BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN

BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005–2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan visi " DENGAN IMAN DAN TAQWA, KABUPATEN SUKABUMI MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2025". Sebagai ukuran tercapainya visi pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 tersebut, ditentukan sasaran-sasaran pokok pada setiap misi sebagai berikut : 1.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sehat, cerdas dan produktif. Masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif pada dasarnya merupakan kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan suatu daerah, tidak hanya sehat saja, cerdas ataupun produktif saja. Pemenuhan kriteria sumber daya manusia daerah (masyarakat) yang sehat, cerdas, dan produktif ditandai oleh hal-hal berikut : Indikasi terwujudnya masyarakat yang sehat mencakup : a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang diukur dari usia harapan hidup yang mencakup rendahnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, tingginya status gizi masyarakat, rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif, dan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS. b. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungan kesehatan (universal coverage insurance) terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. c. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di perumahan, tempat-tempat umum, dan industri. d. Rendahnya tingkat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza). e. Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap peredaran obat-obatan, kosmetika, alat-alat kesehatan dan makanan Indikasi terwujudnya masyarakat yang cerdas dan produktif mencakup : a. Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi; b. Tingginya angka kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang relevan dan berdaya saing nasional maupun internasional; c. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas; d. Terciptanya sistem pelayanan dan kebijakan pendidikan yang tepat; e. Mengupayakan akses pendidikan yg berkualitas & terjangkau); f. Meningkatnya Rerata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Sukabumi; g. Rendahnya angka buta aksara;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 1

h. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berdaya saing yang ditunjukkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan; i. Terwujudnya pola hidup masyarakat yang cerdas dalam pemanfaatan waktu, ruang, potensi diri dan potensi sumberdaya alam serta sumberdaya buatan yang dimiliki menuju efisiensi dan efektivitas; j. Meningkatnya produktifitas masyarakat Kabupaten Sukabumi; k. Terbentuknya jati diri masyarakat Kabupaten Sukabumi yang memadukan perilaku cerdas, berbudi pekerti luhur, kreatif dan produktif, yang dicirikan dengan kemauan dan kemampuan untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, budaya, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari; 2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Tangguh berorientasi Perekonomian

Perdesaan dan Berwawasan Lingkungan. Perekonomian daerah yang tangguh berorientasi perekenomoian perdesaan pada dasarnya mencakup pengembangan sector/ komoditas unggulan yang memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki baik dalam skala kabupaten maupun skala perdesaan. Dalam pelaksanaannya, upaya pengembangan dan penguatan perekonomian daerah yang tangguh berorientasi perdesaan tersebut harus selaras dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Sektor atau komoditas unggulan yang dikembangkan untuk kemajuan ekonomi suatu daerah khususnya perdesaan, umumnya bergerak di sektor pertanian, akan tetapi dapat juga mencakup sektor non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Dalam konteks keterpaduan pembangunan perekonomian daerah yang berorientasi peningkatan perekonomian perdesaan dan berwawasan lingkungan, maka upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk mendukungnya sangat dimungkinkan, antara lain berupa pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KET), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan GEMAR (Gerakan Multi-aktivitas Agribisnis), Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan Berikat, Kawasan Industri, Kawasan Cepat Tumbuh (KCT), dan sebagainya. Indikasi terwujudnya perekonomian tangguh di bidang pertanian mencakup sasaran : a. Terwujudnya kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan dalam meningkatkan perekonomian lokal b. Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan lokal yang mempunyai nilai komparatif dan kompetitif yang tinggi; c. Terciptanya ketersediaan, keamanan dan distribusi pangan serta kedaulatan pangan dalam konteks lokal, regional dan nasional; d. Meningkatnya pemanfaatan dan pengamanan daerah irigasi, optimalisasi lahan, perluasan areal dan pencegahan konversi lahan pertanian.


IV - 2

e. Meningkatnya kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil (looses); f. Meningkatnya produksi hasil hutan nonkayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang semuanya dimaksudkan untuk diversifikasi usaha bagi petani dan masyarakat perdesaan pada umumnya, dan mendukung produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu; g. Meningkatnya profesionalisme usaha, teknologi dan manajemen, kemampuan penetrasi pasar dan peranan lembaga finansial yang mendukung pengembangan agribisnis serta jumlah tenaga penyuluh pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan; h. Meningkatnya kemampuan pengolahan hasil dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mewujdukan desa mandiri pangan; i. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan, poros desa, jalan usaha tani, irigasi yang diprioritaskan pada interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; serta meningkatnya fasilitas bendungan serta pelabuhan/pendaratan/ pelelangan perikanan; j. Meningkatnya kualitas SDM bidang pertanian yang berorientasi wirausaha, mandiri dan berakhlaq mulia dalam menumbuhkembangkan ekonomi rakyat berbasis pedesaan, pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penguatan pranata sosial yang didukung infrastruktur sampai wilayah pedesaan k. Optimalnya lembaga pengelola keuangan dan permodalan mikro serta lembaga pengelola zakat untuk memfasilitasi petani dan nelayan dalam investasi, produksi dan distribusi; l. Berkembangnya kearifan lokal (traditional wisdom) dalam pengembangan ekonomi melalui terciptanya zonasi pengembangan budidaya pertanian dan perikanan yang strategis. m. Terwujudnya kemandirian pangan dan energi sebagai dampak dari ketahanan pangan (food security) dan kedaulatan pangan (food sovereignty); serta meningkatnya aksesibilitas petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif, termasuk permodalan dan infrastruktur pertanian; n. Terwujudnya sarana dan prasarana kelembagaan pasar komoditas pertanian di tingkat petani (Farm-Gate Market) maupun nelayan baik untuk lokal, regional maupun nasional; o. Terciptanya pertumbuhan agroindustri yang memberikan multiplier efek bagi pembangunan pedesaan serta mendorong perwujudan lahan abadi pertanian menuju kelestarian alam dan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan; p. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan terhadap ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui sinergitas pengembangan budidaya ikan laut (marikultur) dan perikanan tangkap dalam mewujudkan penganekaragaman pangan dengan prinsip gizi seimbang; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 3

Indikasi terwujudnya perekonomian tangguh di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan pariwisata terutama mencakup sasaran : a. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dengan keterampilan yang kompeten dan kemampuan menguasai teknologi tepat guna, b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dukung oleh sektor riil , c. meningkatnya penyerapan tenaga kerja, investasi dan nilai ekspor produk. Adapun indikasi terwujudnya keterpaduan pembangunan perekonomian berorientasi perdesaan dan berwawasan lingkungan khususnya melalui pengembangan kawasankawasan strategis mencakup sasaran : a. Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antar pusatpusat produksi, distribusi dan pasar. b. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air yang berkualitas. c. Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif dan pembiayaan yang berkelanjutan. d. Terpenuhinya pasokan energi yang andal dan efisien dan infrastruktur komunikasi yang efisien dan modern hingga pedesaan. e. Terjaganya keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi dan kapasitas daya dukung bumi. f. Meningkatnya kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri a. Meningkatnya kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi b. Membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. c. Pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan. d. Meminimalisir pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbaharui. 3. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, ditandai oleh hal-hal berikut

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang didukung kondisi politik yang demokratis berbasiskan etika; b. Meningkatnya profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan publik. c. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat; d. Terwujudnya jejaring kerja melalui harmonisasi antar daerah untuk meningkatkan kualitas bidang pemerintahan; e. Meningkatnya hubungan kerja dengan instansi terkait ; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 4

f. Meningkatnya sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis E-Government ; g. Terwujudnya pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya lokal, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum. h. Terwujudnya pemekaran wilayah 4. Terwujudnya pembangunan wilayah yang berkeadilan, ditandai oleh hal-hal berikut :

a. meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan untuk mengurangi angka kemiskinan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi; b. berkurangnya kesenjangan antar-wilayah dan kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat; c. terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana dasarnya dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh; d. tersedianya akses pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 2005 - 2025 adalah sebagai berikut : 4.1. Arah Pembangunan Kabupaten Sukabumi Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi 2005-2025 pada dasarnya dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai yakni minimal mencapai angka IPM sebesar 78 pada tahun 2025 (IPM Jawa Barat tahun 2025 diproyeksikan mencapai 82,82). Secara bertahap, target IPM Kabupaten Sukabumi yang ingin dicapai pada akhir RPJM ke-1 (2006-2010) mencapai IPM 70,87, pada akhir RPJM ke-2 (2011-2015) minimal mencapai IPM 72,82 (IPM Jawa Barat diproyeksikan mencapai 80,81), pada akhir RPJM ke-3 (2016-2020) minimal mencapai IPM 75,13 (IPM Jawa Barat diproyeksikan mencapai berkisar 81), dan pada akhir RPJM ke-2 (2021-2025) minimal mencapai IPM 77,33 (IPM Jawa Barat diproyeksikan mencapai 82,82). Untuk mencapai target IPM Kabupaten Sukabumi yang diproyeksikan di atas, ditempuh dengan upaya mewujudkan keterkaitan secara sinergis antara pendidikan dengan kesehatan dan produktivitas masyarakat melalui skema sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.1. Pada tahap awal, ditemukenali kelompok sasaran pendidikan yang meliputi anak usia sekolah, murid, dan warga belajar untuk selanjutnya diberikan pendidikan sesuai jalurnya, baik formal maupun non formal. Adapun kurikulum pendidikan yang diberikan, harus memiliki muatan baku dan muatan lokal khususnya yang berkaitan dengan berbagai sumber daya lokal, gizi dan kesehatan, serta kependudukan.


IV - 5

Muatan Kurikulum Baku

Anak Usia Sekolah Murid Warga Belajar

Jenjang Pendidikan Formal dan Non Formal

Cerdas, Sehat, Terampil dan Produktif

Daya Beli (Perekonomian)

Muatan Kurikulum Lokal - Potensi Sumber Daya Lengkap - Kesehatan dan Gizi - Kependudukan

Gambar 4.1 Skema Keterkaitan Sinergis antara Pendidikan dengan Kesehatan dan Produktivitas dalam rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia

Untuk itu, disamping upaya-upaya pembangunan yang berorientasi pada sektor-sektor yang terkait dengan akselerasi peningkatan IPM, juga diperlukan upaya pengendalian laju pertambahan penduduk alami maupun migrasi terutama urbanisasi menjadi perhatian utama. Pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk yang terkendali ditujukan agar mampu memberi dampak positif terhadap daya dukung maupun daya tampung suatu wilayah, terutama dari sisi permintaan dan kebutuhan terhadap sumber daya alam, bahan pangan, infrastruktur wilayah, lahan dan permukiman. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan tersebut, Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 4.1.1 Mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi sehat, cerdas dan produktif berdasarkan keimanan dan ketaqwaan Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, norma dan nilai luhur agama, budaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan modal dasar tercapainya sasaran pembangunan di bidang lainnya. Tanpa disertai dengan SDM yang mampu berpikir kreatif dan bertindak cepat dan tepat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, pembangunan tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya dan tidak akan mampu memenuhi aspek keberlanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 6

Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara simultan dengan titik berat pada kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pengembangan peran instalasi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi kaum perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan pada : 1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas bagi penduduk miskin; 2. Peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan antar-daerah dan antar-kelompok penduduk; 3. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik; 4. Peningkatan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berkepribadian, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan pasar. Konsep pembangunan pendidikan jangka panjang masyarakat Kabupaten Sukabumi 2005-2025 pada dasarnya berorientasi pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terfokus, berjenjang dan berkelanjutan dengan skema sebagaimana tabel proyeksi sebagai berikut : Tabel 4.1 Skenario Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang (2005 – 2025) Usia Anak

Jumlah

4-6 7 – 12

145.246 285.342

13 - 15 126.825 16 - 18 129.402 Sumber : Hasil Analisis

Tahap I 2005 – 2010 PAUD SD/MI SMP/MTs SMA/MA

Tahap II 2011 – 2015 SD/MI SMP/MTs

Tahap III 2016 – 2020 SMP/SMA SMA/PT

SMA/MA PT/BLK/Badiklat PT/BLK/Badiklat Lapangan Kerja

Tahap IV 2021 - 2025 PT Keterampilan Lapangan Kerja Lapangan Kerja Lapangan Kerja

Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pada: 1. Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat di jalur formal, informal, dan nonformal dengan memperhatikan kondisi wilayah; 2. Penyediaan data dan informasi pendidikan yang akurat, tepat waktu dan transparan bagi pengelola dan pengguna jasa pendidikan untuk dijadikan bahan bagi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 7

3. Pengembangan fungsi, peran dan kualitas aparatur institusi pendidikan Kabupaten Sukabumi yang dikembangkan melalui pusat-pusat pelatihan; 4. Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien dengan pencitraan publik yang akuntabel dan profesional; 5. Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu dan merata, peningkatan penelitian dan penyebarluasan hasilnya, serta pelaksanaan pengabdian pada masyarakat; 6. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta dengan standar yang memadai, disertai upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; 7. Peningkatan sistem evaluasi yang komprehensif dan akuntabel yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik; 8. Peningkatan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya; 9. Pemenuhan tuntutan anggaran dan pembiayaan pendidikan sesuai dengan UUD 1945 dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan berkualitas yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bidang keagamaan merupakan landasan bagi terciptanya sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan berbudaya diharapkan mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan. Karena itu pembangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang agamis diarahkan untuk: 1. Peningkatan pemahaman ajaran agama di kalangan umat beragama melalui pendidikan agama dan dakwah agar kesadaran dan keyakinan keagamaan umat semakin meningkat; 2. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh baik tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan individual dan kesalehan sosial; 3. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antarumat beragama; 4. Pengembangan sarana dan lembaga keagamaan; 5. Peningkatan pelayanan keagamaan dan partisipasi antarumat beragama pada proses pembangunan. Pembangunan bidang kebudayaan juga merupakan modal bagi terciptanya sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan terwujudnya masyarakat yang memiliki jatidiri dan berketahanan budaya, diharapkan mampu menjadi faktor pendukung pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan. Oleh karenanya pembangunan bidang kebudayaan diarahkan untuk : 1. Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi; 2. Revitalisasi, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sukabumi; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 8

3. Pemantapan serta penguatan identitas dan jatidiri masyarakat Kabupaten Sukabumi; 4. Penumbuhan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menciptakan masyarakat pembelajar. Pembangunan pemuda dan olahraga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan SDM Kabupaten Sukabumi diselenggarakan untuk memberikan dukungan nyata pada upaya peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi dan daya saing serta membentuk karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga diarahkan untuk : 1. Peningkatan kualitas pemuda agar menjadi modal manusia (human capital) yang memiliki karakter dan berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, budaya serta IPTEK; 2. Pengembangan lembaga kepemudaan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi proses pembangunan dan bagi kesejahteraan masyarakat; 3. Peningkatan kualitas aktivitas olahraga yang diarahkan pada budaya berolahraga dan olah raga prestasi. Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diarahkan untuk : 1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan; 2. Penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3. Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarustamaan jenderl; 4. Ketersediaan data dan statistik. Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial, penguatan modal sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat, penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan, rehabilitatif dan promotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk mendukung semua hal tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembagalembaga masyarkat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; 2. Peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pembangunan pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), diarahkan untuk : 1. Memantapkan penguasaan dan pengambangan IPTEK yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; 2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan pengembangan teknologi pada setiap aspek pembangunan guna perwujudan masyarakat sejahtera.


IV - 9

4.1.2 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Tangguh berorientasi Perekonomian Perdesaan dan Berwawasan Lingkungan Arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus berkelanjutan dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi secara adil dan proporsional dengan didukung oleh iklim usaha yang berdaya saing. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi wilayah melalui pengembangan kegiatan utama (core business) secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 diarahkan kepada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan pertanian, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur wilayah dan keuangan daerah. Pengembangan pertanian di Kabupaten Sukabumi diarahkan pada : 1. Pengembangan industri input yang memadai dari segi jumlah, kualitas, dan waktu sesuai dengan tuntutan pengembangan agribisnis hilir; 2. Pengembangan teknologi budidaya dan organisasi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ternak dan ikan dengan menggunakan lahan minimal dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen; 3. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil produk primer; 4. Pengembangan sistem pemasaran yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen; 5. Pengembangan penunjang sistem yang berfungsi mengatur dan memandu sistem pertanian dan bisnis kelautan; 6. Pengembangan jejaring bisnis terintegrasi yang menggambarkan harmoni antarpelaku bisnis pada tingkat institusi pemerintah terkait, produsen dan pelaku jasa pertanian dalam lingkup wilayah dan lingkup fungsional. Pengembangan industri di Kabupaten Sukabumi diarahkan pada : 1. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui diversifikasi produk hasil penelitian dan pengembangan, pendalaman struktur, penguatan hubungan kemitraan antar industri dan pendukungan infrastruktur industri; 2. Pembangunan industri yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, pengembangan industri ramah lingkungan serta pengembangan industri berbahan baku yang terbarukan; 3. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional; 4. Pengembangan industri yang bertumpu pada sumber daya lokal. Selanjutnya untuk pengembangan jasa difokuskan pada perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang diarahkan pada : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 10

1. Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional, nasional dan internasional; 2. Peningkatan sistem distribusi penyediaan kebutuhan pokok masyarakat yang efektif dan efisien; 3. Peningkatan perlindungan konsumen serta peningkatan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri; 4. Penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor. Pengembangan pariwisata diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan unggulan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Peningkatan citra Kabupaten Sukabumi sebagai daerah tujuan wisata diarahkan untuk dapat mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Kabupaten Sukabumi diarahkan pada peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar serta pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Untuk itu, pengembangan KUMKM dilakukan secara terintegrasi melalui pembentukan usaha yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat perekonomian daerah. Pengembangan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan dan pelaksanaan iklim persaingan usaha secara sehat, peningkatan kemitraan strategis di antara pelaku pembangunan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi lokal. Pengembangan investasi daerah diarahkan pada perwujudan iklim investasi yang menarik melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringan biaya dan percepatan pemberian izin usaha. Pembangunan ketenagakerjaan bersifat multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks. Pembangunan ketenagakerjaan yang berskala besar, kompleks, serta masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan sektor informal lainnya memerlukan kebijakan pasar kerja yang lentur. Adapun arah pembangunan ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja untuk pasar tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi maupun di luar Kabupaten Sukabumi termasuk di luar negeri; 2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan, jasa serta sektor pertanian; 3. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja pada sektor formal; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 11

4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha. Pembangunan energi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari potensi energi terbarukan seperti, potensi hidro, bio-energi, surya, angin, panas bumi, uap dan gelombang laut. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang meliputi transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi dan sarana dan prasarana pemukiman diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastuktur dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan keserasian pembangunan antar-daerah dan wilayah serta daya dukung lingkungan. Tujuan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah adalah : 1. Memberikan akses ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Sukabumi dan menangani tanggap darurat untuk memberikan pelayanan minimal bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sosial ekonomi, agar terwujud Kabupaten Sukabumi yang aman dan damai. 2. Membina penyelenggaraan infrastruktur secara transparan & terbuka dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan agar terwujudnya Kab. Sukabumi yang adil & demokratis. 3. Menyelenggarakan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif agar terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang lebih sejahtera, Agar tercapainya tujuan di atas, maka pembangunan sarana prasarana wilayah dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-wilayah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Adapun setiap sarana dan prasarana wilayah di atas diarahkan sebagai berikut : a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah, guna terciptanya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-daerah serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur transportasi yang terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara dilaksanakan melalui pengembangan infrastruktur transportasi yang efektif dan efisien, yang diarahkan pada peningkatan pergerakan orang, barang dan jasa, melalui kualitas pelayanan dan optimalisasi biaya, mempercepat dan memperlancar pergerakan melalui perbaikan manajemen transportasi antar-moda, angkutan umum massal terutama di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan jalan bebas hambatan di perkotaan dan antar kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama serta peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan primer. Pembangunan transportasi udara dan laut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan dari dan ke Kabupaten Sukabumi dalam skala regional, nasional, maupun internasional. b. Pengembangan infrastruktur sumber daya air dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengembangan sistem informasi sumber daya air, serta peningkatan pemberdayaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 12

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan pada penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber air sekaligus sebagai pengendali banjir dan daya rusak air, peningkatan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai, optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan air yang berwawasan lingkungan. Adapun pengembangan infrastruktur irigasi diarahkan pada peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi penyediaan air irigasi dan kehandalan prasarana irigasi untuk menciptakan keberlanjutan sistem irigasi. c. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi, dengan prioritas pengembangan pada wilayah yang memiliki teledensitas rendah. d. Pembangunan infrastruktur pemukiman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai (air minum dan sanitasi) pada wilayahwilayah tertinggal dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal tersebut ditujukan terutama untuk mengejar ketertinggalan pembangunan pada wilayah-wilayah tersebut dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman akan diarahkan pada pengembangan sistem komunal skala kecil untuk kawasan pedesaan dan skala besar untuk kawasan perkotaan. Pembangunan prasarana pengelolaan sampah, pengolahan air bersih, dan pengolahan air limbah dilaksanakan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat/kelompok masyarakat, sehingga secara bertahap peran pemerintah akan terus berkurang yang pada akhirnya hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator saja. Penataan ruang yang terpadu dengan kegiatan perekonomian perdesaan diarahkan kepada pengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian setiap desa dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Secara rinci, arahan penataan ruang yang dimaksud adalah sebagai berikut : a. Agar terwujud keterpaduan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang, maka setiap rencana kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan penataan ruang harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah disusun dan ditetapkan; b. Pelestarian fungsi kawasan lindung diarahkan pada pemulihan kondisi dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem kawasan, kestabilan iklim baik mikro maupun makro, manfaat ekologis dan menjaga sumber daya ekonomi kawasan. Kawasan lindung memegang peran penting bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan pengurangan resiko bencana alam, kawasan lindung akan bermanfaat besar guna mencegah atau mengurangi besaran serta dampak akibat bencana alam, seperti banjir, longsor, dan tsunami. Kawasan lindung juga berpotensi dapat dimanfaatkan secara ekonomi dari sisi jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, atau sumber daya air. Oleh karena itu, setiap pemanfaatannya harus tetap dalam kaidah konservasi yang telah ditentukan. c. Upaya penanganan bencana ke depan lebih diarahkan kepada pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengurangan resiko bencana diarahkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 13

pencegahan lebih dini, mitigasi, dan meningkatkan kesiap-siagaan, untuk meminimalkan tingkat kerusakan, kerugian ekonomi, bahkan korban jiwa. Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan resiko bencana harus masuk dalam setiap proses tahapan pembangunan dan pengembangan wilayah. Penataan ruang yang berbasis kebencanaan, sistem informasi kebencanaan dan kerentanan terhadap iklim, sistem peringatan dini, perencanaan penanganan bencana, penanganan pasca bencana, sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat agar lebih mempunyai kesiapan dan ketahanan menghadapi bencana, merupakan hal-hal yang mendapat perhatian khusus. d. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatannya, menciptakan kemandirian, serta peningkatan nilai tambah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap upaya pengembangan energi alternatif untuk mendukung ketahanan energi, pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dalam pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan, kepariwisataan dan pendidikan, pengelolaan sumber daya air terpadu, pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dan produk pertambangan, peningkatan pencadangan energi atau sumber daya alam tak terbarukan, pengembangan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan pembatasan penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan. Upaya mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab. e. Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kecamatan perkotaan di wilayah Kabupaten Sukabumi melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi masal yang efisien dan ramah lingkungan. f. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memantapkan kepranataan, menguatkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta menguatkan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air, sumber daya pesisir dan laut dan kawasan lindung. Berbagai upaya tersebut perlu didukung oleh sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik, dengan arahan pada tersedianya perangkat hukum dan perundangan yang memberikan kepastian kewenangan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. g. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada upaya peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan serta kontrol terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, demikian pula upaya meningkatkan penyediaan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, baik berupa instalasi pengolahan limbah bersama, sanitasi komunal atau tempat pemrosesan akhir sampah terpadu, penerapan pola 3R (recycle/daur ulang, reduce/pengurangan, reuse/pemakaian ulang). Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pengembangan instrumen atau upaya nonstruktur dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kegiatan ekolabel, sertifikasi pengelola lingkungan, penegakan hukum lingkungan, maupun pola insentif dan disinsentif. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 14

h. Pemulihan kualitas lingkungan diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan kritis baik melalui pola tanam vegetasi maupun sipil teknis, reklamasi lahan pasca maupun bekas penambangan, penataan daerah resiko tinggi bencana (gerakan tanah, tsunami, dan banjir), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan air, pemulihan kualitas sumber daya air permukaan, air tanah, dan pesisir. Pola kemitraan perlu dibangun dengan masyarakat untuk lebih memacu pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan.

