TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst)
TESIS
Oleh ALDI SUBHAN LUBIS 077011004/MKn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst)
TESIS
(Disusun Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
Oleh ALDI SUBHAN LUBIS 077011004/MKn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
: TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst) : Aldi Subhan Lubis : 077011004 : Kenotariatan
Menyetujui Komisi Pembimbing
Prof. Sanwani Nasution, SH Ketua
Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum Anggota
Chairani Bustami, SH, SpN, MKn Anggota
Ketua Program Studi
Dekan
Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN
Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum
Tanggal Lulus : 19 Januari 2010
Universitas Sumatera Utara
Telah Diuji Pada tanggal : 19 Januari 2010
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Prof. Sanwani Nasution, SH Anggota : Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum Chairani Bustami, SH, SpN, MKn Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN Chadidjah Dalimunthe, SH, M.Hum
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah seorang pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat suatu akta otentik berupa akta peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Akan tetapi masih banyak ditemukan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta jual beli melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena dalam membuat suatu akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut menggunakan surat kuasa yang diberikan oleh salah satu pihak, yang mana surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa mutlak. Hal ini jelas bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak. Berdasarkan uraian di atas akan dikaji bagaimana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah dengan adanya kuasa mutlak, bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta PPAT, bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah secara melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan hukum pustaka, dilengkapi dengan pendekatan deskriptif analisis, di samping itu untuk mendukung hasil penelitian ini maka dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara kepada narasumber. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah dengan adanya kuasa mutlak diperlukan adanya ketelitian dan kecermatan dari seorang pejabat pembuat akta tanah apakah kuasa tersebut termasuk dalam kuasa mutlak atau tidak. Karena hal ini jelas bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta PPAT dapat berupa tanggung jawab yang diakibatkan karena perbuatan yang timbul dengan adanya kesengajaan atau kelalaian baik sebelum membuat akta, pada saat pelaksanaan membuat akta, maupun sesudah membuat akta. Dengan demikian akibat hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara melawan hukum dapat menyebabkan akta jual beli tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kata kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perbuatan melawan hukum, Akta PPAT
i Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
Constructor officials Land Act is a public official who is authorized by the government to create an authentic act of the deed transfer of land and the imposition of land rights. However, many found a land deed official maker in carrying out their duties and responsibilities as public officials, especially in the purchase and sale deed for it to act against the law that resulted in such act null and void. This is because in making a purchase and sale deed Deed Land Officer makers are using a power of attorney given by one party, in which a power of attorney is an absolute power of attorney. This is clearly contrary to the instructions of the Minister of Home Affairs No. 14 of 1982 dated March 6, 1982 on the Prohibition of Use of Absolute Power. Based on the above descriptions will be examined how the role of officials in the Land Deed Builders transitional land rights with the absolute power, how the responsibility of the Land Act Officer makers in the manufacture of PPAT deed, what the legal consequences of PPAT deed made by the Acting Land Deed Builders unlawfully. This research is a normative legal research materials by examining the law library, complete with descriptive analysis approach, in addition to supporting the results of this research is conducted field research with interviews to the interviewees. Thus, it can be concluded, that the role of officials in the Land Deed Builders transitional land rights with the power of the absolute necessity of precision and accuracy of an official certificate of the land if the manufacturer is included in the power of absolute power or not. Because this is clearly contrary to the instructions of the Minister of Home Affairs No. 14 of 1982 dated March 6, 1982 on the Prohibition of Use of Absolute Power. While the officials responsible for the Deed Land maker who did it against the law in PPAT deed can be a liability resulting from acts that arise with the intent or negligence both before making the deed, at the time of execution of a deed, and after making the deed. Thus the legal consequences of the deed drawn up before the Land Act Officer maker unlawfully cause the certificate of sale null and void as contrary to Article 4 of the 1320 Book of the Law of Civil Law.
