61
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Pengertian dari notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan aktanya, menyimpan, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU (pasal 1 dan pasal 15 UU nomor 30 tahun 2004). Pengertian PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta tertentu mengenai peralihan atau pembebanan hak atas tanah.
Konversi memiliki arti yaitu permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan oleh pemilik tanah yang tanda bukti kepemilikan yang dimilikinya masih berupa tanda bukti kepemilikan secara adat misalnya yaitu Letter C, Model D, girik, pethok, dll. :
61
62
Turun waris memiliki pengertian adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yaitu para ahli waris sebagai tindak lanjut dari adanya peristiwa hukum yaitu meninggalnya seorang pemilik satu sertifikat atau lebih Proses konversi yang ditindaklanjuti proses turun waris, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemohon. Pertama kali, pemohon harus mengurus proses dari konversi terlebih dahulu dansetelah selesai mengurus proses konversi, yang dengan tandai dengan jadinya sertifikat, maka dilanjutkan dengan proses turun waris. Proses konversi yang mengajukan permohoan adalah dari pihak ahli waris. Jika sertifikat sudah jadi, maka oleh BPN sertifikat tersebut tidak langssung diberikan kepada pemohon, melainkan ditahan guna mengurus proses yang selanjutnya yaitu proses turun waris. Syarat-syarat bagi seseorang yang bermaksud mengajukan konversi (pembuatan permohonan sertifikat) maka ia wajib menyiapkan : 1. Melampirkan tanda bukti kepemilikan asli secara adat sebagaimana yang telah tersebut diatas yaitu Letter C, Model D, girik, pethok, dll; 2. Surat pernyataan yang berisi antara lain bahwa tanah tersebut belum pernah dimohonkan sertifikat, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa atau
jaminan
hutang.
Surat
pernyatan
ditandatangani juga oleh tetangga batas;
tersebut
diketahui/wajib
63
3. Surat keterangan dari kepala desa setempat yang berisi keterangan bahwa persil tersebut benar-benar kepunyaan/milik pemohon yang disertai pula dengan gambar situasi atas tanah tersebut; 4. Surat permohonan; 5. Bukti identitas diri (KTP/Passport); 6. Tanda bukti lunas PBB dan SPPTnya 5 terakhir tahun Proses konversi memiliki tahapan sebagai berikut : 1. Pemohon wajib menyiapkan seluruh berkas yang jenis dan jumlahnya sebagaimana tersebut diatas; 2. Berkas tersebut dibawa sendiri atau melalui kantor notaris untuk didaftarkan ke kantor BPN; 3. Setelah permohonan diterima BPN makan berkas akan diteliti dan dicermati mengenai kebenaran datanya, kelengkapannya maupun jumlah lampirannya; 4. Apabila dari hasil koreksi tersebut berkas telah dinyatakan lengkap dan benar maka oleh BPN dikeluarkan BP (bukti pendaftaran) sekaligus dijadwalkan tentang saat pengukuran dilapangan yang kurang lebih satu minggu kemudian. Namun jika berkas tersebut belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon; 5. Sesuai jadwal kesepakatan pengukuran maka pada saat petugas ukur BPN datang ke lapangan, pemilik tanah/pemohon wajib menyiapkan pathok sejumlah titik-titik yang menjadi perbatasan dan menghubungi pihak-
64
pihak tetangga batasnya karena wajib ikut menandatangani berita acara pengukuran; 6. Setelah petugas ukur menyelesaikan surat ukur/gambar situasi dan telah disetujui oleh kasi BPN maka sebelum dicetak/diterbitkan sertifikat konversinya wajib diumumkan terlebih dahulu tentang permohonan sertifikat tersebut oleh BPN selama 2 bulan. Penguuman tersebut ditempelkan di papan pngumuman kantor BPN maupun kantor kelurahan setempat; 7. Apabila tahap pengumuman selama 2 bulan telah terlewati maka BPN baru mencetak atau menerbitkan sertifikat tanda bukti kepemilikan tersebut. Prosedur mengurus turun waris adalah sebgai berikut : 1. Pemohon menyiapkan tanda bukti sebagai ahli waris sekaligus tanda bukti kepemilikan tanahnya (sertifikat) yang dapat berupa salah satu dari beberapa macam dari bukti ahli waris;missal surat keterangan waris untuk pribumi; 2. Mengajukan surat permohonan untuk proses turun waris ke kantor BPN setempat dengan cara membuat atau mengisi blangko/formulir yang telah disediakandengan melampirkan berkas-berkas yang lain yaitu : a. KTP ahli waris/pemohon b. Surat/akte kematian pewaris c. Kartu keluarga
65
d. Tanda lunas PBB berikut SPPTnya atas tanah yang dimohon tersebut lima tahun terakhir. 3. Membayar BPHTB turun waris sebesar 5%xNJOPx50% dengan catatan NJOP nya atas tanah tersebut diatas 300juta rupiah jika NJOP kurang dari 300 juta rupiah maka ahli waris tidak wajib membayar BPHTB tetapi tetap harus mengurus validasi BPHT sekalipun nominal yang dibayarkan adalah 0 rupiah; 4. Sebelum permohonan turun waris diajukan pemohon, maka asli sertifikat harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh PPAT yang ditunjuk; 5. Apabila seluruh berkas (1-3) telah dipenuhi oleh pemohon/ahli waris maka ahli waris dapat mendaftar langsung atau melalui jasa notaris ke kantor BPN setempat; 6. Berkas permohonan yang didaftar oleh pemohon langsung atau melalui notaris tersebut selanjutnya akan diteliti/koreksi oleh petugas koreksi dari peugas kantor BPN setempat; 7. Apabila berkas permohonan tersebut setelah diteliti/dikoreksi telah dinyatakan lengkap dan benar maka oleh BPN akan dikeluarkan BP (bukti Pendaftaran); 8. Setelah BP dikeluarkan maka permohonan turun waris diproses oleh kantor BPN kurang lebih selama 2 bulan;
66
9. Apabila proses pengetikan/memasukkan nama-nama para ahli waris kedalam sertifikat telah selesai oleh kantor BPN, maka sertifikat yang telah tercatat atas nama para ahli waris tersebut dikeluarkan oleh BPN untuk diserahkan kepada yang berhak yaitu para ahli waris;
B. Saran 1. Kepada Pengelola Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi Praktik Kerja Lapangan sangat diperlukan bagi mahasiswa yang berguna untuk menerapkan ilmu yang telah disampaikan dosen. Dalam hal ini khususnya mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada program studi Diploma Hukum. Selain itu juga, penerapan belajar di Lapangan pada mata kuliah tertentu juga sangat diperlukan, karena mahasiswa semakin memahami dengan metode tersebut. Buku panduan juga diperlukan bagi mahasiswa guna menyusun tugas akhir, untuk itu mohon untuk lebih diperjelas mengenai tata cara penulisan tugas akir. 2. Kepada Kantor Notaris PPAT Sumendro, S. H Komunikasi yang baik antara Bapak Sumendro S.H dengan para staf untuk dipertahankan, selain itu juga kekompakan dari para tim sehingga dapat berjalannya semua pekerjaan dengan tepat waktu.
