0
JURNAL
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KUASA MUTLAK Disusun Oleh : SUDJATMIKO ADJI KURNIAWAN 106010200111008
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013
1
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN KUASA MUTLAK Sudjatmiko Adji Kurniawan, 1 Suhariningsih, 2 Dwi Rossulliati. 3 Program Studi Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email:
[email protected] Abstraksi Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembuatan akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak. Hal yang melatar belakangi penulisan ini, karena penggunaan kuasa mutlak sebagai cara untuk mengadakan pemindahan hak atas tanah, tidak lain adalah suatu cara terselubung untuk mengadakan pemindahan hak atas tanah yang dalam prakteknya berada di luar jangkauan kontrol/pengawasan Pemerintah, sehingga penggunaan kuasa mutlak tersebut praktis akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif yang luas. Kuasa mutlak merupakan jual beli tanah secara terselubung, dimana di dalam klausul kuasa mutlak selalu dicantumkan “kuasa yang tidak dapat dicabut kembali” dan si penerima kuasa dapat melakukan perbuatan apapun juga baik itu tindakan pengurusan maupun tindakan kepemilikan atas tanah yang dimaksud. Ekses-ekses negatif sebagaimana dimaksud di atas yaitu penggelapan pajak, peralihan hak atas tanah dengan kuasa mutlak tidak memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, berdasarkan teori fautes personalles yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap para pihak dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. Penulis berpendapat bahwa PPAT bertanggung jawab atas pembuatan Akta Jual Beli yang berdasarkan kuasa mutlak. Kerugian terhadap para pihak atas kelalaian PPAT dibebankan kepada pejabat yang karena kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian. Akta PPAT tersebut bertentangan dengan peraturan, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 dan pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta berdasarkan kuasa mutlak maka, hal ini dapat disamakan dengan bertentangan dengan causa yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Kata kunci: Tanggung Jawab, PPAT, Akta Jual Beli, Kuasa Mutlak
1
Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2 Pembimbing Utama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bidang Keahlian Hukum Agraria. 3 Pembimbing Pendamping, Notaris dan PPAT.
2
Abstract In this Journal the author discusses how the responsibilities of the Land Deed Officer of the sale deed by absolute power. The background to this paper that because of, the use of absolute power as a way to organize the transfer of land rights, is nothing but a veiled way to organize the transfer of land rights, which in practice is beyond the control or supervision of the Government, resulting in the loss of the State in the field of taxes. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely the theory fautes personalles Based on the above, authors argue that PPAT is responsible for the manufacture of the Deed of Sale by absolute power. The disadvantage to the parties for negligence PPAT charged to official negligence that has caused harm. And PPAT deed contrary to legislation, instruction minister of domestic affairs number 14 year 1982 and namely Article 39 paragraph 1 letter d Government Regulation Number 24 Year 1997 concerning land registration, restrictions related to PPAT deed made on the basis of absolute power then, it can be likened to a causa against legal as referred to in Article 1320 Civil Code. Unfulfilled objective terms the agreement was null and void or canceled by itself, meaning that from the beginning of an agreement had never been born. Responding to the things mentioned above, A PPAT should be more careful in the sale deed, deed made by not buying and selling based on absolute power and attention to legislation in any deal-making. National Land Agency shall conduct supervision and guidance increased continuously and continually PPAT, and also the National Land Agency in carrying out its duties in the area of land required to apply the principles of accuracy, as a liability in the general principles of good governance. Keywords: Responsibilities, Land Deed Officer, Sale deed, Absolute power Pemberian kuasa mutlak tersebut dalam praktek menjadi suatu klausul dan syarat yang umumnya dicantumkan dalam akta-
Pendahuluan
akta perjanjian yang dibuat oleh para
Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792
notaris sebagai partij akta, salah satu
sampai
diantaranya
dengan
Pasal
1819
Kitab
adalah
akta
perjanjian
Undang-Undang Hukum Perdata, atau
pengikatan jual beli. Pemberian kuasa
dalam titel XVI Buku ke III. Adapun
tersebut dilakukan oleh penjual kepada
dalam
pembeli, dengan ketentuan bahwa kuasa
Pasal
1792
KUH-Perdata
disebutkan bahwa : “
Pemberian
suatu
terpisahkan dari perjanjian pengikatan
seorang
jual beli itu sendiri dalam hal peralihan
memberikan kekuasaan kepada seorang
hak atas tanah, kuasa mutlak yang berdiri
lain, yang menerimanya, untuk atas
sendiri tanpa ada perjanjian pokoknya
namanya
(pengikatan
perjanjian
urusan.”
