AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 51-68 Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn DOI: 10.22225/jn.1.1.372.51-68.

AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN Anak Agung Istri Agung Universitas Warmadewa [email protected]

Abstrak

Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan notaris dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan memberikan kepastian hukum, bermanfaat dan memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan. Kata Kunci: perdamaian, akta notariil, pembuktian, pengadilan.

Abstract

Peace has been made by the parties to the dispute, before a notary with a notarized deed, is expected to end the dispute, giving legal certainty to the dispute between them. Deed of peace that was expected to provide legal certainty, useful and justice among their factions and their descendants later. Thus it will create a life of tranquility, peace and harmony among those who differ. However, if the deed of peace has been made between them, let alone that has been made before a notary with a deed of peace notarized then be disputed again, of course, the deed of peace that has made it among the parties or one of the parties or their heirs feel unfulfilled legal certainty expected. Deed of peace that has been made it has also become useless and violated the sense of justice of the parties that have been made in good faith. Surely this also raises doubts both between the parties and in the community. Therefore the required understanding and clarity regarding the nature of peace itself and the binding force of peace notarized deed in evidence during the trial. Keywords: peace, notary deed, proof, court.

1. PENDAHULUAN Setiap orang pada umumnya selalu

menghendaki suatu kehidupan yang damai. Walaupun demikian, perse-

Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 52

lisihan/sengketa masih juga terjadi da-

suatu gugatan ke pengadilan. Tidak

lam kehidupannya. Kedamaian yang

selamanya

diinginkan oleh setiap orang pada

perdamaian yang dibuat secara notariil

umumnya terkadang sulit untuk dapat

itu menjadi pertimbangan hakim pada

dipahami berkenaan dengan cara men-

suatu pembuktian di dalam putusan

capainya dan justru terkadang atau ma-

pengadilan. Ada perbedaan-perbedaan

lah sering kali berujung pada suatu

dari para hakim yang memutus suatu

perselisihan/sengketa. Sengketa itu

perkara di pengadilan, berkenaan

bisa bermacam-macam tergantung pa-

dengan keberadaan dari pada akta

da persoalan yang menjadi pokok

perdamaian notariil dalam suatu pem-

perselisihan/sengketa. Misalkan saja

buktian di pengadilan. Ada hakim yang

perselisihan/sengketa dalam suatu ke-

mempertimbangkan keberadaan dari

hidupan berkeluarga yang berkenaan

akta perdamaian notariil yang telah

dengan warisan maupun berkenaan

dibuat para pihak yang bersengketa

dengan kedudukan anak dalam suatu

dan ada pula hakim yang tidak mem-

keluarga. Sengketa tersebut juga terka-

pertimbangkan keberadaan dari pada

dang dapat diselesaikan diantara mere-

akta perdamaian notariil yang telah

ka yang berselisih/bersengketa dalam

dibuat oleh para pihak yang ber-

keluarga dengan musyawarah mufakat,

sengketa/berperkara. Akta perdamaian

terkadang melibatkan aparatur desa

yang telah di buat oleh para pihak yang

dan bahkan ada yang ditempuh dengan

bersengketa, apalagi yang telah di-

membuat suatu akta perdamaian di

sepakati dan dilakukan dihadapan nota-

hadapan notaris. Walaupun para pihak

ris

telah membuat suatu perdamaian, dan

perdamaian notariil, tentunya diharap-

bahkan

dilakukan

kan oleh para pihak dapat memberikan

dengan membuat suatu akta notariil,

suatu kepastian hukum diantara mere-

namun sengketa/perselisihan itu tidak

ka yang berselisih. Akta perdamaian itu

juga dapat dihentikan dan bahkan

pun

terkadang berlanjut dan berujung pada

dikemudian hari bermanfaat bagi para

perdamaian

itu

dengan

keberadaan

membuat

diharapkan


oleh

dari

suatu

para

akta

akta

pihak


pihak dan dapat memberikan keadilan

hakekat dari suatu akta perdamaian no-

diantara mereka yang berselisih dan

tariil ? (2) Bagaimanakah kekuatan

bagi keturunannya kelak yaitu adanya

mengikat akta perdamaian notariil da-

suatu ketenangan hidup, kedamaian

lam pembuktian di pengadilan ?

dan kerukunan diantara mereka yang

Jenis penelitian yang digunakan da-

akta

lam penulisan ini adalah penelitian

perdamaian yang telah dibuat diantara

hukum Normatif, dengan menggunakan

mereka, apalagi yang telah dibuat

pendekatan konsep (conceptual ap-

dihadapan

akta

proach), pendekatan kasus (case ap-

perdamaian notariil kemudian dapat di-

proach ). Bahan hukum yang di-

persengketakan lagi, tentunya akta

pergunakan dalam penelitian ini adalah

perdamaian yang telah dibuat itu dapat

bahan hukum primer dan bahan hukum

membuat para pihak atau salah satu

sekunder. Bahan hukum primer adalah

pihak atau ahli warisnya merasa tidak

bahan hukum yang bersumber dari

terpenuhinya kepastian hukum yang

kewenangan tertentu dan mempunyai

diharapkan. Akta perdamaian yang te-

kekuatan mengikat berupa Kitab Un-

lah dibuat itu pun dapat menjadi tidak

dang-Undang Hukum Perdata (BW)

