PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Ellen Yolanda Sinaga : Penerapan Diversi Pada Tahan Penuntutan.....201

PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ellen Yolanda Sinaga Pengadilan Negeri Barabai E-mail: [email protected]

Abstract : Implementation of diversion by a public prosecutor children, nowadays the mechanism is based on Law of The Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System. Further provisions concerning the guidelines for the implementation of diversion, ordinances, and coordinate the implementation of diversion stipulated on Indonesian Republic Government Regulation Number 65 in 2015 on the guidelines for the implementation of diversion and treatment of children who are aged 12 years. But the problem until now has not drawn up internal rules to the public prosecutor in the form attorney General of The Republic of Indonesia regulation as the basic for the implementation of the mechanism reffered versioned on Indonesian Republic Government Regulation Number 65 in 2015 on the guidelines for the implementation of diversion and treatment of children who are aged 12 years. The importance of internal rules as the basic for the public prosecutor in the executing diversion, as the uniformity of implementation of the diversion by a public prosecutor children across Indonesia, in order to avoid differences in the implementation mechanisms of diversion, which is still based instruction each child’s direct leadership prosecutor, who do diversion. Further in praction, there are differences in the implementation mechanisms of diversion by a children public prosecutor in Indonesia which resulted in the implementation of the goal of diversion has not been maximally as aspired is to keep children who are dealing with the law, from the adverse effects of the criminal justice system. Keywords: diversion, juvenile criminal justice system, public prosecutor children

Abstrak : Pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak pada saat ini mekanismenya didasarkan pada Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Namun permasalahannya, hingga saat ini belum disusun peraturan internal bagi Penuntut Umum yang berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai dasar mekanisme pelaksanaan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Pentingnya peraturan internal sebagai dasar acuan bagi penuntut umum dalam melaksanakan diversi, sebagai keseragaman pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak diseluruh Indonesia, agar tidak terjadi perbedaan mekanisme pelaksanaan diversi yang selama ini masih berdasarkan intruksi masingmasing atasan langsung Penuntut Umum Anak, yang melakukan diversi. Selanjutnya dalam praktik, masih terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak di Indonesia yang mengakibatkan belum terlaksananya tujuan diversi secara maksimal sebagimana yang dicita-citakan yaitu untuk menjauhkan anak yang berhadapan dengan hukum, dari pengaruh buruk sistem peradilan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan saat ini, dan untuk menganalisa model mekanisme pelaksanaan diversi berdasarkan pedoman pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia pada masa mendatang. Kata kunci: diversi, sistem peradilan pidana anak, penuntut umum anak


PENDAHULUAN

dan mandiri dalam mewujudkan tujuan

A. Latar Belakang

nasional.1

Anak

kelak

Pemerintah Indonesia selanjutnya

beranjak dewasa untuk selanjutnya menjadi

meratifikasi ketentuan Konvensi Hak Anak

generasi penerus yang kokoh serta tiang dan

(Convention on the Rights of the Child)

fondasi

melalui

keluarga,

sebagai

yang

tunas

sangat

masyarakat,

bangsa

kuat,

bagi

Keputusan

Presiden

Republik

membangun

Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian

bangsa dan negara. Anak sebagai bagian

juga dituangkan dalam Undang-undang

dari masyarakat yang harus dilindungi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

karena mereka merupakan generasi bangsa

tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-

yang dimasa mendatang akan melanjutkan

undang Republik Indonesia Nomor 23

kepemimpinan

Oleh

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

karena itu, setiap anak disamping wajib

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

mendapatkan pendidikan formal di sekolah


maupun pendidikan non formal, anak-anak

Tahun 2014 tentang Perubahan

juga wajib mendapatkan pendidikan moral

Undang-undang Republik Indonesia Nomor

sehingga mereka dapat tumbuh menjadi

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

dan Undang-undang Republik Indonesia

Anak sebagai manusia yang menjadi

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

generasi penerus bangsa harus dijauhkan

Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya

dari pengaruh buruk yang dapat merugikan

mengemukakan

perkembangan

perlindungan anak, yaitu non diskriminasi,

bangsa

fisik

dan

baik

Indonesia.

dan

mentalnya,

prinsip-prinsip

terbaik

bagi

terhadap

umum

sehingga diperlukan hukum perlindungan

kepentingan

anak,

anak secara konkret baik secara substansial,

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

struktural, maupun kultural yang diharapkan

dan menghargai partisipasi anak.

diatur dalam peraturan perundang-undangan,

Upaya pemerintah untuk melindungi

sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-

hak-hak anak, salah satunya yaitu didalam

kebebasan dasar sejak lahir sampai menjadi

Undang-undang Dasar Negara Republik

dewasa akan semakin mantap sebagai

Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-

generasi penerus masa depan yang akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara semakin kokoh, kuat,

1

R. Abdussalam & Adri Desasfuryanto. 2014. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK Press, hlm 115.


hak

anak,

salah

atas

pelaksanaannya.

dan

pembaharuannya yaitu adanya pengaturan

berkembang serta berhak atas perlindungan

tentang hukum pidana dalam perspektif dan

dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh

pencapaian

karena itu, berbagai upaya pencegahan dan

perbaikan dan pemulihan keadaan setelah

penanggulangan

peristiwa dan proses peradilan pidana yang

kelangsungan

satunya

hidup,

berhak

tumbuh,

kenakalan

anak,

perlu

segera dilakukan.2

dikenal

Salah

keadilan

dengan

satu

menuju

keadilan

bentuk

kearah

restoratif

Salah satu upaya pencegahan dan

(restorative justice) yang berbeda dengan

penanggulangan kenakalan anak, saat ini

keadilan retributif (menekankan keadilan

melalui penyelenggaraan sistem peradilan

pada pembalasan) dan keadilan restitutif

pidana anak (Juvenile Justice). Tujuan

(menekankan keadilan pada ganti rugi) yang

penyelenggaraan

selama ini dilaksanakan di negara kita.

