MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
Bab IV Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi 4.1 Rekapitulasi Anggaran Adapun jumlah total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Bengkayang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 2015 – 2019, baik berdasarkan sumber anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan swasta untuk kegiatan air limbah, kegiatan persampahan, kegiatan drainase dan kegiatan PHBS terkait sanitasi adalah sebesar Rp 174.219.000.000,00. Dengan
rincian
berdasarkan
sumber
anggaran
APBD
Kabupaten
Bengkayang sebesar Rp 79.755.000.000,00, sedangkan berdasarkan sumber anggaran APBD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp 14.050.000.000,00. Untuk anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp 48.252.000.000,00 dan untuk pendanaan yang
bersumber dari Non-Pemerintah yaitu Partisipasi pihak
Swasta/CSR diharapkan mencapai jumlah Rp 32.162.000.000,00. Sedangkan pendanaan yang bersumber dari Partisipasi Masyarakat sampai saat ini belum diperoleh, diharapkan dalam waktu dekat Kabupaten bisa mendapatkan partisipasi dari Masyarakat maupun dari Lembaga Donor. Penjelasan terperinci mengenai besarnya anggaran yang diperlukan berdasarkan sumber anggarannya dapat di lihat pada Tabel 4.1 yang berisi Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran (APBD Kabupaten Bengkayang, APBD Provinsi, APBN, Partisipasi Swasta dan Partisipasi Masyarakat) di bawah ini.
POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 1 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
Tabel 4.1. Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran Rp. 1 Juta No.
Sumber
Total
Tahun Anggaran
Anggaran
A.
Anggaran Pemerintah
1
APBD Kab/Kota
5,690.00
21,756.00
24,293.50
14,969.50
13,046.00
79,755.00
2
APBD Provinsi
1,590.00
3,140.00
3,140.00
3,090.00
3,090.00
14,050.00
3
APBN
0.00 7,280.00
4,438.00 29,334.00
21,938.00 49,371.50
16,438.00 34,497.50
5,438.00 21,574.00
48,252.00 142,057.00
Jumlah A
2015
2016
2017
2018
2019
B.
Non-Pemerintah
1
CSR Swasta
755.00
2,615.00
3,649.00
13,098.50
12,044.50
32,162.00
2
Masyarakat
0.00 755.00
0.00 2,615.00
0.00 3,649.00
0.00 13,098.50
0.00 12,044.50
0.00 32,162.00
8,035.00
31,949.00
53,020.50
47,596.00
33,618.50
174,219.00
Jumlah B Total (A + B)
Berdasarkan besarnya setiap kegiatan memerlukan anggaraan untuk pembiayaan program dan kegiatannya selama 5 (lima) tahun dari 2015 - 2019, diketahui bahwa kegiatan air limbah adalah sektor yang memerlukan pendanaan terbesar mencapai Rp 95.981.000.000,00, sedangkan untuk sektor PHBS terkait sanitasi adalah yang terendah dengan angka mencapai Rp 9.420.000.000,00. Adapun penjelasan rinci besarnya Rekapitulasi Anggaran yang diperlukan untuk setiap jenis kegiatan (biaya air limbah, biaya persampahan, biaya drainase, dan biaya PHBS terkait sanitasi) dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini. Tabel 4.2. Rekapitulasi Anggaran Per Sektor Sanitasi X Rp. 1 Juta No.