4.1.3 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, perlu perubahan perilaku politik seluruh kekuatan politik masyarakat dalam menciptakan demokrasi berbasis etika dan nilainilai budaya daerah, sehingga mampu mewujudkan keadaan yang aman, tertib, dan tenteram dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, produk hukum yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja, profesionalitas, peraturan, sistem dan prosedur, dan sistem karier yang lebih terarah dan mampu menjamin kesejahteraan pegawai sesuai dengan kinerjanya. Kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah harus disertai dengan optimalisasi kemahiran beradaptasi dalam menggunakan perangkat teknologi berbasis informasi yang mempunyai daya saing terutama pemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalitas aparatur ditunjang oleh struktur organisasi tata kerja yang lebih efisien dan efektif. Pembangunan politik diarahkan untuk mewujudkan demokrasi yang berbasis etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dicapai melalui konsensus seluruh pemangku kepentingan untuk berperan sesuai fungsinya masing-masing yang didukung oleh kemapanan suprastruktur dan infrastruktur politik, meningkatnya peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan sarana pengatur konflik, sehingga dapat meredam potensi konflik di daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, juga semakin kuatnya peran masyarakat madani (civil society) dalam mendukung kapasitas dan kapabilitas sistem politik. Demokrasi diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah pada tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan yang menjamin pertisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui : 1. Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal; 2. Penataan hubungan eksekutif dan legislatif menuju kemitraan yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik; 3. Penguatan peran masyarakat madani (civil society) dalam demokratisasi; 4. Perluasan akses partisipasi publik; 5. Pengembangan budaya politik kewargaan;


IV - 15

6. Penataan kecamatan dan desa (pemekaran) dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas rentang kendali; 7. Fasilitasi dalam rangka Percepatan pemekaran kabupaten; 8. Pengembangan kerja sama daerah. Pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tertib sosial berlandasan hukum. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagai faktor utama dan berperan dalam menciptakan situasi kondusif bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib perlu didukung konsistensi penegakan hukum dengan aparat hukum yang bersih dan lembaga peradilan yang kuat dan independen. Arah pembangunan yang akan dilaksanakan adalah: 1. Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan; 2. Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 3. Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan hukum ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik melalui proses penyusunan produk hukum yang aspiratif dan partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas legislasi daerah. Produk hukum yang ditetapkan harus diikuti dengan penegakkan hukum yang konsisten didukung aparat penegak hukum yang bersih dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut adalah : 1. Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat ; 2. Perwujudan harmonisasi produk hukum ; 3. Peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat ; 4. Pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Penyelenggaraan manajemen pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang ditopang oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi etika, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dengan wadah struktur kelembagaan daerah yang memiliki ukuran yang tepat guna mewujudkan birokrasi yang efisien. Arah pembangunan untuk mewujudkan hal tersebut adalah : 1. Penataan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organisasi serta kesejahteraan aparatur; 2. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standardisasi kualitas pelayanan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 16

3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik; 4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pelaku usaha; 5. Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing; 6. Peningkatan harmonisasi hubungan antar-tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya.

4.1.4

Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan

Pembangunan wilayah yang berkeadilan diarahkan pada : 1.

Pembangunan wilayah yang berkeadilan dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan wilayah berbasis kecamatan yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan tertuang dalam suatu rencana tata ruang kecamatan. Selanjutnya rencana tata ruang kecamatan tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan alokasi ruang bagi pembangunan agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;

2.

Peningkatan perhatian kepada wilayah (kecamatan dan desa) tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan akselerasi peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarananya;

3.

Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga wilayah perbatasan sebagai wajah Kabupaten Sukabumi dapat menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan Kabupaten Sukabumi;

4.

Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan agroindustri dan agropolitan sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;

5.

Kerjasama antar-daerah dikembangkan guna menciptakan kondisi saling menguntungkan. Kerjasama antar-daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat di antara daerah yang bekerjasama;

6.

Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya dilakukan melalui penyelenggaraan lingkungan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya belinya;

7.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu air minum dan sanitasi diarahkan pada peningkatan kualitas penyediaan air minum dan sanitasi, pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat, penyelenggaran pelayanan air minum dan


IV - 17

sanitasi yang akuntabel dan profesional serta penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi; 8.

Peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar yaitu pendidikan dan kesehatan akan terus dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, pembenahan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat serta peningkatan kualitas pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan yang akuntabel dan bertanggung jawab.

4.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi 20052025 dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Dalam RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025, tahapan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan periode kepala daerah terpilih atau periode 5 tahun. Perumusan tahapan dan prioritas pembangunan disusun berdasarkan pendekatan keterkaitan atau sinergitas dengan tahapan dan prioritas RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.2.


IV - 18

Tabel 4.2 Keterkaitan Visi dan Tahapan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi 2005-2025 VISI Kab.Smi 2005-2025 Dengan Iman dan Taqwa, Kabupaten Sukabumi Maju, Adil dan Sejahtera Tahun 2025 RPJM Kab.Smi 2006-2010 Mengubah kondisi daerah kearah lebih baik menuju masyarakat yg berahlak mulia, produktif dan sejahtera (perorangan & kelembagaan siap membangun)

VISI Jawa Barat 2005-2025 Dengan Iman Dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia RPJM Jabar 2005-2008 diprioritaskan pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi ‘Dengan Iman dan Takwa Jawa Barat Sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010’

RPJM Kab.Smi 2011-2015

RPJM Jabar 2008-2013

Meningkatkan kualitas SDM pada segala bidang serta akselerasi wilayah-wilayah tertinggal dan atau wilayah pengembangan khusus; menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pedesaan; pemanfaatan teknologi tepat guna, penguatan pranata sosial, peningkatan infrastruktur sampai pedesaan

untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Pada tahapan ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 77,20 pd tahun 2013.

RPJM Kab.Smi 2016-2020 Menumbuhkembangkan produktivitas setiap wilayah sebagai pusat-pusat produksi yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal yang ramah lingkungan

RPJM Kab.Smi 2021-2025 Inovasi berkelanjutan pada segala bidang terutama pada setiap komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat dan wilayah Kabupaten Sukabumi

RPJM Jabar 2013-2018 untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional. Pada tahapan ini, batas bawah status pembangunan manusia terkategorikan tinggi (IPM = 80) diproyeksikan terwujud pada tahun 2015, dan di akhir tahapan akan terwujud IPM sebesar 80,81.

VISI Nasional 2005 - 2025 Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur RPJMN 2005 - 2009 menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJMN 2010 - 2014 memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN 2015 - 2019 memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

RPJM Jabar 2018-2023 dan 2023-2025

RPJMN 2020 - 2024

RPJM Daerah keempat untuk mencapai keunggulan masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang dalam konteks pembangunan nasional. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Jawa Barat memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Jawa Barat relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah lain. Pada akhir tahapan ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 82,23. RPJM Daerah kelima ditujukan untuk mempertahankan keunggulan Jawa Barat di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat Jawa Barat memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat. Proyeksi IPM pada akhir kurun waktu RPJP Daerah 2005-2025 adalah sebesar 82,82

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.


IV - 19

Inovasi berkelanjutan pd komoditas unggulan utk pengembangan perekonomian masyarakat Kab. Sukabumi

TAHAPAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

VISI Menumbuhkembangkan produktivitas setiap wilayah sbg pusat-pusat produksi yang berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan MISI-1

MISI-2

MISI-3 MISI-4

MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, SEHAT, CERDAS & PRODUKTIF PEREKONOMIAN TANGGUH BERBASIS PERDESAAN YANG RAMAH LINGKUNGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YG BERKEADILAN

Mengubah kondisi daerah kearah lebih baik menuju masyarakat yg berahlak mulia, produktif dan sejahtera (perorangan & kelembagaan siap membangun )

Meningkatkan kualitas SDM pada segala bidang serta akselerasi wilayah2 tertinggal &/ wilayah pengemb. khusus; menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pedesaan; pemanfaatan teknologi tepat guna, penguatan pranata sosial, peningkatan infrastruktur sampai pedesaan

2021-2025 (RPJMD ke-4)

2016-2020 (RPJMD ke-3)

2011-2015 (RPJMD ke-2)

2005-2010 RPJMD ke-1

FOKUS

TAHU & MAU

MAMPU LEBIH PRODUKTIF

MAMPU MENGHASILKAN

MANDIRI &SURVIVE

Gambar 4.2 Diagram Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025


IV - 20

Adapun tahapan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025 yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 4.2.1 RPJPD Tahap I atau RPJMD Ke-1 (2006-2010) Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode sebelumnya, pembangunan daerah pada tahap ini diprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan yang disertai akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna mendukung pencapaian visi ‘Terwujudnya Perubahan Kabupaten Sukabumi menuju Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, Produktif dan Sejahtera Tahun 2010’. Upaya pencapaian visi tersebut dilakukan dengan implementasi lima visi pembangunan sebagai berikut : Pertama, Meningkatkan Kualitas SDM yang Berakhlaq Mulia yang ditempuh terutama melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, peningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan pendidikan keagamaan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Faktor kunci keberhasilan misi ini adalah mengoptimalkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Adapun tujuannya adalah meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan produktivitas untuk peningkatan daya saing SDM Kabupaten Sukabumi. Kedua, Memantapkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang ditempuh melalui : Meningkatkan Kualitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan pemerintah daerah di Kabupaten Sukabumi dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci keberhasilan untuk misi ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya sinergitas, produktivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ketiga, Menumbuhkembangkan Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Sektor Unggulan (Basis) dan Perekonomian Rakyat yang ditempuh melalui : penciptaan Iklim investasi yang kondusif pada sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan pariwisata; memperkuat kelembagaan perekonomian rakyat melalui penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi; meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka menunjang akselerasi pembangunan daerah; dan mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah terutama yang mengolah hasil-hasil pertanian. Penumbuhkembangan perekonomian daerah tersebut diperlukan untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten sukabumi agar memiliki kemandirian, kemampuan, dan daya saing dalam menghadapi persaingan antar daerah serta mengentaskan masyarakat miskin. Faktor kunci keberhasilan misi ini adalah meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan daya tarik kabupaten sukabumi serta membaiknya kondisi perekonomian daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 21

Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut : Bidang Pendidikan. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, yang didasari permasalahan yang dihadapi bidang pendidikan yang mengakibatkan belum meratanya penyediaan pelayanan pendidikan, Hal ini ditunjukkan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,45 tahun (Jawa Barat 7,2 tahun); Angka Melek Huruf (AMH) 96,23 % (Jawa Barat 93,60%), rendahnya kualitas dan relevansi hasil pendidikan serta gejala menurun-nya proses perkembangan pendidikan yang ditandai oleh banyak murid yang putus sekolah (drop out) serta menurunnya angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sasaran peningkatan akses pendidikan yang berkualitas adalah: 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan yang ditunjukkan oleh • Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dari 6,45 tahun pada tahun 2004 menjadi 9 tahun pada tahun 2009, dan bebas Buta Aksara pada tahun 2009. • Meningkatnya kualitas peranan pendidikan non formal dan lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren sebagai pusat pendidikan berbasis masyarakat. 2. Peningkatan Kompetensi Lulusan dan Relevansi Pendidikan, yang didukung kurikulum berbasis kompetensi yang merujuk pada pembentukan manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, terampil, demokratis, menguasai IPTEK dan berdaya saing tinggi. 3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan, yang ditunjukkan oleh • Terwujudnya manajemen berbasis sekolah secara konsisten • Terwujudnya SIMDIK • Terwujudnya pembebasan biaya pendidikan bagi penduduk miskin secara selektif Bidang Kesehatan. Prioritas pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan. Pembangunan kesehatan pada dasarnya harus memperhatikan berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan harus memperhatikan faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Sasaran peningkatan derajat kesehatan meliputi : 1. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan; 2. Meningkatnya upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, utamanya bagi penduduk miskin; 3. Meningkatnya upaya pencegahan dan penyembuhan akibat penyakit, terutama untuk penurunan AKI dan AKB, serta penurunan angka kesakitan berbagai penyakit sesuai dengan komitmen nasional dan internasional; 4. Meningkatnya upaya lingkungan sehat serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk permukiman kumuh dan keluarga miskin di perkotaan maupun di perdesaan; 5. Meningkatnya kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan; 6. Meningkatnya upaya dan kecepatan penanggu-langan masalah kesehatan akibat wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB), konflik dan bencana; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 22

