`PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM SUATU AKTA OTENTIK YANG MENIMBULKAN SUATU HAK
JURNAL
oleh : HENDRI MAITUNALDI NIM :121000560047
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2014
0
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM SUATU AKTA OTENTIK YANG MENIMBULKAN SUATU HAK (HENDRI MAITUNALDI, 121000560047, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMAN SISWA PADANG)
ABSTRAK
Penyidikan merupakan salah satu dari kewenangan Polri dalam penanganan tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik yang menimbulkan suatu hak. Pemalsuan (valscheid in geschriften) diatur dalam BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Dalam melaksanakan penyidikan tersebut tentulah ada cara – cara, tahap – tahap dan proses – proses dalam mengumpulkan bukti – bukti dimana nantinya membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangka atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut; Pertama, Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik yang menimbulkan suatu hak di Wilayah Hukum Polres Padang Pariaman. Kedua, Apa kendala dan upaya dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik yang menimbulkan suatu hak di Wilayah Hukum Pores Padang Pariaman. Tipe penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif. Sedangkan metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, proses penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik yang menimbulkan suatu hak di wilayah hukum Polres Padang Pariaman adalah dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban, tersangka dan saksi – saksi, hingga pemberkasan perkara untuk dikirimkan ke JPU berserta tersangka dan barang buktinya. Kedua, kendala dalam proses penyidikan antara lain kurang pro aktifnya para saksi dan tersangka dalam memenuhi panggilan penyidik untuk diminta keterangan serta pemeriksaan tanda tangan pembanding saksi korban ke PUSLABFOR POLRI Medan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.
Kata Kunci : Penyidikan, pemalsuan, akta otentik
1
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan bermasyarakat hubungan antara orang dan orang, selalu akan menyangkut hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanganggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum. Dewasa ini tindak kejahatan tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan pembataian sekeluarga yang melibatkan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai korban, adapun kejahatan lainnya adalah terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya yang tentunya melibatkan manusia sebagai pelaku dan dokumendokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek. Tindak pidana pemalsuan surat juga terjadi di wilayah Hukum Polres Padang Pariaman, yang dilakukan oleh tersangka NOKYWIDIANSYAH dengan
2
memalsukan tanda tangan kaumnya dalam suatu surat akta persetujuan bersama yang dibuat pada Notaris/PPAT Yulheri Alioes.SH di jalan raya Padang Bukittinggi km 20 nomor 50 batang anai kabupaten padang pariaman.Setelah akta persetujuan bersama tersebut dibuat di notaris /PPAT Yulheri Alioes kemudian tersangka NOKY WIDIANSYAH menggunakan surat akta persetujuan bersama tersebut untuk kepengurusan penerbitan sertifikat,setelah sertifikat keluar kemudian NOKI WIDIANSYAH menjual tanah yang telah bersertifikat tersebut dan ada juga yang dijadikan sebagai agunan pada Bank BPR. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan dalam laporan yang berbentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Suatu Akta Otentik Yang Menimbulkan Suatu Hak “.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis gambarkan di atas ada
beberapa masalah yang akan penulis angkat dan teliti lebih jauh diantaranya; 1. Bagaimanakah Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik di Polres Padang Pariaman ? 2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik di Polres Padang Pariaman? 3. Bagaimanakah
cara mengatasi
kendala dalam mengungkap tindak
pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik di Pores Padang Pariaman ?
3
C.
Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukan, maka tujuan
penelitian adalah sebagai berikut; 1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik di Polres Padang Pariaman. 2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik di Polres Padang Pariaman. 3. Upaya untuk mengetahui permasalahan tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta authentik di Polres Padang Pariaman. D.
Manfaat Penelitian Beranjak dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka
dalam penelitian ini ada dua manfaat yang ingin penulis capai; 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis yaitu sebagai sumbang pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis yaitu manfaat bagi penulis sendiri, sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang lebih dibidang hukum dari masyarakat awam hendaknya bisa menjadi modal bagi penulis yang nantinya akan terjun kelapangan dalam dunia kerja untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. 4
E.
