PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMALSUAN AKTA OTENTIK (Studi Tentang Putusan Pidana yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1014K/Pid/2013 )
TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Magister Kenotariatan
Oleh : PRAMESWORO SUNARYO NIM S 351208030
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015
i
ii
iii
PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama
: Pramesworo Sunaryo
Nim
: S351208030
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMALSUAN AKTA OTENTIK (Studi tentang Putusan Pidana yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014K/Pid/2013), adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.
Surakarta, 24 Agustus 2015 Yang membuat pernyataan
Pramesworo Sunaryo
iv
MOTTO
“ Tidak Ada Jabatan Di Dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian” (K.H. Abdurrahman Wahid)
“ Hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan “ (Robert F.Kennedy)
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pemalsuan Akta Otentik (Studi Tentang Putusan Pidana yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1014K/Pid/2013)”. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain karena dianggap merugikan kepentigannya, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Akta yang dibuat oleh Notaris atau ambtelijke akta tanggung jawab sepenuhnya ada pada Notaris, apabila memnuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana. Pada akta pihak terhadap Notaris tidak dapat dipersalahkan atau dijatuhi pidana karena ia tidak tahu akan adanya kebohongan atau kepalsuan tersebut. Namun demikian apabila Notaris mengetahui atau bahkan menjadi aktaor intelektualnya maka Notaris dapat saja dijatuhi pidana. Akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhi sanksi pidana dalam pemalsuan akta otentik adalah Notaris yang bersangkutan diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat oleh Menteri dengan usulan Majelis Pengawas Pusat dalam hal telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih. Kemudian Majelis Pengawas Daerah menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:
vi
1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.Si selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian. 2. Bapak Prof.Dr.M.Furqon Hidayatullah, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Prof. Supanto, S.H.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Dr. Burhanudin Harahap selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian. 5. Segenap Dosen pengajar Program Studi Kenotariatan ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 6. Bapak Dr. Soehartono, SH MH dan Bapak Toto Susmono Hadi, S.H.,M.H selaku pembimbing tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini. 7. Notaris Duanto Kurniawan, SH yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Kantor Beliau. 8. Bapak Dr. Mulyoto, SH yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan tesis ini. 9. Papa dan mama atas doa dan dukungannya, kemudian Suamiku tercinta Agus Sumantri, SH., S.pN.,MM atas pengertian dan kasih sayangnya yang luar biasa dan kedua anakku Hafidz Anugerah Dewandaru dan Ivan Anugerah Gusti, serta keluargaku yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini. 10. Sahabat MKn UNS yang telah banyak memberikan warna dan keceriaan terima kasih untuk masa-masa indah yang takkan terlupakan. Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Surakarta, Penulis
vii
Agustus 2015
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..............................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .............................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................
iv
HALAMAN MOTTO ......................................................................................
v
KATA PENGANTAR .....................................................................................
vi
DAFTAR ISI ....................................................................................................
viii
ABSTRAK .......................................................................................................
x
ABSTRACT .......................................................................................................
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................................
1
B. Rumusan Masalah ..............................................................................
13
C. Tujuan Penelitian ...............................................................................
13
D. Manfaat Penelitian .............................................................................
13
BAB II LANDASAN TEORI A. Kerangka Teori ..................................................................................
15
1. Pertanggungjawaban Pidana ..........................................................
15
a. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjwaban Pidana ......................
17
b. Tanggung jawab Notaris ..........................................................
20
c. Sanksi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Notaris ..............
33
2. Tentang Notaris ..............................................................................
36
a. Tugas dan Wewenang Notaris ..................................................
46
b. Pemberhentian Notaris dari Jabatannya ...................................
51
3. Tentang Akta Otentik .....................................................................
55
a. Otentisitas Akta Notaris ...........................................................
55
b. Kejahatan Pemalsuan Akta.......................................................
61
c. Kekuatan Pembuktian Akta ......................................................
69
4. Teori Hukum ..................................................................................
70
a. Teori Keadilan John Rawls ......................................................
