PELANGGARAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK
TESIS
Oleh
MARIA MAGDALENA BARUS 087011069
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Salah satu tugas dan kewajiban notaris adalah membuat akta otentik yang sesuai dengan keinginan/kemauan dari kliennya. Akan tetapi, dalam hal ini notaris telah melakukan perbuatan yang jelas bertentangan dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu isi akta tidak boleh diubah atau ditambah . Walaupun terjadi perubahan dalam isi minuta akta, seharusnya perubahan yang ditulis ke dalam selembar kertas kosong yang dilakukan notaris tersebut dilampirkan ke dalam minuta akta sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) UUJN. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskripsi dengan cara meneliti bahan hukum pustaka, dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif dan disamping itu untuk mendukung hasil penelitian ini maka dilakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber. Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh notaris dalam membuat suatu akta dap;at dilihat salah satunya dengan melakukan perubahan dan pengurangan serta menghilangkan isi yang ada dalam asli/minuta akta sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Akibat dari perbuatan yang dilakukan notaris tersebut, dapat menyebabkan salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris tersebut menjadi batal demi hukum, hal ini disebabkan karena akta yang dikeluarkan tidak sesuai dengan isi dari asli/minuta akta Yayasan Trie Argo Mulyo Nomor 132. dalam hal ini yang menjadi faktor penyebabnya dapat terdiri dari faktor kesengajaan, faktor kelalaian/kurang hati-hati (culpa) dan juga faktor perundang-undangan yang tidak jelas. Dan untuk mengatasi perbuatan notaris tersebut maka diambil suatu langkah upaya preventif dan represif. Dari uraian tersebut, maka disarankan agar kepada pemerintah, kepolisian, kejaksaan serta pengadilan agar senantiasa memantau pekerjaan notaris yang menimbulkan pidana dan memberikan sosialisasi mengenai pelanggaran tersebut agar jangan terulang lagi, diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatan notaris, khususnya tentang penerapan formasi notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan jumlah notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kepada Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran jabatan dan perilaku notaris yang diproses dalam persidangan hendaknya dilakukan sungguh-sungguh dan cermat, terutama dalam memberikan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi. Kata Kunci : Pelanggaran Hukum Pidana dan Akta Otentik
i Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
One of the functions and responsibilities of a notary is to make authentic instrument based on his clients’ desire. However, in this case, the notary had one something which is contradictory with the regulation in Act Number 30, 2004, Article 48 about the notary’s position which states that the content of the instrument must not be changed or added. If there are some changes in the content of the instrument minutes, the notary should write the changes in a piece of blank paper and attach it in the instrument minutes; this is stated in Article 49, Paragraph 2. This research was descriptive with the study of book of a law, provided with the normative judicial approach. Besides that, field research was done by interviewing the source persons in order to support the result of the research. It can be concluded that the violation of criminal law by the notary issuing the notarial instrument can be seen in his changing, reducing, and omitting the content of the original instrument or its minutes so that he will injure other people’s interest. The result of his wrong-doing is that the instrument becomes illegal because it is not in accordance with the original instrument of Yayasan Trie Argo Mulyo Number 132. In this case, the causing factors can consist of intentional factor, culpable factor, and ambiguous legistation.. And to overcome the Notary Public actions, so we could take a preventive and repressive actions, so from the description above, it is recommended to the Government, police, autorneyand the court to keep on watching the Notary publics that cause the legal transgressions and give the socialization about the transgressions in order not to do anymore. It is needed a good regulation in appointing the Notary public, especially applying the formation of not over as to the needs. And to the Body of Notary public supervision it is recommended to look into the misss operation of the Notary Professions and to give the sanction and punishment or considerations of Law as to the sanctions.. Keywords : Violation of Criminal Law and Authentic Instrument
ii Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Kasih dan Karunia-Nya maka penulisan tesis dengan judul “PELANGGARAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK” ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister di bidang ilmu kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari banyak pihak. Karenanya, penulis mengucapkan banyak terimakasih teristimewa kepada Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, MHum, sebagai pembimbing utama, Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN dan Ibu Chairani Bustami, SH, SpN, MKn sebagai pembimbing kedua dan ketiga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya penulisan tesis ini. Melalui kesempatan ini pula, penulis ucapkan terimakasih kepada : 1.
