SKRIPSI
PEMALSUAN TANDATANGAN AKTA OLEH PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL
I PUTU DENNY PRADNYANA PUTRA NIM. 1203005250
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 i
SKRIPSI
PEMALSUAN TANDATANGAN AKTA OLEH PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
I PUTU DENNY PRADNYANA PUTRA NIM. 1203005250
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 ii
iii
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PEMALSUAN TANDATANGAN AKTA OLEH PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL”. Adapun penulisan tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa materi dari tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Dengan kerendahan hati, semoga tugas akhir ini dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, mulai dari awal sampai seperti saat ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
2.
Bapak Dr. Gde Made Swardhana, SH.,MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana.
3.
Ibu Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.
4.
Bapak Dr. I Gede Yusa, SH.,MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.
5.
Bapak Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
v
6.
Bapak Cokorde Dalem Dahana, SH.,M.Kn., Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian memberikan kemudahan selama saya menuntu ilmu di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
7.
Bapak Dr. I Made Sarjana, SH.,MH., Pembimbing I yang dengan sabar memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8.
Bapak Nyoman Mudana, SH.,MH., Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
9.
Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
10. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dan memberikan kemudahan segala urusan administrasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11. Orang Tua penulis I Made Mendrayana dan Ni Nyoman Surti Budiningsih beserta adik tercinta Nia yang sangat banyak memberikan dukungan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana maupun dalam penyelesaian skripsi ini. 12. Keluarga besar penulis Kakak, Adik, Kakek, Nenek, Paman, Bibi yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan selalu mendoakan kelancaran dan keberhasilan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
vi
13. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Udayana, Arya Wiradharma, Srigati Antari, Trevi, Ancitan 2012. 14. Teman-Teman KKN XI Kebon Padangan yang telah mendukung dari awal dan selalu mendoakan demi kelancaran pembuatan skripsi ini. 15. Sahabat Nila Kusuma Atmaja, Arta Kusuma Atmaja, Wisnu Sukadana, Aan, Debit, , Kak Ayu Prita, dan Menuju Senja Team semua yang telah memberikan semangat dari awal memulai perjalanan studi hingga menulis skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 16. Untuk Yuni Lestari terima kasih telah membantu dan mendukung selama proses pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.
Denpasar, 26 April 2016
Penulis
vii
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.................. .......................................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM..........................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI............................
iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI......................................
iv
KATA PENGANTAR…..................................................................................
v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................ viii DAFTAR ISI.....................................................................................................
ix
ABSTRAK......................................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang. ................................................................................
1
1.2
Rumusan Masalah............................................................................
5
1.3
Ruang Lingkup Masalah ..................................................................
5
1.4
Orisinalitas .......................................................................................
6
1.5
Tujuan Penulisan .............................................................................
7
1.5.1
Tujuan Umum ...................................................................
7
1.5.2
Tujuan Khusus. .................................................................
8
Manfaat Penulisan ...........................................................................
8
1.6.1
Manfaat Teoritis.................................................................
8
1.6.2
Manfaat Praktis ..................................................................
8
Landasan Teoritis.............................................................................
9
1.6
1.7
ix
1.8
1.7.1
Asas Kebebasan Berkontrak ............................................ 9
1.7.2
Asas Konsensualitas .......................................................... 11
1.7.3
Asas Kepastian Hukum................................…................. 12
1.7.4
Pengertian, Kewenangan Dan Kewajiban Notaris............ 13
Metode Penelitian. ..........................................................................
17
1.8.1
Jenis Penelitian.................................................................. 17
1.8.2
Jenis Pendekatan ............................................................... 17
1.8.3
Sumber Bahan Hukum...................................................... 17
1.8.4
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................ 19
1.8.5
Teknik Analisis Bahan Hukum........................................ 19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NOTARIIL 2.1
Pengertian Akta........................................................................