71
viii
b. Teori Keadilan Hans Kelsen ....................................................
72
c. Teori Pertanggungjawaban .......................................................
74
B. Penelitian yang Relevan .....................................................................
75
C. Kerangka Berpikir ..............................................................................
80
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ..................................................................................
83
B. Sifat Penelitian ...................................................................................
84
C. Metode Pendekatan ............................................................................
84
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ................................................
85
E. Metode Analisis Bahan Hukum .........................................................
86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pemalsuan Akta ..........
87
B. Akibat Hukum Terhadap Notaris yang dikenai Sanksi Pidana .........
113
BAB V PENUTUP A. Simpulan ............................................................................................
121
B. Implikasi.............................................................................................
122
C. Saran...................................................................................................
122
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................
123
ix
ABSTRAK Pramesworo Sunaryo. S351208030. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pemalsuan Akta Otentik (Studi Tentang Putusan Pidana yang dikuatkan oleh Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 1014K/Pid/2013). 2015. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Akta otentik yang dibuat oleh notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif, dengan metode pendekatannya adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan Kasus.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Notaris dalam pemalsuan akta otentik dan akibat hukum terhadap Notaris yang dikenai sanksi pidana dalam pemalsuan akta otentik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris atau ambteljike akta tanggung jawab sepenuhnya ada pada notaris, apabila memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana maka notaris harus mempertanggungjawabkan secara pidana. Pada akta pihak terhadap Notaris tidak dapat dipersalahkan atau dijatuhi pidana karena ia tidak tahu akan adanya kebohongan dan kepalsuan tersebut. Namun demikian apabila Notaris mengetahui atau bahkan menjadi aktor intelektualnya maka Notaris dapat saja dijatuhi pidana. Akibat hukum terhadap notaris yang dijatuhi sanksi pidana dalam pemalsuan akta otentik adalah Notaris yang bersangkutan diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat oleh Menteri dengan usulan Majelis Pengawas Pusat dalam hal terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih. Kemudian Majelis Pengawas Daerah menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Implikasinya apabila Notaris yang telah dijatuhi pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tetap membuat akta mengakibatkan masyarakat pengguna jasa Notaris tidak terlindungi dan tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya atau akta itu terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
Kata Kunci :Tanggungjawab pidana, Notaris, Akta
x
ABSTRACT Pramesworo. S351208030. Notary’s Criminal Liability in Authentic Deed Forgery (A Study on Criminal Verdict Reinforced by Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1014K/Pid/2013). The Graduate Program in Notary, the Faculty of Law, Sebelas Maret University 2015. Authentic deed drawn up by notary is not infrequently disputed by a party or another party as it is regarded to adverse its interest, and even there persists an allegation that in the authentic deed is found false information. The objectives of this research are to investigate: the notary’s criminal liability in the authentic deed forgery and the legal consequences in the authentic deed forgery. The result of research shows that the criminal liability in the authentic deed forgery (ambteljike akta) is fully on the notary. When the forgery contains elements of criminal acts, the notary shall be criminally accountable. In the deed, the notary shall not be criminally accountable or sentenced if he or she does not know that there will be any forgery. Yet, when the notary knows the forgery and even becomes the intellectual actor, he or she is subject to conviction. The legal consequence on the notary who is subject to the conviction of the authentic deed forgery is the permanent dishonorable discharge of his or her position by the Minister of Law and Human Rights with the proposal addressed by the Central Supervisory Board if he or she is proven to have committed a criminal act and is sentenced to five years or more of imprisonment. Then, the Local Supervisory Board appoints another notary as the holder of the protocol which is stipulated within no later than 30 days as of the date of the court’s verdict which has a permanent legal force. This has an implication that if the aforementioned notary who is proven to have committed a criminal act and is sentenced with the permanent legal force but still draws similar deeds, this will cause the users of his or her services to be unprotected and not to gain a legal certainty of the deeds he or she draws up or the deeds will be degraded as underhand deeds.
Keywords: Criminal liability, notary, deed
xi
