungsi menggerakan potensi ekonomi daerah dan regional.


146

-

Langkah (3) : tumpuan harapan di ruang darat, laut dan udara ”Kemaritiman” sebagai arena kehidupan baru harus digarap dalam pengertian yang lebih luas. Aset darat, laut dan udara dengan keseluruhan isi dan konteks (wawasan bahari dalam Kedaulatan Negara di Ruang Laut dan Udara) perlu diupaya-kembangkan sebagai ladang penghidupan dengan upaya korporasi produksi darat-udara. Banyak kemungkinan yang dapat dijadikan langkah aksi sebagai orang penjelajah kelautan luas (sejarah dan hikayat turunan pejuang pelaut/kemaritiman) dengan hasil ladang darat, laut dan udara dimanapun, perlu diproses di wilayah gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau sehingga dengan hubungan simpul koleksi distribusi hasil ’Kemaritiman’ (seabusiness and seaindustrial region) di SIMPUL INTI Gugus Barelang Bintan.

-

Langkah (4) : dengan semua hinterland dan simpul gugus laut gugus pulau yang dapat dijangkau, akan menciptakan alur sistem hubungan hinterland dan simpul, untuk ini perlu menjalin upaya korporasi kegiatan seabusiness dan seaindustry di wilayah hinterland dan simpul-simpul pemrosesan, tentu dengan pusat simpul di Kota Batam/Tanjung Balai Karimun/Dabo/Ranai. Berbagai upaya dapat di ’kerja-korporasi’-kan dalam kegiatan pelayanan jasa kemaritiman umum (corporate servicing) produksi atau perdagangan lintas wilayah (corporate business) dengan menciptakan secara berjenjang sub simpul antara simpul koleksi dan simpul distribusi. Akan dapat tercipta ”multi aksi antar sektor dan lintas wilayah.”

-

Langkah (5) : meski perlahan tapi pasti dari upaya interaksi di wilayah hinterland-simpul (sejauh upaya dan tebaran jangkauan) perlu diupayakan penjalinan kerjasama hulu – hilir – simpul – konsumen – pasar dengan berbagai kegiatan bisnis yang mungkin (misal: corporate seabusiness, corporate market networking) menciptakan jaringan kerja pemasaran: transportasi dan depo transit/terminal seabisnis dan lain-lain sehingga selalu ada arus barang/jasa/manusia antara hinterland dengan simpul (hubungan desa-kota). Diharapkan di wilayah darat, laut dan udara gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau

dapat

terciptakan

jejaring

dan

pusat

jaringan

yang

kompleks

oleh

inovasi/improvisasi masyarakat sehingga terbentuk wilayah kemaritiman Kepulauan Riau sebagai ”seapolitan region” Indonesia Bagian Barat. -

Langkah (6) : Implikasi bagi masyarakat dan wilayah gugus laut gugus pulau Provinsi Kepulauan Riau secara internal akan terbiasa menjadi pelaku proaktif dalam tata laku ekonomi regional dengan dukungan budaya dan infrastruktural serta sumberdayasumberdaya kelautan yang diupayakan berkembang (harapan meningkat secara kuantitas dan kualitas). Dari anak muda menjadi pejuang maritim dewasa menjadi matang dalam berproduksi untuk keluarga-berproduksi untuk wilayah gugus laut gugus pulau kabupaten/kota//provinsi dan wilayah kelautan lebih luas.


147

-

Langkah (7) : terwujudnya visi-misi Provinsi Kepulauan Riau jangka panjang, secara integratif-sinergis langkah-langkah sebelumnya yang selalu diupayakan meningkat kuantitas dan kualitas yang diasumsikan akan menggapai cita-cita masa depan secara tertahap pula/berjenjang namun pasti, ke arah ’hinterland investasi/jasa kemaritiman regional” itu. Secara nyata diharapkan Provinsi Kepulauan Riau betul-betul merupakan hinterland produksi-distribusi barang/jasa/manusia kelautan dalam Konteks Regional Maritim Kepulauan Riau/Kawasan Barat Indonesia bahkan nasional dan internasional, dengan pelayanan jasa pengolahan kemaritiman dan upaya corporate sea-exporting yang memiliki jaringan kerja besar ekspor/impor dalam negeri dan luar negeri di bidang kelautan/kemaritiman.

Ketujuh (7) langkah upaya pengembangan dari posisi hinterland jasa produksi kelautan umum/perdagangan/pariwista awal ke arah tercapainya posisi dinamis hinterland produksi dengan distribusi sea-bisnis sea-industrial di masa depan yang perlu dioperasionalkan secara sungguhsungguh oleh semua pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) wilayah maritim Provinsi Kepulauan Riau. (gambar 4.2.) Kemudian jabaran secara me-ruang-wilayah hubungan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan sub wilayah gugus laut gugus pulau dapat diungkapkan urutan upaya pengembangan kegiatan ekonomi wilayah dalam konteks skenario jangka panjang, dicermati dalam gambar 4.3. berikut. Selanjutnya jabaran skenario pengembangan jangka menengah dapat diprediksikan pada gambar 4.4.