Metode Penelitian Untuk dapat dilaksanakan penelitian yang baik diperlukan metode
pelaksanaan agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah. 1. Pendekatan Masalah Metode pendekatan dilapangan yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Polres Padang Pariaman sehingga dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Jenis dan sumber data a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data ini merupakan data pokok dan langsung berhubungan dengan penelitian. b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku hukum berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder baik berupa litelatur buku-buku, hasil penelitian serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari; 1.
Penelitian lapangan a. Dengan melakukan penelitian di Polres Padang Pariaman sehubungan yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik
5
b. Dengan melakukan wawancara langsung dengan Kasat reskrim serta penyidik yang menangani langsung tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik diPolres Padang Pariaman 2.
Penelitian kepustakaan merupakan suatu cara penelitian dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian.
3. Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan Data Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka dilakukan pengolahan dengan cara; 1. Editing, yaitu suatu proses pengolahan data untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang di dapat dari penelitian. 2. Coding, yaitu suatu proses untuk mengklasifikasikan data setelah melalui proses pengeditan. b. Analisa Data Setelah semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kulitatif yang akhirnya diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak di Pores Padang Pariaman.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM SUATU AKTA OTENTIK YANG MENIMBULKAN SUATU HAK A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan Pasal 1 butir 1 KUHAP mengatakan Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menjadi penyidik adalah : 1.
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2.
Pejabat Polisi Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari pengertian penyidik di atas diketahui bahwa tugas penyidik adalah
melakukan penyidikan. Dengan demikian, perlu diketahui pengertian penyidikan. Dalam pasal 1 butir 2 KUHAP dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dari pengertian penyidikan di atas
dapat disimpulkan bahwa
Penyidikan tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana Pemalsuan Tanda tangan tersebut.
7
B. Tugas dan Wewenang Penyidik Jika di perhatikan dengan seksama, Motifasi dan tujuan penyidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik umtuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia
sebelum melangkah
melakukan pemeriksaan
penyidikan
seperti
penangkapan atau penahanan harus lebih dahulu mengetahui dan wewenang penyidikan tersebut . 1.
Tugas Penyidik Tugas penyidik yaitu melakukan penyidikan yang berupa serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan tugas penyidik adalah: a.
Mengumpulkan bukti-bukti berupa : 1) Alat-alat yang ditemukan dilokasi kejadian atau alat yang digunakan atau membantu pelaksanaan tindak pidana. 2) Bukti tertulis atau surat. 3) Keterangan saksi, saksi ahli dan terdakwa.
b. Menemukan tersangkanya. Apabila bukti-bukti yang ditemukan mengarahkan pada seseorang maka penyidik bisa menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dalam melakukan tugasnya sebagai seorang penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Setiap tugas yang terurai diatas penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana yan
8
dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam KUHAP. Apabila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 2.
Wewenang Penyidik. Wewenang Penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b.
Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
c.
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d.
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
e.
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
g.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h.
Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
i.
Mengadakan penghentian penyidikan
j.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
C. Pengertian Pemalsuan Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yanng di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu
9
nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan dalam surat-surat (valschheidingeschrift) Demikianlah judul title XII buku II KUHP. Maka KUHP berturut-turut memuat empat title, semua tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi durat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Pasal 263. (1) barangsiapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan penjara selama-lamnya enam tahun. (2) Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Pasal 264. (1)
Yang bersalah melakukan pemalsuan surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun apabila perbuatan itu dilakukan. - Pada akta-akta otentik - Pada surat-surat utang atau sertifikat utang yang dikeluarkan suatu Negara atau bagiannya atau oleh suatu lembaga umum - Pada saham-saham atau utang-utang atau sertifikat sero atau sertifikat utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
10
- Pada segi saham, surat pembuktian untung sero dan bunga yang menjadi bagian dari surat-surat tersebut dalam kedua nomor termaksud diatas atau pada surat-surat bukti atau sebagai pengganti surat-surat itu D. Pengertian Akta Authentik (Otentik) Pada umumnya di dalam lalu lintas hukum perdata yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat pembuktian.
