KONSEP PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

KONSEP PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Achmad Ratomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen. H. Hasan Basri, Kotak Pos 219, Banjarmasin 70123, Kalimantan Selat Email: [email protected]

Abstract The purpose of this study was to analyze the implementation of the concept of diversion procedure at the investigation stage in the completion of the crime by children. This study uses a kind of normative legal research, which is a process to find the rule of law, principles of law and legal doctrines in order to answer the legal issues faced in order to obtain the arguments, theories or concepts as prescriptions in solving the problem. The concept of diversion at the stage of implementation procedures in the completion of the investigation of criminal acts committed by children there are three forms, namely: First, Police Conference. The party consisted of the police and offender. Type of crime is violations and minor crime. Second, the Family Conference. The parties involved are the police, offender and /or parent/guardian, and the supervising community. Type of crime is a minor crime, crime without victim and crime the value of the losses of victims not more than the provincial minimum wage. Third, Public Conference. The parties involved are the police, offender and/or parent/guardian, the victim and/or the parent/guardian and supervising community and society. Type of crime is a crime punishable by prison of less than 7 (seven) years and not a repetition of crime. Key words: diversion, investigation, crime by child

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu: Pertama, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri atas polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananya adalah pelanggaran dan tindak pidana ringan. Kedua, Musyawarah Keluarga Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Ketiga, Musyawarah Masyarakat Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/ walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku bukan melakukan pengulangan tindak pidana. Kata kunci: diversi, penyidikan, tindak pidana oleh anak 394

395

ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, Halaman 290-452

Latar Belakang

dari orang tua, wali, atau orang tua asuh

Anak sebagai manusia yang masih dalam

akan mudah terseret dalam arus pergaulan

taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat

masyarakat

rentan melakukan suatu perbuatan yang

kurang sehat dan merugikan perkembangan

menurut mereka perbuatan tersebut adalah

pribadinya.1

suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara

Perlakuan

dan

lingkungannya

penegak

hukum

yang

terhadap

yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak

anak yang di duga melakukan tindak pidana

itu termasuk kategori tindak pidana. Misalnya

seringkali bersifat sangat represif. Proses

anak yang bermain ketangkasan di arena

peradilan terhadap anak seringkali kehilangan

permainan anak-anak yang dalam bermainnya

makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme

memperoleh bonus atau imbalan baik berupa

yang harus berakhir dengan upaya untuk

uang maupun barang. Di pandangan anak

melindungi kepentingan terbaik bagi anak

perbuatan tersebut adalah suatu permainan,

(the best interest of child). Peradilan pidana

sedangkan dalam perspektif hukum itu adalah

anak seringkali merupakan proses yang

suatu tindak pidana.

hanya berorientasi pada penegakan hukum

Penyimpangan

tingkah

laku

atau

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor,

secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.2 Perlakuan-perlakuan

yang

cenderung

antara lain adanya dampak negatif dari

membekaskan stigma atas diri anak lebih

perkembangan pembangunan yang cepat,

mengedepan

arus globalisasi di bidang komunikasi dan

aparat penegak hukum yang mencerminkan

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

perlindungan hak-hak anak yang melakukan

teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup

tindak pidana. Anak yang terlibat dalam

sebagian orang tua. Semua fakta tersebut telah

proses peradilan pidana sering memperoleh

membawa perubahan sosial yang mendasar

perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa

dalam kehidupan masyarakat yang sangat

hal telah diperlakukan lebih buruk bila

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku

dibandingkan dengan orang dewasa yang

anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak

berada dalam situasi yang sama. Mayoritas

memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan

dari anak yang melakukan tindak pidana

dan pembinaan dalam pengembangan sikap,

mengalami tindak kekerasan selama dalam

perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan

proses peradilan pidana.3

dibandingkan

perlakuan

1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 2 Koesno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 6. 3 Ibid, hlm. 8.

Achmad Ratomi, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada...

