BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu organisasi pada masa mendatang. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 - 2014, tidak terlepas dari Visi Kabupaten Lombok Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014, yaitu : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG MAJU, MANDIRI DAN BERMARTABAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT, PATUH, PACU “ Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sKabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan ditindaklajuti dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat. Peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Lombok Barat pada urusan kependudukan khususnya keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan KB dan PP dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2010 – 2014 dan mengacu kepada Visi RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014, maka dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat menetapkan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Menuju Lombok Barat Bangkit yang Maju Mandiri dan Bermartabat dengan dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju “ Ada tiga kata kunci dalam visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Lombok Barat 2010 - 2014, tersebut, yaitu: 

Kata “ Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera “ : mengandung pengertian keluirarga yang terdiri dari dua anak dan sepasang ibu bapak yang berada dalam kondisi baik dalam arti mampu mengayomi dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga (pangan, sandang, papan)

Renstra Dinas BKBPP Kab.LOBAR 2010 -2014



Kata “ Maju Mandiri dan bermartabat “ : program dan kegiatan yang ada pada BKBPP dihajatkan untuk mempercepat kemajuan, kemandirian dan bermartabat bagi masyarakat Lombok Barat sesuai dengan RPJM Kab. Lobar.



kata “ Nilai-nilai Patut, Patuh, Patju “ : mengandung makna semua program berlandaskan nilai kepatuhan, kepatutan dan sikap patju.

4.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berkaitan dengan perumusan Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat 2010 – 2014, maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 - 2014 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014. Dalam rangka mendukung pencapaian misi daerah serta untuk mencapai Visi “Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Menuju Lombok Barat Bangkit yang Maju Mandiri dan Bermartabat dengan dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju “ maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat menetapkan Misi 2010 - 2014 sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kesertaan keluarga dalam Program KB

2.

Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga

3.

Meningkatkan kemitraan serta mengembangkan partisipasi masyarakat melalui promosi dan KIE

4.

Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan pelayanan Publik

5.

Meningkatkan peran serta keluarga dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

6.

Meningkatkan serta mengembangkan ketersediaan data informasi mikro keluarga yang akurat dan akuntabel

dalam masyarakat

dalam dan

4.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan Renstra Dinas BKBPP Kab.LOBAR 2010 -2014

dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat 2010 – 2014 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut: 1. Misi 1 : Meningkatkan kesertan kelurga dalam program KB dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tujuan untuk menurunkan angka kelahiran pada PUS di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

2. Misi 2 :



Pada tahun 2009 target yang akan ikut KB atau menjadi akseptor KB baru adalah sejumlah 19.000 akseptor, sedangkan 2010 diharapakan peningkatan target akseptor baru dan pembinaan terhadap akseptor aktif.



Meningkatkan eksistensi dan peran PIK KRR di tingkat sekolah menengah atas baik yang berada di naungan Depdiknas maupun Depag.

Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini terkandung tujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :  Meningkatnya jumlah kelompok Bina Keluarga dan Usaha Ekonomis Produktif. Sasaran 2009 berjumlah 125 kelompok UPPKS yang diharapkan mampu menggerakkan keluarga kearah ketahanan ekonomi keluarga, sedangkan sasaran sampai Tahun 2014 berjumlah 88 BKB dan 264 kelompok UPPKS.

3. Misi 3 :

Meningkatkan kemitraan serta mengembangkan partisipasi masyarakat melalui promosi dan KIE , dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tujuan untuk Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan kemandirian masyarakat tentang Program KB dan PP. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :  Meningkatnya frekuensi pelayanan penyuluhan dan pembinaan melalui media promosi dan KIE kepada masyarakat, keluarga, Toga, Toma, LSM, Ponpes, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader. Pada tahun 2009 promosi KIE dilakukan sebanyak 12 kali, sedangkan pada tahun 2014 diharapkan mencapai 252 kali Promosi sehingga masyarakat Lombok Barat yang menjadi sasaran program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dapat terlayani

