TESIS
ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE
AYU PRITA MELLYANA DEWI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
TESIS
ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE
AYU PRITA MELLYANA DEWI NIM. 1292461017
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTRIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
AYU PRITA MELLYANA DEWI NIM. 1292461017
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTRIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 26 MEI 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H.,M.S. I Nyoman Sumardika, S.H.,M.Kn NIP. 19461231 197403 1 025
Mengetahui :
Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana,
Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Udayana,
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H.,M.Hum NIP. 19650221 199003 1 005
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 26 MEI 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 3863/UN14.4/HK/2014, Tanggal 14 Oktober 2014
Ketua
:
Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H.,M.S
Sekretaris
:
I Nyoman Sumardika, S.H., M.Kn.
Anggota
:
1. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H 2. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmadja, S.H.,M.Hum 3. Dr. I Wayan Wiryawan, S.H., M.H.
iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: AYU PRITA MELLYANA DEWI
NIM
: 1292461017
Program Studi
: Kenotariatan
Judul Tesis
: Aspek
Hukum
Pertanggungjawaban
Notaris
Dalam
Pembuatan Akta Perjanjian Nominee
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah tesis ini bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari karya ilmiah tesis ini terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 10 April 2015 Yang Membuat Pernyataan,
Ayu Prita Mellyana Dewi NIM. 1292461017
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE.” Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing dan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing pertama penulis, yaitu Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS dan Bapak Notaris/PPAT I Nyoman Sumardika, SH.,M.Kn., sebagai pembimbing kedua penulis yang telah dengan sabar memberikan dukungan, bimbingan dan juga saran kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD., KEMD. Rektor Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terimakasih juga ditujukan kepada Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan vi
yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Udayana dan kepada Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Terimakasih juga penulis tujukan kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu kepada penulis, kepada Bapak/Ibu staf administrasi Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada para penguji yaitu Bapak Dr. I GedeYusa, SH.,MH, Bapak Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja SH.,M.Hum dan Bapak Dr. I Wayan Wiryawan SH.,MH. yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis demi penyelesaian tesis ini. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada keluarga tercinta, Ayah I Wayan Rawan Atmaja, SH.,Sip, Ibu Ni Made Meli Sudiathi, SH.,SPdAUD, MPd., Kakak Agus Kurnia Atmaja, S.Par., Adik Nyoman Nila Kusuma Atmaja, dan Ketut Arta Kusuma Atmaja untuk doa, dukungan, semangat dan nasehat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Notaris/PPAT Olivia Christie Sulendra, S.H.,M.Kn beserta staf pegawai atas ilmu dan permaklumannya selama vii
perkuliahan dan penyelesaian tesis ini. Terima kasih kepada teman-teman tercinta Ni Wayan Mesir, SH., Putu Vera Purnama Diana, SH.,M.Kn., I.G.A. Made Semilir Susila, SH.,M.Kn., Putu Wulandari Savitri, SH., Arindi Ayudia Darmayanti, SH., Gede Rahadi Wiguna, SH.,M.Kn., Dwi Andika Prayojana, SH, I Gede Putu Yudi Kharisma, SH, I Gusti Agung Oka Diatmika, serta teman-teman seperjuangan Angkatan IV Mandiri Magister Kenotariatan Universitas Udayana atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmatNya kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian tesis ini. Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan dalam bidang Kenotariatan, serta berguna bagi masyarakat.