1
Akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta
otentik dan akta dibawah tangan. E.
Kedudukan Hukum Akta Notaris sebagai alat bukti dalam proses Penyidikan Saat ini di Indonesia, pengaturan mengenai Lembaga Notariat diatur dalam Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undangundang Jabatan Notaris). Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-undang Jabatan Noatris tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat
akta
otentik
dan
kewenangan
lainnya
sebagaimana diatur dalam undang undang ini. Kedudukan Notaris dalam masyarakat masih disegani. Masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau Unimpeachabl), yang
1
Teguh Samudra,Hukum Pembukti dalam acara Perdata, Alumi, Bandung,2004,hal 38
11
tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di harihari yang akan datang. Selanjutnya ditentukan pula bahwa : 1) Notaris
berwenang
membuat
akta
otentik
mengenai
semua
perbuatan,perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau
yang
dikehendaki
oleh
yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tangggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkandengan undang-undang. 2) Notaris berwenang pula : a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan memdaftar dalam buku khusus b. Membukukan surat surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau g. Membuat akta risalah lelang
12
F. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Di Polres Padang Pariaman Didalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdata dikemukakan bahwa akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak terkait dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dibuat dalam akta tersebut. Tapi bagaimana bila dalam proses pembuatan akta tersebut terdapat tanda tangan yang dipalsukan maka akan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dapat menimbulkan suatu hak, seperti yang terjadi diwilayah hukum Polres Padang Pariaman yang mana terdapat satu kasus pemalsuan tanda tangan dalam akta pembagian hak bersama di PPAT/Notaris Yulheri Alioes,SH yang dipergunakan untuk membuat sertifikat atas nama pribadi. Berikut proses penyidikan pemalsuan tanda tangan dengan pelapor Ir. Abdul Malik dengan Terlapor Noky Widiansyah. 1. Menerima Laporan dan pengaduan dari pelapor/korban 2. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan 3. Mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) 4. Pemeriksaan Saksi 5. Pemeriksaan Tersangka 6. Penahanan 7. Pengambilan tanda tangan pembanding 8. Pemberkasan 9. Pengiriman Berkas Perkara 10. Penyerahan tersangka dan barang bukti
13
BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM SUATU AKTA OTENTIK YANG MENIMBULKAN SUATU HAK
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana 1. Pelaksanaan Penyidikan Dalam mengungkap Tindak pidana pemalsuan tanda tangan penyidik/penyidik pembantu melakukan pemangilan terhadap saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan dibuatkan dalam Berita acara pemeriksaan ( BAP ) . Berikut serangkaian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat atau akta otentik : a. Melakukan pemangilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan ( BAP ). Setelah penyidik/penyidik pembantu menerima laporan dan telah mengambil keterangan pelapor maka penyidik/penyidik pembantu melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor didalam berita acara pemeriksaan dirinya dan kemudian teerhadap
saksi
yang
telah
dilakukan
pemanggilan
tersebut
keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). b. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).
