PERSYARATAN TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH KANTOR IMIGRASI PEMALANG Jln. Perintis Kemerdekaan 110, Beji,Taman, Pemalang Telepon (0284)-325010 Faksimili (0284)-324219 SMS Gateway: 08112622121 Email: [email protected], [email protected] http://pemalang.imigrasi.go.id

PERSYARATAN TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN Dalam Rangka Proses Pengajuan Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pengaturan dalam: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian.

Surat Keterangan Keimigrasian yang dikenal sebagai SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat keterangan mengenai masa tinggal warga negara asing di wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut sebagai salah satu persyaratan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dokumen SKIM ini diperlukan oleh Orang Asing dalam proses permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui:

a. Pewarganegaraan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang merupakan tata cara atau prosedur bagi Orang Asing untuk dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan; b. Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sebagai prosedur dalam upaya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan Orang Asing apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut: 1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; 2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; 6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; 7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan 8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. Penyampaian pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 sebagai berikut: 1. Menyampaikan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Pejabat ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon, yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal dan kewarganegaraan Pemohon; b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan suami atau isteri Pemohon. 2. Melampirkan: a. fotokopi kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. fotokopi kutipan akte kelahiran dari Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau isteri Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; d. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah Pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

e. surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; f. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon; g. surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan; h. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas; dan i. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar. Bukti keberadaan telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut yang dituangkan dalam dokumen bernama SKIM

KRITERIA 5 (LIMA) TAHUN BERTURUT-TURUT ATAU PALING SINGKAT 10 (SEPULUH) TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT DARI ASPEK KEIMIGRASIAN  Lima tahun berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh Izin Tinggal Terbatas atau tetap sampai kurun waktu 5 (lima) tahun tidak pernah keluar wilayah Republik Indonesia untuk tidak kembali.  Sepuluh tahun tidak berturut-turut adalah jangka waktu keberadaan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia yang dihitung sejak memperoleh Izin Tinggal Terbatas/Tetap sampai meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia untuk tidak kembali yang dilakukan berulang kali hingga mencapai keseluruhan masa waktu izin tinggalnya 10 (sepuluh) tahun. PERSYARATAN PERMOHONAN SKIM 1. SKIM UNTUK PROSES PEWARGANEGARAAN a. mengisi formulir yang ditentukan; b. menunjukan asli dan melampirkan fotokopi: 1) paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan 2) Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku. c. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu: 1) paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau 2) paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. d. tidak terdapat dalam daftar pencegahan;

e. pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan g. surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, khusus bagi: a. tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan: 1) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 2) akta pendirian perusahaan; dan 3) Tanda Daftar Perusahaan. b. penanam modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap; c. rohaniwan harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama. 2. SKIM UNTUK PROSES MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA DARI ORANG ASING YANG KAWIN SECARA SAH DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA a. mengisi formulir yang ditentukan; b. menunjukan asli dan melampirkan fotokopi: 1) paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 2) Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku; dan 3) kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah dan keterangan masih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang berwenang. c. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu: 1) paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau 2) paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. d. tidak terdapat dalam daftar pencegahan; e. pasfoto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat ) lembar; dan f. surat kuasa bermaterai jika penyampaian permohonan dikuasakan. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri wajib melampirkan “surat tanda pelaporan perkawinan” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PRINSIP DASAR DALAM PENGAJUAN SKIM  Skim diberikan atas dasar permohonan.  Permohonan Skim diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERNERBITAN SKIM 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Skim oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ditunjuk dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Skim diterima. 2. Dalam hal persyaratan: a. tidak terpenuhi, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk akan menolak permohonan Skim dengan menerbitkan surat penolakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Skim diterima. b. telah lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus meneruskan permohonan Skim kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim. 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan Skim disertai dengan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Skim dinyatakan lengkap. 4. Direktur Jenderal Imigrasi memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Skim kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Skim secara lengkap dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian. 5. Persetujuan atau penolakan permohonan Skim disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian. 6. Dalam hal permohonan Skim: a. disetujui Direktur Jenderal Imigrasi, pemohon wajib membayar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan penerbitan Skim. b. ditolak oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan surat penolakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakan. 7. Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Skim dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pembayaran biaya keimigrasian Skim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BIAYA KEIMIGRASIAN UNTUK SKIM DALAM RANGKA PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negera Bukan Pajak yang Berlaku di Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia:

NO 1

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

SATUAN per orang

TARIF Rp

500.000,00

GUGUR DAN TIDAK BERLAKUNYA SKIM Skim dinyatakan gugur dan tidak berlaku jika: a. tidak memperpanjang izin tinggal; b. meninggalkan wilayah Indonesia dan kembali melampaui batas waktu izin masuk kembali; c. atas kemauan sendiri meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak kembali; d. mendapatkan keputusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap bagi: 1. warga negara asing yang sedang menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia; atau 2. warga negara asing yang sedang mengajukan pewarganegaraan yang status Izin Tinggal Tetapnya diperoleh karena penyatuan keluarga. e. mendapatkan keputusan pencegahan dan penangkalan; f. dikenakan tindakan keimigrasian; atau meninggal dunia.

Konsekuensi gugur/tidak berlakunya SKIM saat sedang proses pengajuan permohonan Kewarganegaraan RI

Proses pengajuan permohonan Kewarganegaraan RI secara hukum dapat dibatalkan atau dimohonkan pembatalannya

Catatan dari gambar ini untuk diedit yi yang ada kalimat “Seksi wasdakim, seksi statuskim, dan seksi infokim untuk dihapus saja. Lalui Kanwil dipanjangkan menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Ditjen diganti menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Informasi lebih lanjut: SMS Gateway: 08112622121 Email: [email protected], [email protected] http://pemalang.imigrasi.go.id