Denpasar, 26 Mei 2015
Penulis
viii
ABSTRAK ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE
Penyelundupan hukum muncul sebagai suatu konsep baru yang dilahirkan oleh individu tertentu untuk mencapai keinginannya yang sesungguhnya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Penguasaan tanah hak milik oleh orang asing dengan instrumen perjanjian nominee adalah merupakan perjanjian simulasi absolut, yaitu tidak dipenuhinya syarat obyektif sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dilanggarnya ketentuan yang diatur pada Pasal 9 jo. Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria.Terkait dengan itu maka diangkat dua permasalahan, yaitu bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian nominee dan apakah akibat hukum terhadap akta perjanjian nominee. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari adanya konflik norma mengenai penguasaan tanah hak milik dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tertier. Teknik pegumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan yaitu pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta perjanjian nominee adalah memberikan penilaian terhadap isi akta dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta perjanjian nominee. Pembuatan akta perjanjian nominee dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak/penghadap sebagai akibat dari dapat terjadinya kebatalan demi hukum sehingga akan membawa notaris ke dalam pertanggungjawaban berupa sanksi perdata yaitu penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Selain itu, dengan melaksanakan pembuatan perjanjian nominee maka notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam ranah administrasi maka telah melanggar kode etik jabatan notaris sehingga membawa pertanggungjawaban atas sanksi berupa teguran, peringatan, skorsing dari keanggotaan Perkumpulan, pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Akibat hukum akta perjanjian nominee adalah dapat terjadi kebatalan karena hukum, dan akta perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dapa tdengan sendirinya batal demi hukum sehingga hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian tersebut juga dianggap tidak ada. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Perjanjian Nominee
ix
ABSTRACT
LEGAL ASPECT OF NOTARY RESPONSIBILITY IN MAKING NOMINEE AGREEMENT DEED
Smuggling of law emerged as a new concept born by certain individuals to achieve real desire that has been banned by legislation. Land tenure rights owned by foreigners with nominee agreement instruments is an absolute simulation agreement, which does not fulfill the requirements of objective validity of an agreement under Article 1320 verse (4) of the Civil Law Act and violation of the provisions set forth in Article 9 jo. Article 21 and Article 26 verse (2) of the Basic Agrarian Law. Associated with it then raised two issues, namely how the responsibility of the notary in the making of nominee agreement deed and whether the legal consequences to the nominee agreement deed. This research is normative legal research started from the existence of norm conflict regarding land tenure rights with contract freedom principle. This research used legal statute, conceptual approach, and case approach. The legal material used in this research is primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The technique of legal material collection used is literature study. The result of the research showed that the responsibility of the notary in making nominee agreement deed is to give assessment to the content of the deed and give legal guidance in accordance with nominee agreement deed making. The making of nominee agreement deed can cause the loss for the parties/ appearers as a result of the possibility of the cancellation for law so that will bring the notary into responsibility in the form of civil sanctions such as replacing the cost, compensation and interest. Moreover, by implementing the making of the nominee agreement notary has committed an unlawful act in the realm of the administration and had violated the notary office code of ethics so bring responsibility upon the sanctions in the form of reprimand, warning, suspension from membership of the Association, dismissal of the Society membership, and dishonorable discharge of the Association membership. The legal effect of nominee agreement deed is the possibility of nullification of law, and agreement deed signed by both parties can by itself null and void so that the rights and obligations arising from this agreement are also considered as absent.
Key words: Responsibility, Notary, Nominee Agreement
x
RINGKASAN
Tesis ini menganalisis mengenai aspek hukum pertanggung jawaban notaries dalam pembuatan akta perjanjian nominee. Bab I menguraikan latar belakang mengenai konflik norma pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta dengan jelas mengatur bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Dalam tesis ini pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Notaris dalam jabatannya sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang akan membuat suatu perjanjian agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diuraikan juga mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoritis dan metode penelitian. Bab I, menguraikan tentang tinjauan umum. Tinjauan umum dijabarkan menjadi 3 (tiga) sub bab antara lain tinjauan tentang notaris, tinjuan tentang perjanjian dan tentang kebatalan. Pertama, pada tinjauan umum tentang notaris, dibahas mengenai sejarah notaris, notaris sebagai pejabat umum, kewenangan dan kewajiban notaris serta kode etik profesi notaris. Kedua, pada tinjauan tentang perjanjian membahas mengenai pengertian perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian dan syarat sahnya perjanjian. Ketiga, membahas tentang pengertian kebatalan, dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Bab III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang pertama, dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu pertama membahas dasar hukum jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kedua membahas mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Ketiga membahas mengenai tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris serta kode etik notaris. Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab yaitu yang pertama membahas mengenai perjanjian nominee yang digunakan sebagai instrumen hukum penguasaan tanah yang dibuat orang asing dengan Warga Negara Indonesia, dengan maksud agar orang asing tersebut dapat menguasai sepenuhnya tanah hak milik di Indonesia dengan menggunakan nama Warga Negara Indonesia. Dalam pembahasan kedua, membahas mengenai kaitan antara perjanjian nominee dan penyelundupan hukum. Ketiga, membahas mengenai akibat hukum apa yang ditimbulkan dari pembuatan akta perjanjian nominee. Bab V, merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang simpulan dan saran dari penulis. Penulis menyimpulkan bahwa aspek hukum pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta perjanjian nominee dapat xi
adalah pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan kode etik notaris. Akibat hukum terhadap akta perjanjian nominee adalah dapat membuat batalnya akta demi hukum. Akta perjanjian nominee tersebut dapat batal demi hukum apabila mengandung unsur itikad tidak baik dalam hal ini melanggar undang-undang oleh para pihak yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada Warga Negara Asing untuk menguasai tanah hak milik di Indonesia. Saran yang diberikan adalah kepada pemerintah agar memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang menerapkan penyelundupan hukum terhadap penguasan hak milik atas tanah Warga Negara Asing. Kepada notaris, agar memegang teguh dan melaksanakan sumpah/janji jabatan yang diucapkan sebelum memulai tugas dan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab dan juga agar notaris seharusnya memberikan informasi dan penyuluhan hukum kepada para penghadap baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebelum menuangkan kehendak ke dalam sutau pembuatan akta sehingga tercipta perlindungan hukum serta kepastian hukum.