bermanfaat dan terlanggar rasa keadi-

peraturan perundang-undangan, pu-

lan dari para pihak yang telah dengan

tusan-putusan hakim, Akta Notariil dan

itikad baik membuatnya. Tentunya hal

peraturan

ini juga akan menimbulkan keragu-

dengan perdamaian. Bahan hukum

raguan baik diantara para pihak mau-

sekunder adalah bahan-bahan hukum

pun di kalangan masyarakat di dalam

yang memberikan penjelasan terhadap

memahami hakekat dari perdamian itu

bahan hukum primer yang merupakan

sendiri dan bahkan oleh para hakim

petunjuk untuk arah penelitian. Bahan

yang memutus suatu perkara. Dari per-

hukum sekunder diperoleh dari buku-

soalan-persoalan sebagaimana tersebut

buku perpustakaan pribadi, artikel, hasil

diatas maka, penulis merumuskan dua

penelitian terdahulu. Adapun tahapan

permasalahan yaitu : (1) Apakah

yang dilakukan adalah mengidentifikasi

berselisih.

Namun

notaris

apabila

dengan

lainnya


yang

berkaitan


terhadap masalah untuk menentukan

4) Suatu sebab yang halal”2

pembahasan, merinci sub-pokok baha-

Kesepakatan yang dibuat oleh para

san yang kemudian dijadikan dasar un-

pihak yang mengikatkan dirinya adalah

tuk mengumpulkan bahan hukum, pen-

sah, apabila di dalam kesepakatan yang

golahan dan menganalisa serta sebagai

dibuat itu telah dipenuhinya syarat-

dasar pula untuk pembuatan sistemat-

syarat, yaitu:

ika dari hasil penelitian sehingga men-

1) Tidak adanya kekhilafan,

jadi suatu hasil penelitian hukum.

2) Tidak adanya suatu paksaan, 3) Tidak adanya suatu penipuan.

2. PEMBAHASAN

(sebagaimana ketentuan pasal 1321

Hakekat Dari Suatu Akta Perdama-

KUHPdt ). Seseorang telah dinyatakan

ian Notariil

mempunyai kecakapan/cakap membuat

Perdamaian adalah suatu perikatan/

suatu perikatan, setelah memenuhi

perjanjian yang lahir dari suatu kesepa-

syarat-syarat yaitu:

katan atau persetujuan. ”Persetujuan

1) sudah dewasa,

adalah suatu perbuatan dimana satu

2) Tidak ditaruh dibawah pengampuan,

orang atau lebih mengikatkan dirinya

3) telah mendapat persetujuan (bagi

1

terhadap satu orang lain atau lebih” .

perempuan yang telah menikah se-

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para

bagaimana

pihak haruslah telah memenuhi per-

Undang) dan tidak ada larangan bag-

syaratan untuk sahnya suatu perjan-

inya menurut Undang-Undang.

ketentuan

Undang-

jian. ”Untuk sahnya suatu perjanjian

(sebagaimana ketentuan pasal 1330

harus dipenuhinya empat syarat yaitu:

KUHPdt)

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah apabila telah memenuhi syarat

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

”Suatu hal tertentu”. ”Suatu hal tertentu” ini dimaksudkan bahwa:

3) Suatu hal tertentu; 1 2

pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)



1) Hal/Barang yang diperjanjikan meru-

secara sah antara para pihak, yang te-

pakan hal/barang yang memang

lah memenuhi syarat sahnya perjan-

dapat

jian, mengandung konsekuensi yaitu:

di

perdagangkan/

1) perjanjian itu berlaku sebagai Un-

diperjanjikan, 2) Hal/Barang yang diperjanjikan merupakan hal/barang yang telah dapat

dang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. 2) Perjanjian itu tidak dapat di tarik

ditentukan jenisnya, 3) Barang-barang yang baru akan ada

kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena

di kemudian dan 4) hal/barang itu berupa warisan, yang

alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

telah terbuka. (sebagaimana diatur dalam ketentuan

Suatu perjanjian yang dibuat oleh

pasal 1332, pasal 1333, pasal 1334

para pihak, agar dikemudian hari atau

KUHPdt)

pada saatnya dapat berfungsi sebagai

1) Suatu perjanjian yang dibuat oleh

alat bukti yang sah/memenuhi syarat

para pihak dinyatakan telah dil-

pembuktian,

akukan berdasarkan “Suatu sebab

keberadaannya oleh para pihak, baik

yang halal”, maka perjanjian terse-

secara lisan maupun secara tertulis Na-

but dibuat sebagai berikut

mun di jaman modern seperti sekarang

2) Harus dibuat dikarenakan suatu

di

akui

ini, perjanjian secara lisan terlalu banyak sisi kelemahannya sehingga tidak di

sebab, 3) dibuat

haruslah

tidak

berdasarkan

suatu

sebab yang palsu,

rekomendasi dan harus dibuat secara tertulis. Demikian pula perjanjian yang

4) dibuat atas suatu sebab yang tidak

dibuat secara tertulis, namun dibuat

terlarang, sesuai dengan Undang-

secara di bawah tangan oleh para

Undang, kesusilaan ataupun keterti-

pihak, mempunyai banyak kelemahan

ban umum.