sistem

peradilan

anak

(Juvenile Justice System) tidak semata-mata

Undang-undang

Republik

Indonesia

bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana


bagi anak yang melakukan tindak pidana,

Peradilan Pidana Anak memberikan definisi

tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran

berupa keseluruhan proses penyelesaian

bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai

perkara anak yang berhadapan dengan

sarana

hukum, mulai tahap penyelidikan sampai

pendukung

untuk

mewujudkan

kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

dengan

tahap

pembimbingan

setelah

Aparat penegak hukum yang terlibat

menjalani pidana. Istilah sistem peradilan

dalam penanganan anak yang berhadapan

pidana anak merupakan terjemahan dari

dengan hukum seharusnya tidak hanya

istilah The Juvenile Justice System yaitu

mengacu pada Undang-undang Republik

suatu istilah yang digunakan sedefinisi

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

dengan sejumlah institusi yang tergabung

Sistem

atau

dalam pengadilan, yang meliputi polisi,

peraturan perundang-undangan lainnya yang

jaksa penuntut umum dan penasihat hukum,

berkaitan dengan penanganan anak yang

lembaga

berhadapan dengan hukum, namun sudah

penahanan

Peradilan

Pidana

Anak

pengawasan, anak,

dan

pusat-pusat fasilitas-fasilitas

3

seharusnya lebih mengutamakan perdamaian

pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana

daripada proses hukum formal.

Anak harus dilakukan secara integral, antara

Sistem mengalami

Hukum

Pidana

Indonesia

perkembangan

dalam

lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.

2

Nandang Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 103.

3

M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.


Sistem

Peradilan

Anak

melaksanakan diversi dan apabila aparat-

anak

aparat tersebut tidak melaksanakan diversi

sehingga didalam The Beijing Rules (United

maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara

Nations Standard Minimum Rules for The

atau denda sebagaimana diatur dalam pasal

Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)

96 Undang-undang Republik Indonesia

telah memberikan pedoman sebagai upaya


menghindari efek negatif tersebut dengan

Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

memberikan kewenangan kepada aparat

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim

penegak hukum untuk mengambil tindakan-

yang dengan sengaja tidak melaksanakan

tindakan

menangani

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

masalah pelanggaran anak dengan tidak

Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana

mengambil jalan formal, tindakan ini disebut

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

diversi (diversion).

denda paling banyak Rp.200.000.000,00

menimbulkan

efek

Pidana

negatif

kebijakan

dalam

Undang-undang

bagi

Republik

Indonesia

(dua ratus juta Rupiah).”

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan diversi

Pelaksanaan

diversi

pada

lembaga

sebagai pengalihan penyelesaian perkara

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-

anak dari proses peradilan pidana keproses

masing

diluar peradilan pidana. Kesepakatan diversi

pelaksanaan mengenai proses diversi, tata

harus mendapatkan persetujuan korban atau

cara diversi, dan koordinasi pelaksanaan

keluarga anak korban serta kesediaan anak

diversi. Hal ini diatur dalam pasal 15

dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan


bahwa harus ada keaktifan dari korban dan

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

keluarganya dalam proses diversi, agar

Pidana Anak yang menyebutkan :

proses pemulihan keadaan dapat tercapai

“Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan

sesuai dengan keadilan restoratif.4

proses diversi, tata cara, dan koordinasi

Pelaksanaan diversi dimulai dari dari tingkat

kepolisian,

kejaksaan

hingga

pengadilan yang dilaksanakan oleh masingmasing aparat

pedoman

pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-undang

untuk


melaksanakan diversi. Penyidik, Penuntut

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Umum,

pemerintah

yang

telah

dan

tiap-tiap

memiliki

lembaga

tersebut

pada

harus

ditunjuk

Hakim

diwajibkan

menetapkan

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 4

Ibid, hlm. 141.


Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan

Republik Indonesia merupakan salah satu

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum

bagian pelaksana sistem peradilan pidana

Berusia 12 (dua belas) tahun pada tanggal

anak di Indonesia. Penuntut Umum setelah

19 Agustus 2015. Adapun substansi yang

menerima pelimpahan berkas dari penyidik,

diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,

selanjutnya Penuntut Umum melaksanakan

antara lain pedoman pelaksanaan proses

diversi. Akan tetapi, dalam Pasal 48

diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

diversi,

cara

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

pengambilan keputusan terhadap Anak yang

dan Penanganan Anak yang Belum Berusia

belum berumur 12 (dua belas) tahun yang

12 (dua belas) tahun, yang menjelaskan

melakukan atau diduga melakukan tindak

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai

pidana.

prosedur

dan

syarat

Peraturan

dan

tata

Pemerintah

pelaksanaan

diversi

ditingkat

Republik

penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa


Agung Republik Indonesia, bahkan sampai

Pedoman

dengan saat ini lembaga Kejaksaan belum

Pelaksanaan

Diversi

dan

Penanganan Anak yang Belum Berusia 12

mengeluarkan

(dua

lembaga

belas)

lembaga/instansi Penyidik,

tahun,

bagi

yang

Penuntut

telah Umum,

setiap memiliki Hakim,

Terkait Radbruch

Sosial

memiliki

yang

memiliki

tersebut

internal

sebagai

bagi

prosedur

pelaksanaan diversi.

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Profesional

peraturan

hal yang tiga

tersebut,

teori

memandang aspek,

yakni

Gustav hukum keadilan,

kompetensi mengenai Anak, dapat langsung

finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan

menjalankan ketentuan dalam Peraturan

menunjuk pada kesamaan hak didepan

Pemerintah tersebut. Sebagaimana telah

hukum”. Aspek finalitas menunjuk pada

dijelaskan diatas, Peraturan Pemerintah

tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan

tersebut

dalam

berlaku

bagi

masing-masing

hidup

manusia.