396

Berdasarkan data Komisi Perlindungan

tersebut menjadi salah satu sebabnya adalah

Anak Indonesia (KPAI) pada Juli 2009,

karena anak-anak itu merasa ditangani oleh

Indonesia merupakan negara yang paling

petugas hukum yang kurang memahami

banyak memidanakan anak yaitu sudah ada

masalah mereka sebagai anak. Persayaratan

6.000 anak. Sementara, 3.800 anak di antaranya

adanya profesionalisme penegak hukum

mendekam

di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan

di

lembaga

pemasyarakatan

(Lapas).4 Seharusnya tidak semua anak

formal

dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan

persyaratan substansial dalam penunjukan

Bukan proses pembelajaran mental yang

penegak hukum khusus anak. Legitimasi

mereka dapatkan, tapi pembelajaran secara

mereka sebagai penegak hukum di bidang

internal dari narapidana yang lebih dewasa.

anak hanya semata-mata didasarkan atas

Padahal di Indonesia hanya ada 16 Lembaga

Surat Penunjukan sebagai Polisi khusus Anak,

Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak).

Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan

lebih

dikedepankan

daripada

Fenomena di atas menunjukkan bahwa

bukannya persyaratan subsatnsial seperti yang

penanganan terhadap anak sebagai pelaku

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor

tindak pidana oleh aparat penegak hukum

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

melalui proses peradilan selama ini cenderung

(UUPA)5 yang telah diganti dengan Undang-

merugikan masa depan anak. Keadaan

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

tersebut bukan saja sangat memprihatinkan,

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).6

namun sangat mengkhawatirkan karena hal

Padahal melalui UUPA diharapkan petugas

itu menggambarkan bahwa sesungguhnya

yang bertindak sebagai penyidik, penuntut

penanganan terhadap anak yang diduga

umum, dan hakim benar-benar menguasai dan

melakukan tindak pidana belum benar-benar

memahami masalah anak, sehingga dalam

mencerminkan perlindungan anak.

proses penanganannya tidak menimbulkan

Anak-anak

selama

dalam

proses

pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan

gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak.

sampai pengadilan) merasa kurang dihargai,

Padahal jika berpedoman kepada The

perlakuan-perlakuan para petugas cenderung

United Nations Standard Minimum Rules

membekaskan citra negatif dalam benak

for Administration of Juvenile Justice – the

mereka (stigmatisasi). Perlakuan petugas

Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum

4 Tim KPAI: Indonesia Negara Terbanyak Memidana Anak, Kompas, 16 Juli 2009. 5 Paulus Hadisuprapto, Peradilan Restotarif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, hlm. 22. 6 Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. UU ini disahkan pada tanggal 30 Juli 2012.

397


PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -

11.2 The police, the prosecution or other

Peraturan Beijing), yang disahkan melalui

agencies dealing with juvenile cases

Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29

shall be empowered to dispose of

November 1985, maka tujuan dari peradilan

such cases, at their discretion, without

anak sebagaimana disebutkan dalam Rule

recourse

5.1 adalah “The juvenile justice system shall

accordance with the criteria laid down

emphasize the well-being of the juvenile and

for that purpose in the respective legal

shall ensure that any reaction to juvenile

system and also in accordance with the

offenders shall always be in proportion to

principles contained in these Rules;

to

formal

hearings,

in

the circumstances of both the offenders and

(Terjemahan bebas: Pihak kepolisian,

the offence”. Berdasarkan ketentuan tersebut

kejaksaan atau lembaga-lembaga lain

dipahami bahwa sistem peradilan anak

yang menangani tindak pidana yang

harus lebih menekankan pada kesejahteraan

dilakukan oleh anak harus diberikan

anak dan harus dipastikan bahwa seluruh

wewenang

penanganan terhadap anak harus selalu sesuai

perkara-perkara tersebut atas dasar

dengan keadaan, baik keadaan dari pelaku

keputusan yang mereka ambil tanpa

maupun keadaan dari pelanggaran/kejahatan).

harus

untuk

menyelesaikan

menyerahkannya

kepada

Berkaitan dengan tujuan tersebut, maka

persidangan formal sesuai dengan

ada satu model penyelesaian perkara pidana

kriteria yang diberikan untuk tujuan

anak tanpa harus melalui proses peradilan,

tersebut dalam sistem hukum masing-

sebagaimana diatur dalam Rule. 11 The

masing serta sesuai dengan prinsip-

Beijing Rules yang berbunyi :

prinsip yang termuat dalam Aturan ini).