juga, dibandingkan dengan suatu per-

Dengan demikian maka, jelaslah

janjian yang dibuat secara notariil. Per-

bahwa suatu perjanjian yang dibuat

janjian yang di buat dengan suatu akta



notariil memiliki kedudukan yang lebih

pejabat tanpa ada wewenang dan

istimewa di bandingkan dengan suatu

tanpa ada kemampuan untuk mem-

perjanjian yang dibuat secara dibawah

buatnya atau tidak memenuhi syarat,

tangan. Keistimewaan perjanjian notar-

tidaklah dapat dianggap sebagai akta

iil itu sendiri dikarenakan sifat dari per-

otentik, tetapi mempunyai kekuatan

janjian notariil itu sendiri merupakan

sebagai akta di bawah tangan apabi-

suatu perjanjian yang dibuat dengan

la di tandatangani oleh pihak-pihak

suatu

yang bersangkutan”3.

akta

otentik.

Akta

otentik,

(sebagaimana ketentuan dalam pasal

Penulis sependapat dengan pan-

1868 KUHPdt), adalah : suatu akta

dangan Sudikno tersebut diatas. Oleh

yang dibuat dalam bentuk yang diten-

karena itu maka menurut penulis, agar

tukan

atau

supaya suatu akta yang dibuat merupa-

dihadapan pejabat umum yang ber-

kan akta otentik dan tidak kehilangan

wenang untuk itu di tempat akta itu

otentitasnya, maka akta yang dibuat itu

dibuat). Akta Notaris adalah akta oten-

haruslah memenuhi semua yang diper-

tik yang dibuat oleh notaris maupun

syaratkan untuk sebuah akta otentik.

yang di buat dihadapan Notaris yang

Adapun persyaratannya yaitu:

berwenang membuatnya, menurut ben-

1) Akta itu dibuat dihadapan pejabat

Undang-Undang

oleh

tuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. ”Otentik

tidaknya

suatu

akta

(otentitas) tidaklah cukup apabila ak-

2) Akta itu dibuat dihadapan pejabat yang mempunyai kemampuan untuk membuatnya,

ta tersebut dibuat oleh atau di hada-

3) Akta yang dibuat haruslah sesuai dan

pan pejabat (notaris) saja. Namun

memenuhi syarat-syarat sahnya sua-

cara membuat akta otentik tersebut

tu perjanjian,

haruslah menurut ketentuan yang

4) Akta yang dibuat itu haruslah sesuai

oleh Undang-Undang.

dengan tata cara dan ketentuan

Suatu akta yang dibuat oleh seorang

yang telah di tetapkan oleh pera-

ditetapkan

3

yang berwenang/Notaris,

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 142-143



turan dan perundang-undangan yang

Perdata (Burgelijk Wetboek). Dengan

berlaku untuk itu.

demikian, maka perdamaian yang dil-

Apabila para pihak yang bersengketa

akukan oleh para pihak atau dua belah

ingin mengakhiri suatu sengketa dianta-

pihak bertujuan untuk mencegah tim-

ra mereka, biasanya di awali dengan

bulnya perselisihan/sengketa di antara

suatu musyawarah untuk mencapai

mereka yang berselisih/bersengketa.

suatu permufakatan. Namun permufa-

Selain tujuan sebagaimana tersebut,

katan yang di capai oleh para pihak

perdamaian ini juga dapat dilakukan

yang bersengketa tidak jarang dil-

untuk tujuan mengakhiri suatu perse-

akukan dalam sebuah akta notaris.

lisihan/sengketa.

Tentunya hal ini dilakukan oleh para

Sebagaimana dengan syarat sahnya

pihak guna bisa mewujudkan suatu

suatu perjanjian berdasarkan Kitab Un-

kepastian hukum dan sebagai alat bukti

dang-Undang Hukum Perdata, perjan-

yang sempurna

pihak.

jian perdamaian inipun sah apabila me-

Mengakhiri sengketa diantara para

menuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

pihak, dapat dilakukan dengan menga-

damai itu sendiri, yaitu memenuhi em-

dakan suatu kesepakatan damai /

pat syarat sah suatu perjanjian se-

perjanjian perdamaian atau perjanjian

bagaimana ketentuan dari pasal 1320

damai.