Aspek

ini

institusi yaitu Kepolisian yang dilaksanakan

menentukan isi hukum, sedangkan kepastian

oleh Penyidik, Kejaksaan yang dilaksanakan

menunjuk jaminan bahwa hukum (yang

oleh Penuntut Umum, Pengadilan Negeri

berisi keadilan dan norma-norma yang

yang dilaksanakan oleh Hakim, dan Balai

memajukan

Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati,

Pembimbing Kemasyarakatan.

dapat dikatakan dua aspek, yang disebut

Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional

dari

Lembaga

Kejaksaan

kebaikan),

benar-benar

pertama merupakan kerangka ideal dari hukum sedangkan aspek ketiga (kepastian)


merupakan kerangka operasional hukum.

harinya

Finalitas

relativitas

mengamati praktik hukum atau hukum

karena tujuan keadilan (sebagai isu hukum)

sebagaimana dijalankan oleh orang-orang

untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi

dalam masyarakat.7

mengandung

unsur

yang

manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum.

5

dilakukan

dengan

cara

Saat ini pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan instruksi

Peraturan tata laksana diversi dalam

atasan

lembaga

lembaga kejaksaan sebagai aturan yang

Seharusnya

menjadi

internal

pedoman

hendaknya

disusun

pelaksanaan untuk

diversi

tercapainya

yang

segera

tentang

pelaksanaan

bersangkutan.

disusun

peraturan

pedoman

diversi

tata

dalam

cara

lembaga

kepastian sebagaimana dimaksud dalam

kejaksaan dengan adanya pedoman tersebut

teori tentang kepastian hokum tersebut

untuk menghindari adanya proses diversi

diatas. Kepastian hukum sebagai kerangka

yang kurang berkualitas demi tercapainya

operasional

pelaksanaan

tujuan diversi itu sendiri sebagaimana yang

yang terlibat

telah dicita-citakan sebagai tujuan dari

didalamnya khususnya antara korban dan


pelaku mencapai hasil akhir kesepakatan

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

yang didalamnya terkandung keadilan bagi

Pidana Anak.

korban dan pelaku.

B. Rumusan Masalah

diversi

hukum

dalam

agar pihak-pihak

Kepastian hukum perlu diusahakan

Berdasarkan uraian pada latar belakang

demi kelangsungan perlindungan anak dan

tersebut

diatas,

maka

yang

mencegah penyelewengan yang membawa

permasalahan pada penelitian ini adalah:

akibat negatif yang tidak diinginkan dalam

1. Bagaimana

pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.6

diversi oleh Penuntut Umum dalam Sistem

Jaminan kepastian hukum dalam hal ini

Peradilan Pidana Anak ?

yang dimaksud adalah pelaksanaan diversi

Bagaimana

mekanisme

model

menjadi

pelaksanaan

mekanisme

demi tercapainya rasa keadilan bagi korban

pedoman pelaksanaan diversi oleh Penuntut

dan pelaku dapat dipandang sebagai hukum

Umum di Indonesia yang akan datang ?

yang

tampak

kenyataannya

yaitu

sebagaimana hukum itu dijalankan sehari5

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2013. Teori Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 171. 6 Arief Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademi Pressindo, hlm. 222.

PEMBAHASAN MEKANISME PELAKSANAAN DIVERSI

OLEH

7

PENUNTUT

UMUM

Satjipto Rahardjo. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 372.


DALAM

SISTEM

PERADILAN

dalam proses peradilan pidana.9

PIDANA ANAK A. Kewenangan Penuntut Umum untuk Melakukan

keputusan dari setiap instansi yang terlibat

Diversi

dalam

Sistem

Terlepas dari aspek tersebut diatas, asasnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya

Peradilan Pidana Anak

pada

instansi

kepolisian,

kejaksaan, dan pengadilan negeri mengacu 1. Sistem Peradilan Pidana Anak Istilah

sistem

peradilan

pada Kitab Undang-undang Hukum Acara

pidana

anak

Pidana.

Hakikatnya, sepanjang tidak

merupakan terjemahan dari istilah The

ditentukan lain (lex specialist derogate lex

Juvenile Justice System. Sistem peradilan

generalist) maka secara mutatis mutandis

pidana anak bertujuan untuk menjaga harkat

Sistem Peradilan Pidana berlaku juga untuk

dan martabat anak, kemudian anak berhak

Sistem Peradilan Pidana Anak yang terkait

mendapatkan perlindungan khusus, terutama

didalam penanganan kasus-kasus kenakalan

perlindungan

anak.

hukum

dalam

sistem

peradilan.

Sistem Peradilan Pidana dalam Undang-

Menurut

Muladi,

sistem

peradilan


pidana merupakan suatu jaringan (network)

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

peradilan yang menggunakan hukum pidana

Anak

sebagai sarana utamanya, baik hukum

penyelesaian perkara anak yang berhadapan

pidana materiil, hukum pidana formil,

dengan hukum, mulai tahap penyelidikan

maupun pelaksanaan pidana.8 Sementara

sampai dengan tahap pembimbingan setelah

Romli Atmasasmita, membedakan antara

menjalani pidana.

pengertian “criminal justice process”, dan “criminal

justice

system”.

Pengertian

berarti

keseluruhan

proses

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak

negatif

perkembangan

criminal justice process adalah setiap tahap

pembangunan yang cepat, arus globalisasi

dari suatu putusan yang menghadapkan

dibidang

seorang tersangka kedalam proses yang

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

membawanya kepada penentuan pidana

serta perubahan gaya dan cara hidup

baginya, sedangkan pengertian “criminal

sebagian orangtua yang telah membawa

justice system” adalah interkoneksi antara

perubahan sosial yang mendasar dalam

komunikasi

dan

informasi,

kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. 8

Muladi. 2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 4.

9

Romli Atmasasmita.1996. Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung: Bina Cipta, hlm. 14.