4. Misi 4 :

Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pelayanan Publik , dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tujuan untuk Meningkatnya status, posisi dan kondisi


perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan pria. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :  Kelompok perempuan usia sekolah baik dari tingkat usia dinisampai perguruan tinggi  Kelompok perempuan kepala keluarga yang ada di wilayah Kabupaten Lobar. 5. Misi 5 :

Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tujuan untuk Terjaminnya perlindungan terhadap anak dan perempuan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :  Menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan  Pengarusutamaan gender dalam setiap program pada KB dan PP serta SKPD lainnya.

6. Misi 6 :

Meningkatkan serta mengembangkan ketersediaan data dan informasi mikro keluarga yang akurat dan akuntabel, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki tujuan untuk Tersedianya data dan informasi yang akurat dan akuntabel untuk bahan perencanaan, dan evaluasi Program KB dan PP. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :  Meningkatkan produktifitas program melalui ketersediaan data perencanaan dan evaluasi sehingga efektifitas dan efisiensi program KB dan PP serta pemenuhan kebutuhan user terpenuhi secara optimal.

4.4. STRATEGI Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi yang perlu dilaksanakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat 2010 – 2014 mengacu pada grand strategi yang ada, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan PP 2. Menata kembali pengelolaan program KB dan PP 3. Memperkuat SDM operasional program KB dan PP 4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan PP Renstra Dinas BKBPP Kab.LOBAR 2010 -2014

5. Meningkatkan pembiayaan program KB dan PP Dari grand strategi di atas kami elaborasi menjadi strategi-strategi operasional yang berlaku bagi setiap program yang ada. Startegi opersional yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Prinsip Integrasi. Prinsip strategis integrasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan program KB dan PP tidak terpisahkan dengan program pembangunan lainnya seperti Pembangunan dibidang Pendidikan , Kesehatan, Agama, Sosial dan Ekonomi.Strategi integrai ini meliputi : 1. Integrasi Konsep Keluarga berencana dalam kesehatan reproduksi dan hak – hak reproduksi, keselarasan dan keadilan gender. Strategi ini adalah dimakskudkan agar dalam pelaksanaan program KB Nasional mengutamakan pelayanan kepada pasangan usia subur dengan memperhatikan segi – segi kesehatan reproduksi dan hak – hak reproduksi, disamping kesetaraan dan keadilan jender juga harus menjadi perhatian agar kesetaraan antara laki – laki dan perempuan seimbang dalam pembangunan keluarga sejahtera. 2. Integrasi kegiatan pemberdayaan keluarga, dengan pelayanan Keluarga Berencana. Intergasi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi keluarga dalam mewujudkan fungsi keluarga yang meliputi fungsi Agama, cinta kasih, perlindungan , pendidikan , Sosoial budaya, Ekonomi dan lingkungan. 3. Integrasi program penguatan lini lapangan dan akurasi data dengan program- program pengembangan institusi pelayanan masyarakat lainnya. Integrasi ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan kegiatan advokasi dan KIE dan meberikan peran yang lebih besar kepada institusi masyarakat pedesaan. 4. Integrasi program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan program KB dan Kesehatan Reproduksi. Integrasi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para remaja agar dapat mengakses pelayanan kesehatan reproduksi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan bagi para remaja yang harus dibina dan dimulai sejak usia dini. 5. Integrasi program penguatan jaringan dan kelembagaan KB dengan pengembangan Institusi pelayanan masyarakat lainnya. Renstra Dinas BKBPP Kab.LOBAR 2010 -2014

Integrasi ini dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang dibutuhkannya. Hal ini dapat dilakukan melaui jaringan pelayanan lintas sektor, swasta, LSOM, serta program Advokasi dan KIE. b. Prinsip Desentralisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada daerah tingkat II dalam mengeola Program KB sesuai dengan aspirasi, situasi dan kondisi sosial budaya yang hidup dan berkembang didaerah setempat. 1.