7. Meningkatnya upaya pemerataan dan profesi-onalisme SDM kesehatan; 8. Meningkatnya upaya percepatan pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan sesuai dengan tatanan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal (KW-SPM) Kabupaten/Kota, serta peningkatan mana-jemen pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien; 9. Meningkatnya pelayanan dan fungsi posyandu; 10. Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis bagi gakin; 11. Terwujudnya SIMKES. Bidang Keagamaan. Prioritas pembangunan keagamaan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup beragama yang diarahkan untuk mendorong bagi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukabumi yang berakhlak mulia dan mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam hidup sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Disamping itu, melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama diharapkan terwujudnya masyarakat Sukabumi yang agamis, artinya masingmasing pemeluk agama dapat hidup rukun dalam membangun kehidupan beragama. Dalam hal ini, masyarakat yang agamis ditempatkan sebagai modal utama pembangunan. Terwujudnya Sukabumi menjadi daerah agamis/ santri ini perlu didukung oleh sarana dan prasarana keagamaan yang memadai, lembaga-lembaga keagamaan yang berfungsi optimal, kemampuan pengelolaan pendidikan keagamaan yang mapan, pemberantasan minuman keras, prostitusi dan perjudian serta program pembinaan mental spiritual yang terarah dan terpadu. Bidang Kebudayaan. Prioritas pembangunan kebudayaan diarahkan pada penguatan nilai-nilai tradisional, kearifan lokal , dan keberfungsian social kemasyarakatan. Selanjutnya langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, diawali dengan identifikasi terhadap nilai-nilai tradisional, kearifan lokal dan lembaga-lembaga social kemasyarakatan sebagai landasan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Sasaran pembangunan kebudayaan meliputi : 1. Memasyarakatnya nilai-nilai luhur budaya daerah dan nasional. 2. Tumbuhnya sikap kritis masyarakat terhadap nilai-nilai budaya. 3. Meningkatnya kualitas budaya masyarakat. 4. Terinventarisasinya benda cagar budaya dan situs. 5. Meningkatnya upaya pengamanan, pemeliharaan dan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala. 6. Meningkatnya pemeliharaan musium. 7. Meningkatnya kegiatan pameran dan pagelaran kesenian. 8. Meningkatnya pembinaan teknis kesenian daerah. 9. Meningkatnya intensitas pembinaan seniman dan organisasi kesenian. Bidang Ketenagakerjaan. Prioritas pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial diarahkan untuk menciptakan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.


IV - 23

Bidang Pemuda dan Olahraga. Prioritas pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada upaya-upaya untuk mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan, sedangkan pembangunan bidang olahraga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga. Sasaran peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga adalah: 1. Meningkatnya kegiatan pemuda baik yang bersifat partisipasi maupun kegiatan yang mandiri. 2. Meningkatnya fungsi koordinasi antar organisasi. 3. Meningkatnya pemahaman tentang manajemen organisasi kepemudaan. 4. Meningkatnya prestasi olahraga. 5. Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi. 6. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi keolahragaan. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Prioritas pembangunan diarahkan pada penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dan latihan, peningkatan pemahaman semua pihak tentang peng-hapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak, pemam-puan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, serta penyediaan data terpilah pada setiap aspek pembangunan. Sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi : 1. Menurunnya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan; 2. Meningkatnya kesejah-teraan dan perlindungan anak dan perempuan; 3. Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data gender dan profil anak; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pember-dayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai aspek pembangunan. Bidang Sosial. Prioritas pembangunan social diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sasaran pembangunan sosial difokuskan pada peningkatan pelayanan sosial meliputi : 1. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya; 2. Meningkatnya kesertaan berkeluarga berencana 3. Meningkatnya ketahanan keluarga 4. Meningkatnya ekonomi keluarga. Bidang Ilmu Pengentahuan dan Teknologi (IPTEK). Prioritas pembangunan IPTEK pada RPJMD Pertama belum diprioritaskan secara khusus. Substansi pembangunannya terkait dengan pada pembangunan pendidikan. Bidang Industri dan Perdagangan. Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan industri terutama berbasis pertanian yang bertumpu pada pendayagunaan potensi dan sumber daya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 24

lokal, peningkatan kesempatan, penumbuhan industri potensial dan menumbuhkem-bangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri besar. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk peningkatan sistem perdagangan melalui penataan sistem pemasaran dan sarana distribusi barang. Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. meningkatnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sentra-sentra agro industri; 2. Tersedianya sarana perdagangan lokal/ pasar khususnya di lokasi sentra-sentra agroindustri; 3. Meningkatnya penyerapan tenaga lokal; 4. Meningkatnya daya saing produk lokal dengan produk lainnya; 5. Tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk Hak Paten; 6. Meningkatnya perekonomian wilayah. Bidang Pertanian dan Kelautan. Prioritas pembangunan pertanian dan kelautan diarahkan pada penguatan sistem agribisnis. Sasaran pembangunan pertanian dan kelautan dalam kerangka penguatan sistem sistem agribisnis meliputi : 1. Perekonomian lokal berbasis agribisnis, yang diarahkan untuk menciptakan dan mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam multiaktivitas agribisnis perdesaan 2. SDM berkualitas, diarahkan untuk meningkatkan profesio-nalisme usaha, teknologi dan manajemen, kemampuan penetrasi pasar dan peranan lembaga finansial yang mendukung pengembangan agribisnis serta jumlah tenaga penyuluh pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan; Meningkatkan kemampuan pengolahan hasil dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan nilai tambah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan 3. Infrastruktur, yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur jalan, poros desa, jalan usaha tani, irigasi yang diprioritaskan pada interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan fasilitas bendungan serta pelabuhan/pendaratan/ pelelangan perikanan; 4. Ketahanan Pangan dan Energi, yang diarahkan untuk Mewujudkan peningkatan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan terhadap ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat; Mensinergikan pengembangan budidaya ikan laut (marikultur) dan perikanan tangkap; Mewujudkan penganekaragaman pangan dengan prinsip gizi seimbang 5. Regulasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), yang diarahkan untuk mengoptimalkan lembaga pengelola keuangan dan permodalan mikro serta lembaga pengelola zakat untuk fasilitasi petani & nelayan dalam investasi, produksi dan distribusi; Mengem-bangan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi; Mewu-judkan zonasi pengembangan budidaya pertanian dan perikanan yang strategis; 6. Indikator Makro Agribisnis, yakni berupa peningkatan indikator makro pembangunan agribisnis 10%. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 25

Bidang Kepariwisataan. Prioritas pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan citra Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah kunjungan wisata Jawa Barat. Sasaran pembangunan kepariwisataan adalah 1. penataan objek dan daya tarik wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU), 2. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based development) serta 3. peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). Prioritas pembangunan KUMKM dan diarahkan pada penataan dan pengembangan KUMKM, yang terutama diarahkan pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan, penggunaan teknologi, dan peningkatan kemampuaan manajerial. Sasaran pembangunan KUMKM meliputi : 1. Berkembangnya jumlah kelompok usaha dan KUMKM yang berkualitas melalui penataan kelembagaan kelompok; 2. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan, penguasaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, bauran pemasaran maupun permodalan bagi KUMKM; 3. Meningkatnya promosi produk yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok usaha dan KUMKM; 4. Meningkatnya permintaan konsumen dalam negeri dan mancanegara terhadap produk KUMKM; 5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal yang profesional; 6. Meningkatnya volume dan nilai ekspor; 7. Meningkatnya kontribusi KUMKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi; 8. Tersedianya kawasan usaha bagi KUMKM; 9. Terwujudnya pola kemitraan antar perusahaan negara / daerah dengan KUMKM. Bidang Investasi Daerah. Prioritas pembangunan investasi daerah diarahkan pada penyiapan prasarana dan sarana serta iklim investasi, inventarisasi potensi investasi serta promosi investasi Kabupaten Sukabumi. Diharapkan dengan membangun iklim investasi yang kondusif pada tahapan ini dapat menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai daerah tujuan investasi di segala bidang. Pembangunan investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor unggulan daerah terutama diarahkan pada perbaikan pengelolaan sistem perijinan yang telah dilaksanakan. Adapun sasaran yang ingin dicapai pembangunan investasi daerah adalah: 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat khususnya kalangan dunia usaha dan perbankan terhadap pelayanan perijinan yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah; 2. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kab. Sukabumi; 3. Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Sukabumi; 4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha; 5. Meningkatnya rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di atas 6 %/ tahun. • Terwujudnya pemanfaatan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan peruntukannya; • Terwujudnya PERDA Investasi.


IV - 26

Bidang Energi. Prioritas pembangunan energi diarahkan pada penyiapan pranata dalam pengelolaan energi difokuskan pada penyediaan energi bagi masyarakat, meningkatnya upaya konservasi dan penghematan energi serta dimulainya pengembangan energi alternatif. Bidang Infrastruktur Wilayah. Prioritas pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah diarahkan pada upaya mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah. Arah pengembangan infrastruktur wilayah adalah penyiapan pranata pendukung pengembangan infrastruktur wilayah, berupa penyusunan rencana strategis dan kajian teknis, pengembangan kelembagaan pengelola serta peningkatan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Sasaran pembangunan infrastruktur wilayah pada RPJMD Pertama meliputi : 1. Pengelolaan Sumber Daya Air a. Meningkatkan keterpa-duan pengelolaan daerah aliran sungai b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi c. Meningkatkan dan reha-bilitasi Daerah Irigasi didaerah kekeringan d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air yang berwawasan lingkungan e. Optimalisasi penggunaan air untuk kebutuhan pertanian maupun air bersihdaerah rawan kekeringan f. Melakukan usaha konservasi sumber daya air guna mendukung ketersdiaan air didaerah rawan kekeringan g. Menanggulangi daya rusak air yang mengancam daerah pemukiman, pertanian, pariwisata dll h. Penanganan bencana alam didaerah rawan bencana alam 2. Transportasi dan Perhubungan a. Kebinamargaan • Mendukung pembangunan jalan tol terutama untuk daerah off frame (jalan keluar tol), berupa jalan tembus ke daerah wisata dan industri. • Mendukung realisasi jalan lingkar Sukabumi, Jabar Selatan dan lintas batas. • Meningkatnya jaringan jalan primer, jalan Pantai Selatan Kabupaten Sukabumi yang menghubungkan jalan poros provinsi dan nasional. • Terwujudnya peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan khususnya jalan poros desa menuju daerah terisolasi terutama di selatan. • Peningkatan ruas-ruas jalan primer, arteri dan kolektor. • Terwujudnya pembangunan bandar udara dan pelabuhan laut, khususnya persiapan pembangunan Bandara Citarate di Palabuhanratu b. Perhubungan • Mendukung pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Ciawi-Sukabumi terutama dalam pembebasan tanah. • Meningkatkan jaringan jalan primer secara terintegrasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 27