Penyidik/penyidik pembantu mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dimana tindak pidana itu dilakukan yaitu di Notaris Yulheri Alioes.SH yang bertempat di jalan raya Padang-Bukittinggi KM.20 nomor 50 Kecamatan Batang anai Kabupaten padang pariaman guna
14
menentukan apakah benar tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik tersebut dilakukan disana atau tidak, sesuai dengan keterangan saksi pelapor didalam keterangannya,dan upaya yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu juga berguna untuk menentukan wilayah hukum peradilan tindak pidana yang terjadi. c. Membuat sket gambar tempat kejadian perkara (TKP) serta membuatkan berita acara tempat kejadian perkara (TKP). Setelah penyidik/penyidik pembantu mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) maka penyidik/penyidik pembantu membuat sket gambar tempat kejadian perkara (TKP) dengan arah utara sebagai patokan
arahnya,kemudian
penyidik/penyidik
pembantu
juga
membuatkan keterangan-keterangan tentang keadaan situasi di tempat kejadian perkara (TKP) kedalam berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ( BA TKP). d. Mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik. Berdasarkan dari keterangan saksi pelapor bahwa tanda tangan saksi beserta kaumnya dipalsukan didalam suatu akta otentik yang dibuat pada notaris Yulheri Alioes.SH oleh NOKI WIDIANSYAH yang mana pada saat pelaporan saksi pelapor hanya membawa fotocopy surat dan akta yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi pelapor dan kaumnya yang dipalsukan, maka penyidik/penyidik pembantu berusaha untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik yang aslinya dengan mendatangi 15
Notaris/PPAT Yulheri Alioes.SH serta menanyakan apakah benar NOKI WIDIANSYAH ada membuat suatu akta pada Notaris/PPAT tersebut Selain itu penyidik/penyidik pembantu.juga mendatangi kemana saja surat atau akta otentik tersebut digunnakan, hal tersebut dilakukan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan tersangka yang mana tersangka mengakui telah membuat akta pembagian hak bersama di Notaris Yulheri Alioes.SH dengan akta pembagian hak bersama nomor 126/2009 dan akta pembagian hak bersama nomor 232/2010,kemudian NOKY WIDIANSYAH menggunakan akta tersebut untuk kepengurusan sertifikat di BPN Padang pariaman yaitu sertifikat sertifikat nomor M52 dan sertifikat nomor M53 dengan pemegang hak atas nama kaumnya.Terhadap sertifikat nomor M52 dan M53 kemudian dibalik namakan kepada NOKY WIDIANSYAH , terhadap
sertifikat
nomor
M52
telah
dijual
oleh
NOKY
WIDIANSYAH sedangkan sertifikat nomor M53 dijadikan agunan atau jaminan kredit oleh NOKY WIDIIANSYAH pada PT PNM UlaMM Syariah unit lubuk buaya kota Padang.Maka upaya penyidik dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik pada Notaris/PPAT Yulheri Aloes.SH,BPN Padang pariaman dan bank BPR PT PNM UlaMM Syariah membuahkan hasil dan kemudian penyidik/penyidik pembantu melakukan penyitaan terhadap surat dan akta otentik tersebut yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan didalamnya.
16
e. Meminta dan mengumpulkan surat yang ada pada saksi korban yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi korban. Salah satu upaya penyidik/penyidik pembantu adalah meminta dan mengumpulkan surat-surat dari saksi-saksi yang didalamnya terdapat
tanda
tangan
saksi-saksi
yang
digunakan
oleh
penyidik/penyidik pembantu sebagai bukti surat pembanding terhadap tanda tangan yang dipalsukan guna diperiksa secara laboratoriaes di PUSLABFOR POLRI yang berada di Medan, adapun surat-surat yang ada pada saksi-saksi yang dirugikan tersebut adalah Kartu tanda penduduk (KTP),Kartu keluarga,ijazah dan paspor. f. Meminta tanda tangan saksi korban yang dilakukan secara berdiri,jongkok dan duduk didepan penyidik/pembantu. Upaya penyidik/penyidik pembantu juga meminta tanda tangan saksi-saksi yang dilakukan secara berdiri, jongkok, dan duduk dihadapan penyidik/penyidik pembantu yang bertujuan apakah garis tanda tangan saksi-saksi tersebut dapat berubah secara banyak atau tetap, hal tersebut dilakukan penyidik//penyidik pembantu sesuai dengan petunjuk dari PUSLABFOR POLRI Medan guna pemeriksaan secara laboratories g. Melakukan pelabelan barang bukti serta membuatkan berita acara pelabelannya. Terhadap barang bukti berupa surat dan akta otentik yang telah dilakukan