Uraian
Tahun Anggaran
Total Anggaran
1
Kegiatan Air Limbah
1,410.00
20,175.50
22,281.50
29,612.50
22,501.50
95,981.00
2
Persampahan
2,175.00
4,458.50
24,144.00
11,728.50
4,972.00
47,478.00
3
Drainase
3,630.00
5,145.00
4,395.00
4,035.00
4,135.00
21,340.00
4
PHBS
820.00
2,170.00
2,200.00
2,220.00
2,010.00
9,420.00
8,035.00
31,949.00
53,020.50
47,596.00
33,618.50
174,219.00
Jumlah
2015
2016
POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
2017
2018
2019
Halaman 2 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG 4.2
2014
Rencana Anggaran Pemerintah
4.2.1 APBD Kabupaten Bengkayang Berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Bengkayang yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, 2015 – 2019, diketahui bahwa sektor air limbah membutuhkan pendanaan sebesar Rp 43.374.000.000,00. Dari besaran angka tersebut, pada tahun 2015 diperlukan Rp 1.410.000.000,00 yang sebahagian besar dananya akan digunakan untuk membiayai program prioritas kegiatan stimulan jamban keluarga pada 5 (lima) desa di 5 (lima) kecamatan yaitu Desa Bani Amas dan Setagi di
Kecamatan Bengkayang, Desa Suka Maju di Kecamatan Sungai
Betung, Desa Samalantan di Kecamatan Samalantan, Desa Sekida di Kecamatan Jagoi Babang dan Desa Sungai Duri di Kecamatan Sungai Raya. Pada tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan yang signifikan pada pendanaan untuk kegiatan air limbah, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan pendanaan yang cukup besar antara lain penyusunan masterplan sistem air limbah skala kabupaten, melanjutkan
kegiatan
stimulan
jamban
keluarga
diseluruh
Kabupaten
Bengkayang pada 17 (tujuhbelas) kecamatan, kegiatan penyusunan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan persiapan untuk pembangunan IPLT meliputi Studi Amdal, sosialisasi dan kampanye serta pembebasan lahan. Selain itu persiapan untuk pembangunan IPAL Industri Rumah Tangga di 3 (tiga) kecamatan
yaitu
Kecamatan
Jagoi
Babang,
Kecamatan Sungai
Raya,
Kecamatan Bengkayang), IPAL Komunal Ternak di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Tujuh Belas dan Kecamatan Jagoi Babang, dan IPAL Rumah Potong Hewan di Kecamatan Bengkayang serta IPAL Pasar Ikan di Kecamatan Sungai Raya meliputi kegiatan sosialisasi, studi UKL/UPL, pembentukan KSM untuk pengelola, pelatihan bagi pengurus KSM, penyusunan DED maupun pembebasan lahan. Sedangkan pada tahun anggaran 2017 untuk kegiatan air limbah dilakukan pembangunan IPAL Industri Rumah Tangga, IPAL Ternak, IPAL POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 3 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
Rumah Potong Hewan, IPAL Pasar Ikan, serta pelaksanaan kegiatan Snitasi sekolah/Pondok Pasantren, yang meliputi kegiatan pembangunan sarana air bersih
dan
sanitasi
di
lingkungan
sekolah
tersediri
dari
penyediaan/pembangunan sarana air bersih dan CPTS serta penyediaan sarana pembuangan sampah/tong sampah di sekolah dengan menargetkan setiap sekolah dasar
di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang dapat
direalisasikan setiap tahunnya. Meskipun demikian masih tetap dilakukan usahausaha agar kabupaten mendapatkan pendanaan dari luar APBD Kabupaten untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga meringankan beban kabupaten. Adapun penjelasan rinci besarnya Rekapitulasi APBD Kabupaten Bengkayang yang diperlukan untuk setiap jenis kegiatan (biaya air limbah, biaya persampahan, biaya drainase, dan biaya PHBS terkait sanitasi) dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini. Tabel 4.3. Rekapitulasi APBD Kabupaten Bengkayang X Rp. 1 Juta No.