11.1 Consideration shall be given, wherever

11.3 Any diversion involving referral to

appropriate, to dealing with juvenile

appropriate

offenders without resorting to formal

services shall require the consent of

trial by the competent authority,

the juvenile, or her or his parents or

referred to in rule 14.1 below;

guardian, provided that such decision

(Terjemahan

bebas:

community

or

other

Pertimbangan

to refer a case shall be subject to

harus diberikan kapan saja diperlukan

review by a competent authority, upon

untuk menangani anak tanpa harus

application;

menyerahkannya

pada

pengadilan

(Terjemahan bebas: Setiap pengalihan

formal oleh lembaga yang berwenang,

yang berupa rujukan kepada layanan

seperti yang diatur dalam aturan 14.1

mayarakat yang tepat dan layanan

dibawah).

lainnya harus mendapatkan persetujuan


398

dari anak tersebut, atau orangtua atau

pelayanan sosial.8 Dengan demkian, maka

pengasuhnya, dengan syarat bahwa

diversi merupakan mekanisme pengalihan

pada saat dilaksanakan, keputusan itu

perkara dari proses formal (hukum) ke proses

bisa ditinjau kembali oleh pejabat yang

informal (sosial).

berwenang).

Keberadaan diversi di Indonesia telah

11.4 In order to facilitate the discretionary

diakui melalui UU SPPA yang disahkan pada

disposition of juvenile cases, efforts

tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif

shall be made to provide for community

2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) UU

programmes,

temporary

SPPA menyatakan bahwa “Pada tingkatan

supervision and guidance, restitution,

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan

and compensation of victims.

perkara anak di pengadilan negeri wajib

such

as

(Terjemahan bebas: Dalam rangka

diupayakan diversi”. Syarat atau kriteria

memfasilitasi kebijakan melepaskan

tindak pidana yang dapat dilakukan diversi

anak, harus dilakukan upaya-upaya

adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

untuk melengkapi program-program

7 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi “Diversi

masyarakat, seperti pengawasan dan

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang

bimbingan sementara, ganti rugi dan

dilakukan:

kompensasi bagi para korban).

a. diancam dengan pidana penjara di bawah

Ketentuan tersebut di atas lebih dikenal dengan istilah “diversi”. Menurut Jack E. Bynum “Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system”.7 Berdasarkan ketentuan tersebut dipahami bahwa diversi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan atau

menempatkan

pelaku

anak

dari

sistem peradilan anak. Sedangkan Paulus Hadisuprapto mendefinisikan diversi sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses

7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Pengaturan prosedur pelaksanaan diversi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 UU SPPA9 masih bersifat abstrak yaitu hanya menyebutkan bentuk diversi melalui musyawarah berdasarkan Keadilan Restoratif yang melibatkan pelaku dan keluarganya, korban

dan

keluarganya,

Kemasyarakatan,

dan

Pembimbing

Pekerja

Sosial

Profesional serta masyarakat.

7 Ibid. 8 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 131. 9 Pasal 8 UU SPPA menjelaskan bahwa proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

399


Pembahasan

1. Kepolisian

merupakan

satu-satunya

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1)

lembaga penegak hukum dalam sub

UU SPPA, pelaksanaan diversi ini harus

sistem peradilan pidana yang mempunyai

dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses

jaringan

hingga

peradilan pidana anak (mulai penyidikan oleh

Dengan

demikian,

kepolisian, penuntutan oleh penuntut umum

lembaga kepolisian merupakan satu-

dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim).

satunya lembaga penegak hukum yang

Diberikannya

kewenangan

kepada

tingkat

kecamatan.

secara

structural

paling dekat dan paling mudah dijangkau

kepolisian selaku penyidik untuk melakukan

oleh

diversi dalam penyelesaian perkara tindak

kelembagaan yang demikian, kepolisian

pidana yang dilakukan oleh anak lebih

merupakan lembaga penegak hukum

didasarkan

yang

pada

kedudukan

kepolisian

masyarakat.

paling

Dengan

memungkinkan

potret

untuk

sebagai lembaga penegak hukum yang

memiliki jaringan sampai di tingkat yang

pertama dan langsung bersinggungan dengan

paling bawah (tingkat desa). Salah satu

masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai

lembaga yang dibentuk oleh kepolisian

potensi yang demikian besar untuk merubah

pada

kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas

Badan Kemitraan Polisi dan Masyarakat

polisi apabila dikemas secara dinamis akan

(BKPM).