2. Kewenangan Penuntut Umum dalam

e. Untuk mencegah pengulangan tindak

Melaksanakan Diversi

pidana

1) Sejarah Diversi

f. Untuk memajukan intervensi-intervensi

Konsep

diversi

telah

ada

sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya

yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal

peradilan anak (children’s court) sebelum

g. Program diversi akan menghindarkan

abad ke-19

anak mengikuti proses peradilan

yaitu diversi

dari

sistem

peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning). Praktiknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh

h. Menjauhkan anak-anak dari pengaruhpengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. 2) Tujuan Diversi

negara bagian Queensland pada tahun 1963. Secara gramatikal, pengertian diversi adalah pengalihan,

yang

pelaksanaan

diversi

dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan Sistem Peradilan Pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal keproses diluar peradilan pidana

Adapun

tujuan

diversi

berorientasi

kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban, dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak

dari

perampasan

kemerdekaan,

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan

menanamkan

rasa

tanggungjawab

kepada anak. 3) Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

dengan atau tanpa syarat. Hakikatnya tujuan diversi adalah sebagai berikut :

Undang-undang

Republik

Indonesia

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem a. Untuk menghindari penahanan

Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa

b. Untuk menghindari cap/label sebagai

diversi

penjahat

perkara anak dari proses peradilan keproses

c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku

adalah

pengalihan

penyelesaian

diluar peradilan pidana. Penerapan diversi dapat dilakukan didalam semua tingkatantingkatan pemeriksaaan dimaksudkan untuk

d. Agar pelaku bertanggungjawab atas

mengurangi dampak negatif keterlibatan

perbuatannya

anak dalam proses peradilan tersebut.


4) Kewenangan Penuntut Umum dalam

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

Melaksanakan Diversi


Penuntut

Umum

diberikan

kewenangan untuk melakukan diversi yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik”. Kewenangan Penuntut Umum dalam melaksanakan diversi juga diatur dalam

Pasal

32

ayat

(1)

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, yang berbunyi “Dalam jangka waktu 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan

barang

bukti,

Penuntut

Umum

menawarkan kepada anak dan atau orang tua/wali

untuk

menyelesaikan

perkara

melalui diversi”. Berkas perkara anak yang gagal mencapai kesepakatan diversi pada tahap penyidikan tetap harus diupayakan diversi oleh penuntut umum anak. B. Pengaturan Mekanisme Diversi oleh Penuntut Umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum anak diatur dalam Pasal 42

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Lebih

lanjut

mengenai

pengaturan mekanisme diversi oleh Penuntut Umum anak diatur dalam Bagian Kedua, yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Hingga saat ini, peraturan internal tersebut belum disusun oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, sehingga selama ini Penuntut Umum Anak dalam melaksanakan diversi hanya berdasarkan instruksi internal dari masing-masing atasan Penuntut Umum Anak.

Hal

ini

keseragaman

berarti

belum

mengenai

ada

mekanisme

pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak

dalam

sedangkan

beracara

di

tersebut

sangat

hal

Indonesia krusial

mengingat semakin banyak perkara anak yang harus dilakukan diversi pada akhirakhir ini. Apabila suatu perkara anak dilakukan diversi, maka yang dapat dilakukan adalah : a.

tidak

dilakukan

pemeriksaan

penuntutan,

perkara

di

b.

pengadilan

dihentikan, dan c. anak tidak menjalani putusan penuntutan

pidana.

Tidak

menurut

dilakukannya

konsep

diversi

bertujuan untuk melindungi pelaku anak dari pengaruh negatif sistem peradilan pidana


khususnya proses hukum pidana yang

pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan

dijalani pelaku anak.

pidana anak, sebagai tindak lanjut dari

Pada tingkat penuntutan, Penuntut

pengaturan diversi didalam Undang-undang-

Umum Anak harus menyampaikan hasil


diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan

Anak,

Negeri akan menerbitkan penetapan dan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

berdasarkan

maka


penuntut umum akan menerbitkan penetapan

Diversi dan Penanganan Anak yang belum

penghentian penuntutan.

Berumur 12 (dua belas) tahun. Pada bagian

penetapan

tersebut,

maka

kedua,

disusunlah

Peraturan

Peraturan

Pemerintah

Republik

MODEL MEKANISME PELAKSANA-


AN

Pedoman

DIVERSI

OLEH

PENUNTUT

Pelaksanaan

Diversi

dan

UMUM BERDASARKAN PEDOMAN

Penanganan Anak yang belum Berumur 12

PELAKSANAAN

(dua belas) tahun diatur mengenai pedoman

LEMBAGA

DIVERSI

KEJAKSAAN

PADA DIMASA

pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan. Penuntut Umum menerima tanggung

MENDATANG Didalam sistem peradilan pidana Indonesia,

jawab atas Anak dan barang bukti dari

antara

penyidik selanjutnya dalam jangka waktu

lembaga

Kepolisian,

Kejaksaan,

Pengadilan, dan Pemasyrakatan dilakukan

7x24

secara integral yang artinya setiap lembaga

terhitung sejak penyerahan tanggung jawab

yang melakukan suatu proses yang telah

atas Anak dan barang bukti, Penuntut

ditentukan

akan

Umum menawarkan kepada Anak dan/atau

mempengaruhi pada proses yang dilakukan

orangtua/wali, serta korban atau Anak

oleh lembaga lainnya.10 Pada masing-

Korban

masing lembaga merupakan subsistem dari

menyelesaikan

suatu sistem yang besar yaitu sebagai sistem

(Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah

peradilan pidana.


oleh

undang-undang

(tujuh kali dua puluh empat) jam

dan/atau

orangtua/wali

perkara

melalui

untuk diversi

Penuntut Umum Anak sebagai bagian

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan

dari lembaga kejaksaan yang menjadi salah

Penanganan Anak yang Belum Berumur 12

satu rangkaian pelaksana sistem peradilan

(dua belas) tahun. Hal ini berarti Penuntut

pidana

Umum wajib mengupayakan diversi dalam

anak,

mengenai

pedoman

waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 10

Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme Abolisionisme. Bandung : Putra Abardin, hlm. 16.

menerima berkas perkara dari penyidik dan


proses diversi dilaksanakan paling lama 30

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman

(tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak

Tahapan musyawarah diversi pada tahap penuntutan dibuka oleh Penuntut Umum

yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Dalam hal proses musyawarah diversi

Anak sebagai fasilitator diversi dengan

tidak

perkenalan

para

kesepakatan,

Penuntut

yang

hadir,

Umum Anak membuat laporan dan berita

dan

tujuan

acara proses diversi (Pasal 35 ayat (1)

tertib

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

musyawarah diversi untuk disepakati oleh


para pihak. Penuntut Umum Anak sebagai


fasilitator diversi menjelaskan tugasnya

yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun,

sebagai

menjelaskan

selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan

Pembimbing

perkara ke pengadilan (Pasal 35 ayat (2)

menyampaikan musyawarah

pihak

mencapai

maksud diversi,

fasilitator

ringkasan

serta

dan

dakwaan.