• Membantu pelayanan angkutan umum massal/ penumpang, angkutan curah dan barang pada jalur kereta api Bogor-Sukabumi. • Mendukung perencanaan Bandar Citarate Surade sebagai salah satu pusat pelatihan awak pesawat. • Mendukung terwujudnya Pelabuhan Laut Samudera di Palabuhanratu & pelabuhan lokal (Cisolok dan Ujunggenteng). • Peningkatan peran masyarakat dalam membantu menangani berbagai masalah perhubungan 3. Energi, Ketenagalistrikan, Pos Dan Telematika a. Termanfaatkannya potensi energi terbaha-rukan seperti potensi hidro, surya, angin, panas bumi dan uap. b. Berkembangnya jaringan telekomunikasi pada wilayah yang memiliki teledensitas rendah 4. Cipta Karya dan Tata Ruang a. Meningkatnya pmbangunan infrastruktur permukiman ( air minum, sanitasi, air limbah, drainase, pengelolaan sampah, jalan lingkungan) di wilayah – wilayah tertinggal dan pusat – pusat pertumbuhan. b. Meningkatnya perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat (khususnya bagi MBR) melalui upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang layak guna mendukung pengentasan kemiskinan. c. Meningkatnya pembangunan perumahan & permukiman yang didukung oleh kemandirian dan partispasi penuh masyarakat dan dunia usaha untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat d. Berkembangnya jaringan air bersih dan sanitasi di daerah padat penduduk. e. Pegaturan tata ruang kabuoaten sebagai acuan pembangunan diberbagai sektor 5. Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan (K3) b. Terwujudnya pengelolaan sampah di TPSA dengan sistem sanitary landfill, guna meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar TPSA. c. Tertata dan terpeliharanya taman kota sebagai taman yang berfungsi estetik, sosial, edukatif dan ekologis. d. Meningkatkan kebersihan di kawsan-kawasan strategis baik di kawasan perkotaan, pariwisata, industry dll. e. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas prasarana dan sarana persampahan, guna memfasilitasi pengembangan wilayah pelayanan f. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman, guna meningkatkan kinerja pengelolaan pertamanan dan pemakaman g. Mengurangi kuantitas timbulan sampah h. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse- Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga i. Meningkatkan pelayanan pemakaman. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 28

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Prioritas pembangunan diarahkan pada Upaya meningkatkan daya dukung lingkungan , dilakukan melalui perbaikan kepranataan, rehabilitasi lahan dan hutan, ,mengarahkan pergerakan orang dan barang, antisipasi pertumbuhan wilayah khususnya kawasan perkotaan, sinkronisasi rencana tata ruang, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan ke arah yang lebih baik. Upaya strategis yang akan dilakukan: 1. Menyusun penataan ruang yang bebasis daya dukung lingkungan dan kebencanaan. 2. Menyusun data dasar dan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan dan sumber sumber daya alam,. 4. Melakukan upaya mitigasi bencana. 5. Melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan dan sumber daya alam melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam khususnya sumberdaya hutan, lahan, air permukaan, air tanah, pesisir dan terumbu karang 6. Meningkatkan luas kawasan lindung setempat di luar kawasan. Bidang Kependudukan. Prioritas pembangunan kependudukan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana, sistem administrasi kependudukan dan penyiapan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah kabupaten. Bidang Politik. Prioritas pembangunan politik diarahkan pada penguatan semangat kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi, penguatan peran dan fungsi partai politik dan legislatif, peningkatan peran masyarakat dalam demokrasi, penguatan lembaga legislatif serta pengembangan kemitraan eksekutif dan legislatif. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) . Prioritas pembangunan hukum dan HAM diarahkan pada upaya penataan hukum daerah serta penciptaan landasan hukum untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Prioritas pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya mewujudkan rasa tentram dan suasana tertib dengan tertanganinya berbagai kerawanan sosial, menurunnya angka kriminalitas dan tercapainya prasyarat pembangunan. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Prioritas pembangunan aparatur dan pelayanan publik diarahkan pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai, penguatan unitunit pelayanan publik, pembentukan Pusat Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan. Bidang Keuangan Daerah. Prioritas pembangunan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil.


IV - 29

Bidang Tata Ruang. Prioritas pembangunan tata ruang diarahkan pada upaya mewujudkan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pencapaian kawasan lindung serta perwujudan struktur tata ruang Kabupaten Sukabumi, dimana kota pusat pemerintahan Palabuhanratu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pengembangan infrastruktur wilayah dimana Kawasan Andalan Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya ditetapkan sebagai salah satu dari 8 (delapan) pengembangan kawasan andalan di dalam Tata Ruang Jawa Barat.

4.2.2 RPJPD Tahap II atau RPJMD Ke-2 (2011–2015) RPJM Daerah kedua ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada segala bidang serta akselerasi pembangunan wilayah-wilayah tertinggal dan atau wilayah pengembangan khusus; menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pedesaan; pemanfaatan teknologi tepat guna, penguatan pranata sosial, peningkatan infrastruktur sampai pedesaan. Upaya tersebut bertujuan untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Pada tahapan ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi diproyeksikan sebesar …….. pada tahun 2015. Angka IPM Kabupaten Sukabumi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target RPJPD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 yang diproyeksikan mencapai IPM 80. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut : Bidang Pendidikan. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) melalui upaya Bebas Putus Jenjang Sekolah (BPJS), melalui penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan dimulainya Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di beberapa wilayah kecamatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukungnya yaitu melalui pengembangan pendidikan satu atap (9 tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (pendidikan untuk semua/Education For All). Penanganan pendidikan dilaksanakan sejak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi melalui upaya peningkatan pemenuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan secara bertahap. Perhatian secara proporsional untuk pelaksanaan pendidikan yang memadai termasuk pelaksanaan pendidikan di daerah perdesaan, daerah perbatasan antar provinsi dan daerah terpencil. Selain itu pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masih tetap diprioritaskan, dengan target peningkatan rata-rata lama sekolah bagi seluruh masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan formal. Untuk pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai keunggulan lokal pertanian, kelautan, industri dan pariwisata. Pembangunan sekolah kejuruan tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah SMK berbanding SMA menjadi 60 : 40. Upaya-upaya tersebut didukung dengan perangkat kurikulum yang tetap berbasis kompetensi dengan memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal. Peningkatan kepedulian dari pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan terhadap pendidikan pertanian dan peningkatan budaya pertanian perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 30

Adapun dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan melalui upaya kerjasama pemerintah kabupaten dan perguruan tinggi yang difokuskan pada pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu, serta pendampingan perguruan tinggi dalam perwujudan pembangunan daerah. Bidang Kesehatan. Prioritas pembangunan kesehatan berlandaskan pada pencapaian hasilhasil pembangunan periode sebelumnya, Pembangunan bidang kesehatan lebih diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan lingkungan kehidupan yang sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan desa, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak. Bidang Keagamaan. Prioritas pembangunan keagamaan diarahkan pada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik inter-umat beragama maupun antar-umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan membentuk dan merevitalisasi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu, untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dilakukan langkah dan upaya optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang berada di tengah masyarakat Bidang Kebudayaan. Prioritas pembangunan kebudayaan diarahkan pada pelestarian nilainilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat, serta optimalisasi keberfungsian lembagalembaga sosial kemasyarakat di Kabupaten Sukabumi. Upaya yang dilakukan antara lain menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat, serta arti penting lembagalembaga sosial budaya dan kemasyarakatan terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan yang harmoni dan berbudaya tinggi. Bidang Ketenagakerjaan. Prioritas pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Bidang Pemuda dan Olahraga. Prioritas pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan dilakukan melalui penyediaan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan.


IV - 31

Pembangunan bidang olahraga diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga. Melalui peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang diharapkan mampu memfasilitasi berbagai aktivitas olahraga yang berskala lokal, nasional maupun internasional. Sedangkan untuk pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, terus dilakukan melalui upaya peningkatan ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Prioritas pembangunan diarahkan pada untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Bidang Sosial. Prioritas pembangunan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bidang Ilmu Pengentahuan dan Teknologi (IPTEK). Prioritas pembangunan IPTEK diarahkan pada pendayagunaan dan pengembangan hasil-hasil penelitian terapan dalam menunjang fokus dan akselerasi pembangunan ekonomi; pengembangan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan kualitas insani yang berdaya saing serta berbudaya ilmu (science) dan teknologi; perwujudan layanan pemerintahan kabupaten berbasis teknologi informasi dalam rangka cyber province. Bidang Industri dan Perdagangan. Prioritas pembangunan diarahkan pada upaya meningkatkan konsolidasi dan jejaring (networking), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menegah khususnya yang bertumpu pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal, peningkatan kemitraan antar industri, dan peningkatan tumbuhnya industri-industri potensial berbasis sumber daya lokal andalan masa depan Kabupaten Sukabumi sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada sektor perdagangan diarahkan untuk mengoptimalkan pasar lokal dan dalam negeri, menata distribusi barang yang efektif dan efisien serta meningkatkan ekspor produk Kabupaten Sukabumi. Bidang Pertanian dan Kelautan. Prioritas pembangunan pertanian dan kelautan diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan dan membangun budaya pertanian, yang didukung perbaikan infrastruktur pertanian, pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan produktivitas pertanian. Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem agribisnis, upaya yang dilakukan adalah: 1. Perekonomian lokal diarahkan untuk mewujudkan kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan dalam meningkatkan perekonomian lokal 2. SDM berkualitas, diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nilai tukar nelayan yang minimal setara dengan kebutuhan dasar; Mewujudkan kemampuan dalam mengakses informasi pasar. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 32

3. Infrastruktur pertanian, diarahkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana kelembagaan pasar komoditas pertanian di tingkat petani (Farm-Gate Market) maupun nelayan di tingkat regional 4. Ketahanan Pangan dan Energi, diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pangan dalam memenuhi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari jumlah, mutu, aman dan terjangkau; mengoptimalkan sumber pangan dalam memenuhi ketahanan energi secara proporsional untuk skala rumah tangga dalam perspektif kedaulatan pangan (food sovereignty); Mengintegrasikan pengembangan perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir 5. Regulasi PEL, diarahkan untuk meningkatkan fungsi lembaga pengelola keuangan dan permodalan mikro (konvensional maupun syari'ah) bidang pertanian serta meningkatkan kemitraan (contract farming) )antar pelaku agribinsis dan petani/nelayan; Meningkatnya antisipasi gejolak harga yang berakibat resahnya masyarakat seperti keadaan darurat yang meliputi bencana alam, konflik sosial dan paceklik yang berkepanjangan. 6. Indikator Makro Agribisnis, yang ditujukan untuk mewujudkan kendali peningkatan indikator makro pembangunan agribisnis 15% Khusus untuk pengembangan bisnis kelautan Kabupaten Sukabumi diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan, pengembangan usaha sarana produksi, pengembangan usaha teknologi komunikasi kelautan, pengembangan jejaring usaha, pengembangan usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir. Bidang Kepariwisataan. Prioritas pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Sukabumi yang berakar pada alam dan budaya, peningkatan kinerja objek dan daya tarik wisata yang berdaya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini dilakukan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). Prioritas pembangunan KUMKM dan diarahkan pada optimalisasi sumber daya produktif melalui peningkatan pemberdayaan KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha dibantu dukungan kolateral dan teknologi tepat guna untuk mengakselerasi upaya perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengembangan inkubator bisnis KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan dalam penyediaan tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi. KUMKM pada tahap ini diharapkan dapat unggul dalam persaingan dalam lingkup regional maupun nasional. Bidang Investasi Daerah. Prioritas pembangunan investasi daerah diarahkan pada mempertahankan keberadaan invetasi yang ada, mendorong tumbuh kembang pengusaha daerah, dan menarik investasi baru yang ramah lingkungan melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 33