Dukungan infrastruktur lintas sektor. Strategi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendayagunaan infrastruktur yang ada didaerah serta penyediaan data dan informasi keluarga berbasis pengelolaan data dan informasi di tingkat Kabupaten / Kota

2.

Pendelegasian Wewenang dan operasional dengan pendekatan wilayah paripurna. Strategi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan peluang seluas – luasnya kepada Kabupaten / Kota dalam mengembangkan program dan kegiatan operasional KB secara optimal sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah

3.

Penegasan jenis dan peningkatan kewenangan. Dalam strategi ini mengandung dua makna pokok yaitu : -

-

4.

Agar dalam pelaksanaan program KB Nasional dapat berjalan sejajar dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Berupaya untuk meningkatakan kualits sumber daya manusia secara merata di daerah agar mampu menerima pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan program KB secara bertanggung jawab dengan mengembangkan manajemen kepemimpinan dan kemampuan memunculkan inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan program KB Nasional di Daerah.

Mekanisme pengendalian program yang handal. Dalam strategi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan dalam pelaksanaan program sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana melalui upaya pengendalian oleh unit pengawasan fungsional dan masyarakat sesuai dengan aturan yang jelas, tegas dan trasnsparan sehingga kinerja para pengelola program dapat dipertanggung jawabkan.


c.

Prinsip Pemberdayaan Dalam prinsip pemberdayaan ini ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan dukungan pelaksanaan program secara berdayaguna dan berhasil guna. Strategi tersebut mencakup : 1. Peningkatan kualitas kepemimpinan. Strategi ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengelola dan pelaksana program memiliki kemampuan dan keterampilan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dapat menjadi inovator, dinamisator dan fasilitator dalam penyelenggaraan program yang efektif dan efisien dan mengurangi rentang birokrasi dalam penyelesaian suatu masalah atau dalam pengambilan keputusan. 2. Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana program KB Nasional. Strategi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi upaya peningkatan kemampuan bagi para pengelola dan pelaksana program melalui pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 3. Pemberdayaan Institusi Masyarakat dalam program KB Nasional dan pemberdayaan keluarga. Dalam srtategi ini bertujuan untuk menambah kemampuan institusi masyarakat dalam rangka alih serta tugas dan fungsi penyelenggaraan program KB Nasional kepada masyarakat secara mandiri, sehingga dapat memberikan kemudahan, penguasaan, partisipasi dan kepuasan peserta atas pelayanan yang berkualitas dan berlanjut. 4. Pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu dalam rangka meningkatkan kemandirian. Strategi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, sehingga memiliki ketahanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan individu serta dapat berperan serta secara aktif dalam membantu memberikan pelayanan.


5. Pemberdayaan Perempuan dalam operasional Program KB Nasional. Upaya ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender dalam rangka pemenuhan hak – hak reproduksi, sehingga kaum perempuan mampu menggunakan hak – haknya dalam memperoleh pelayanan KB serta mampu berpartisipasi dalam memperluas akses pelayanan serta berperan aktif dalam pembangunan yang berkualitas.

6. Pemantapan Jaringan Kerja Program KB Nasional. Srtategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan kinerja jaringan pelayanan program yang berupa sarana dan prasarana, sumber daya dan institusi secara terpadu, sehingga memberikan hasil yang optimal dan berdampak meningkatan kualitas hidup masyarakat, keluarga dan individu. d.

Prinsip Kemitraan Dalam strategi kemitraan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kerjasama yang berdasarkan pada kesetaraan, saling menguntungkan, serta saling menghargai diantara para pihak yang bekerja sama dalam mencapai tujuan – tujuan yang telah disepakati bersama. Strategi ini meliputi :

e.

1.

Koordinasi dalam rangka kemitraan yang tulus dan setara kepada semua institusi penyelenggara program baik Pemerintah, LSOM dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi masing – masing institusi secara optimal, sehingga keberhasilan pelaksanaan program merupakan hasil kerja bersama.