KUHPdt.

bagi

para

Perdamaian adalah suatu perjanjian

Bertolak dari ketentuan yang diatur

oleh kedua belah pihak, yang berisi

dalam pasal 1320 KUHPdt, suatu

bahwa dengan penyerahan, menjan-

perdamaian yang dibuat oleh para

jikan atau menahan suatu barang,

pihak, berlaku ketentuan-ketentuan se-

maka kedua belah pihak mengakhiri

bagai berikut:

suatu perkara yang sedang diperiksa di

1) Seseorang itu haruslah berwenang

pengadilan ataupun mencegah tim-

dan mempunyai kewenangan untuk

bulnya suatu perkara bila dibuat secara

melakukan perjanjian damai,

tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal

2) Perdamaian yang dibuat oleh para

1851 Kitab Undang-Undang Hukum

pihak (terkait dengan perselisihan



yang menjadi sebab perdamaian), itu hanya terbatas pada hal-hal yang di sepakati dalam perjanjian damai tersebut,

d) atas

dasar

yang

kemudian dinyatakan palsu, e) suatu

perdamaian

sengketa


surat-surat

yang

mengenai

sudah

diakhiri

dengan suatu putusan hakim telah

pihak, hanya mengakhiri perselisihan

memperoleh

-perselisihan yang termaktub di da-

yang pasti, namun tidak diketahui

lam perjanjian damai tersebut,

oleh para pihak atau salah satu


kekuatan

hukum

dari mereka.

pihak, mempunyai kekuatan seperti

Akta perdamaian Notariil merupakan

suatu putusan hakim pada tingkat

akta perjanjian/kesepakatan antara pa-

akhir,

ra pihak untuk mencegah timbulnya

5) Perdamaian yang telah dibuat oleh

perselisihan/sengketa

maupun

para pihak, tidak dapat dibantah

mengakhiri suatu perselisihan/sengketa

dengan alasan bahwa terjadi keke-

di antara mereka yang berselisih/

liruan mengenai hukum atau dengan

bersengketa. Akta perdamaian Notariil

alasan bahwa salah satu pihak diru-

dibuat

gikan,

mempunyai kewenangan dan kemam-

6) Perdamaian yang telah dibuat oleh

puan

dihadapan untuk

notaris,

membuatnya.

yang Akta

para pihak dapat dibatalkan, apabila:

perdamaian Notariil harus dibuat sesuai

a) telah

kekeliruan

dan memenuhi syarat-syarat sahnya

mengenai orang yang bersangku-

suatu perjanjian. Akta perdamaian No-

tan atau mengenai pokok perse-

tariil dibuat dengan tata cara dan ke-

lisihan,

tentuan yang telah di tetapkan oleh

terjadi

b) kekeliruan

suatu

mengenai

duduk

yang

perkaranya, c) bila telah dilakukan penipuan atau paksaan,

peraturan dan perundang-undangan berlaku

untuk

itu.Dengan

demikian maka, hakekat dari suatu akta perdamaian notariil adalah suatu akta perjanjian yang lahir dari suatu kesepa-



katan atau persetujuan damai, yang

terkait dengan sengketa waris yang

telah memenuhi persyaratan untuk

masing-masing di putus pada tingkat

sahnya suatu perjanjian, yang dil-

Pengadilan Negeri sampai pada tingkat

akukan dihadapan notaris dan akta ter-

Mahkamah Agung dalam Peninjauan

sebut mempunyai kekuatan seperti sua-

Kembali. Adapun akta perdamaian yang

tu putusan hakim pada tingkat akhir.

dijadikan sebagai alat bukti pada pem-

Namun sebaliknya akta perdamaian no-

buktian di pengadilan adalah sebagai

tariil tersebut akan kehilangan otenti-

berikut:

tasnya dan hanya mempunyai kekuatan

I. Akta

Perdamaian

yang

dibuat

sebagai akta di bawah tangan, apabila

dihadapan Notaris Ketut Rames

akta itu dibuat tidak sesuai dengan tata

Iswara, SH, dengan Akta Perdamaian

cara dan ketentuan yang ditetapkan

no.19 tertanggal 15 Pebruari 1993,

oleh Undang-Undang.

dalam suatu sengketa waris yang berkenaan

dengan

keberadaan

Kekuatan Mengikat Akta Perdama-

seorang anak angkat dalam pewaris

ian Notariil Dalam Pembuktian Di

di Gianyar, sebagaimana Putusan

Pengadilan.

Pengadilan Negeri Gianyar Nomor kekuatan

54/Pdt.G/1999/PN.Gir, tertanggal 10

mengikat dari akta perdamaian notariil

Mei 2000, Putusan Pengadilan Tinggi

dalam pembuktian di pengadilan, penu-

Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/

lis menganalisis 2 akta perdamaian

PT.DPS, tertanggal 5 Juli 2000, Pu-

yang di jadikan sebagai salah satu alat

tusan

bukti dalam pembuktian di pengadilan.

Kasasi Nomor : 844 K/Pdt./2001 ter-

Keberadaan akta perdamaian tersebut

tanggal 23 Desember 2003 dan tera-

disatu sisi menjadi pertimbangan hakim

khir dengan Putusan Mahkamah

di dalam memutus suatu sengketa dan

Agung dalam Peninjauan Kembali

disisi lain tidak menjadi pertimbangan

Nomor : 272 PK/Pdt./2005 tertanggal

hakim

21 September 2006.

Berkenaan

dalam

perdamaian

dengan

putusannya.