21
2.2
Macam-macam Akta. ...................................................................... 24
2.3
Bentuk-bentuk Akta Notariil. .......................................................... 34
2.4
Tentang Kebatalan ........................................................................... 37 2.4.1
Dapat Dibatalkan ............................................................... 38
2.4.2
Batal Demi Hukum............................................................ 38
BAB III. AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIIL YANG TANDATANGANNYA DIPALSUKAN OLEH PARA PIHAK 3.1
Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta ....................................... 40
3.2
Pihak-pihak Dalam Pembuatan Akta.. ............................................ 41
3.3
Pemalsuan Tandatangan Oleh Salah Satu Pihak.. ............................ 44
x
3.4
Kekuatan Akta Yang Dipalsukan Oleh Para Pihak.. ....................... 51
3.5
Pembuktian Pemalsuan Tandatangan Pada Akta ............................ 55
BAB IV. TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN TANDATANGAN OLEH PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL 4.1 Tanggung Jawab Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris................................................................................................. 59 4.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Tandatangan Oleh Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notariil. ....... 64 4.2.1
Tanggung Jawab Notaris Dari Segi Hukum Administrasi.... 68
4.2.2
Tanggung Jawab Notaris Dari Segi Hukum Perdata............ 71
4.2.3
Tanggung Jawab Notaris Dari Segi Hukum Pidana............. 73
BAB V. PENUTUP 5.1 Kesimpulan.......................................................................................... 85 5.2 Saran.................................................................................................... 86 DAFTAR PUSTAKA RINGKASAN SKRIPSI
xi
ABSTRAK PEMALSUAN TANDATANGAN AKTA OLEH PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL
Penyelundupan hukum muncul sebagai suatu konsep baru yang dilahirkan oleh individu tertentu untuk mencapai keinginannya yang sesungguhnya telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pemalsuan tandatangan akta oleh para pihak dalam pembuatan akta notariil yang melibatkan notaris merupakan perbuatan melawan hukum. pemalsuan tandatangan akta yang melibatkan notaris bertentangan dengan kewenangan notaris yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Namun sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN-P tersebut, maka dari itu dapat dikatakan adanya norma kosong. Terkait dengan itu maka diangkat dua rumusan masalah, yaitu apakah akibat hukum terhadap akta notariil yang tandatangannya dipalsukan oleh para pihak dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan tandatangan oleh para pihak dalam pembuatan akta notariil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam UUJN-P adanya norma kosong mengenai sanksi hukum pidana terhadap notaris yang terlibat dalam pemalsuan tandatangan akta yang dilakukan salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan yaitu bahwa akta notariil yang tandatangannya dipalsukan oleh salah satu pihak dapat dibatalkan karena adanya salah satu pihak yang memintakan pembatalan tersebut. Akibat pemalsuan tandatangan pada akta notariil tersebut menjadikan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pertanggungjawaban Notaris terhadap pemalsuan tandatangan oleh para pihak dalam pembuatan akta notariil dapat dikenakan sanksi administrasi yaitu diberhentikan secara tidak hormat, sanksi perdata yaitu biaya ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana dengan meninjau apakah notaris tersebut memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Akta Notariil
xii
ABSTRACT FALSIFICATION OF SIGNATURE DEED BY THE PARTIES IN MAKING THE DEED NOTARY
Smuggling of law emerged as a new concept born by certain individuals to achieve real desire than has been banned by legislation. Falsification signatures deed by the parties in making the deed notary involving notary is illegal actions. Falsification signatures deed involving notary contrary to the authority notary arranged in Act Of Republic Indonesia Number 2 Of 2014 amendment of Act Of Republic Indonesia Number 30 Of 2004 concerning Notary (UUJN-P). But criminal sanctions not arranged in the UUJN-P , it can be said the norm empty. Associated with it and two problems raised formulation , whether as a result of laws against deed notary that the signature falsified by the parties and how accountability notary falsification signatures by the parties in making the deed notary. This research is normative legal research started from the existence of norm empty. In UUJN-P the norm empty of sanctions criminal law against notary involved in a deed signatures done one party. This research used legal statue, conceptual approach, and case approach. The legal material used in this research is primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The technique of legal material collection used is literature study. The result showed that deed notary that signatures falsified by one of the parties canceled because of one of the groups ask the cancellation. The signatures on a deed notary made such deed do not have the legal basis. Accountability notary falsification signatures by the parties in making the deed notary can administrative sanctions dismissed in that respect , civil sanctions the cost of compensation to the injustice and notary can be sentenced criminal sanctions with whether the review notary meet the whole of the formulation of crimes.
Keywords: Responsibility, Notary, Notary deed
xiii