kuasa
tersebut merupakan bagian yang tidak
dengan
adalah mana
menyelenggarakan
suatu
jual
beli),
maka
kuasa
2
tersebut
bertentangan
dengan
perundang-undangan.
mengadakan pemindahan hak atas tanah yang dalam prakteknya berada di luar
Larangan penggunaan kuasa
mutlak
jangkauan
kontrol/
pengawasan
diatur dalam Instruksi Menteri Dalam
Pemerintah,
sehingga
penggunaan
Negeri No. 14 Tahun 1982 tentang
lembaga kuasa mutlak tersebut praktis
larangan penggunaan kuasa mutlak.
akan mengakibatkan timbulnya eksesekses negatif yang luas.
Pemberian
kuasa
menimbulkan
mutlak
telah adanya
Berdasarkan hal tersebut di atas, kuasa
pajak
mutlak merupakan jual beli tanah secara
penguasaan atas tanah oleh penerima
terselubung, dimana di dalam klausul
kuasa tanpa batas waktu, adanya upaya
kuasa mutlak tersebut selalu dicantumkan
menghindari larangan pemilikan tanah di
“kuasa yang tidak dapat dicabut kembali”
luar
dan
dan si penerima kuasa dapat melakukan
dikhawatirkan saat pembayaran jual beli
perbuatan apapun juga baik itu tindakan
(peralihan)
pengurusan
upaya
kekhawatiran
untuk
menghindari
kecamatan
(absente)
belum
lunas,
dengan
maupun
tindakan
dibuatkan kuasa mutlak, kuasa tersebut
kepemilikan atas tanah yang dimaksud.
tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi
Ekses-ekses
kuasa.
4
Atas
dikhawatirkan
kejadian
dapat
tersebut
dialihkan
negatif
terhadap
5
kuasa
mutlak sebagaimana dimaksud di atas
oleh
yaitu penggelapan pajak, peralihan hak
penerima kuasa tanpa adanya pelunasan
atas tanah dengan kuasa mutlak tidak
terlebih dahulu atas jual beli tanah.
memberikan kepastian hukum.
Pertimbangan dikeluarkannya Instruksi
Dari sekian kasus yang diputus oleh
Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
1982 tentang larangan penggunaan kuasa
terdapat kasus menarik yakni PUTUSAN
mutlak adalah karena penggunaan kuasa
NOMOR
mutlak sebagai cara untuk mengadakan
Dikatakan menarik karena sengketa tata
pemindahan hak atas tanah, tidak lain
usaha negara ini selain mengandung
adalah suatu cara terselubung untuk
unsur kelalaian badan TUN juga terdapat
4
http://alumni.unair.ac.id/detail.php?i d=39191&faktas=Hukum diunduh pada 23 juni 2012
:
100/G/2010/PTUN.S.
5
http://kenalhukum.blogspot.comsurat-kuasa-mutlak.html, diunduh pada 20 November 2012
3
kelalaian pejabat umum. Badan TUN
keresahan masyarakat yang berdampak
tersebut adalah BPN sedangkan pejabat
sosial, ekonomi, politik dan keamanan.
umum tersebut adalah PPAT.
Dalam
kerangka
inilah
kebijakan
pertanahan dalam menangani sengketa, Sanksi perdata dijatuhkan kepada PPAT
konflik,
dan
perkara
pertanahan
atas perbuatan melawan hukum, dimana
dilakukan secara sistematis dan terpadu,
yang menimbulkan kerugian para pihak.
diantaranya
Hal demikian dapat dijerat berdasarkan
mengelompokkan permasalahan menurut
Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi
tipologinya dan kemudian dilakukan
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
pengkajian
membawa kerugian kepada seorang lain,
masalahnya.
dengan
untuk
cara
mencari
akar
menerapkan
asas
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
PPAT
wajib
kerugian tersebut.