148

Gambar 4.2. Posisi Strategis Wilayah Kepulauan Riau Dalam Kerangka Skenario Pengembangan Jangka Panjang

KE

SBG KEKUATAN PENDORONG GARIS KRITIKAL 7 LANGKAH SUBSKENARIO LOGIS-STRATEGIS

MALAYSIA-SINGAPURA JARINGAN KERJA EKSPOR/PASAR

KE P.SUMATRA

KE VIETNAM, HONGKONG SUB WILAYAH TIMUR LAUT

ASET SDA BELUM TERGARAP OPTIMAL

CORPORATE EXPORTING

PRODUKSI

CORPORATE EXPORTING

RANAI

GUGUS ANAMBAS KOTA BATAM GUGUS BARELANG BINTAN

TJ.B. KARIMUN

SIMPUL KOLEKSI + DISTRIBUSI JASA PENGOLAHAN + JASA KIRIM

GUGUS NATUNA

TAREMPA

CORPORATE SERVICE BUSINESS

PRODUKSI

CORPORATE INDUSTRY

MIDAI SERASAN

GUGUS KARIMUN CORPORATE SERVICE BUSINESS

JARINGAN KERJA PEMASARAN

SUB WILAYAH BARAT LAUT PRODUKSI

(1) SEBAGAI HINTERLAND EKONOMI REGIONAL/ KAWASAN BARAT INDONESIA (2) UPAYA JALIN KORPORASI INDUSTRI-PERIKANAN/ KELAUTAN-PERTAMBANGAN DI WILAYAH HINTERLAND

(4) UPAYA KORPORASI SIMPUL PRODUKSI INDUSTRI PERTAMBANGAN-PARIWISATA UNTUK PEMASARAN

DAIK GUGUS LINGGA SINGKEP

CORPORATE MARKET NETWORKING

PRODUKSI

(6) IMPLIKASI BAGI MASYARAKAT DAN WILAYAH KEPULAUAN RIAU SECARA INTERNAL

PANGKAL PINANG

SUB WILAYAH OUTLET BARAT DAYA (3) KERJASAMA LINTAS PROVINSI/KABUPATEN/ JAKARTA JAMBI KOTA SECARA REGIONAL KAWASAN LAUT BARAT INDONESIA


GUGUS TAMBELAN OUTLET

(5) JALINAN KERJASAMA HULU-HILIR-SIMPUL-PASAR

PONTIANAK (7) WUJUDKAN VISI+MISI WILAYAH KEPULAUAN RIAU

149

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Gambar 4.3. JABARAN SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG DALAM UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 4

4

P . Na tu n a B e sa r

P . La g o n g

KAB. N ATUNA

P . Ma p u r

(4) P . S ia n ta n

3 P . Je m a ja

PENINGKATAN FUNGSI DAN PERAN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN MARITIM, INDUSTRI, PARIWISATA, KAWASAN BARAT INDONESIA

3

P . S u gi B e sa r

KAB. K EPU LAUAN ANAMBAS

P . S e ja k

P . Ri ta n

(7)

MALAYSIA

(2)

2

(1)

IMPLIKASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT & WILAYAH GUGUS LAUT, GUGUS PULAU

2

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS INDUSTRIAL, PELAKU, KEGIATAN, AKSESIBILITAS, WILAYAH

(8)

SINGAPURA 1

PENGEMBANGAN EKONOMI SEKTORAL TERSIER KECAMATANKECAMATAN

KOTA B ATAM

CAPAI PUSAT PERKEMBANGAN INDUSTRI, KEMARITIMAN, KELAUTAN-PARIWISATA WILAYAH BARAT INDONESIA

KE PONTIANAK

KAB. B INTAN P . B in ta n P . Ta m b a le n

P . Ma p o r

P . B u la n

P . K u nd u r

P . G a la n g

KOTA TAN JUN GPIN AN G P . Du r aKAB. i

P . K e pa ya n g

K ARIMUN

(3)

P . Te m ia n g

0

PULAU SUMATERA

1

P . S e ba n g ka

PENINGKATAN KERJASAMA PRODUKSI OLAH LINTAS DAERAH

(5)

KAB. LING GA

HUBUNGAN JALINAN KERJASAMA HULU-HILIR PASAR DALAM WILAYAH BARAT INDONESIA & KERJASAMA ASEAN

0

P . Li n g g a

(6) P . S in g ke p

-1

HUBUNGAN JARINGAN EKSPORIMPOR DENGAN PANGKAL PINANGJAKARTA-PONTIANAK

KE PANGKAL PINANG

-1

JAKARTA

103

104

105

106


107

108

109

110

111

150

Gambar 4.4. Penafsiran Jabaran Skenario Pengembangan Jangka Panjang ke Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2010 2006

2005

RENSTRA 2002-2005 PROV KEPRI SAAT PENGAJUAN OTONOMI

2006

2007

2007

2009

2008

2008

2009

2010

2010

VISI 2005-2010 TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI SALAH SATU PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DENGAN PAYUNG BUDAYA MELAYU DENGAN MASYARAKATNYA YANG SEJAHTERA, CERDAS, DAN BERAHLAK MULIA

VISI MISI YANG LALU BERLAKU S/D AKHIR TAHUN 2010

JABARAN SKENARIO JANGKA PANJANG

WAWASAN TAHUNAN RPJM-D

UPAYA PENYIAPAN SDM DAN INFRASTRUKTUR BAGI PROVINSI KEPRI UNTUK BERINTERAKSI EKONOMIK DENGAN WILAYAH LAIN DI KAWASAN INDONESIA BARAT DAN WILAYAH LEBIH LUAS

 Peningkatan kualitas SDM: - Pengetahuan - Ketrampilan  Prasarana Dasar Wilayah  Penguatan kelompok ekonomi kelekonomi desa



 Peningkatan produksi untuk bisnis kemaritiman industri kelautan  Prasarana Dasar Wilayah gugus laut gugus pulau  Peningkatan kelembagaan yang ada

 Penyiapan kelembagaan kerjasama lintas daerah  Penguatan kelompok wirausaha kabupaten

 Penyiapan jaringan kerja untuk upaya pemasaran  Penguatan kelompok usaha bersama kecamatankecamatan

 Penjalinan kerja ekspor impor untuk bisa jalin pemasaran lebih luas  Penguatan pengembangan ekonomi daerah

 


151


152

BAB IV SKENARIO PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Recommend Documents