Kemasyarakatan

tata

informasi


tentang perilaku dan keadaan sosial anak


serta memberikan saran untuk memperoleh


penyelesaian. Penuntut Umum Anak sebagai

yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

fasilitator

memberikan

diversi

memberikan

Dalam hal musyawarah diversi pada

kesempatan khususnya kepada Anak Pelaku

tahap penuntutan, mencapai kesepakatan,

untuk didengar keterangan perihal dakwaan,

Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani

selanjutnya orangtua/wali menyampaikan

oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban,

hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan

Anak Korban dan/atau orang tua/wali,

anak

Penuntut

dan

diharapkan,

bentuk

wajib

penyelesaian

korban/anak

yang korban,

Umum,

Kemasyarakatan,

dan

Pembimbing Pekerja

Sosial

orangtua/walinya selanjutnya memberikan

Profesional (Pasal 36 ayat (1) Peraturan

tanggapan dan bentuk penyelesaian yang

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65

diharapkan.


Penuntut

Umum

melakukan

Diversi dan Penanganan Anak yang Belum

diversi harus mempertimbangkan antara lain

Berumur 12 (dua belas) tahun. Seluruh

kategori tindak pidana, umur anak, hasil

proses pelaksanaan diversi dicatat dalam

penelitian kemasyarakatan, dan dukungan

berita acara diversi (Pasal 36 ayat (2)

lingkungan

masyarakat,


sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2)


keluarga

dalam

dan







Atasan

langsung

melakukan

Penuntut

pengawasan

Umum terhadap

(dua belas) tahun. Peraturan Jaksa Agung Republik

Indonesia

yang

mengatur

pelaksanaan kesepakatan diversi (Pasal 39

ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

pelaksanaan diversi ditingkat penuntutan,


belum dikeluarkan sampai saat ini, padahal

Pedoman

pentingnya

peraturan


keseragaman

pelaksanaan

(dua belas) tahun. Atasan langsung yang

Penuntut Umum di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan

Diversi

dan

dimaksud dalam pasal ini adalah Kepala

ini

sebagai

diversi

Kelemahan-kelemahan

oleh

yang

Seksi Tindak Pidana Umum yang dibawahi

terdapat dalam pelaksanaan diversi oleh

Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala

Penuntut Umum di Indonesia saat ini antara

Kejaksaan Tinggi setempat.

lain

Pengawasan

belum

adanya

kerangka-kerangka

terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi,

diversi Sistem Peradilan Pidana Anak oleh

dilakukan

Penuntut Umum sehingga apabila kita

dalam

jangka

waktu

yang

disepakati didalam kesepakatan diversi.

melihat berita acara diversi oleh penuntut

Diversi pada tahap penuntutan, dalam

umum

anak,

tidak

ada

hal diperlukan Pekerja Sosial Profesional

Masing-masing

dapat

dan

sebagai fasilitator diversi pada kejaksaan

reintegrasi sosial terhadap Anak Korban

negeri maupun kejaksaan tinggi di seluruh

bekerja sama dengan lembaga terkait,

Indonesia menyusun berita acara diversi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

dalam bentuk yang berbeda-beda hal ini

(2) (Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah

dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa


Agung Republik Indonesia sebagai pedoman


pelaksanaan diversi secara internal oleh


Penuntut Umum di Indonesia sehingga

(dua belas) tahun).

pelaksanaan diversi oleh penuntut umum

melaksanakan

rehabilitasi

Hal yang menjadi permasalahan adalah belum

adanya

mengenai

ketentuan

lebih

lanjut

prosedur pelaksanaan diversi

ditingkat penuntutan sebagaimana diatur didalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015

Penuntut

keseragaman. Umum

Anak

saat ini masih berdasarkan instruksi masingmasing atasan penuntut umum, termasuk penyusunan

berita

Penuntut Umum Anak.

acara

diversi

oleh


Model Mekanisme Pelaksanaan Diversi

melakukan diversi tanpa meneruskan kepada

oleh Penuntut Umum di Beberapa Negara

jaksa penuntut. Terakhir apabila anak sudah

1.

terlanjur berada didalam penjara, maka

Pelaksanaan Diversi oleh Penuntut

Umum di New Zealand

petugas penjara dapat membuat kebijakan

Di New Zealand, sejarah diversi dimulai dengan

kesuksesan

group

dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi

conferencing yaitu perundingan antara pihak

alternatif yang berguna bagi perkembangan

korban dan pelaku dalam penyelesaian

dan masa depan anak.12

tindak pidana didalam masyarakat, yang

2. Pelaksanaan

akhirnya

Umum di Amerika Serikat

dilakukan

family

diversi terhadap anak sehingga anak dapat

reformasi

terhadap

hukum peradilan anak pada tahun 1989. Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan Australia pada tahun 1991, dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk New Zealand yaitu bangsa Maori. Conferencing adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Conferencing

tidak

hanya

melibatkan

korban utama (primary victim) dan pelaku utama (primary offender) tetapi juga korban sekunder (secondary victim) seperti anggota keluarga, teman korban. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.11 Di New Zealand, apabila anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur

diversi

oleh

Penuntut

Amerika Serikat merupakan negara federal yang terbagi kedalam beberapa negara bagian, maka pembagian wilayah di Amerika juga berdasarkan wilayah negara bagian. Setiap negara bagian juga memiliki pembagian lagi berdasarkan jenis tindak pidananya, ada yang disebut kejaksaan negara

bagian dan ada

yang disebut

kejaksaan federal. Pada umumnya masingmasing negara bagian memiliki 1 (satu) kejaksaan negara bagian dan 1 (satu) kejaksaan federal. Masing-masing negara bagian tersebut memiliki 1 (satu) jaksa agung negara bagian. Antara kejaksaan negara bagian dan kejaksaan federal tidak memiliki

garis

koordinasi

atasan

dan

bawahan, melainkan garis koordinasi kinerja sebagai rekan penegak hukum. Fungsi utama kejaksaan di Amerika Serikat terkait dengan sistem peradilan pidana, yaitu melakukan penyidikan (tidak secara resmi menjadi

ditangkap oleh polisi, maka polisi dapat 12

11

Diakses dari www.google.com rahmadsyafaathabibi.blogspot.co.id. Diakses pada hari Minggu 22 November 2015.