Bidang Energi. Prioritas pembangunan energi diarahkan pada upaya memperbaiki pengelolaan energi, yang ditempuh melalui pemantapan pranata pengelolaan energi, penyiapan rencana pengembangan desa mandiri energi, peningkatan efisiensi energi, peningkatan upaya konservasi dan hemat energi, peningkatan kemampuan pasokan energi, peningkatan akses energi bagi masyarakat perdesaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan. Peningkatan penyediaan infrastruktur energi diantaranya dengan meningkatkan kemampuan pembangkit listrik tenaga air dengan perbaikan lingkungan sekitarnya, pengembangan energi panas bumi untuk skala nasional, serta mendorong pengembangan energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin serta perluasan jaringan listrik perdesaan untuk tercapainya akses listrik di seluruh desa di Kabupaten Sukabumi. Bidang Infrastruktur Wilayah. Prioritas pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah diarahkan pada upaya melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, memantapkan infrastruktur yang telah ada, merintis dan mengembangakan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport) serta melanjutkan dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah pada periode RPJM kedua ini, ditandai dengan : 1. Pengelolaan Sumber Daya Air a. Meningkatnya ketersediaan guna mendukung produksi pertanian danketersediaan air baku untuk air bersih b. Meningkatnya keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, d. Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) di wilayah DI dengan luasan di atas 1.000 ha e. Meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan air yang berwawasan lingkungan f. Optimalisasi pemakaian air untuk pertanian dan air bersih didaerah rawan kekeringan g. Pengendalian daya rusak air didaerah rawan longsor dan banjir h. Melakukan usaha konservasi sumber daya air guna mendukung ketersediaan air baik untuk pertanian maupun air bersih 2. Transportasi Dan Perhubungan a. Kebinamargaan • Meningkatkan kebutuhan infrastruktur jalan baik Primer, Sekunder maupun kolektor untuk mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa dari dampak pembangunan jalan tol • Terselenggaranya jaringan jalan yang handal dan terhubung secara sinergis mendukung tercapainya Kabupaten Sukabumi yang aman dan damai. • Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang professional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 34

•

• • • •

Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran mendukung tercapainya kbupaten Sukabumi yang lebih sejahtera Mendukung terwujudnya Akses jalan Jabar Selatan (Cibareno- Tegal BuleudCidaun-Pameungpeuk- pangandaran) Guna pengembangan produksi , pariwisata, pertahanan di wilayah Selatan Sukabumi. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang professional Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran mendukung tercapainya kabupaten Sukabumi yang lebih sejahtera

b. Perhubungan • Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana per-hubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi Kab Sukabumi; • Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturanperundang- undangan/regulatory reform) di bidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; • Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai; • Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. • Terwujudnya peningkatan keselamatan operasional kereta api terutama . angkutan barang dan penumpang 3. Energi, Ketenagalistrikan, Pos Dan Telematika a. Termanfaatkannya Potensi energi terbaharukan seperti, potensi hidro, surya, angin, panas bumi dan uap. b. Berkembangnya jaringan tele-komunikasi pada wilayah yang memiliki teledensitas rendah c. meningkatnya cakupan pelayanan telekomunikasi sampai ke desa, pengembangan konsep Jabar Cyber Province, 4. Cipta Karya dan Tata Ruang a. Terwujudnya pembangunan perumahan dan pemukiman yang mendukung keseimbangan pembangunan kewilayahan, mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan perkotaan, perdesaan dan daerah tertinggal utk. penciptaan lap. kerja b. Terciptanya kerjasama dengan fihak swasta dalam pengelolaan air minum dan pengelolaan sampah guna meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas pelayanan terutama di daerah perkotaan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 35

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan air minum dan sampah di wilayah – wilayah perdesaan dan tertinggal guna meningkatkan efektifitas pelayanan masyarakat pengguna. d. Terwujudnya pembangunan rumah susun di perkotaan dan kawasan – kawasan starategis( industri, pariwisata dan perkotaan ). e. Berkembangnya jaringan air bersih dan sanitasi pada daerah padat penduduk f. Terwujudnya pembangunan Rumah Susun g. Pengendalian tata ruang kabupaten agar terjadi sinergitas kegiatan antar berbagai sektor diberbagai kawasan. 5. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman a. Meningkatnya kualitas pengelolaan TPA menjadi Sanitary Landfill serta tidak dioperasikannya TPA secara Open Dumping sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2008 tentang Persampahan b. Mengurangi kuantitas timbulan sampah c. Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dengan standar minimal d. Peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi Sanitary Landfill serta tidak dioperasikannya TPA secara Open Dumping sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2008 tentang Persampahan e. Peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap yang didukung oleh struktur kelembagaan yang kokoh dan pembiayaan yang optimal f. Tertata dan terpeliharanya taman kota sebagai taman yang berfungsi estetik, sosial, edukatif dan ekologis. g. Meningkatnya kebersihan dikawsan strategis pesisir, pariwisata, industri dan perkotaan h. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman i. Terciptanya kerjasama pengelolaan persampahan pemerintah dan swasta baik skala lokal, regional dan nasional. j. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah sehingga tercipta produk yang mempunyai nilai ekonomi. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Prioritas pembangunan diarahkan pada upaya terciptanya keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya pengelolaan sumberdaya alam melalui integrasi aspek ekonomi dan lingkungan dalam kegiatan sektoral, pendidikan lingkungan dan membangun sinergitas semua pemangku kepentingan . Upaya strategis yang akan dilakukan: 1. Optimasi pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. 2. Menumbuhkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan & berkembangnya kearifan local. 3. Melakukan pengembangan database, sistem informasi sumber daya alam lingkungan hidup,


IV - 36

4. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. 5. Memperbaiki upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan 6. Meningkatkan upaya pemulihan kualitas lingkungan dan sumber daya alam melalui rehabilitasi dan konservasi sumber daya dan infrastruktur alam khususnya sumberdaya hutan, lahan, air permukaan, air tanah, pesisir dan terumbu karang. 7. Melakukan penataan lingkungan kawasan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan kawasan daratan. 8. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana terutama pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi bencana. Bidang Kependudukan. Prioritas pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas akseptor, penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun keluar wilayah Kabupaten. Bidang Politik. Prioritas pembangunan politik diarahkan pada pemantapan kehidupan demokrasi, pemantapan semangat kebangsaan, pemantapan peran dan fungsi partai politik, peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik, penguatan peran masyarakat madani (civil society), pengembangan kelembagaan demokrasi lokal, penatahan hubungan eksekutif dan legislatif, penyusunan rencana induk daerah otonom, penataan daerah otonom serta pengembangan kerjasama antar institusi. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) . Prioritas pembangunan hukum dan HAM diarahkan pada penataan hukum daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan harmonisasi produk hukum, pembangunan budaya hukum serta pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Selain itu dalam penegakan HAM perlu pentaan perlindungan dan memenuhi hak asasi warga negara dengan terwujudnya rasa aman dan damai. Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Prioritas pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya membangun sinergi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta membangun masyarakat patuh hukum. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Prioritas pembangunan aparatur dan pelayanan publik diarahkan pada penataan organisasi perangkat daerah, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi melalui pengembangan kemampuan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai aspek, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan sebagai bagian dari perwujudan Jabar Cyber Province; penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan profesionalitas aparatur; pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan Kecamatan dalam rangka penguatan daya saing desa dan kecamatan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 37

serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan publik secara bertahap ditingkatkan menjadi pelayanan yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah. Disamping itu guna meningkatkan kualitas pembangunan Jawa Barat dalam perspektif pelibatan masyarakat secara menyeluruh dibutuhkan perhatian khusus secara melembaga pada aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, pemberdayaan perempuan dan pengembangan olah raga. Bidang Keuangan Daerah. Prioritas pembangunan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan peningkatan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi, dan optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Penghasil, serta peningkatan pendayagunaan aset-aset daerah dan BUMD serta persiapan pemanfaatan Obligasi Daerah. Selain itu, diupayakan penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD) dilakukan dengan mengembangkan opsi kolateral dan pembelian saham BUMD yang maju. Bidang Tata Ruang. Prioritas pembangunan tata ruang diarahkan pada upaya penataan ruang untuk mengantisipasi : 6. Penyelenggaraan penataan ruang semakin menuntut keseriusan yang ditandai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan RTRWP Jawa Barat sebagai acuan penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci, seperti halnya RTRW Kab Sukabumi. 7. Hal tersebut diikuti koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang antara provinsi dengan kabupaten/kota, dan antara kabupaten dengan kecamatan &desa. 8. Perwujudan Struktur Ruang Kab. Sukabumi tidak bisa lepas dengan ruang Jawa Barat terutama berkaitan penetapan Sistem Kota-Kota di Jawa Barat dimana Palabuhanratu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Palabuhanratu, 9. Perwujudan pola ruang Kabupaten Sukabumi juga harus memperhatikan pola ruang Jawa Barat yakni memperhatikan fungsi dan luasan Kawasan Lindung menuju capaian 45%, yang di antaranya terkait dengan Taman Nasional (TN) Gn. Gede Pangrango dan TN Halimun Salak, serta menuju penetapan lahan sawah abadi dalam rangka ketahanan pangan Jawa Barat. 10. Perwujudan struktur dan pola ruang tersebut di atas juga perlu didukung langkah persiapan khususnya dalam rangka Pengembangan Kawasan Andalan Sukabumi dsk, serta mengakomodasi/ memfasilitasi kebutuhan pengembangan Kawasan Strategis lain di Kab. Sukabumi yang meliputi Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi, pengem-bangan pusat pemerintahan, dan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan SDA alam, teknologi tinggi, dan kelestarian lingkungan. 11. Selain itu, pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi juga mulai diarahkan pada persiapan pengembangan kawasan koridor Utara sehubungan rencana pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi, daerah perbatasan, dan kawasan lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten Sukabumi untuk mencapai optimasi pemanfaatan ruang khususnya dalam penyediaan ruang-ruang investasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 38

12. Keseluruhan pelaksanaan penataan ruang sebagaimana disebutkan di atas perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur data spasial yang operasional dan terintegrasi dengan jaringan data spasial provinsi dan nasional.

4.2.3 RPJPD Tahap III atau RPJMD Ke-3 (2016–2020) RPJM Daerah ketiga ditujukan untuk menumbuhkembangkan produktivitas setiap wilayah sebagai pusat-pusat produksi yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat pada setiap wilayah di Kabupaten Sukabumi dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Kabupaten Sukabumi terhadap pembangunan Jawa Barat dan pembangunan Nasional. Pada akhir tahapan ini, diproyeksikan akan terwujud IPM Kabupaten Sukabumi sebesar ……. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut : Bidang Pendidikan. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung akselerasi tersebut yaitu tuntasnya penanganan sarana dan prasarana pendidikan menengah melalui pembangunan unit sekolah baru (USB), rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB) serta ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih prioritas pada periode ini, dengan target daya tampung meningkat pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun nonformal. Pada periode ini juga dilakukan upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multi media bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan melalui bantuan sarana dan prasarana serta tenaga terdidik sebagai fasilitator pendidikan keterampilan di perdesaan. Adapun upaya dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, dilakukan melalui peningkatan upaya kerjasama dengan perguruan tinggi yang diprioritaskan pada peningkatan jumlah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, serta implementasi hasil-hasil penelitian perguruan tinggi dalam pembangunan. Bidang Kesehatan. Prioritas pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Bidang Keagamaan. Prioritas pembangunan keagamaan diarahkan pada pemantapan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik inter-umat beragama maupun antar umat beragama. Selain itu pembangunan keagamaan juga diprioritaskan untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan dalam kehidupan bernegara. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 39

Langkah dan upaya yang dilakukan antara lain dengan merevitalisasi dan mengevaluasi peran dan fungsi FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasahan kerukunan hidup umat beragama. Selain upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bernegara. Bidang Kebudayaan. Prioritas pembangunan kebudayaan diarahkan pada upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat, serta optimalisasi keberfungsian lembaga-lembaga social budaya dan kemasyakatan di Kabupaten Sukabumi. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan mengembangkan keterpaduan nilai-nilai tradisional, kearifan lokal dan fungsi-fungsi lembaga social budaya dan kemasyarakat di Kabupaten Sukabumi sehingga dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang Ketenagakerjaan. Prioritas pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja Bidang Pemuda dan Olahraga. Prioritas pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam hal kemampuan untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Kabupaten Sukabumi sebagai kabupaten yang mampu berprestasi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pencetak atlet berprestasi pada event olahraga nasional. Selain itu dalam rangka meningkatkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, pada tahapan ini dicanangkan budaya gerak pada semua lapisan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Bidang Sosial. Prioritas pembangunan social diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bidang Ilmu Pengentahuan dan Teknologi (IPTEK). Prioritas pembangunan IPTEK diarahkan pada peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian nasional dalam penciptaan teknologi tepat guna untuk meningkakan daya saing ekonomi daerah, dan perluasan perwujudan kabupaten berbasis teknologi informasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 40