tingkat

desa/kelurahan

adalah

menjadi sarana bagi polisi dalam membangun

2. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh

masyarakat. Dalam konteks ini, pengalaman

lebih banyak dibandingakan dengan

para bobby di Inggris dapat menjadi acuan.

aparat penegak hukum yang lainnya,

Istilan bobby untuk menunjuk pada sosok

sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap

polisi di Inggris berasal dari nama Robert

aparat kepolisian mempunyai komitmen

Peel sebagai sosok polisi yang selalu ramah,

untuk menangani tindak pidana yang

tidak memihak dan penuh humor. Sikap polisi

dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan

yang demikian inilah yang pada akhirnya

personil yang cukup memadai juga akan

ter-internalisasi-kan ada masyarakat Inggris,

sangat membantu proses penyelesaian

sehingga masyarakat Inggris berkembang

tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

menjadi masyarakat yang tertib dan teratur.10 Ada beberapa keuntungan yang akan

3. Oleh

karena

merupakan

lembaga

aparat

kepolisian

penegak

hukum

diperoleh jika diversi dilakukan pada tahap

pertama yang bergerak dalam proses

penyidikan oleh kepolisian, yaitu:11

peradilan

pidana,

maka

diversi

di

10 Koeno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 111. 11 Ibid, hlm. 112-113.


400

tingkat kepolisian mempunyai makna

atau beberapa pihak yang berbeda pendapat

memberikan

anak

tidak terus bertikai dan mendapat jalan

untuk sedini mungkin dihindarkan dari

tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah

bersinggungan dengan proses peradilan

mufakat diperlukan kerendahan hati dan

pidana. Dengan demikian, dampak negatif

keikhlasan diri serta membuang ego masing-

akibat anak bersinggungan dengan aparat

masing. Dalam kehidupan kemasyarakatan,

penegak hukum dapat diminimalisir.

musyawarah mufakat memiliki beberapa

jaminan

kepada

Proses diversi pada dasarnya merupakan

manfaat langsung, yaitu sebagai berikut :

upaya pengalihan dari proses peradilan pidana

1. Musyawarah mufakat merupakan cara

menuju penyelesaian secara musyawarah,

yang tepat untuk mengatasi berbagai

yang pada dasarnya merupakan jiwa dari

silang pendapat.

bangsa

Indonesia,

untuk

menyelesaikan

2. Musyawarah

mufakat

berpeluang

penggunaan

kekerasan

permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk

mengurangi

mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan

dalam memperjuangkan kepentingan.

bunyi Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi

3. Musyawarah

mufakat

berpotensi

“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

menghindari dan mengatasi kemungkinan

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

terjadinya konflik.

Perwakilan”.

Budaya musyawarah mufakat ini memiliki

Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila diatas

landasan filosofis dan teologis yang mengarah

dalam kaitannya dengan diversi adalah

kepada pemulihan harkat dan martabat

dianutnya prinsip musyawarah mufakat dalam

semua

setiap pengambilan keputusan dalam rangka

suasana konflik dengan perdamaian (asas

penyelesaian perkara pidana yang dilakukan

silahturahmi), menghapus hujat menghujat

oleh anak. Musyawarah mufakat merupakan

dengan

proses membahas persoalan secara duduk

menuntut dan salah menyalahkan (asas saling

bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang

memaafkan dan memohon ampunan kepada

terkait demi mencapai kesepakatan bersama.

Tuhan). Klarifikasi yang diinginkan tidak

Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara

melalui meja pengadilan, melainkan melalui

untuk mendapatkan keputusan yang sama-

meja perdamaian dan perundingan (asas

sama menguntungkan kedua belah pihak

musyawarah).12

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua

pihak

yang

pemaafan,

terlibat,

mengganti

menghentikan

tuntut

Penyelesaian perkara melalui musyawarah diarahkan pada harmonisasi atau

12 Adi Sulistiyono, “Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution”, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Disampaikan Pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005, hlm. 12.