Akta

sebagaimana tersebut,

Mahkamah

Agung

dalam

Akta Perdamaian sebagaimana



tersebut diatas yang di buat antara

dalam putusannya. Adapun dalam

dua pihak yang berselisih, yang in-

pertimbangannya menyebutkan bah-

tinya mengenai: bahwa anak kan-

wa:

dung almarhum mencabut segala

”oleh karena pengangkatan anak ter-

tuntutan/gugatan sebagaimana yang

sebut sah menurut hukum dan di-

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

hubungkan dengan bukti T7 ( akta

Negeri Gianyar Nomor: 22/Pdt.G/

notaris No. 19 tanggal 15 pebruari

PN.Gir, terlepas dari apapun juga pu-

1993 dari Notaris Ketut Rames Iswa-

tusan pengadilan di dalam perkara

ra, SH.) bahwa para penggugat da-

tersebut dan untuk selanjutnya tidak

lam konpensi/para tergugat dalam

akan mengadakan tuntutan/gugatan

rekonpensi/terbanding

apapun

adanya pengangkatan anak pihak

juga

mengenai

penggugat/terbanding

pengangkatan anak tersebut. Putusan pengadilan Negeri Gian-

akan

mengikatkan diri memelihara dan

yar, Putusan Mahkamah Agung da-

mempertahankan

lam Kasasi dan Putusan Mahkamah

pengangkatan anak tersebut dengan

Agung dalam Peninjauan Kembali

segala akibat dan tanggung jawab

tersebut diatas, tidak mempertim-

demi

bangkan keberadaan akta perdama-

kekeluargaan untuk keutuhan serta

ian,

pu-

kelangsungan pengangkatan anak

sehingga pengangkatan

tersebut selamanya, karena itu Pen-

anak sebagaimana tersebut dalam

gadilan Tinggi berpendapat bahwa

putusan adalah batal demi hukum

para penggugat dalam konpensi/

atau dibatalkan dengan segala aki-

para tergugat dalam rekonpensi/

bat hukumnya. Namun sebaliknya

terbanding khususnya tergugat 2 s/d

hakim Pengadilan Tinggi tersebut

9, pembanding tidak ada alasan un-

diatas, menjadikan akta perdamaian

tuk melakukan gugatan tidak sahnya

itu sebagai pertimbangan hukum

pengangkatan anak”4

demikian

tusannya,

4

mengakui

juga dalam

menjunjung

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS, tertanggal 5 Juli 2000


status

tinggi

rasa


Dengan demikian maka, pada tingkat

fakta hukum atau bukti-bukti yang

Pengadilan Tinggi/Banding diputuskan

muncul dalam persidangan, telah

bahwa pengangkatan anak itu adalah

mempertimbangkan

sah sehingga anak angkat adalah ahli

saksi

waris dari almarhum.

perdamaian itu dibuat.

Dengan demikian maka, penulis tid-

(Notaris)

jawaban dimana

dari akta

II. Akta Perdamaian yang dibuat di

ak sependapat dengan pertimbangan

hadapan

Notaris

dan keputusan Pengadilan Negeri Gian-

Ngurah

Manik

yar,

Mahkamah Agung dalam Kasasi

dengan akta Perdamaian Nomor :

dan pertimbangan Mahkamah Agung

2 tertanggal 13 Juni 2007. Pada

dalam Peninjauan Kembali. telah salah

intinya, kedua belah pihak telah

menerapkan hukum dan tidak menc-

sepakat

dan

erminkan rasa keadilan tidak melihat

mengakhiri

persengketaan

fakta-fakta

bukti-bukti

menyatakan berdamai. Para pihak

yang muncul dalam persidangan (akta

tidak akan mengajukan tuntutan

perdamaian notariil) dan juga mengan-

dan/gugatan dalam bentuk apa-

dung cacat hukum, karena tidak mem-

pun juga mengenai perselisihan

pertimbangkan

dan persengketaan tersebut diat-

hukum

atau

jawaban

dari

saksi

Danendra,SH

semufakat

dan

as

telah

akta

segala sesuatu yang akan diper-

perdamaian tersebut telah di tandatan-

janjiakan oleh para pihak dalam

gani oleh para pihak sebagaimana ter-

suatu perjanjian tersendiri yakni

sebut dalam akta perdamaian.