xii
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN SAMPUL DALAM ........................................................................................
i
PRASYARAT GELAR .................................................................................
ii
LEMBAR PERSETUJUAN ..........................................................................
iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ............................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH .........................................................................
vi
ABSTRAK ......................................................................................................
ix
ABSTRACT .....................................................................................................
x
RINGKASAN ................................................................................................
xi
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xiii
BAB I
PENDAHULUAN ..........................................................................
1
1.1. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ....................................................................
11
1.3. Tujuan Penelitian ......................................................................
12
1.3.1. Tujuan Umum ...............................................................
12
1.3.2. Tujuan Khusus ..............................................................
13
1.4. Manfaat Penelitian ....................................................................
13
1.4.1. Manfaat Teoritis............................................................
13
1.4.2. Manfaat Praktis .............................................................
13
1.5. Landasan Teoritis .....................................................................
14
1.5.1. Teori penguasaan tanah ................................................
14
xiii
BAB II
1.5.2. Teori perjanjian nominee ..............................................
18
1.5.3. Teori pertanggungjawaban (notaris) ............................
24
1.5.4. Teori pertanggungjawaban perdata...............................
29
1.6. Metode Penelitian .....................................................................
29
1.6.1. Jenis penelitian..............................................................
35
1.6.2. Jenis pendekatan ...........................................................
35
1.6.3. Sumber bahan hukum ...................................................
35
1.6.4. Teknik pengumpulan bahan hukum..............................
37
1.6.5. Teknik analisis bahan hukum .......................................
37
TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PERJANJIAN ................................................................................
39
2.1. Tinjauan Tentang Notaris.........................................................
39
2.1.1. Sejarah notaris ..............................................................
39
2.1.2. Notaris sebagai pejabat umum ......................................
40
2.1.3. Kewenangan dan kewajiban notaris .............................
48
2.1.4. Kode etik profesi notaris ...............................................
54
2.2. Tinjauan Tentang Perjanjian ....................................................
58
2.2.1. Pengertian perjanjian ....................................................
58
2.2.2. Bentuk-bentuk perjanjian..............................................
61
2.2.3. Syarat sahnya perjanjian ...............................................
65
2.3. Tentang Kebatalan ...................................................................
68
2.3.1. Pengertian kebatalan .....................................................
68
2.3.2. Dapat dibatalkan (Vernietigbaarheid) ..........................
69
2.3.3. Batal demi hukum (Neitigbaarheid) .............................
71
xiv
BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE ...............................................
75
3.1. Tanggung Jawab Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris ......................................................................................
75
3.2. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee ..................................................................
84
3.2.1 Tanggung Jawab Notaris Dari Segi Hukum Administrasi..................................................................
98
3.2.2 Tanggung Jawab Notaris Dari Segi Hukum Perdata ....
100
3.2.3 Tanggung Jawab Dari Segi Hukum Pidana ..................
114
3.2.4 Tanggung Jawab Notaris Dari Segi Kode Etik Notaris
130
BAB IV AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN NOMINEE ..............
137
4.1. Perjanjian Nominee ..................................................................
137
4.2. Perjanjian Nominee dan Penyelundupan Hukum .....................
139
4.3. Akibat Hukum Akta Perjanjian Nominee.................................
144
PENUTUP ......................................................................................
148
5.1. Kesimpulan ..............................................................................
148
5.2. Saran-Saran .............................................................................
149
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
152
BAB V
LAMPIRAN
xv