Prof. Dr. Dr. Syahril Pasaribu, DTM & H,M. SC (CTM), Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2.
Prof. Dr. Runtung, SH, MHum selaku Dekan Facultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
iii Universitas Sumatera Utara
3.
Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
4.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen dan staf pengajar pada program Magister Kenotariatan.
5.
Kedua orangtua tercinta (H. Barus, SH dan Y. Purba) serta adik-adikku (Daniel Setiawan Barus, SH, Margaretha Novalina Barus, dan Hermanan Efrata Barus).
6.
Seluruh keluarga besarku.
7.
Teman-temanku di Group A (khususnya : Masita Orbani Nst, Rizki Febri Hadiyati, Dina Aditya, Leni Marlina, Veronica), dan teman-temanku : Natal Ria Argentina Surbakti, Debora DC Gultom, Liani Elisa Pinem, Serli. Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari tesis ini masih jauh
dari memadai. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar tesis ini dapat semakin mendekati kelayakan.
Medan,
Desember 2010 Penulis
Maria Magdalena Barus
iv Universitas Sumatera Utara
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
DATA PRIBADI Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir Orang Tua Ayah Ibu Saudara Kandung
Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Status Alamat
II.
: MARIA MAGDALENA BARUS : Medan, 02 April 1984 : Henry Barus, SH : Yosepha Purba : Daniel Setiawan Barus, SH / 20 Desember 1985 Margaretha Novalina Barus / 21 Maret 1987 Hermawan Efrata Barus / 19 Juni 1992 : Perempuan : Indonesia : Kristen : Belum Kawin : Jl. Karya Wisata No. 67 A
PENDIDIKAN TAHUN
NAMA SEKOLAH
1996 1999 2002
SD St. Antonius IV Medan SMP Cahaya Medan SMU Nasrani – 1 Medan
2007 2010
Universitas Sumatera Utara Pasca Sarjana USU Medan
JURUSAN Pengetahuan
Ilmu Sosial S1 Hukum Perdata S2 Magister Kenotariatan
v Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK...................................................................................................
i
ABSTRACT .................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR................................................................................
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................
v
DAFTAR ISI...............................................................................................
vi
BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................
1
A. Latar Belakang .....................................................................
1
B. Perumusan Masalah .............................................................
8
C. Tujuan Penelitian .................................................................
8
D. Manfaat Penelitian ...............................................................
9
E. Keaslian Penelitian...............................................................
9
F. Kerangka Teori dan Konsepsi..............................................
10
G. Metode Penelitian ................................................................
27
BAB II PELANGGARAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK.
31
A. Kode Etik Notaris....................................................................
31
B. Kewenangan Notaris……………………… ...........................
42
C. Bentuk Pelanggaran Pidana Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris..........................................................................
45
vi Universitas Sumatera Utara
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA TINDAK
PIDANA
YANG
DILAKUKAN
NOTARIS
DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK .................................
69
A. Faktor Kesengajaan ................................................................
69
B. Faktor Kelalaian/Kurang Hati-hati (Culpa)............................
78
C. Faktor Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Jelas ....
86
BAB IV UPAYA HUKUM DALAM MENGATASI PERBUATAN NOTARIS YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK .................................
90
A. Upaya Preventif (Administrative/non penal) .........................
90
B. Upaya Represif (Pidana/Penal) .............................................
96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................
108
A. Kesimpulan ..........................................................................
108
B. Saran.....................................................................................
109
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................
111
vii Universitas Sumatera Utara