”Akta Perjanjian Pembagian Harta

Namun sebaliknya penulis sangat se-

Warisan”. Akta Perjanjian Pemba-

pendapat dengan pertimbangan dan pu-

gian Harta Warisan yang dimak-

tusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Pu-

sudkan tersebut, telah pula di bu-

tusan Pengadilan Tinggi Denpasar, telah

at di hadapan Notaris Anak Agung

menerapkan hukum dan mencerminkan

Ngurah

rasa keadilan, karena telah melihat fakta-

dengan Akta Perjanjian Pembagi-

bahwa

telah

Agung

(Notaris), yang dalam keterangannya menyebutkan

apabila

Anak

Manik


dipenuhinya

Danendra,SH


an Harta Warisan Nomor : 2 tertang-

rus

gal 13 Juni 2007.

perdamaian tersebut dibuat karena

Putusan

pengadilan

Denpasar,

Nomor

di

batalkan,

karena

akta

Negeri

penggugat saat itu dalam keadaan

273/

tertekan, karena adanya laporan

:

6

kepihak polisi bahwa penggugat di-

Nopember 2008, (yang dikuatkan

tuduh membuat atau memasukkan

dengan putusan Pengadilan Tinggi

keterangan palsu.

Denpasar Nomor : 74/PDT/2009/

Materi perdamaian tersebut adalah

PT.DPS,

tertanggal

Agustus

menyangkut harta warisan/harta

2009),

dalam

pertimbangan

peninggalan dari almarhum, se-

PDT.G/2008/PN.Dps tertanggal

18

hukumnya menyebutkan bahwa:

dangkan tergugat 1 bukanlah se-

tergugat 1 tidak terbukti sebagai ahli

bagai ahli waris, sehingga dengan

waris dari almarhum, sehingga tidak

demikian Majelis berpendapat akta

berhak membuat suatu surat atau

perdamaian tersebut adalah patut

akta yang menyatakan dirinya ber-

dibatalkan.

hak atas harta warisan, baik sebagi-

penggugat 1 bukan berstatus purusa

an maupun seluruhnya, sehingga

atau bukan sebagai ahli waris.

dengan demikian akta perjanjian

Berdasarkan

maupun

yang

pertimbangan tersebut diatas maka,

menyangkut hak atas harta pening-

Pengadilan Negeri Denpasar memu-

galan almarhum, yang menyatakan

tuskan bahwa akta Perdamaian No-

tergugat 1 adalah sebagai ahli waris/

mor : 2 tertanggal 13 Juni 2007 yang

orang

adalah

dibuat di hadapan Notaris Anak

dikesampingkan, karena tidak men-

Agung Ngurah Manik Danendra,SH

dukung pembuktian.

din y a t ak an

Akta Perdamaian yang dibuat di

kekuatan hukum dan harus dibatal-

hadapan Notaris tersebut, menurut

kan.

akta

yang

perdamaian

berhak

majelis adalah patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan ha-

Namun

Hal

ini

dikarenakan

pertimbangan-

ti d ak

me m pu n y ai

sebaliknya,

Putusan

Mahkamah Agung dalam Kasasi No-



mor : 1331 K/Pdt/2010 tertanggal 30

Berdasarkan

September 2010 dan dalam Peninjauan

pertimbangan sebagaimana terse-

Kembali Nomor : 603 PK/Pdt/2012 ter-

but diatas, Mahkamah Agung da-

tanggal 24 Desember 2013, dalam per-

lam Kasasi memutuskan membat-

timbangan

menyebutkan

alkan putusan Pengadilan Tinggi

bahwa, Yudex facti telah salah men-

Denpasar yang menguatkan pu-

erapkan hukum pembuktian dengan

tusan

pertimbangan bahwa:

Denpasar, dan menyatakan bah-

Dalil penggugat dalam gugatannya te-

wa akta perdamaian no.02 terse-

lah di bantah oleh tergugat I dan II,

but adalah sah dan mengikat

bahwa tergugat I dan II adalah kawin

pihak-pihak

dengan status “mepanak bareng” dan

dan harus mematuhi semua isi

sama-sama berstatus sebagai purusa

dari akta perdamian tersebut.

(ahli waris) di rumah asalnya masing-

Dengan demikian maka, penulis

masing, sehingga berhak atas harta

sependapat dengan pertimbangan

warisan almarhum,

dan keputusan Mahkamah Agung

Keahliwarisan tergugat telah ditindak

dalam Kasasi, sebagaimana per-

lanjuti dengan perjanjian pembagian

timbangan Mahkamah Agung da-

harta warisan

lam Peninjauan Kembali. Namun

hukumnya

no. 03 dan perjanjian

pertimbangan -

Pengadilan

yang

Negeri

membuatnya

sebaliknya penulis sangat tidak

perdamaian no. 02 tersebut, harta

sependapat dengan pertimbangan

perjanjian

dan putusan yudex factie Penga-

perdamaian no. 02 tersebut, adalah

dilan Tinggi Denpasar yang telah

sah yang dibuat atas kesepakatan

menguatkan putusan Pengadilan

dihadapan

Negeri Denpasar. Putusan yudex

Bahwa

perjanjian

warisan

(tergugat

no.