2.

Peran Serta Aktif Masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan program KB Nasional, sesuai dengan kemapuan dan potensi yang dimiliki pada setiap wilayah garapan program.

Prinsip Segmentasi Sasaran. Dalam srtategi ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian yang terfokus terhadap sasaran program, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien. Strategi ini meliputi :


1.

Keberpihakan pada keluarga rentan / miskin. Strategi ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan yang mudah dicapai, sehingga dapat mencipatakan kondisi yang bercirikan kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhannya.

2.

Perhatian terhadap segmen Khusus. Strategi ini bertujuan untuk memberikan perhatian dalam rangka pelayanan kepada masyarkat berdasarkan kondisi wilayah secara demografis, geografis, sosiologis, budaya dan ekonomi sulit dalam penyediaan akses pelayanan sehingga memiliki kesempatan yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam pemenuhan kebutuhan melalui pelayanan program yang optimal sesuai dengan ciri – ciri kelompok masyarakat yang ada pada setiap wilayah garapan.

3.

Data dan Informasi keluarga. Data srtategi ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi keluarga yang berkualitas, akurat dan berkelanjutan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan maupun penentuan strategi lain dalam penajaman sasaran penggarapan program secara terpadu secara tepat guna, berhasil dan berdaya guna, serta penilaian dan akuntabilitas program KB Nasional yang handal dan berkualitas.

4.

Partisipasi Pria dalam rangka kesetaraan dan keadilan jender. Dalam strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pria agar dapat menerima ide dan gagasan serta bersedia berpartisipasi dalam program KB dan Kesehatan reproduksi sehingga mereka dapat ikut bertanggung jawab pada setiap usaha pemberdayaan keluarga yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan jender.

4.5. KEBIJAKAN Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi. Arah Kebijakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat 2010 – 2014 adalah sebagai berikut: 1. Kesertaan keluarga dalam Program KB 2. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi Keluarga Renstra Dinas BKBPP Kab.LOBAR 2010 -2014

3. Meningkatkan kemitraan serta mengembangkan masyarakat melalui promosi dan KIE

partisipasi

4. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pelayanan Publik 5. Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan 6. Meningkatkan serta mengembangkan ketersediaan data informasi mikro keluarga yang akurat dan akuntabel

dan

Berikut adalah keterkaitan Misi, Strategi dan Kebijakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Table 4.1 Strategi dan Kebijakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat 2010 – 2014 Misi

Strategi

Kebijakan

No

Uraian

No

Uraian

No

1

Meningkatkan kesertaan keluarga dalam program KB

1.1

Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB dan PP

1.1.1


Uraian Mendorong kesertaan keluarga dalam program KB dan PP

Misi

Strategi

Kebijakan

No

Uraian

No

Uraian

No

Uraian

2

Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga

2.1

-Menata kembali pengelolaan program KB dan PP

2.1.1

2.Meningkatnya usaha ekonomi produktif sehingga tercipta ketahanan dan pemberdayaan ekonomi Keluarga

3.Menggerakkan masyarakat ikut program KBPP melalui promosi dan KIE

-Memperkuat SDM operasional program KB dan PP -Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan PP -Meningkatkan pembiayaan program KB dan PP

3

Meningkatkan kemitraan serta mengembangkan partisipasi masyarakat melalui promosi dan KIE

3.1.1

4

Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pelayanan Publik

4.1.1 4.Menggerakkan kaum perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup dan perannya dalam pelayanan Publik

5

Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak

5.1.1


5.Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan

Misi No

Uraian

6

Meningkatkan serta mengembangkan ketersediaan data dan informasi mikro keluarga yang akurat dan akuntabel

Strategi No


Uraian

Kebijakan No

Uraian

6.1.1

Menyiapkan Hardware, software, dan life ware dalam mengembangkan ketersediaan data dan informasi mikro keluarga yang akurat dan akuntabel

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Recommend Documents