kecermatan
dalam
melaksanakan
kewajibannya. Asas Kecermatan adalah Mengingat pentingnya sebuah peralihan
asas yang mengandung arti bahwa suatu
hak atas tanah yang harus dilaksanakan
keputusan
sesuai dengan peraturan perundang-
informasi dan dokumen yang lengkap
undangan, maka sudah sewajarnya PPAT
untuk mendukung legalitas pengambilan
sebagai pejabat yang berwenang dalam
keputusan
membuat perjanjian seharusnya tidak
bersangkutan
bertentangan dengan Instruksi Menteri
cermat
Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982
diambil atau diucapkan. 6
tentang
larangan
penggunaan
harus
didasarkan
sehingga
keputusan
dipersiapkan
sebelum
pada
keputusan
yang dengan
tersebut
kuasa
mutlak sebagai pemindahan hak atas
Metode Penelitian
tanah dan Pasal 39 ayat 1 huruf d a. Peraturan
Republik
Dalam penelitian hukum normatif ini
Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang
penulis cenderung kepada penelitian
Pendaftaran Tanah.
terhadap
Setiap permasalahan pertanahan yang
penelitian untuk menemukan asas-asas
muncul
Pemerintah
harus
diupayakan
yang
dapat
hukum
yaitu
untuk
ditangani, agar tidak meluas menjadi masalah
asas-asas
menimbulkan
6
Muhamad Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 26
4
hukum yang dilakukan terhadap hukum
Menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan
positif tertulis maupun tidak tertulis.
Pemerintah
Dimana
hukum
positif
ditegaskan bahwa:
mengacu
kepada
Instruksi
tertulisnya
larangan
penggunaan
24
Tahun
1997,
Menteri
Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tentang
No.
kuasa
mutlak sebagai pemindahan hak atas
“ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,
tanah, Undang-undang Nomor 5 Tahun
tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
perusahaan
pokok Agraria, Peraturan Pemerintah
pemindahan
nomor
pemindahan hak melalui lelang hanya
24
Tahun
1997
tentang
Pendaftaran
Tanah,
Undang-undang
nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
dan
Peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
dan
perbuatan
hukum
lainnya,
kecuali
hak
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pembuat Akta Tanah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Pembahasan Peralihan
hak
Indonesia atas
tanah
adalah
perbuatan hukum pemindahan hak atas
Tentang
Nomor 37 Peraturan
Tahun 1998
Jabatan
Pejabat
Pembuat Akta Tanah;
tanah yang dilakukan dengan sengaja (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan supaya hak tersebut terlepas dari sebagian kegiatan pendaftaran tanah pemegangnya semula dan menjadi hak dengan membuat akta sebagai bukti telah pihak lain. Sejak berlakunya UUPA,
dilakukannya perbuatan hukum tertentu
peralihan hak atas tanah dapat dilakukan
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
melalui
Atas Satuan Rumah Susun, yang akan
jual
beli,
penukaran,
penghibahan, pemberian dengan wasiat,
dijadikan
pemberian menurut adat dan perbuatan-
perubahan data pendaftaran tanah yang
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
memindahkan hak milik.
dasar
bagi
pendaftaran
5
(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
a. jual beli;
pengumpulan, pengolahan, pembukuan,
b. tukar menukar;
dan penyajian serta pemeliharaan data
c. hibah;
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta
d. pemasukan
ke
dalam
perusahaan
(inbreng);
dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
e. pembagian hak bersama;
termasuk pemberian surat tanda bukti
f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak
haknya bagi bidang-bidang tanah yang
Pakai atas tanah Hak Milik;
sudah ada haknya dan hak milik atas
g. pemberian Hak Tanggungan;
satuan rumah susun serta hak-hak
h. pemberian kuasa membebankan Hak
tertentu yang membebaninya.
Tanggungan. Kesalahan administrasi atau biasa disebut Berdasarkan ketentuan di atas dapat
dengan mal administrasi yang dilakukan
disimpulkan
sebagai
oleh PPAT dalam melakukan sebagian
pejabat memiliki tugas dan tanggung
kegiatan pendaftaran tanah tentunya akan
jawab, yakni PPAT bertugas pokok
menimbulkan konsekuensi hukum, yakni
melaksanakan
PPAT
bahwa
PPAT
sebagian
kegiatan
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai
bukti
telah
dapat
dimintai
pertanggungjawaban. 7
dilakukannya
perbuatan hukum tertentu mengenai hak
Mengenai persoalan pertanggungjawaban
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig
Rumah Susun.
ada dua teori yang melandasinya yaitu: a. Teori fautes personalles, yaitu teori yang
Pembuatan akta jual beli merupakan
menyatakan bahwa kerugian terhadap
sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang
para pihak dibebankan kepada pejabat
dilakukan pleh PPAT. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 335-337. 7
6
yang
karena
tindakannya
itu
telah
Pasal 39 ayat (1) huruf d
menimbulkan kerugian. Dalam teori ini
Peraturan
Pemerintah
beban tanggung jawab ditujukan pada
Indonesia
manusia selaku pribadi.
Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan
Nomor 24
Republik Tahun 1997
b. Teori fautes de services, yaitu teori yang
PPAT berhak menolak apabila salah satu
menyatakan bahwa kerugian terhadap
pihak atau para pihak bertindak atas
pihak ketiga dibebankan pada instansi
dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada
dari pejabat yang bersangkutan. Menurut
hakekatnya berisikan perbuatan hukum
teori ini tanggung jawab dibebankan
pemindahan hak.
kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula
Dari uraian di atas dapat disimpulkan
apakah kesalahan yang dilakukan itu
Pembuatan
akta
merupakan
berdasarkan
kuasa
kesalahan
berat
atau
jual
beli
mutlak
tersebut
kesalahan ringan, dimana berat dan
bertentangan
ringannya suatu kesalahan berimplikasi
perundang-undangan, yakni Pasal 39 ayat
pada
(1)
tanggung
jawab
yang
harus
ditanggung.
huruf
dengan
PPAT
d
Peraturan
peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Tidak
Berdasarkan teori fautes personalles di atas,
dipenuhi syarat lain atau dilanggar
Penulis
larangan
yang
bertanggung jawab atas pembuatan Akta
peraturan
perundang-undangan
Jual Beli berdasarkan kuasa mutlak.
bersangkutan oleh PPAT, maka PPAT
Kerugian terhadap para pihak atas
dapat
kelalaian
administrasi dan perdata.
berpendapat
PPAT
bahwa
dibebankan
PPAT
kepada
ditentukan
dikenakan
sanksi
dalam yang
secara
Pejabat yang karena kelalaiannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini
Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik
beban tanggung jawab ditujukan pada
Indonesia
PPAT selaku pribadi.
Tentang Pendaftaran Tanah Presiden Republik
Nomor 24
Indonesia,
Tahun 1997
menyebutkan
7
“Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar
kerugian. Dapatlah disimpulkan sanksi
larangan
yang
administratif
peraturan
perundang-undangan
ditentukan
bersangkutan.
PPAT
melaksanakan
tugasnya
dalam
yang
yang dalam
mengabaikan
ketentuan-ketentuan
tertulis
PPAT
sampai
berupa
teguran
pemberhentian
dari
jabatannya sebagai PPAT dan sanski perdata.
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan
Akibat Hukum Terhadap Akta Jual
Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk
Beli
yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat
Berdasarkan Kuasa Mutlak
yang
tindakan
Perjanjian dapat dikatakan sah dan
administratif berupa teguran tertulis
mempunyai kekuatan hukum apabila
sampai pemberhentian dari jabatannya
telah memenuhi syarat-syarat sahnya
sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi
perjanjian yang telah ditentukan oleh
kemungkinan dituntut ganti kerugian
undang-undang.
oleh
bahwa perjanjian yang memenuhi syarat
ditunjuk
dikenakan
pihak-pihak
kerugian
yang
diabaikannya
yang
menderita
yang
Dibuat
Oleh
Perlu
PPAT
diperhatikan
oleh
yang ada dalam undang-undang diakui
ketentuan-ketentuan
oleh hukum, sebaiknya perjanjian yang
diakibatkan
tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh
tersebut.
hukum walaupun diakui oleh pihak yang PPAT tugasnya
yang
dalam
mengabaikan
melaksanakan
bersangkutan. Karena itu ketika para
ketentuan-
pihak mengakui dan mematuhi perjanjian
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
yang
Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta
memenuhi syarat perjanjian itu berlaku
ketentuan dan petunjuk yang diberikan
diantara mereka, dan apabila suatu ketika
oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
para pihak yang tidak mengakuinya lagi,
dikenakan tindakan administratif berupa
maka
teguran tertulis sampai pemberhentian
perjanjian itu atau perjanjian itu menjadi
dari jabatannya sebagai PPAT dan tidak
batal.
mengurangi kemungkinan dituntut ganti
mereka
hakim
buat
akan
walaupun
tidak
membatalkan
8
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata,
benda atau barang dalam perjanjian itu.
untuk sahnya suatu perjanjian para pihak
Mengenai barang itu sudah ada atau
harus memenuhi syarat-syarat yaitu; 8
sudah berada di tangan pihak yang
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
berkepentingan pada waktu perjanjian di
Sepakat dimaksudkan bahwa subyek yang
buat tidak diharuskan oleh Undang-
megadakan perjanjian harus bersepakat,
undang dan juga mengenai jumlah tidak
setuju mengenai hal-hal yang pokok dari
perlu di sebutkan.
