BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tata cara perolehan hak pinjam pakai atas sultan
grond tahapannya
sebagai berikut: a. Mengajukan surat permohonan kepada Panitikismo Surat permohonan berisi alasan permohonan masyarakat dalam penggunaan hak pakai atas sultan
grond disertai alasan
penggunaannya yang dibuat oleh masyarakat sendiri dan ditujukan kepada Panitikismo KGPH Hadiwinoto. b. Melengkapi kartu identitas Pemohon harus membawa kartu identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan bahwa semua masyarakat dapat ngindung/magersari kecuali orang asing atau keturunan asing. c. Membawa surat rekomendasi dari Kelurahan dan Kecamatan atau BPN Kota Surat
rekomendasi
merupakan
surat
pengantar
yang
dikeluarkan oleh kelurahan/kecamatan dan BPN yang berisi pernyataan bahwa tanah yang ingin diajukan hak pakai adalah benarbenar tanah kraton dan tidak dalam sengketa, peta tanah yang akan
124
digunakan serta luas tanah yang akan digunakan. Penyerahan berkas kepada pihak panitikismo d. Penyerahan berkas kepada Panitikismo Setelah
proses
penyerahan
berkas,
pihak
panitikismo
melakukan peninjauan dengan memeriksa berkas dan survey lapangan. Apabila disetujui maka akan diterbitkan serat kekancingan atau surat penetapan. 2. Alasan penyalahgunaan hak pinjam pakai atas sultan
grond oleh
masyarakat kecamatan Kraton diantaranya: a. Tidak memahami isi dan fungsi serat kekancingan Banyak pengguna sultan grond yang kurang memahami isi dari setiap pasal tersebut. Serat kekancingan yang terdiri dari 12 pasal yang mengatur seluruh tata cara hak magersari yang diperoleh masyarakat dalam mempergunakan tanah keraton. b. Faktor ekonomi Masyarakat yang memanfaatkan sultan
grond untuk
kepentingan ekonomi pribadi dengan cara memperjualbelikan, menggadaikan, mengontrakkan dan mengalihfungsikan hak pakai atas sultan grond tanpa seijin pihak kraton. c. Warisan Turun temurun Banyaknya masyarakat yang menempati sultan grond tanpa memiliki ataupun mengganti nama pengguna atas serat kekancingan serta tidak melapor kepada Panitikismo sejak turun temurun atau warisan dari orang tua atau leluhurnya.
125
d. Tidak ada pendataan Tidak adanya pendataan yang jelas dan berkala juga menjadi salah satu faktor yang mendorong penyalahgunaan sultan grond oleh masyarakat. Lamanya proses pengajuan maupun pembaharuan serat kekancingan membuat warga enggan untuk mengurus. Hal ini menyebabkan data hak pinjam pakai atas sultan grond menjadi tidak akurat. B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut: 1. Hendaknya pihak panitikismo bersikap lebih tegas terhadap anggota masyarakat yang menyalahgunakan tanah sultan, dengan cara memberi surat peringatan atau mencabut hak pakai atas sultan grond. 2. Hendaknya pihak kraton melakukan perbaikan isi serat kekancingan sehingga setiap pasal saling mendukung satu sama lain mengenai penggunaan sultan grond. 3. Hendaknya masyarakat lebih menghargai kepercayaan yang diberikan oleh Kraton untuk menempati sultan grond, dengan cara mentaati ketentuanketentuan termasuk hak dan kewajiban dalam serat kekancingan.
126
DAFTAR PUSTAKA Anthony Reid. 1987. Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan Sumatra. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Ardian Kresna. 2011. Sejarah Panjang Mataram: Menengok Berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Yogyakarta : DivaPress Athanasia Dian Santi,. 2011. Konstruksi Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Di Atas Tanah Kraton Yogyakarta di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. Julianto Ibrahim. 2008. Keraton Surakarta dan Gerakan Anti Swapraja. Yogyakarta: Malioboro Press. Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya. 2005. Hak – Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana. Lexy J. Moleong.2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mohammad Hatta. 2005. Hukum Tanah Nasional, Dalam Perspektif Negara Kesatuan. Yogyakarta: Media Abadi. Nur Hassan Ismail. 2003. Menempatkan Realitas Pertanahan Lokal Dalam RUU Keistimewaan DIY. Mimbar Hukum (No 43/II/2003). Ongkokham.1984. Bentuk Negara dan Aspek Internasional. Prismo (nomor 8 tahun 1984). R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. Selo Soemardjan. 1991. Perubahan Sosial Di Yogyakarta. Yogyakarta : UGM Press.
127
Soekanto. 1952. Sekitar Yogyakarta (1755 – 1825/Perjanjian Gianti – Perang Diponegoro). Jakarta : Mahabarata. Soimin Soedharyo. 2001. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta : Sinar Grafika Sudjito.
1998.
Perkembangan
Hukum
Tanah
Kasultanan
Yogyakarta.Yogyakarta: UGM Press. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta. Suyitno. 2013. Sarasehan Keistimewaan DIY. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Sumber Undang – Undang Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Atas Tanah. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Dawuh Dalem Angka 01/DD/HB X/EHE-1932. 128
Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Bidang Pertanahan Taahun 2013 Surat Kabar dan Internet Harian Jogja edisi Jumat 6 September 2013 Harian Jogja edisi Rabu 11 September 2013 Kunto Wibisono. 2013. Sultan Hamengkubuwono IX: Silahkan Pakai Tanah Keraton
Tapi
Jangan
Dijual.
Diakses
dari
http://www.tribunnews.com/2013/02/20/sultanhbx-silakan-pakaitanah-keraton-tapi-jangan-dijual pada tanggal 28 April 2013. Teguh . 2013. Ini Sikap Keraton Yogya Soal Tanah SG dan PAG. http://www.lensaindonesia.com/2013/10/07/ini-sikap-keraton-jogjasoal-tanah-sg-dan-pag.html diakses pada tanggal 7 November 2013.
129