Diakses dari www.google.com repository.usu.ac.id. Diakses pada hari Minggu, 22 November 2015.


supervisor penyidikan), dan melakukan

yang setara dengan tingkat kabupaten

penuntutan.13

(kejaksaan negeri). Di Belanda, kejaksaan

Di

Amerika

terhadap

anak,

Serikat,

penuntutan

memilih

kebijakan

adalah pemimpin dan perencana penyidikan. Kejaksaan

memberikan

perintah

serta

penempatan disposisi dalam kasus peradilan

menyusun rencana penyidikan. Fungsi lain

anak yang memperhatikan keinginan dari

kejaksaan di Belanda adalah menjalankan

pelaku, korban, dan masyarakat.

eksekusi pengadilan untuk segala bentuk

pembuatan

kebijakan

pengadilan

menggunakan

Dalam

disposisi

ini,

putusan

pemidanaan.

Fungsi

utama

pendekatan

Kejaksaan di Belanda terkait dengan sistem

kesetaraan (balanced) yaitu bertanya kepada

peradilan pidana adalah penyidikan (sebagai

pelaku, apa yang menjadi keinginannya

supervisor penyidikan), penuntutan, dan

untuk mengulangi tindakan pidana kembali.

pelaksana eksekusi. Penyelesaian perkara

Sebagai contoh, penuntut bertanya apa yang

adalah upaya menyelesaikan perkara tanpa

dapat dilakukannya untuk pelaku, apa yang

adanya persidangan, di Belanda dikenal

menjadi keinginan korban untuk merasakan

proses Afdoenen Buiten Process. Perkara

perbaikan atas kerugiannya, apa

dapat

yang

diselesaikan

tanpa

melibatkan

menjadi kebutuhan masyarakat/keinginan

pengadilan, hanya antara kejaksaan, pelaku

masyarakat untuk terjaga dari tindakan

tindak pidana (tersangka/terdakwa) dan

pelaku, selanjutnya disebut dengan konsep

pihak korban kejahatan.15

restorative justice.14 Konsep restorative justice

inilah

yang

selanjutnya

Dalam sistem peradilan pidana anak di Belanda, terdapat ketentuan yang berkaitan

dikembangkan dalam pelaksanaan diversi

dengan diskresi dan diversi dalam bentuk :

oleh penuntut di Amerika Serikat.

a. Transaksi polisi ;

3. Pelaksanaan

Diversi

oleh

Penuntut

Umum di Belanda Sistem pembagian wilayah hukum di Belanda terdiri dari 5 (lima) kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kejaksaan

b. Penyampingan perkara oleh polisi ; c. Transaksi oleh penuntut umum ; d. Sanksi alternatif ; Di Belanda, penuntutan dibagi kedalam beberapa tahap, yang diawali dengan tahap pemeriksaan pendahuluan. Tahap tersebut

13

Tolib Effendi. 2013. Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Jakarta: Pustaka Yustisia, hlm 154 – 157. 14 Diakses dari www.google.com repository.usu.ac.id. Diakses pada hari Minggu, 22 November 2015

merupakan

pemeriksaan

awal

oleh

kejaksaan untuk memastikan apakah perkara 15

Ibid.


tersebut dapat dilanjutkan kepersidangan

berdasarkan

atas

ataukah cukup berhenti di kejaksaan dengan

(machtstaat).

kekuasaan

belaka

penyelesaian perkara diluar persidangan

Berkaitan dengan konsep negara hukum

ataukah perkara tersebut dihentikan dengan

Pancasila, hukum berfungsi sebagai alat

alasan-alasan yang layak.

16

Penyelesaian

yang akan mengantarkan bangsa Indonesia

perkara diluar persidangan yang dimaksud

menuju masyarakat adil, dan makmur yang

termasuk diversi dalam perkara anak, yang

berkeTuhanan

pada tahap penuntutan di Belanda dilakukan

Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab

oleh penuntut.

dalam wadah Persatuan Indonesia, dengan

Model Mekanisme Pelaksanaan Diversi

Pemerintahan yang didasari nilai Kerakyatan

oleh Penuntut Umum di Indonesia dimasa

Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan

mendatang

Dalam

Untuk menentukan model mekanisme diversi yang tepat oleh penuntut umum

Yang

Permusyawaratan

Maha

/

Esa,

Perwakilan,

dalam rangka mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana

Uraian diatas menggambarkan bahwa

Anak di Indonesia, penulis mengadopsi

konsep musyawarah mufakat dalam negara

proses mediasi di pengadilan. Sebagai

hukum Pancasila yang pada dasarnya sudah

landasan teori utama (grand theory) dapat

menjadi

digunakan

Hukum

bermasyarakat di Indonesia sejak jaman

Pancasila”, bahwa Pancasila merupakan

dahulu. Jika dibandingkan dengan Peraturan

filosofi bangsa Indonesia, dan musyawarah

Mahkamah

untuk mufakat sebagai salah satu butir


dalam Pancasila yang menjadi roh dari

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan

mediasi.