perjanjian yang di adakan. Apa yang 4) Suatu causa atau sebab yang halal; dikehendaki oleh pihak yang satu juga di
Yang dimaksud dengan sebab yang halal
kehendaki oleh pihak yang lain, jadi
adalah isi dari perjanjian itu sendiri.
mereka menghendaki sesuatu secara
Sebab yang tidak halal adalah berlawanan
timbal balik.
dengan
2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;
Undang-undang,
kesusilaan,
ketertiban umum sebagaimana di atur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
Orang yang mengadakan perjanjian harus Syarat-syarat dalam perjanjian di bagi dalam cakap menurut hukum. Pada asasnya
dua kelompok, yaitu :
setiap orang yang sudah dewasa dan 1) Syarat subyektif; Syarat subyektif adalah syarat yang sehat pikiranya adalah cakap menurut menyangkut pada subyeksubyek hukum. Menurut Pasal 1320 KUH perjanjian itu, atau dengan perkataan lain Perdata yang dimaksud cakap menurut syarat-syarat yang harus di penuhi oleh hukum adalah mereka yang telah mereka yang membuat perjanjian, yang berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah
meliputi : a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
menikah. 3) Suatu hal tertentu; Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis Komariah, Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah , 2004), hlm. 20-24 8
b. kecakapan pihak yang yang membuat perjanjian. 2) Syarat obyektif ; Syarat
obyektif
adalah
syarat
yang
menyangkut pada obyek perjanjian itu, meliputi:
9
a. Suatu hal tertentu,
yang tidak halal adalah berlawanan
b. Suatu sebab yang halal.
dengan
Undang-undang,
kesusilaan,
ketertiban umum sebagaimana diatur Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi
dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu
Sebab yang halal masuk dalam syarat
dibatalkan. Pihak yang dapat meminta
obyektif.
pembatalan adalah pihak yang tidak
objektif maka perjanjian itu batal demi
cakap. Jadi perjanjian yang telah di buat
hukum atau batal dengan sendirinya,
akan tetap mengikat para pihak selama
artinya
tidak
dilahirkan suatu perjanjian.
dibatalkan
(oleh
hakim)
atas
Tidak
sejak
terpenuhinya
semula
tidak
syarat
pernah
permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan
tersebut.
Apabila
syarat
obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian
Simpulan 1. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta
itu batal demi hukum atau batal dengan
Tanah terhadap pembuatan akta jual beli
sendirinya, artinya sejak semula tidak
berdasarkan kuasa mutlak.
pernah dilahirkan suatu perjanjian.
Berdasarkan teori fautes personalles di atas, Penulis
berpendapat
bahwa
PPAT
dapat
bertanggung jawab atas pembuatan Akta
disimpulkan apabila akta PPAT yang
Jual Beli yang berdasarkan kuasa mutlak,
bertentangan dengan peraturan, yakni
karena hal tersebut bertentangan dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14
14
Tahun
Berdasarkan
tahun
penggunaan
uraian
1982 kuasa
di
atas
tentang mutlak
larangan sebagai
1982
penggunaan
tentang
kuasa
mutlak
larangan sebagai
pemindahan hak atas tanah dan pasal 39
pemindahan hak atas tanah dan Pasal 39
ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah
ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah
nomor
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
24
pendaftaran
Tahun tanah,
1997
tentang
terkait
larangan
1997
Tentang
Pendaftaran
Tanah.
PPAT untuk membuatkan akta atas dasar
Kerugian terhadap para pihak atas
kuasa mutlak maka, hal ini dapat
kelalaian
disamakan dengan bertentangan dengan
pejabat yang karena kelalaiannya itu telah
causa yang halal sebagaimana dimaksud
menimbulkan kerugian. Dalam teori ini
dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebab
beban tanggung jawab ditujukan pada
PPAT
dibebankan
kepada
10
PPAT selaku pribadi. Pasal 39 ayat (1)
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun
huruf d Peraturan Pemerintah Republik
1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Indonesia
Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
PPAT berhak menolak apabila salah satu
Pembuat Akta Tanah, dimana dalam
pihak atau para pihak bertindak atas
peraturan ini juga menjelaskan mengenai
dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada
pembinaan, pengawasan dan penerapan
hakekatnya berisikan perbuatan hukum
sanksi
pemindahan hak. Pertanggung jawaban
Pertanahan nasional. Ketentuan pasal 37
PPAT
Peraturan
Nomor 24
terkait
kelalaiannya
dalam
administratif
oleh
Badan
Menteri
Negara
Badan
Pertanahan
pembuatan akta jual beli berdasarkan
Agraria/Kepala
kuasa mutlak diatur Pasal 62 Peraturan
Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Ketentuan
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tanah, dapat di ketahui PPAT dapat
Tentang
dikenakan sanksi administratif dan tidak
Pembuat Akta Tanah tersebut dapat
menutup kemungkinan dituntut ganti
disimpulkan, Kepala Kantor Pertanahan
kerugian.
