`BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BIRO ORGANISASI
4.1.
Visi dan Misi Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah
sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun) dan jangka pendek (tahunan) sejalan dengan implementasi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Perencanaan Pembangunan dilaksanakan berdasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi, komunikasi, koordinasi dan konsutasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Secara konseptual dan teknokratik, proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan utama pembangunan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu : “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” Untuk itu, perencanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, sehingga memiliki singkronisasi dan harmonisasi yang tinggi. Di samping itu, perencanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kementerian. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan/pedoman bagi seluruh Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Adapun Visi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu : “ Organisasi yang Efektif, Efisien, Akseptabel dan Akuntabel “ Makna yang terkandung dari Visi tersebut menggambarkan bahwa Biro Organisasi yang memiliki fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan, ketatalaksanaan, RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
IV- 1
akuntabilitas dan kinerja organisasi serta pengembangan pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Barat, adalah : Efektif
:
menggambarkan bahwa tugas dan fungsinya dilaksanakan secara tepat sasaran;
Efisien
:
menggambarkan
bahwa
tugas
dan
fungsinya
dilaksanakan
dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal; Akseptabel
:
menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diterima oleh pihak terkait;
Akuntabel
:
menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dipertanggungjawabkan atas kinerja yang telah dicapai.
Dalam rangka pencapian Visi tersebut, Biro Organisasi memiliki 3 (tiga) Misi yang didalamnya mengandung gambaran, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun, yaitu : Misi Pertama, Optimalisasi Penataan Kelembagaan; Misi Kedua,
Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Pelayanan Publik; dan
Misi Ketiga,
Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta fakor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Biro Organisasi. Sedangkan sasaran merupakan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi ditetapkan tujuan dan sasaran sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi, sebagaimana Tabel berikut:
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
IV- 2
Tabel 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2013-2018 NO.
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
TARGET
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
CAPAIAN KONDISI AWAL 2013
2014
2015
2016
2017
2018
TARGET CAPAIAN TAHUN KE-
MISI 1 : OPTIMALISASI PENATAAN KELEMBAGAAN I.
Terselenggaranya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Tingkat efektivitas organisasi
Kategori II (65)
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah
a. Jumlah Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan
Persen
1
1
1
1
1
1
b. Persentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi
Persen
85
90
100
100
100
100
MISI 2 : MEWUJUDKAN KETATALAKSANAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK II.
Mengembangkan dan Meningkatkan Pelayanan Publik
Tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Zona Hijau 1. Meningkatnya kualitas penyusunan Standarisasi Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Standarisasi Kerja Organisasi
a. Jumlah unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi
Unit Pelayanan Publik
-
-
14
14
14
14
b. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional
Inovasi
1
2
4
5
4
4
Jumlah regulasi Standarisasi Kerja Organisasi
Dokumen
10
12
13
13
14
14
MISI 3 : MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI III.
Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Provinsi Jawa Barat
4.3.
Nilai Pencapaian Kinerja Provinsi Jawa Barat
Nilai 83 (A)
Meningkatkan kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat
a. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat
Nilai
b. Persentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas
Persen
63
78
81
82
83
(CC)
62
(CC)
(BB)
(A)
(A)
(A)
80
85
90
95
97
100
Strategi dan Kebijakan Strategi memuat pernyataan strategi dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan
dan sasaran. Adapun kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
IV- 3
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Tabel 4.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
NO.
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Misi 1 : Optimalisasi Penataan Kelembagaan I.
Terselenggaranya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah
a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok
1) Penataan kapasitas kelembagaan daerah 2) Penyusunan SOP kelembagaan daerah 3) Melakukan analisis faktorfaktor penghambat pencapian tujuan organisasi
b. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
1) Melakukan analisis, pemantauan dan evaluasi terrhadap Organisasi Pemerintah Daerah 2) Merumuskan kebijakan penataan Organisasi Pemerintah Daerah
Misi 2 :
Mewujudkan Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
IV- 4
NO.
TUJUAN
I.
Mengembangkan dan Meningkatkan Pelayanan Publik
SASARAN 1. Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
STRATEGI a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
KEBIJAKAN Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1) Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat
2) Mendorong tumbuhnya inovasi, kreativitas, prakarsa dan penataan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan dan peran serta masyarakat dalam mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik c. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang berstandarisasi pelayanan 2. Meningkatnya Standarisasi Kerja Organisasi
Misi 3 : I.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas orgaisasi
Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara kontinyu Penyusunan standarisasi penyelenggaraan organisasi
Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Meningkatkan Akuntabilitas OPD
Meningkatkan kinerja OPD
a. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
IV- 5
NO.
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
b. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
Pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja
c. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi
RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018
IV- 6