03

Notaris

pembagian dan

dan

rekonvensi),

membuktikan

bahwa

penggugat tidak

dapat

perjanjian-

factie yang telah menguatkan putusan

Pengadilan

Negeri

perjanjian tersebut dibuat atas dasar

Denpasar tersebut, telah salah

ada tekanan.

menerapkan hukum dan tidak Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X


mencerminkan rasa keadilan serta

but ditemukan di dalam suatu pembuk-

mengandung cacat hukum karena:

tian perkara, pertimbangan hakim dan

Tidak memperhatikan segi-segi

dalam putusan pengadilan di setiap

yuridis formal (hukum acara) yang

tahapan peradilan. Adapun perbedaan-

ada,

perbedaan itu adalah sebagai berikut:

tidak memperhatikan ketentuan-

1) Ada putusan pengadilan yang memu-

ketentuan hukum materiil yang

tus

dengan

mempertimbangkan

berlaku,

keberadaan dan kekuatan dari akta

tidak melihat fakta-fakta hukum

perdamaian itu sendiri sebagaimana

atau bukti-bukti yang muncul da-

hakekat dari suatu akta perdamaian

lam persidangan,

notariil. Akta perdamaian notariil

mengandung cacat hukum, karena

adalah sah dan mengikat pihak-pihak

tidak mempertimbangkan jawaban

yang membuatnya, sehingga dengan

dari turut tergugat 1 (Notaris),

demikian dapat dikatakan juga bah-

yang dalam suratnya menyebut-

wa akta perdamaian notariil adalah

kan bahwa proses pembuatan ak-

akta yang mempunyai kekuatan sep-

ta perdamian itu telah dijelaskan

erti suatu putusan hakim pada ting-

dengan benar dan jelas, dan saat

kat akhir,

itu penggugat telah didampingi

2) Ada putusan pengadilan yang memu-

oleh penasehat hukumnya dan

tus dengan tidak mempertimbangkan

saudara

Dengan

keberadaan dan kekuatan dari akta

pe rjan jian -

perdamaian itu sendiri sebagaimana

perjanjian tersebut dibuat tidak

hakekat dari suatu akta perdamaian

atas dasar ada tekanan.

notariil. Hal ini disebabkan karena

de mik ian

kandungnya. mak a

Penulis menemukan adanya perbedaan-perbedaan di dalam putusan-

dalam putusan pengadilan tersebut di jumpai bahwa:

putusan pengadilan tersebut, berke-

a. akta perdamaian notariil yang

naan dengan keberadaan dari akta

dibuat oleh para pihak adalah

perdamaian notariil. Perbedaan terse-

tidak

mempunyai


kekuatan


hukum dan harus di batalkan.

dengan putusan pengadilan tinggi) da-

b. akta perdamaian yang dibuat

lam pertimbangan dan putusan me-

tidak terkait dengan apa yang

nyebutkan bahwa akta perdamaian itu

menjadi

tidak mengikat para pihak yang mem-

sengketa/

buatnya dan keberadaannya tidak patut

dipersengketakan. c. Akta perdamaian yang dibuat

di pertimbangkan dalam suatu putusan

tersebut tidak dijadikan pertim-

pengadilan/patut diabaikan, karena tid-

bangan

ak memenuhi syarat-syarat sahnya

dalam

putusannya

tanpa menyebutkan alasan/

perdamaian, yaitu:

pertimbangan hukum tentang

dibuat oleh orang yang tidak berhak

keberadaan dari akta perdama-

untuk membuatnya, sehingga dalam

ian itu sendiri.

pembuktian dikesampingkan karena

Berdasarkan uraian sebagaimana

tidak mendukung pembuktian,

penulis

dibuat dalam keadaan tertekan,

menemukan ada dua perbedaan di da-

patut dinyatakan tidak mempunyai

lam memahami hakekat dari suatu akta

kekuatan hukum dan harus di batal-

perdamaian notariil, manakala akta

kan,

perdamaian notariil di jadikan sebagai

dibuat dengan memasukkan ket-

alat bukti dalam Pembuktian Di Penga-

erangan palsu,

dilan. Dengan demikian maka Kekuatan

Materi perdamaian bukan barang

Mengikat Akta Perdamaian Notariil Da-

milik dari yang membuat kesepaka-

lam Pembuktian Di Pengadilan, masih

tan damai

di rasakan adanya perbedaan pan-

Disisi lain, akta Perdamaian Nomor :

dangan didalam pertimbangan hukum

2 tersebut diatas, pada tingkat kasasi

dan dalam putusannya terhadap se-

(sampai pada peninjauan kembali), da-

buah akta perdamaian notariil yang sa-

lam pertimbangan dan putusannya me-

ma. Berkenaan dengan keberadaan ak-

nyebutkan bahwa akta perdamaian itu

ta Perdamaian Nomor : 2 tersebut diat-

mengikat para pihak yang membu-

as, pengadilan negeri (yang dikuatkan

atnya, karena akta perdamaian itu

tersebut

di

atas,

maka



dibuat sesuai dengan ketentuan dan

mahami nilai-nilai hukum dan rasa

syarat-syarat sahnya akta perdamaian

keadilan yang hidup di dalam masyara-

itu di buat, yaitu:

kat”