dapat
Pelaksanaan Peraturan
memberikan
Peraturan
Jabatan
teguran
Pejabat
tertulis
kepada PPAT yang melanggar larangan Sanksi perdata dijatuhkan kepada PPAT
atau melalaikan kewajibannya sebagai
atas perbuatan melawan hukum, dimana
PPAT dengan memberikan tembusan
yang menimbulkan kerugian para pihak.
teguran tersebut kepada Menteri dan
Hal demikian dapat dijerat berdasarkan
Kepala
Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi
bersangkutan.
Kantor
Wilayah
yang
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 2. Akibat hukum terhadap akta jual beli mewajibkan orang yang karena salahnya
yang dibuat oleh PPAT berdasarkan
menerbitkan kerugian itu, mengganti
kuasa mutlak
kerugian tersebut.
Berdasarkan
uraian
di
atas
dapat
disimpulkan apabila akta PPAT tersebut Peraturan mengenai sanksi administratif
bertentangan dengan peraturan, yakni
untuk PPAT diatur dalam Peraturan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Tahun
1982
tentang
larangan
11
sebagai
Kie., Tan Thong, 2000, Studi Notariat
pemindahan hak atas tanah dan pasal 39
Serba Serbi Praktek Notaris, PT
ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah
Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.
nomor
Komariah,
penggunaan
24
pendaftaran
kuasa
Tahun tanah,
mutlak
1997
tentang
terkait
larangan
Mahmud
kuasa mutlak maka, hal ini dapat
Marzuki,
Peter,
Penelitian Hukum
disamakan dengan bertentangan dengan
2008,
Prenada Media
Group, Jakarta
causa yang halal sebagaimana dimaksud
Ridwan
dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebab
H.R,
Hukum
2006,
Administrasi Negara, Raja Grafindo
yang tidak halal adalah berlawanan Undang-undang,
Hukum Perdata,
Universitas Muhammadiyah, Malang
PPAT untuk membuatkan akta atas dasar
dengan
2004,
Persada, Jakarta
kesusilaan,
ketertiban umum sebagaimana diatur
Shidarta, 2006 Hukum Perlindungan
dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Sebab
Konsumen
yang halal masuk dalam syarat obyektif.
Widiasarana Indonesia, Jakarta
Indonesia,
Gramedia
Tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian itu batal demi hukum atau
Undang-Undang :
batal dengan sendirinya, artinya sejak
- KUHPerdata (BW)
semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
DAFTAR PUSTAKA -
Undang-undang nomer 30 Tahun 2004
Abdulkadir, Muhamad, 2001, Etika
tentang Jabatan Notaris.
Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, -
Peraturan
Bandung.
Indonesia
Djojodirdjo, Moegni, 1979, Perbuatan
Tentang
Melawan Hukum, Pradnya Paramita,
Pembuat Akta Tanah -
Jakarta
Pemerintah Nomor 37 Peraturan
Republik Tahun 1998
Jabatan
Pejabat
Undang-Undang nomor 5 tahun 1986
Ibrahim, Jhonny, 2006 Teori dan
tentang peradilan tata usaha negara,
Metodologi
Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun
Penelitian
Normatif. Bayumedia, Malang
Hukum -
1997 tentang pendaftaran tanah,
12
-
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14
Website :
Tahun
http://alumni.unair.ac.id/detail.php?id=
1982
penggunaan
-
kuasa
tentang mutlak
larangan sebagai
pemindahan hak atas tanah
http://kenalhukum.blogspot.com-surat-
Peraturan Kepala Badan Pertanahan
kuasa-mutlak.html
Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
http://eprints.undip.ac.id/17862/1/PR
Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan
AYOTO.pdf
Kasus Pertanahan -
39191&faktas=Hukum
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 100/G/2010/PTUN.S