401

kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian. Hal ini tentu sejalan dengan beberapa prisip yang melekat pada konsep diversi, misalnya:

bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. 3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan. 4. Memberi kesempatan bagi tercapainya

1. Konsep diversi bertujuan menciptakan

penyelesaian sengketa yang menghasilkan

perdamaian antara pelaku dan korban

keputusan yang dapat diterima oleh

dengan cara memberikan ganti rugi

semua pihak. Sehingga para pihak tidak

ataupun dengan permintaan maaf dan

menempuh upaya banding dan kasasi.

dianggap tidak ada konflik lagi, serta permintaan penyesalan dan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya. cukup dengan pemberian peringatan, keterampilan,

biaya murah. 6. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga

2. Program-program diversi dapat berupa; pembinaan

5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan

bimbingan

ataupun konseling (pemberian nasihat). 3. Kasus-kasus yang dilakukan diversi

mengurangi rasa malu keluarga. 7. Lebih

tinggi

untuk yang

tingkat

kemungkinan

melaksanakan

kesepakatan

dikarenakan

diambil

merupakan

keputusan

yang

kehendak

para

biasanya kasus yang tidak berat dan tidak

pihak.

membahayakan masyarakat, dan ada

pihak bersengketa di masa depan masih

kedekatan hubungan antara pelaku dan

dimungkinkan terjalin dengan baik.

korban.

Sehingga

hubungan

8. Mengurangi merebaknya mafia hukum

Diversi melalui keadilan restoratif yang

baik di tingkat penyidikan, penututan,

sepaham dengan budaya bangsa Indonesia

pengadilan

sedikitnya memiliki keuntungan sebagai

pelaksanaan putusan pengadilan.

berikut: 1. Dapat

pihak-

Diversi mengurangi

kemacetan

dan

masyarakat

maupun

sebagai untuk

taat

pada

tingkat

usaha

mengajak

dan

menegakan

penumpukan perkara di pengadilan.

hukum

Banyaknya kasus yang diajukan ke

mempertimbangkan rasa keadilan sebagai

pengadilan

prioritas

menyebabkan

proses

negara, utama

pelaksanaanya disamping

tetap

pemberian

berperkara seringkali berkepanjangan

kesempatan kepada pelaku untuk menempuh

dan memakan biaya yang tinggi serta

jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial

sering memberikan hasil yang kurang

atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak

memuaskan.

bertujuan mengabadikan hukum dan keadailan

2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat

sama sekali, akan tetapi berusaha memakai

atau memberdayakan pihak-pihak yang

unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk


402

membuat orang mentaati hukum. Oleh karena

lebih aman dan tenteram dalam pergaulan

itu, sangat diperlukan peran serta semua

bermasyarakat. Anak yang melakukan tindak

pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

pidana tidak hanya merasa bertanggung jawab

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya

terhadap korban saja melainkan juga merasa

Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun

bertanggung jawab atas lingkungannya.

bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan

Polisi selaku pemangku kewenangan

suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang

diversi

terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

menentukan kebijakan mekanisme yang akan

bersama-sama

serta

ditempuh dalam menerapkan diversi. Menurut

menciptakan suatu kewajiban untuk membuat

penulis ada 3 (tiga) bentuk konsep mekanisme

segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan

pelaksanan diversi oleh kepolisian, yaitu:

mengatasi

masalah

melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

diberi

tanggung

jawab

untuk

A. Musyawarah Polisi Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana

Selain para pihak yang berperkara (pelaku

yang dapat diselesaikan melalui mekanisme

dan korban), peranan masyarakat sangat

ini pada umumnya tindak pidana berupa

menentukan juga dalam terwujudnya diversi

pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak

ini. Di dalam UU SPPA peran masyarakat

pidana tersebut baik yang terdapat dalam

dapat dilihat dalam Pasal 93 huruf d dan

KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP.

huruf e yang berbunyi “Masyarakat dapat

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat

berperan serta dalam pelindungan Anak mulai

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b UU

dari pencegahan sampai dengan reintegrasi

SPPA.

sosial Anak dengan cara: (d) berpartisipasi

Pada

saat

polisi

mengetahui

telah

dalam penyelesaian perkara Anak melalui

terjadinya tindak pidana baik yang diketahui

Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;

secara langsung (tertangkap tangan) atau

dan (e) berkontribusi dalam rehabilitasi

melalui laporan atau pengaduan dari korban

dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban

atau masyarakat, maka saat itu juga polisi

dan/atau Anak Saksi melalui organisasi

dapat memanggil anak yang diduga melakukan

kemasyarakatan;

tindak pidana untuk dimintai keterangan atas

Ini artinya masyarakat yang bukan sebagai

perbuatan yang telah dilakukannya. Polisi

pelaku atau korban diikutsertakan dalam proses

memberikan kesempatan kepada anak untuk

penyelesaian perkara pidana yang dilakukan

menceritakan secara jelas dan lengkap atas

oleh anak. Keterlibatan masyarakat ini sangat

perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah

membantu dalam menciptakan suasana yang

polisi mendengarkan keterangan dari si


403

anak, selanjutnya polisi dapat menyimpulkan

walinya, dan pembimbing kemasyarakatan.