5

Kewajiban hakim ini merupakan

dibuat atas dasar kesepakatan anta-

amanat dari Pasal 5 ayat 1 Undang-

ra mereka yang berhak untuk mem-

Undang Republik Indonesia No.48 Ta-

buatnya, sehingga mendukung pem-

hun 2009 tentang Kekuasaan Keha-

buktian,

kiman, yang menyebutkan bahwa :

dibuat atas kehendak bersama yang

’’hakim dan hakim konstitusi wajib

tidak dalam keadaan tertekan, patut

menggali, mengikuti, dan memahami

dinyatakan

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

mempunyai kekuatan

hukum dan tidak dapat di batalkan,

yang hidup dalam masyarakat.6” ’’Kata

dibuat dengan tidak memasukkan

menggali

suatu keterangan palsu,

hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi,

Materi perdamaian adalah barang

agar sampai pada permukaan masih

milik dari yang membuat kesepaka-

harus digali. Jadi hukumnya itu ada,

tan damai.

tetapi masih harus digali, dicari dan

Penulis berkeyakinan bahwa keadilan, kepastian dan kemanfaatan atas

ditemukan,

mengasumsikan

bukannya

bahwa

tidak

ada,

kemudian lalu diciptakan.7”

putusan pengadilan itu dapat diperoleh

Manakala akta perdamaian notariil

oleh masyarakat, manakala hakim se-

dipersengketakan oleh para pihak di

bagai aparatur penyelenggara Negara

pengadilan, pedoman yang harus di-

dalam suatu peradilan telah mempunyai

jadikan dasar bagi para hakim di pen-

pemahaman yang baik. ”Hakim di da-

gadilan dalam pertimbangan hukumnya

lam putusan-putusannya itu harus dan

dan di dalam memutus suatu perkara

wajib menggali, mengikuti, dan me-

adalah:

5

Anak Agung Istri Agung, Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disertasi, 2016), hlm. 6 Undang-undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. 7 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 2004), Hlm. 47.



1) hakekat dari suatu akta perdamaian

a) ada putusan pengadilan yang memutus bahwa akta perdama-

notariil, 2) kekuatan mengikat akta perdamaian

ian notariil adalah sah dan mengikat

notariil,

pihak-pihak

yang

3) putusan yang memenuhi rasa keadi-

membuatnya, sehingga dengan

lan, memberi kepastian hukum dan

demikian dapat dikatakan juga

bermanfaat.

bahwa akta perdamaian notariil adalah akta yang mempunyai

3. SIMPULAN

kekuatan seperti suatu putusan

1) Hakekat dari suatu akta perdamaian

hakim pada tingkat akhir,

notariil adalah suatu akta perjanjian

b) ada putusan pengadilan yang

yang lahir dari suatu kesepakatan

memutus bahwa akta perdama-

atau persetujuan damai, yang telah

ian notariil yang dibuat oleh pa-

memenuhi persyaratan untuk sahnya

ra pihak adalah tidak mempu-

suatu perjanjian, yang dilakukan

nyai kekuatan hukum dan harus

dihadapan notaris dan akta tersebut

di batalkan,

mempunyai kekuatan seperti suatu

c) ada putusan pengadilan yang

putusan hakim pada tingkat akhir.

dalam putusannya, tidak mem-

Namun sebaliknya akta perdamaian

pertimbangkan keberadaan ak-

notariil tersebut akan kehilangan

ta perdamaian yang telah dibu-

otentitasnya dan hanya mempunyai

at para pihak, tanpa menyebut-

kekuatan sebagai akta di bawah tan-

kan

gan, apabila akta itu dibuat tidak

hukum tentang keberadaan dari

sesuai dengan tata cara dan ketentu-

akta perdamaian itu sendiri.

an yang ditetapkan oleh Undang-

Perlu adanya pemahaman yang lebih

a l a s a n / pe r t im b a n g a n

mendalam, di kalangan masyarakat,

Undang. 2) Kekuatan mengikat akta perdamaian

praktisi hukum (diantaranya: notaris,

notariil dalam pembuktian di penga-

pengacara), hakim dan seluruh elemen

dilan yaitu:

Negara,

hakekat


dari

suatu

akta


perdamaian notariil. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari atas masukanmasukan yang telah diberikan untiuk perbaikan subtansi artikel saya ini. DAFTAR PUSTAKA

Istri Agung, Anak Agung, Makna Purusa

Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali,

(Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disertasi, 2016), hlm. 8. ------------ Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1998. ________________, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 2004), Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Putusan-Putusan :  Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 54/Pdt.G/1999/PN.Gir.  Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS.  Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 844 K/Pdt/2001.  Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor : 272 PK/ Pdt/2005.  Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 273/PDT.G/2008/PN.Dps.  Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 74/PDT/2009/PT.DPS.  Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 1331 K/Pdt/2010.  Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor : 603 PK/ Pdt/2012. Akta Perdamaian : Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 1993, Notaris Ketut Rames Iswara,SH Akta Perdamaian : Nomor 2, tanggal 13 Juni 2007, Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH


AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Recommend Documents