Bidang Industri dan Perdagangan. Prioritas pembangunan diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang lebih nyaman dan kondusif, memacu pengembangan kemampuan inovasi, peningkatan kemampuan sumber daya industri dan pengembangan industri kecil yang tangguh, perluasan perdagangan ekspor, penataan distribusi barang, peningkatan konsumsi dan pemberdayaan produk lokal serta pengembangan penyerapan produk local di pasar lokal dan dalam negeri. Bidang Pertanian dan Kelautan. Prioritas pembangunan pertanian dan kelautan diarahkan pada pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai hilir, untuk menjamin kepuasan konsumen terhadap mutu, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kelestarian dan isu-isu lingkungan lainnya. Pada tahap ini, sasaran pembangunan meliputi : 1. Perekonomian lokal diarahkan untuk menciptakan agro-industri yang memberikan multiplier efek bagi pembangunan pedesaan serta mendorong perwujudan lahan abadi pertanian menuju kelestarian alam dan lingkungan yang berkelanjutan 2. SDM berkualitas, diarahkan untuk mewujudkan standar kompetensi aparatur, tenaga penyuluh serta kelompok/gapoktan dalam meningkatkan daya saing pengembangan agribisnis nasional. 3. Infrastruktur pertanian, diarahkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana kelembagaan pasar komoditas pertanian di tingkat petani (Farm-Gate Market) maupun nelayan di tingkat nasional 4. Ketahanan Pangan dan Energi, diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi sebagai dampak dari ketahanan pangan (food security) dan kedaulatan pangan (food sovereignty); Meningkatkan aksesibilitas petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif, termasuk permodalan dan infrastruktur pertanian; 5. Regulasi PEL, diarahkan untuk Mewujudkan komitmen bersama dalam mengembangkan agribisnis untuk seluruh stakeholder; Mewujudkan peraturan daerah tentang lahan abadi pertanian; 6. Indikator Makro Agribisnis, yang ditujukan untuk mewujudkan kendali peningkatan indikator makro pembangunan agribisnis 20 % Khusus pengembangan bisnis kelautan diarahkan pada penumbuhan dan pengawasan perikanan komersial di Pantai Selatan, pengembangan perikanan rekreasi, usaha sarana produksi, teknologi komunikasi kelautan, usaha pembuatan kapal penangkap ikan, usaha penunjang rekreasi, jejaring usaha kelautan, usaha pengolahan hasil, usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, penguatan pasar untuk industri hilir, usaha permodalan, serta usaha informasi kelautan Bidang Kepariwisataan. Prioritas pembangunan kepariwisataan diarahkan pada penciptaan destinasi wisata Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu unggulan pariwisata Jawa Barat, dimana persaingan dalam kepariwisataan yang semakin tajam, menuntut setiap wilayah untuk terus menggali potensi sumber daya agar berdaya jual, diminati dan dikunjungi wisatawan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 41

Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). Prioritas pembangunan KUMKM dan diarahkan pada pengembangan KUMKM di berbagai sektor perekonomian melalui peningkatan kualitas serta kehandalan untuk memposisikan KUMKM yang mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Sukabumi dan sekaligus Jawa Barat serta memiliki daya saing untuk memenangkan kompetisi dalam konteks nasional maupun regional ASEAN. Bidang Investasi Daerah. Prioritas pembangunan investasi daerah diarahkan pada diupayakan agar semakin banyak pengusaha lokal sebagai investor pembangunan di daerah yang disertai peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah lain di Jawa Barat ataupun daerah lain di Indonesia atau bahkan kerjasama dengan negara-negara lain. Bidang Energi. Prioritas pembangunan energi diarahkan pada upaya kemandirian energi daerah dan perdesaan, maka pada tahap ini, diharapkan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi, diupayakan untuk mendorong kehandalan pasokan energi, terciptanya desa mandiri energi serta mencari cadangan-cadangan energi tidak terbarukan, semakin meningkatnya efisiensi energi, mantapnya konservasi dan hemat energi, pengembangan infrastruktur energi dalam rangka pemantapan rasio elektrifikasi, mendorong investasi swasta bagi pengembangan energi alternatif dengan pola insentif, terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat perdesaan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan, mengembangakan energi alternatif lainnya dan sumber daya panas bumi, bio fuel, mikrohidro, surya, angin dan gelombang laut. Bidang Infrastruktur Wilayah. Prioritas pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah diarahkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat Kabupaten yang sehat, cerdas dan produktif serta memiliki daya saing. Pembangunan infrastruktur wilayah tahap ini, ditandai dengan : 1. Pengelolaan Sumber Daya Air a. Terciptanya pembangunan sarana dan prasrana sumberdaya air yang berkualitas dan berwawasan linkungan b. Terpadunya pengelolaan sumber daya air antar sektor dalam mendukung usaha produksi pertanian, pariwisata air bersih di daerah aliran sungai c. Terciptanya tata kelola Sumber daya air yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan d. Pemeliharaan sarana dan prasrana sumber daya air, untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang maksimal. e. Terwujudnya konservasi sumber daya air dikawasan potensial untuk mendukung pertanian, industri dan air bersih Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 42

2. Transportasi Dan Perhubungan a. Kebinamargaan • Membuka peluang keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dalam mendukung tercapainya Kabupaten Sukabumi yang adil • Terwujudnya Akses Jabar Selatan (Cibareno- Tegal Buleud-Cidaun-Pameungpeukpangandaran) • Terbukanya aksesibilitas jalan pada daerah-daerah terisolasi • Peningkatan ruas jalan strategis & daerah perbatasan (Kabupaten dan Propinsi) • Penyelesaian persiapan pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Ciawi-Suka bumi-Ciranjang • Terwujudnya aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran mendukung tercapainya kabupaten Sukabumi yang lebih sejahtera • Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah khusunya dibidang kontruksi dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan b. Perhubungan • Terselenggarannya pelayanan jasa transportasi yang efisien sehingga biaya transportasi tidak memberikan beban yang terlalu besar bagi dunia usaha khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk regional yang bersaing dengan produk-produk nasional maupun asing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. • Meningkatnya investasi proyek-proyek infrastruktur perhubungan yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah kabupaten Sukabumi dan swasta. • Meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi ditujukan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, menjangkau wilayah perbatasan, terisolir, dan memberikan pelayanan umum transportasi yang terjangkau oleh masyarakat luas • Terwujudnya dukungan angkutan penumpang kelas ekonomi antar kota serta terpadunya antar moda transportasi 3. Energi, Ketenagalistrikan, Pos dan Telematika a. Termanfaatkannya potensi energi terbaha-rukan seperti potensi hidro, surya, angin, panas bumi dan uap. b. Berkembangnya jaringan telekomunikasi pada wilayah yang memiliki teledensitas rendah c. penyelesaian pembangunan jaringan telepon dan kabel sampai ke desa, penerapan konsep Jabar Cyber Province 4. Cipta Karya dan Tataruang a. Tercapainya pembangunan perumahan & permukiman yang sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, berkelanjutan & kelestarian alam dan memenuhi prinsip-prinsip penataan ruang untuk peningkatan kualitas hidup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 43

b. Mewujudkan sistem infrastruktur keciptakaryaan di perkotaan yang mempunyai keterkaitan positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat c. Meningkatkan proporsi masyarakat yang memperoleh akses terhadap air minum yang aman , serta meningkatan kualitas air bersih menjadi air minum secara bertahap untuk akses air minum jaringan perpipaan dan memeriksaan kualitas air minum secara berkala untuk akses air minum melalui prasarana non perpipaan d. Terpenuhinya kebutuhan rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. e. Berkembangnya jaringan air bersih dan sanitasi pada daerah padat penduduk f. Pengendalian tata ruang kabupaten agar terjadi sinergitas kegiatan antar berbagai sektor diberbagai kawasan. 5. Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman a. Tercapainya kondisi kawasan strategis dan lingkungan yang bersih termasuk saluran drainase. b. Pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20 % c. Pencapaian sasaran cakupan pelayanan 50 % penduduk d. Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai atau mampu melampaui standar pelayanan minimal persampahan e. Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi Sanitary Landfill serta tidak dioperasikannya TPA secara Open Dumping sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Persampahan f. Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap yang didukung oleh struktur kelembagaan yang kokoh dan pembiayaan yang optimal. g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perilaku hidup sehat, h. Terciptanya kerjasama pengelolaan persampahan pemerintah dan swasta baik skala lokal, regional dan nasional. i. Termanfaatkannya teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah sehingga tercipta produk yang mempunyai nilai ekonomi. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Prioritas pembangunan diarahkan pada Peningkatan efisiensi, efektivitas dari nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup untuk menjaga daya dukung lingkungan yang memadai bagi proses pembangunan. Upaya strategis yang akan dilakukan: 1. Meningkatkan prakarsa serta memberikan peran kepada masyarakat disertai dengan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. 2. Mewujudkan Sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang yang handal, serta sarana prasarana dan infrastruktur lingkungan yang semakin lengkap dan memadai. 3. Meningkatkan Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan, menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan,


IV - 44

4. Mengoptimalkan upaya konservasi dan pemulihan kualitas dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya untuk kondisi kawasan lindung, daerah aliran sungai dan cekungan air bawah tanah. 5. Mewujudkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang handal, pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu, dan tercapainya luasan kawasan lindung . 6. Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian lingkungan semakin dimantapkan dalam rangka perbaikan berkesinambungan kualitas lingkungan. 7. Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Bidang Kependudukan. Prioritas pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan pemberdayaan keluarga berkualitas, pemantapan sistem administrasi kependudukan dan peningkatan persebaran penduduk sesuai dengan potensinya serta penyelenggaraan program transmigrasi. Bidang Politik. Prioritas pembangunan politik diarahkan pada perwujudan demokrasi pada proses politik, pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (civil society). Pada tahapan ini pula dilakukan upaya perluasan akses partisipasi publik, serta pemantapan kerjasama antar institusi. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) . Prioritas pembangunan hukum dan HAM diarahkan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan, memantapkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pada tahap ini pula selain mewujudkan harmonisasi produk hukum juaga dilakukan pula perwujudan produk hukum yang memihak kepentingan masyarakat, penguasaan budaya hukum serta membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan. Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Prioritas pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum serta peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Prioritas pembangunan aparatur dan pelayanan publik diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur yang didukung oleh penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, pemantapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayan serta peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pembangunan kecamatan dan desa diarahkan pada pengembangan kapasitas kecamatan dan desa dalam rangka penguatan daya saing. Penyelenggaran pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel difokuskan pada bidang perijinan.


IV - 45

Bidang Keuangan Daerah. Prioritas pembangunan keuangan daerah diarahkan di samping tetap melanjutkan upaya-upaya yang telah ditempuh pada RPJM Daerah Kedua, juga diarahkan pada peningkatan daya guna kekayaan dan aset daerah, optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja daerah, penerapan konsentrasi kewilayahan dalam pembangunan daerah, dan menjaga kesinambungan fiskal daerah. Bidang Tata Ruang. Prioritas pembangunan tata ruang diarahkan pada upaya penataan ruang untuk mengantisipasi : • Perkembangan wilayah di Jawa Barat semakin baik yang ditunjukkan dengan berkembangnya permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang dan mantapnya sistem pengendalian serta koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang. Proporsi Kawasan lindung sebesar 45% dan Kawasan Budidaya sebesar 55% termasuk alokasi untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, telah dapat diimplementasikan secara konsisten. • Pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi dilaksanakan berdasarkan struktur dan pola ruang yang telah disiapkan pranatanya, termasuk dalam pengembangan kawasan koridor, perbatasan, dan kawasan lainnya, sebagai kawasan strategis kabupaten Sukabumi. • Penataan ruang dilaksanakan dengan penggunaan data dan informasi spasial yang mutakhir (selalu terbaharui) serta operasional dalam kerangka pengembangan infrastruktur data spasial.