apakah anak tersebut terbukti bersalah telah

Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan

melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

melalui mekanisme ini adalah tindak pidana

Jika anak tersebut tidak terbukti maka polisi

ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak

harus melepaskannya, namun jika anak

pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih

tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat

dari nilai upah minimum propinsi setempat.

memberikan sanksi kepada anak tersebut.

Tindak pidana ringan tersebut harus tindak

Atau polisi dapat langsung memberikan sanksi

pidana ringan yang perilaku anak pada saat

jika anak telah mengakui perbuatannya.

melakukannya sangat membahayakan orang

Sanksi yang dapat diberikan oleh polisi

lain dan tindak pidana ringan yang merupakan

pada anak yang melakukan tindak pidana

pengulangan atau sebelumnya telah diberi

adalah peringatan informal (informal caution).

peringatan informal.

Peringatan informal yaitu berupa peringatn

Prosedur yang harus dilakukan oleh

lisan dan peringatan tertulis. Peringatan

polisi dalam mekanisme ini adalah hampir

lisan berupa pemberian nasihat kepada anak

sama dengan prosedur yang terdapat pada

agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan

musyawarah polisi. Namun karena di dalam

menjauhi perbuatan yang negatif. Sedangkan

musyawarah keluarga ini melibatkan kehadiran

peringatan

teguran

orangtua/wali dari anak dan pembimbing

keras tidak hanya sekadar memberi nasihat

kemasyarakatan, maka polisi memberikan

melainkan anak diberi peringatan keras, salah

kesempatan

satunya dengan cara anak harus meminta

anak untuk menceritakan latar belakang

maaf kepada korban.

Peringatan informal

kehidupan anak dan kegiatan keseharian

itu hanya dapat diberikan kepada anak yang

anak baik di rumah maupun di masyarakat.

pertama kali melakukan tindak pidana (bukan

Selanjutnya

pengulangan tindak pidana). Dan tidak perlu

kepada pembimbing kemasyarakatn untuk

mendapatkan persetujuan dari korban atau/

memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak

keluarganya jika korban masih anak di bawah

sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan.

umur. Peringatan informal tersebut tidak

Kedudukan

dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak

disini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat

perlu dimintakan penetapan ke pengadilan

memberikan rekomendasi tentang sanksi apa

negeri.

yang cocok untuk diberikan kepada anak.

tertulis

merupakan

B. Musyawarah Keluarga Para pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/

Jadi

tugas

kepada

orangtua/wali

kesempatan

pembimbing

pembimbing

diberikan

dari

pula

kemasyarakatan

kemasyarakatan

tidak bersifat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 huruf a UU SPPA yang berbunyi

“Pembimbing

Kemasyarakatan


bertugas:

membuat

laporan

penelitian

Pertemuan

ini

dimulai

404

dengan

kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi,

memberikan

melakukan pendampingan, pembimbingan,

untuk memaparkan bagaimana tindak pidana

dan pengawasan terhadap Anak selama

itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana

proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan,

itu dilakukan. Pihak pelaku yang melakukan

termasuk melaporkannya kepada pengadilan

pemaparan

apabila Diversi tidak dilaksanakan”.

korban untuk dapat menerima dan memahami

kesempatan

sangat

kepada

mengharapkan

pelaku

pihak

Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam

kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku

bentuk mekanisme melalui musyawarah

melakukan tindak pidana yang menyebabkan

keluarga ini adalah peringan formal (formal

kerugian pada korban. Selanjutnya dalam

caution). Peringatan formal ini dapat berupa: a. Menyerahkan kembali kepada orangtua/ walinya; b. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum; c. Rehabilitasi medis dan psikososial; d. Perbaikan akibat tindak pidana Perkara anak menjadi berakhir seiring pemberian

peringatan

formal.

Peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

C. Musyawarah Masyarakat Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/ walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

tentang

pelaku

bagaimana

juga

memaparkan

dirinya

bertanggung

jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan

e. Pembayaran ganti rugi. dengan

penjelasan

pelaku, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Selain itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat.

Wakil

masyarakat

tersebut

memberikan gambaran tentang kerugian yang

diakibatkan

oleh

telah

terjadinya

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam

paparannya

tersebut

masyarakat

mengharapkan agara pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. Di sinilah terjadi

405


suatu ikatan sosial antara pelaku tindak pidana

bagi orang tersebut. Dalam konteks ini perlu

dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan

keterlibatan pihak sekolah atau organisasi

teori kontrol sosial Hirschi yang menyebutkan

di lingkungan pelaku untuk memberikan

ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat

manfaat. Manfaat tersebut dapat berupa harta

dalam setiap masyarakat, yaitu attachment,

benda, reputasi, masa depan dan sebagainya.

commitment, involvement, dan beliefs.

Segala investasi tersebutlah yang akan

Elemen attachment dapat diwujudkan

mendorong pelaku dan keluarganya untuk

melalui keikutsertaan masyarakat dalam

taat pada kesepakatan yang telah dibuat. Jika

pelaksanaan diversi. Sepanjang seseorang

mereka tidak taat pada hasil kesepakatan, maka

memiliki hubungan erat dengan orang-orang

segala investasi yang diperoleh akan lenyap

penentu tertentu yang sangat penting, maka

begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya

ia akan menghormati norma-norma mereka

invenstasi tersebut dapat digunakan sebagai

dan mengambil alih norma-norma itu. Dalam

kontrol bagi keinginan untuk melakukan

konteks ini pelaku dan keluarganya harus

penyimpangan. Elemen involvement mengacu

bisa melepas rasa ego dalam dirinya sehingga

pada suatu pemikiran bahwa apabila pelaku

yang muncul adalah rasa kebersamaan.

disibukkan atau berperan aktif dalam berbagai

Rasa kebersamaan ini kemudian mendorong

kegiatan konvensional atau pekerjaan maka

pelaku dan keluarganya untuk mentaati hasil

ia tidak akan sempat berpikir apalagi terlibat

kesepakatan, sebab jika melanggar berarti

dalam perilaku menyimpang. Logika dari

menyakiti korban dan masyarakat. Hubungan

pengertian ini adalah jika orang aktif di

yang lahir antara pelaku dan korban tidak

segala kegiatan, maka orang tersebut akan

didasarkan pada peleburan ego tetapi karena

menghabiskan waktu dan tenaganya dalam

hadirnya orang lain yang mengawasi. Dengan

kegiatan tersebut. Sehingga dia tidak sempat

demikian, maka akan mencegah keinginan

lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan

pelaku dan keluarganya untuk melakukan

dengan hukum. Dengan demikian, maka

pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat

segala aktivitas yang dapat memberi manfaat

dan menciptakan kepatuhan ketika ada orang

akan mencegah seseorang untuk melakukan

lain yang mengawasi. Eleman Commitment

perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

adalah keterikatan seseorang pada sub-sistem

Elemen beliefs mengacu pada kepercayaan

konvensional seperti sekolah, pekerjaan,

atau keyakinan pelaku pada nilai atau kaidah

organisasi

Commitment

kemasyarakatan yang berlaku. Kepercayaan

merupakan aspek rasional yang ada dalam

terhadap norma atau aturan yang ada akan

ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan

sangat mempengaruhi seseorang bertindak

oleh seseorang (sekolah, pekerjaan, organisasi

mematuhi atau melawan peraturan yang ada.

dan sebagainya) akan mendatangkan manfaat

Anak yang secara jelas mengetahui nilai-nilai

dan

sebagainya.


406

norma yang telah ditanamkan oleh masyarakat

dan tindak pidana ringan. Sanksinya berupa

akan selalu dijadikan alat kontrol dalam setiap

peringatan informal, yaitu peringatan lisan

tindakannya. Penanaman nilai-nilai moral

dan peringatan tertulis. Peringatan informal

sejak dini akan selalu melekat dan akan selalu

tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan

tertanam dalam diri anak. Salah satu nilai

dan tidak perlu dimintakan penetapan ke

moral yang harus ditanamkan kepada anak

pengadilan

yang melakukan tindak pidana adalah nilai

Keluaga. Para pihak yang terlibat adalah

tanggung jawab. Anak harus mempunyai

polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan

tanggung jawab atas setiap perbuatan yang

pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak

dilakukannya, apalagi jika akibat perbuatannya

pidananya adalah

itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.

tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana

negeri.