Pidana Anak, dapat dijadikan sebagai contoh

“Teori

Negara

bagian

Agung

dalam

Republik

kehidupan

Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum, yang

model pelaksanaan diversi bagi pihak

arti negara hukum di Indonesia diambil dari

penuntut umum dimasa mendatang dengan

istilah rechtstaat17. Hal ini terbukti dalam

berlandaskan prinsip mediasi.

penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang

Berikut

penulis

akan

mencoba

menyebutkan bahwa “Negara Indonesia

menguraikan satu persatu, model diversi

berdasarkan

yang dapat diangkat dari konsep diversi

hukum

(rechtstaat)

tidak

berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 disesuaikan dengan tahapan diversi oleh 16

Ibid, hlm. 172. Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya . Jakarta: UI Press, hlm.30.

penuntut umum :

17

1. Para Pihak yang Terlibat Diversi


Musyawarah diversi pada saat berkas diterima oleh Penuntut Umum dari pihak

yaitu sebagai mediator yang menjembatani diversi antara anak Pelaku dengan korban.

penyidik, melibatkan pihak-pihak antara

Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan

lain, Anak dan orang tua/walinya, korban

Pasal yang disangkakan oleh Penyidik, dan

dan/atau oran tua/walinya, Pembimbing

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional,

informasi tentang perilaku dan keadaan

perwakilan masyarakat.

sosial Anak, serta memberikan saran untuk

Fasilitator diversi adalah jaksa penuntut umum anak yang ditunjuk oleh atasan

memperoleh penyelesaian. Fasilitator diversi wajib memberikan

langsungnya untuk menangani perkara anak

kesempatan, masing-masing kepada :

yang bersangkutan.

1) Anak untuk didengar keterangan perihal

2. Proses Diversi oleh Penuntut Umum

pasal yang disangkakan.

Anak

2) Orangtua/Wali

Pada pelaksanaan diversi oleh Penuntut

untuk

menyampaikan

hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan

Umum Anak, dilakukan kaukus, yaitu

Anak

dan

bentuk

penyelesaian

yang

pertemuan terpisah antara fasilitator diversi

diharapkan.

dengan salah satu pihak yang diketahui oleh

3) Korban / Anak Korban / Orangtua / Wali

pihak lainnya. Hari pelaksanaan diversi

untuk memberi tanggapan dan bentuk

adalah hari kerja.

penyelesaian yang diharapkan.

Setelah Penuntut Umum menerima

Pekerja Sosial Profesional memberikan

berkas dari kepolisian, Penuntut Umum

informasi tentang keadaan sosial Korban /

menerima penunjukan dari atasan langsung

Anak Korban / Orangtua / Wali untuk

untuk

memberikan

menangani

diupayakan

perkara

diversi,

mengeluarkan

surat

yang

Penuntut penetapan

wajib Umum hari

tanggapan

dan

bentuk

penyelesaian yang diharapkan. Fasilitator diversi juga dapat melakukan

musyawarah diversi.

kaukus dengan para pihak apabila dipandang

3. Tahapan Musyawarah Diversi

perlu. Fasilitator diversi menuangkan hasil

Musyawarah

diversi

dibuka

oleh

musyawarah kedalam kesepakatan diversi

Fasilitator Diversi dengan perkenalan pihak

dengan memperhatikan dan mengarahkan

yang hadir, menyampaikan maksud dan

agar kesepakatan tidak bertentangan dengan

tujuan dilaksanakannya musyawarah diversi,

hukum,

dan tata tertib musyawarah agar disepakati

setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal

oleh para pihak yang hadir, selanjutnya

yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau

fasilitator diversi menerangkan tugasnya

memuat itikad tidak baik.

agama,

kepatutan

masyarakat


4. Kesepakatan Diversi Musyawarah

pengawasan

diversi

dicatat

dalam

terhadap

pelaksanaan

kesepakatan diversi.

Berita Acara Diversi dan ditandatangani

Laporan

oleh Fasilitator Diversi. Kesepakatan diversi

kesepakatan

ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya

Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan

Fasilitator Diversi menyampaikan surat

langsung Penuntut Umum dalam jangka

kesepakatan

Acara

waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua

Diversi kepada atasan langsung Penuntut

puluh empat) jam terhitung kesepakatan

Umum dalam jangka waktu paling lama 3

diversi

(tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya

tersebut disampaikan secara lengkap dalam

kesepakatan

jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali

Penuntut

diversi

dan

diversi, Umum

Berita

atasan

langsung

mengirimkan

Surat

Kesepakatan Diversi dan Berita Acara

diversi,

selesai

pelaksanaan

disampaikan

dilaksanakan.

oleh

Laporan

dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

mengenai

Penuntut

Umum menerbitkan surat

ketetapan penghentian penuntutan:

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan

a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

penetapan kesepakatan diversi sekaligus

hari terhitung sejak tanggal diterimanya

menetapkan status barang bukti dalam

surat

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak

kesepakatan diversi berbentuk perdamaian

tanggal kesepakatan diversi dan berita acara

tanpa

diversi

kembali Anak kepada orangtua/wali.

diterima.

Penetapan

tersebut

penetapan

ganti

pengadilan,

kerugian

atau

jika

penyerahan

selanjutnya disampaikan kepada Penuntut

b. Dalam jangka waktu paling lama 5

Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan

(lima)

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari

kesepakatan diversi selesai dilaksanakan,

terhitung sejak tanggal penetapan Ketua

jika kesepakatan diversi berupa pembayaran

Pengadilan Negeri setempat.

ganti kerugian, pengembalian pada keadaan

Penuntut Umum meminta para pihak

hari

terhitung

sejak

tanggal

semula, atau pelayanan masyarakat.

untuk melaksanakan kesepakatan diversi

c. Dalam jangka waktu paling lama 5

setelah menerima penetapan dari Ketua

(lima)

Pengadilan

kesepakatan diversi selesai dilaksanakan,

Negeri.