Keywords : Land Deed Maker officials, Actions against the law, Act PPAT
ii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini telah selesai penulis susun dengan baik. Penulis menyadari bahwa mulai dari persiapan sampai penulisan tesis ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memberi dorongan semangat dan sumbangan pemikiran lain yang sangat berharga kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang amat terpelajar Bapak Prof. Sanwani Nasution, SH, Bapak Syafnil Gani, SH, M.Hum, dan Ibu Chairani Bustami, SH, SpN, MKn, selaku komisi pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih ditujukan juga kepada yang terhormat dan terpelajar, Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, Ibu Chadidjah Dalimunthe, SH, MHum, yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai tahap ujian tertutup sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin P.Lubis, DTM&H, Sp.A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk
iii Universitas Sumatera Utara
2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, selaku Direktris sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan para asisten Direktris serta seluruh staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat diselesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Pada Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis sampai kepada tingkat Magister Kenotariatan. 6. Para pegawai/karyawan pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Kepada keluarga om dan tante yaitu Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum dan Jasmi Rivai, SH, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8. Para sahabat yang berbaik hati, yaitu Debora, Kak Ema, Era, Lia, Adam Malik Harahap, ST, Agung Pribadi Zulkarnaen, SE, Ak, M. Reza Syahputra, Iskandar
iv Universitas Sumatera Utara
Mulia Nasution, AMd, Agung Pranoto, AMd, Safran, SH, Ridwan, SH, Fahmi Riza, SH dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan support kepada penulis selama masa pendidikan. Suatu rasa kebanggaan tersendiri dalam kesempatan ini penulis juga turut menghaturkan sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Dahri Lubis dan Ibunda Hj. Chairani Nasution, Nenekku tersayang Nurmala Lubis, serta abang dan adik-adik penulis yakni Nurcholis Anhari Lubis, Ikhsan Damhuri Lubis, ST, Fauzi Ilham Lubis, dan adikku Chairida Maysaroh Lubis, SE, yang telah memberikan doa dan perhatian yang cukup besar selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Serli Dwi Warmi, SH yang selama ini telah memberikan semangat dan doa serta dorongan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan yang sangat berharga ini dengan baik. Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari ketidak sempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Namun demikian besar harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin ya Robbal Alamin. Medan,
Desember 2009 Penulis,
Aldi Subhan Lubis v Universitas Sumatera Utara
RIWAYAT HIDUP
I.
II.
IDENTITAS PRIBADI Nama Lengkap
:
Aldi Subhan Lubis
Tempat/Tanggal Lahir
:
Medan / 2 Januari 1983
Status
:
Belum Menikah
Alamat
:
Jl. Bilal Ujung Gg. Mesjid No. 38 C Medan
Nama Ayah
:
Dahri Lubis
Nama Ibu
:
Hj. Chairani Nasution
KELUARGA
Nama Saudara Kandung :
III.
1. Nurcholis Anhari Lubis 2. Ikhsan Damhuri Lubis, ST 3. Fauzi Ilham Lubis 4. Chairida Maysaroh Lubis, SE
PENDIDIKAN -
SD
:
Tahun 1990 s/d 1996 SD Swasta Pertiwi – Medan
-
SLTP
:
Tahun 1996 s/d 1999 SLTP Negeri 7 – Medan
-
SMU
:
Tahun 1999 s/d 2002 SMU Swasta Dharmawangsa – Medan
-
Perguruan Tinggi/S1 :
Tahun 2002 s/d 2007 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara - Medan
vi Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK ......................................................................................................... i ABSTRACT ........................................................................................................ ii KATA PENGANTAR....................................................................................... iii RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... vi DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................ 1 B. Perumusan Masalah .................................................................... 10 C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 10 D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 11 E. Keaslian Penulisan....................................................................... 11 F. KerangkaTeori dan Konsep ........................................................ 12 1. Kerangka Teori ....................................................................... 12 2. Kerangka Konsepsional ......................................................... 21 G. Metode Peneltian ........................................................................ 21 1. Spesifikasi Penelitian ............................................................. 21 2. Metode Pendekatan ................................................................ 23 3. Alat Pengumpulan Data ......................................................... 24 4. Prosedur Pengambilan Data dan Pengumpulan Data ........... 24 5. Analisis Data .......................................................................... 25
BAB II
PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN ADANYA KUASA MUTLAK.......................................................................... 26 A. Latar Belakang Timbulnya Peralihan Hak Atas Tanah............... 26 1. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat ................................ 26 2. Jual Beli Tanah Menurut UUPA .......................................... 34 B. Kuasa Mutlak............................................................................... 61 vii Universitas Sumatera Utara
BAB III
TANGGUNG
JAWAB
PPAT
YANG
MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT ................................................................................... 67 A. Tinjauan Tentang PPAT.............................................................. 67 1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah ............................. 67 2. Fungsi dan Tanggung Jawab PPAT ..................................... 73 3. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT.................................. 73 B. Tanggung Jawab Profesi PPAT ................................................. 75 BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN
PEJABAT
PEMBUAT
AKTA
TANAH
SECARA MELAWAN HUKUM ......................................................86 A. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....................................86 B. Perbuatan Melawan Hukum.............................................................92 C. Akibat Hukum Terhadap Akta yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Secara Melawan Hukum ...............................103 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................107 A. Kesimpulan ......................................................................................107 B. Saran ................................................................................................108
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................110 LAMPIRAN
viii Universitas Sumatera Utara