4.2.4 RPJPD Tahap IV atau RPJMD Ke-4 (2021–2025) RPJM Daerah keempat ditujukan untuk mengembangkan inovasi berkelanjutan pada segala bidang terutama pada setiap komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat dan wilayah Kabupaten Sukabumi. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat Kabupaten Sukabumi memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat, memiliki daya saing dan daya juang yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain khususnya di Jawa Barat, serta memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan Jawa Barat dan pembangunan Nasional. Pada akhir tahapan ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi diproyeksikan sebesar …… (IPM Jawa Barat tahun 2025 diproyeksikan sebesar 82,82). Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut : Bidang Pendidikan. Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan pada penuntasan Program Wajib Belajar 12 Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Upaya - upaya yang terus dilakukan dalam penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar 15 Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 46

Pengembangan Lembaga PAUD diprioritaskan selain target tertampungnya semua anak usia 0– 6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik formal maupun nonformal, juga peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD melalui pemantapan PAUD sebagai media penyiapan menuju jenjang pendidikan dasar 9 tahun, sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis agribisnis dan agroindustri serta industri jasa berskala lokal, nasional dan bahkan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan lokal dan kurikulum internasional. Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaaan sesuai keterampilan dan penguasaan multi media yang telah diperoleh. Sedangkan dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada pemantapan kerjasama pemerintah provinsi dan perguruan tinggi, melalui implementasi hasil penelitian dan pengembangan pada berbagai aspek pembangunan. Bidang Kesehatan. Prioritas pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sangsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Bidang Keagamaan. Prioritas pembangunan keagamaan diarahkan pada upaya pemantapan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan. Bidang Kebudayaan. Prioritas pembangunan kebudayaan diarahkan pada penguatan nilai-nilai tradisional, kearifan lokal masyarakat, serta optimalisasi keberfungsian lembaga-lembaga social budaya dan kemasyarakatan Kabupaten Sukabumi. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilainilai tradisional dan kearifan lokal, serta keberfungsian lembaga social dan kemasyarakatan Kabupaten Sukabumi dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jatidiri masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam pergaulan masyarakat berskala regional, nasional maupun internasional. Bidang Ketenagakerjaan. Prioritas pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 47

memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan. Penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industril untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja. Bidang Pemuda dan Olahraga. Prioritas pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada upaya mencapai kemandirian pemuda sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Adapun pembangunan olahraga diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga unggulan Kabupaten Sukabumi baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional atau bahkan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Bidang Sosial. Prioritas pembangunan social diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bidang Ilmu Pengentahuan dan Teknologi (IPTEK). Prioritas pembangunan IPTEK diarahkan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian nasional atau bahkan internasional dan pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan teknologi tepat guna (TTG). Bidang Industri dan Perdagangan. Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan industri berbasis pendayagunaan potensi dan sumberdaya lokal yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbaharukan, penanganan industri ramah lingkungan dan penguatan jaringan antar industri. Adapun pembangunan pada sektor perdagangan, diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan antar-daerah, dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk local daerah dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang. Bidang Pertanian dan Kelautan. Prioritas pembangunan pertanian dan kelautan diarahkan pada pengembangan pertanian Kabupaten Sukabumi harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas terutama di Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem pertanian/ agribisnis. Untuk itu, sasaran pembangunan meliputi: 1. Perekonomian lokal diarahkan untuk mewujudkan agribisnis menjadi lokomotif (prime mover) pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 48

2. SDM berkualitas, diarahkan untuk Menciptakan petani dan nelayan, aparatur yang mampu bersaing di lingkup regional dan internasional. 3. Infrastruktur pertanian, diarahkan untuk Mewujudkan sarana dan prasarana kelembagaan pasar komoditas pertanian di tingkat petani (Farm-Gate Market) maupun nelayan di tingkat internasional 4. Ketahanan Pangan dan Energi, diarahkan untuk Mewujudkan ketahanan pangan dan energi bersumber pangan dalam perspektif antisipasi perkembangan global; 5. Regulasi PEL, diarahkan untuk Mewujudkan peraturan tentang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan; 6. Indikator Makro Agribisnis, yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan indikator makro pemba-ngunan agribisnis 20 % Khusus pengembangan kelautan diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (marine culture), pengembangan kota-kota pantai (coastal cities), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi Bidang Kepariwisataan. Prioritas pembangunan kepariwisataan diarahkan pada keberlanjutan pariwisata, melalui pengembangan ekowisata. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata harus mendukung upaya konservasi/ preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dukungan spesifik daerah. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). Prioritas pembangunan KUMKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM. Pada tahap ini KUMKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan nasional dan internasional. Bidang Investasi Daerah. Prioritas pembangunan investasi daerah diarahkan pada pengembangan investasi yang memiliki daya serap terhadap tenaga kerja setempat dan daya saing dengan basis ilmu dan teknologi sehingga menarik sebagai daerah tujuan utama investasi para pengusaha skala nasional dan internasional. Bidang Energi. Prioritas pembangunan energi diarahkan pada upaya memantapkan kemandirian energi melalui desa mandiri energi, mantapnya infrastruktur energi, terwujudnya kehandalan pasokan energi, pendayagunaan energi semakin efisien, meningkatnya pengembangan energi alternatif, meningkatnya investasi swasta dalam pengembangan energi alternatif, dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengusahaan energi sehingga mewujudkan kemantapan sektor energi yang terus terjaga dan ditingkatkan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025

IV - 49

Bidang Infrastruktur Wilayah. Prioritas pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah diarahkan pada upaya memantapkan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pembangunan infrastruktur wilayah tahap ini, ditandai dengan : 1. Pengelolaan Sumber Daya Air a. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi dalam mendukung usaha penigkatan produksi pertanian, perikanan, air bersih secara terpadu antar sektor dan berkelanjutan b. Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola sumber daya air ang mantap dan didukung oleh struktur kelembagaan yang kokoh dan pembiayaan yang optimal c. Peran serta masyarakat meningkat dalam penge-lolaan pemanfaatan air yang berwawasan lingkungan. d. Terkendalinya daya rusak air didaerah rawan longsor, banjir sehingga daerah potensial pertanian, pemukiman dan pariwisata aman dari bencana alam. 2. Transportasi dan Perhubungan a. Kebinamargaan • Terwujudnya pembangunan jalan bebas hambatan (tol). • Meningkatnya jaringan jalan primer • Terwujudnya Akses Jabar Selatan (Cibareno- Tegal Buleud-Cidaun-PameungpeukPangandaran) sebagai jalur akses produksi, pariwisata dan HANKAMNAS. • Terbukanya aksesibilitas jalan pada daerah-daerah terisolasir, perdesaan, perbatasan • Terfasilitasinya akses jalan pada ruas jalan strategis dan daerah perbatasan (Kabupaten dan Propinsi) • Terciptanya pelayanan yang handal dalam jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai; • Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat b. Perhubungan • Mendukung pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Sukabumi-Cianjur dan Sukabumi - Palabuhanratu. • Meningkatkan jaringan jalan primer secara terintegrasi. • Membantu pelayanan angkutan umum massal/ penumpang, angkutan curah dan barang pada jalur kereta api Bogor-Sukabumi. • Mendukung perencanaan Bandar Citarate Surade sebagai salah satu pusat pelatihan awak pesawat. • Mendukung terwujudnya Pelabuhan Laut Samudera di Palabuhanratu dan pelabuhan lokal (cisolok dan ujung genteng). • Peningkatan jalur doble track perkereta apian guna meningkatkan pelayanan angkutan barang maupun penumpang.


IV - 50

3. Energi, Ketenagalistrikan, Pos dan Telematika a. Termanfaatkannya potensi energi terbaha-rukan seperti potensi hidro, surya, angin, panas bumi dan uap. b. Berkembangnya jaringan telekomunikasi pada wil. yang memiliki teledensitas rendah c. pelaksanaan konsep Desa Punya Internet (Desa Pinter) tahun 2020, pelaksanaan konsep Jabar Cyber Province 4. Cipta Karya dan Tataruang a. Tewujudnya sistem infrastruktur ke Cipta Karyaan diperkotaan yang mempunyai keterkaitan positif dengan tingkat kesejahteraan masyarakat serta sesuai dengan standar pelayanan m inimum b. Terwujudnya proporsi masyarakat yang memperoleh akses terhadap air minum yang aman , serta meningkatan kualitas air bersih menjadi air minum secara bertahap untuk akses air minum jaringan perpipaan c. Terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah baik di perdesaan dan perkotaan. d. Terpenuhinya kebutuhan rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. e. Berkembangnya jaringan air bersih dan sanitasi pada daerah padat penduduk f. Terwujudnya pembangunan Rumah Susun g. Terbebasnya pemukiman kumuh diperkotaan h. Optimalnya penggunaan tata ruang diberbagai kawasan sebagai acuan pembangunan diberbagai sektor 5. Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman a. Terciptanya lingkungan yang sehat, asri, indah aman nyaman dari gangguan volusi udara. b. Terciptanya pengelolaan sampah di TPSA dengan sistem sanitary landfill, c. Tertata dan terpeliharanya taman kota sebagai taman yang berfungsi estetik, sosial, edukatif dan ekologis. d. Terciptanya kebersihan dikawasan strategis seperti di kawasan pariwisata, perkotaan, industry e. Terpenuhinya kualitas maupun kuantitas prasarana dan sarana persampahan, guna memfasilitasi pengembangan wilayah pelayanan f. Terpenuhinya kebutuhan kualitas maupun kuantitas prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman, guna meningkatkan kinerja pengelolaan pertamanan dan pemakaman g. Terciptanya kerjasama pengelolaan persampahan pemerintah dan swasta baik skala lokal, regional dan nasional. h. Dengan dimanfaatkannya teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah sehingga tercipta produk yang mempunyai nilai ekonomi. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Prioritas pembangunan diarahkan pada upaya memantapkan dan melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mendorong perilaku dan budaya


IV - 51

ramah lingkungan di masyarakat untuk tetap mendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya strategis yang akan dilakukan: 1. Membudaykan perilaku ramah lingkungan di masyarakat, 2. Memantapkan sistem pengelolaan, pemantauan, penilaian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3. Meninngkatkan upaya pemeliharaan kualitas DAS, Sumber daya air, areal bekas penambangan, bekas tempat pembuangan sampah, serta kualitas lahan pertanian dan perkebunan. 4. Meningkatkan investasi dan diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang ramah lingkungan. 5. Mewujudkan ketahanan masyarakat di kawasan resiko bencana, serta tertatanya kawasan rawan bencana. Bidang Kependudukan. Prioritas pembangunan kependudukan diarahkan pada upaya mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai dasar acuan pembangunan dan memantapkan persebaran penduduk yang mandiri berkualitas. Bidang Politik. Prioritas pembangunan politik diarahkan pada konsolidasi demokrasi sebagai pranata kehidupan bernegara, dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) . Prioritas pembangunan hukum dan HAM diarahkan pada perwujudan fungsi hukum dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan dan harmonisasi produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat serta memantapkan budaya hokum. Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Prioritas pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari serta pengutan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia. Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Prioritas pembangunan aparatur dan pelayanan publik diarahkan pada penguatan aparatur dalam fasilitasi dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi anatara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha, pemantapan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organiasasi, penataan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan, peningkatan harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya serta pemantapan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di semua bidang.


IV - 52

Bidang Keuangan Daerah. Prioritas pembangunan keuangan daerah diarahkan pada pemantapan upaya-upaya yang telah dilakukan pada RPJM sebelumnya dan peranan sektor swasta diharapkan semakin besar dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas public. Bidang Tata Ruang. Prioritas pembangunan tata ruang diarahkan pada upaya penataan ruang untuk mengantisipasi : 1. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Kabupaten Sukabumi semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya. 2. Melalui koordinasi penataan ruang, pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan RTRW dan keseimbangan lingkungan dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud. 3. Infrastruktur data spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang 4. Penataan ruang Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antar-wilayah, sehingga tidak terdapat lagi kecamatan dan terutama desa tertinggal. Seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. 5. Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) yang didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir.


IV - 53

BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN

Recommend Documents