penyitaan
oleh
penyidik//penyidik
pembantu
akan
17
dilakukan pelabelan terhadap barang bukti tersebut dan dibuatkan berita acara pelabelannya. h. Mengirimkan barang bukti dan tanda tangan pembanding ke PUSLABFOR POLRI MEDAN untuk diperiksa secara laboratories. Setelah penyidik/penyidik pembantu berhasil mencari dan mengumpulkan barang bukti dan dibuatkan pelabelannya serta berita acara pelabelan barang bukti,kemudian penyidik/penyidik pembantu juga meminta taanda tangan pembanding dari saksi-saksi yang terdapat
pada
surat-surat
yang
ada
pada
saksi.setelah
itu
penyidik/penyidik pembantu mengirimkan barang bukti serta tanda tangan pembanding tersebut ke PUSLABFOR POLRI yang berada di Medan untuk diperiksa secara laboratories,hal ini adalah untuk menentukan apakah benar taanda tangan saksi
-saksi tersebut
dipalsukan atau tidak. i. Melakukan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta ottentik adalah sebagai berikut : a. Penyitaan Dengan Surat perintah penyitaan No.Pol : SP.Sita / 06 / II / 2011 / Reskrim,tanggal 18 Februari 2011. Adapun barang yang disita antara lain :
18
-Surat
permohonan
kuasa
selaku
pegawai
PPAT
Yulheri
Alioes.SH. - Surat kuasa NOKY WIDIANSYAH tanggal 15 November 2010. -1 (satu) buah akta pembagian hak bersama nomo 232/2010 tanggal 3 November 2010. -Surat permohonan dari Reni Angraini.SH selaku pegawai PPAT Yulheri Alioes.SH. - Surat kuasa NOKY WIDIANSYAH tanggal 09 Juni 2009. - 1 (satu) buah akta pembagian hak bersama nomo 126/2009 tanggal 9 Juni 2009 - Photo copy identitas (KTP) pemegang hak yang telah dilegalisir oleh PPAT Yulheri Alioes.SH. - Sertifikat nomor M 52 atas nama NOKY WIDIANSYAH. Disita dari BPN Padang Pariaman. Dengan surat perintah penyitaan No.Pol :SP.Sita / 08 / II / 2011/Reskrim,tanggal 22 februari 2011. Adapun barang bukti yang disita adalah sertifikat hak milik nomor M53 atas nama NOKY WIDIANSYAH yang disita dari PT PNM UlaMM Syariah un it lubuk buaya.
19
Dengan Surat perintah penyitaan No.Pol :SP.Sita / 09 / II / 2011/ Reskrim,tanggal 24 Februari 2011.Adapun barang bukti yang disita adalah : -1(satu) lembar KTP dan paspor atas nama ABDUL MALIK . - 1(satu) lembar KTP dan paspor atas nama ZAINAB. - 1 (satu) lembar KTP dan paspor atas nama ZAIDIN. - 1 (satu) lembar KTP dan paspor atas nama NURDIN. - 1 (satu) lembar KTP atas nama NURLELA. - 1 (satu) lembar KTP atas nama SYOPIA. - 1 (satu) lembar ijazah DIII (UI) atas nama VERAWATI. - 1 ( satu) lembar KTP dan kartu keluarga atas nama FAISAL. Disita dari ABDUL MALIK. b. Penangkapan Dengan Surat perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap / 02 /V / 2011 / Reskrim,tanggal 27 Mei 2011.Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka NOKY WIDIANSYAH. c. Penahanan Dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han / 02 / V / 2011 / Reskrim, tanggal 28 Mei 2011. Terhadap tersangka NOKY
20
WIDIANSYAH dilakukan penahanan selama 20 hari dan menempatkan tersangka di Rutan PolresPadang Pariaman. d. Pemberkasan dan mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk diteliti. Setelah
penyidik/penyidik
pembantu
selesai
melakukan
serangkaian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik maka penyidik/penyidik pembantu melakukan pemberkasan dengan menjillid serangkaian tindakan penyidikan untuk dikirimkan ke Kejaksaan Negri pariaman untuk diteliti oleh jaksa dan kemudian penyidik/penyidik pembantu menunggu hasil penelitian jaksa apakah jaksa menyatakan sudah lengkap atau masih ada kekurangan terhadap berkas perkara. 2. Selesainya Penyidikan Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penutut Umum. Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum ), tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai ( pasal 110 ayat(4) KUHAP ) .