Kedua,

Musyawarah

tindak pidana ringan,

Bentuk sanksi yang dapat diberikan pada

yang nilai kerugian korban tidak lebih dari

pelaku dalam musyawarah masyarakat ini

nilai upah minimum propinsi setempat.

adalah:

Sanksinya berupa peringatan formal yang

1. Menyerahkan kembali kepada orangtua/

dicatat dalam buku catatan kepolisian tapi

walinya; b. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum;

tidak perlu disampaikan ke Pengadilan Negeri. Ketiga, Musyawarah Masyarakat. Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku

3. Rehabilitasi medis dan psikososial;

dan/atau

4. Perbaikan akibat tindak pidana

atau

5. Pembayaran ganti rugi;

kemasyarakatan

6. Pelayanan masyarakat;

tindak pidananya adalah tindak pidana yang

7. Menyerahkan kepada lembaga sosial

diancam dengan pidana penjara di bawah 7

pemerintah atau swasta untuk mengikuti

(tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak

pendidikan dan pelatihan;

pidana serta bukan masuk kategori tindak

8. Bentuk lainnya yang sesuai dengan kasus yang terjadi.

Simpulan

orangtua/walinya,

orangtua/walinya serta

dan

korban

dan/

pembimbing

masyarakat.

Jenis

pidan berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada

Sanksinya berupa peringatan formal yang

tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak

harus mendapatkan persetujuan dari korban

pidana yang dilakukan oleh anak terdapat

dan/atau keluarganya jika korban masih di

tiga bentuk, yaitu: Pertama, Musyawarah

bawah umur. Hasil musyawarah itu kemudian

Polisi. Para pihak hanya terdiri dari polisi dan

dituangkan

pelaku. Jenis tindak pidananya pelanggaran

diversi yang ditandangtangani oleh para

dalam

sebuah

kesepakatan

407


pihak. Kemudian hasil kesepakatan diversi

penetapan. Setelah menerima penetapan dari

itu disampaikan oleh atasan langsung polisi

pengadilan,

kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh

penetapan penghentian penyidikan.

Penyidik

menerbitkan

surat

Daftar Pustaka Adi, Koesno, 2009, Diversi Sebagai Upaya

Mengembangkan

Penggunaan

Alternatif Penanggulangan Tindak

Penyelesaian

Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM

Solution, Orasi Ilmiah Dalam Rangka

Press, Malang.

Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas

--------------------, 2009, Kebijakan Kriminal dalam

Sistem

Peradilan

Pidana

yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik

Bagi

Anak,

Pidato

Sengketa

Win-Win

Maret Disampaikan Pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005. Republik

Indonesia,

Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam

tentang

bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas

Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8

Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Tahun 1981.

Hadisuprapto,

Paulus,

Peradilan

2006,

Republik

Kitab

Undang-Undang

Indonesia,

Undang-Undang

Undang-Undang

Restotarif: Model Peradilan Anak

tentang Pengadilan Anak, UU Nomor

Indonesia

3 Tahun 1997 Lembaran Negara

Masa

Datang,

Pidato

Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang

Republik

Kriminologi pada Fakultas Hukum

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Universitas Diponegoro, Semarang.

Republik Indonesia Nomor 3668.

--------------------------, Anak:

2008,

Delinkuensi

Pemahaman

Penanggulangannya,

Republik

Indonesia

Indonesia,

Tahun

1997

Undang-Undang

dan

tentang Sistem Peradilan Pidana

Bayumedia

Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012, Belum dalam bentuk lembaran lepas.

Publishing, Malang. Tim KPAI: Indonesia Negara Terbanyak

Resolusi

PBB

A/RES/40/33 United

Tahun Nations

Memidana Anak. Kompas, 16 Juli

1986

2009.

Standard Minimum Rules for the

Sulistiyono, Budaya

Adi,

2005,

Rasionalkan

Musyawarah

Untuk

tentang

Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules").

KONSEP PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Recommend Documents