Atasan

langsung

hari

terhitung

jika

terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.

keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan

pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS,

pendampingan,

atau ;

dan

diversi

tanggal

Penuntut Umum melakukan pengawasan

pembimbingan,

kesepakatan

sejak

berupa


d. Dalam jangka waktu paling lama 5

Pidana Anak oleh Penuntut Umum sehingga

(lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh

apabila kita melihat berita acara diversi oleh

kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

penuntut

Dalam hal kesepakatan diversi tidak

umum

anak,

tidak

ada

keseragaman.

dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah

Masing-masing Anak

melaporkan secara tertulis kepada atasan

kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi di

langsung

untuk

seluruh Indonesia menyusun berita acara

peradilan

diversi dalam bentuk yang berbeda-beda hal

pidana dengan tembusan kepada Ketua

ini dikarenakan belum adanya Peraturan

Pengadilan

Penuntut

Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai

tersebut

pedoman pelaksanaan diversi secara internal

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)

oleh Penuntut Umum di Indonesia sehingga

hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

pelaksanaan diversi oleh penuntut umum

Penuntut Umum selanjutnya melimpahkan

saat ini masih berdasarkan instruksi masing-

perkara ke pengadilan.

masing atasan penuntut umum, termasuk

ditindaklanjuti

Umum

Umum

dalam

Negeri

proses

setempat.

menindaklajuti

laporan

penyusunan

fasilitator

Umum

ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan

Penuntut

sebagai

Penuntut

berita

diversi

acara

pada

diversi

oleh

Penuntut Umum Anak.

PENUTUP Mekanisme pelaksanaan diversi oleh

Model

mekanisme

pelaksanaan

penuntut umum dalam Sistem Peradilan

diversi dalam konteks yang akan datang,

Pidana,

mengutamakan

Penuntut Umum sebagai fasilitator diversi,

musyawarah, baik itu dalam Musyawarah

meminta para pihak untuk melaksanakan

diversi pada tahap penuntutan, dihadiri oleh

kesepakatan

Anak dan/atau orangtua/wali, korban, Anak

penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri,

Korban dan/atau orangtua/wali, dan/atau

yang oleh atasan langsung Penuntut Umum

Pekerja Sosial Profesional (Pasal 34 ayat (2)

melakukan


pelaksanaan


Pembimbing Kemasyarakatan melakukan


pendampingan,


pengawasan

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam

kesepakatan diversi.

yaitu

dengan

pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia saat ini antara lain belum adanya template-template diversi Sistem Peradilan

diversi

setelah

menerima

pengawasan

terhadap

kesepakatan

diversi.

pembimbingan, terhadap

dan

pelaksanaan


DAFTAR PUSTAKA Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Abdussalam, H.R. dan Adri Desasfuryanto.

1 Tahun 1946 tentang Peraturan

2014. Hukum Perlindungan Anak.

Hukum Pidana (Kitab Undang-

Jakarta : PTIK.

undang Hukum Pidana)

Koesno, Adi. 2014. Diversi Tindak Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76

Narkotika Anak. Malang : Setara Press. Astarini, Dwi Rezki Sri. 2013. Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk


Penyelesaian

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Berdasarkan

Manusia,

Cepat, Sederhana, Biaya Ringan.

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Lembaran

165

dan

Tambahan

Negara

Republik

Indonesia Nomor 3886

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, dan Tambahan Negara

Republik

Indonesia Nomor 5332 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap

Asas

Peradilan

Bandung : Alumni. Atmasasmita,

Romli.

Sistem

Pidana,

Peradilan Perspektif

Eksistensialisme


Lembaran

Sengketa

Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Republik Indonesia Nomor

dan

Abolisionisme. Bandung : Bina Cipta. Chazami, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada. Djamali, R. Abdoel. 2003.

Pengantar

Hukum Indonesia. Jakarta : P.T. RajaGrafindo Persada. Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta : Sinar Grafika. Effendi, Tolib. 2013. Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan

Proses di

Sistem Beberapa

Peradilan

16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan

Pidana

Negara.

Republik Indonesia

Yogyakarta : Pustaka Yustisia.


HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani. 2013.

Muhjad, Hadin M. dan Nunuk Nusrawdani.

Penerapan Teori Hukum pada

Penelitian

Penelitian Tesis dan Disertasi.

Kontemporer. Yogyakarta : Genta

Jakarta : Rajawali Press.

Publishing.

Hamzah, Andi. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Harahap,

Yahya.

2014.

Permasalahan KUHAP

Pembahasan

dan

Penerapan

(Penyidikan

Penuntutan).

Jakarta

dan :

Sinar

Grafika.

Hukum Pidana. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Umur.

Bandung

:

Alumni. P.A.F.

Hukum

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.

Semarang

:

Badan

Penerbit Universitas Diponegoro -------------------, Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-teori

dan

Kebijakan

Pidana, Bandung : Alumni

Pidana Anak Indonesia. Bandung : Alumni Bandung --------------------.

Hidayat, Bunadi. 2010. Pemidanaan Anak

Lamintang,

Indonesia

Mulyadi, Lilik. Wajah Sistem Peradilan

Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-prinsip

Dibawah

Hukum

2012.

Bunga

Hukum

Pidana

Khusus.

Bandung

Rampai

Umum :

dan

Alumni

Bandung. 2013.

Dasar-dasar

Prakoso, Abintoro. 2013. Kriminologi dan

Pidana

Indonesia.

Hukum Pidana. Yogyakarta :

Bandung : Citra Aditya Bakti.

Laksbang Grafika.

Mahfud MD, Moh. 2010. Politik Hukum di

Pangaribuan, Luhut M.P. Hukum Acara

Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo

Pidana (Surat Resmi Advokat di

Persada.

Pengadilan). Papas Sinar Sinanti :

Marpaung,

Leden.

Perkara

Proses Pidana

Penanganan (Penyelidikan

Jakarta Prodjohamidjojo,

Martiman.

Penjelasan

dan Penyidikan). Jakarta : Sinar

Sistematis Tanya Jawab KUHAP.

Grafika

Jakarta : Indonesia Legal Center

Moeljatno.

Asas-asas

Hukum

Jakarta : Rineka Cipta

Pidana.

Publishing. Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.

PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Recommend Documents