21
Tetapi apabila Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. B. Kendala dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan di wilayah hukum Polres Padang Pariaman 1. Kurang Pro aktifnya para saksi dan tersangka dalam memenuhi panggilan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan, sehingga penyidik/penyidik pembantu menerbitkan surat panggilan kedua terhadap saksi dan tersangka yang akan dimintai keterangannya.Ada juga saksi yang diperlukan keterangannya berada di luar negri ( suriname ) dan ada juga salah satu saksi yang akan diambil keterangannya tidak cakap hukum dan berada dibawah pengapuan atau keterbelakangan mental sesuai dengan surat keterangan dokter sehingga penyidik/penyidik pembantu tidak bisa menjadikan salah satu orang yang dirugikan tersebut menjadi saksi untuk dimintai keterangannya.
22
2. Dalam pembuktian pemalsuan tanda tangan harus ada bukti-bukti pembanding berupa surat dan tanda tangan pembanding dari saksi korban untuk diperiksa secara laboratories di PUSLABFOR POLRI MEDAN hal tersebut membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.Terhadap surat dan tanda tangan pembanding dari saksi korban tersebut sekurang-kurangnya harus terdapat sebanyak 5 (lima) buah surat yang didalammnya terdapat tanda tangan saksi korban untuk diperiksa secara laboratories akan tetapi saksi korban tidak mmemiliki sebanyak yang ditentukan oleh
PUSLABFOR
POLRI MEDAN teresebut yaitu sebanyak 5 (lima) buah surat yang didalamnya
terdapat
tanda
tangan
saksi
korban
sehingga
penyidik/penyidik pembantu meminta agar saksi korban mencari dan mengumpulkan bukti surat yang ada padanya
sekurang-kurangnya
sebanyak 5 (lima) buah untuk dikirimkan ke PUSLABFOR POLRI MEDAN untuk diperiksa secara laboratories. C. Upaya-upaya Penanggulangan Pemalsuan Tanda Tangan atau akta otentik 1. Upaya Penanggulangan secara preventif Penanggulangan secara preventif ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi, seperti dengan cara pendidikan terhadap masyarakat melalui penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama,etika,budi pekerti dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan saksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tidakan pidana.
23
2. Upaya Penanggulangan Secara Represif Penanggulangan secara represif adalah berupa penindakan terhadap pelaku kejahatan, yang dilakukan atau dilaksanakan sesudah kejahatan itu terjadi, yang di proses sesuai hukum yang berlaku.
24
BAB IV PENUTUP
A.
Kesimpulan Sebagaimana pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka pada bab terakhir ini penulis perlu mengemukakan adanya beberapa kesimpulan yang menjadi uraian singkat yang merupakan inti dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 1.
Penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak di wilayah hukum Polres padang pariaman dengan tersangkanya adalah Sdr. NOKY WIDIANSYAH yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan pemegang hak dalam akta pembagian hak bersama nomor 126/2009 tanggal 9 Juni 2009 dan akta pembagian hak bersama nomor 232/2010 tanggal 03 November 2010 yang dibuat di Notaris/PPAT Yulheri Alioes.SH bertempat di jalan raya Padang Bukittinggi KM 20 nomor 50 Kecamatan batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu Polres Padang pariaman adalah Menerima dan membuat laporan polisi tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak, Pengiriman SPDP, pemeriksaan terhadap saksi korban dan saksi – saksi lainnya,mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) serta membuat berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ( BA TKP ),
memintakan surat penetapan
persetujuan penyitaan dari pengadilan Negeri pariaman,penyitaan 25
barang bukti yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu, pelabelan barang bukti, penerbitan surat perintah penangkapan, penangkapan tersangka, pemeriksaan dan penahanan tersangka, pemberkasan perkara, pengiriman berkas perkara ke JPU, dan Pengiriman tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU. 2.
Kendala yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana Pemalsuan tanda tangan dalam akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak dalam hal ini menurut penyidik/penyidik pembantu Polres Padang Pariaman adalah : a.
Kurang pro aktifnya tersangka serta saksi dari pejabat Notaris/PPAT YULHERI ALIOES dalam memenuhi panggilan dari penyidik/penyidik pembantu sehingga penyidik/penyidik pembantu menerbitkan surat panggilan kedua terhadap tersangka Noky
Widiansyah
dan
saksi
Notaris/PPAT
Yulheri
Alioes.SH.Dan terhadap tersangka Noky Widiansyah diterbitkan surat perintah penangkapan kemudian dilakukan penangkapan oleh unit Opsnal reskrim Polres Padang Pariaman. b. Kurang pro aktifnya pihak dari PT PNM UlaMM Syariah unit Lubuk Buaya padang dalam hal penyitaan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap barang bukti sertifikat dengan nomor hal milik M 53 yang dijadikan agunan oleh tersangka NOKY WIDIANSYAH. c. Susahnya penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan surat dari saksi-saksi yang dirugikan dalam perkara ini yang di
26
dalammya terdapat tanda tangan pembanding untuk diperiksa secara laboratories di PUSLABFOR POLRI MEDAN. d. Minimnya saksi dikarenakan keberadaan saksi yang sedang berada diluar negri dan diluar daerah wilayah hukum padang pariaman. B.
Saran - saran 1.
Diharapkan kepada masyarakat, apabila terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam suatu akta otentik, agar sesegara mungkin melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian, dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat besar yang dapat mengalihkan suatu hak seseorang kepada orang lain.
2.
Dalam proses penyidikan hendaknya penyidik/penyidik pembantu bertindak bijaksana dan proposional, cermat dan cepat agar korban merasa terlindungi, terayomi dan terlayani dengan baik apabila mereka melaporkan telah terjadi tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan tanda tangan.
3.
Dalam pembuatan suatu akta di Notaris/PPAT hendaknya sesuai dengan prosedur agar jangan lagi ditemukan suatu perbuatan Tindak Pidana yang dapat menghilanmgkan hak sesorang.
27
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Amin, 2008,Tindakan Tegas terhadap Pemalsuan Surat, http://www.vhrmedia web.id Bambang
Waluyo,1991,Sistem
Pembuktian
dan
Peradilan
Indonesia,
Jakarta,Sinar Grafika G.H.S.Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga Habib Adjie,2008,Hukum Notaris Indonesia(Tafsir Tematik Terhadap UU NO.30TH 2004Tentang Jabatan
Notaris),Bandung,Refika Aditam
Hilman Hadi Kusuma, 1984 , Bahasa Hukum Indonesia, Bandung ,Alumni Irawan Soerodjo,2003,Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya,Arkla Martiman Prodjohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2, Jakarta : Pradya Paramitha. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,1977,Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju,Bandung Subekti,2007,Hukum Pembuktian, Jakarta,Pradnya Paramita Sudikno,1977,Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta,liberty Sudikno Mertokusumo,2002,Mengenal Hukum, Yogyakarta,Liberty Teguh Samudra,2004,Hukum Pembukti dalam acara Perdata,Bandung, Alumi
28
B. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang PPAT PP No. 24 Tahun 1997 tentang PPAT. PP No. 37 tahun 1998 tentang PPAT. PerKBPN no. 1 tahun 2006 tentang PPAT
29