Uraian
Tahun Anggaran
Total Anggaran
1
Kegiatan Air Limbah
1,410.00
13,937.50
15,743.50
5,797.00
6,486.00
43,374.00
2
Persampahan
1,420.00
2,738.50
4,190.00
5,102.50
2,600.00
16,051.00
3
Drainase
2,330.00
3,770.00
3,020.00
2,710.00
2,810.00
14,640.00
4
PHBS
530.00
1,310.00
1,340.00
1,360.00
1,150.00
5,690.00
5,690.00
21,756.00
24,293.50
14,969.50
13,046.00
79,755.00
Jumlah
2015
2016
2017
2018
2019
4.2.2 APBD Provinsi Kalimantan Barat Untuk pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2015 – 2019 Kabupaten Bengkayang mendapat alokasi dana sebesar Rp 14.050.000.000,00. Untuk kegiatan air limbah adalah dalam kegiatan pembangunan MCK++ sebanyak 8 (delapan) unit masing-masing 2 (dua) unit setiap tahunnnya, mulai dari tahun 2016 – 2019. Sedangkan untuk kegiatan persampahan tidak mendapatkan alokasi dana sama sekali. POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 4 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
Pada kegiatan drainase yaitu pembangunan saluran drainase primer untuk
5
(lima)
tahun
anggaran
diperoleh
pendanaan
sebesar
Rp
6.600.000.000,00, yang akan digunakan untuk pembangunan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk kegiatan PHBS terkait sanitasi untuk 5 (lima) tahun anggaran mendapatkan pendanaan sebesar Rp 1.450.000.000,00 meliputi kegiatan menciptakan kebutuhan (demand creation), kegiatan peningkatan penyediaan sanitasi (supply Improvement), kegiatan menciptakan lingkungan yang kondusif (enabling environment) maupun kegiatan penyuluhan PHBS dan pembuatan media PHBS terkait sanitasi. Pada Tabel 4.4 di bawah ini berisi penjelasan rinci mengenai rekapitulasi APBD Provinsi yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tabel 4.4. Rekapitulasi APBD Provinsi Kalimantan Barat X Rp. 1 Juta Uraian No. 1
Kegiatan Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
4
PHBS Jumlah
Tahun Anggaran 2015
2016
2017
2018
2019
Total Anggaran
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,300.00
1,350.00
1,350.00
1,300.00
1,300.00
6,600.00
290.00
290.00
290.00
290.00
290.00
1,450.00
1,590.00
3,140.00
3,140.00
3,090.00
3,090.00
14,050.00
4.2.3 APBN Kabupaten Bengkayang untuk tahun anggaran 2016 – 2019 mendapatkan alokasi pendanaan dari APBN totalnya sebesar Rp 48.252.000.000,00. Dari jumlah tersebut, kegiatan air limbah memperoleh Rp 25.552.000.000,00 yang akan dipergunakan untuk pembangunan MCK ++ sebanyak 20 (duapuluh) unit, pembangunan IPAL Komunal/Tangki Septik sebanyak 4 (empat) unit dan pembangunan 1 (satu) unit IPLT.
POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 5 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
Untuk kegiatan persampahan diperoleh sebesar Rp 22.700.000.000,00, yang akan digunakan untuk pembangunan fisik TPS system Controll Landfill di Desa Makmagan Kecamatan Lumar, beserta pengadaan alat berat seperti Bulldozer dan excavator, dan dilanjutkan dengan pembangunan TPST 3R. Sedangkan
untuk
kegiatan
drainase
dan
PHBS
terkait
sanitasi
tidak
mendapatkan alokasi pendanaan. Meskipun sesungguhnya Kabupaten Bengkayang sudah dapat dipastikan mendapatkan dana PAM STBM tahun anggaran 2015 untuk kegiatan PHBS terkait Sanitasi karena telah memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan, namun akhirnya tidak jadi mendapatkan dana tersebut karena informasi dari Kementerian Kesehatan dana tersebut dipindahkan ke Kabupaten Landak yang menempati posisi 110 di Nawasis untuk kegiatan Studi EHRAnya, dan berhasil dengan sukses menggeser Kabupaten Bengkayang yang menempati posisi rangking 1 nasional dari 123 kabupaten/kota seIndonesia pada kegiatan Studi EHRA. Tabel 4.5 berikut ini, berisi penjelasan terperinci mengenai rekapitulasi APBN dan PHLN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.5. Rekapitulasi APBN X Rp. 1 Juta No.
Uraian
Tahun Anggaran
Total Anggaran
1
Kegiatan Air Limbah
0.00
4,438.00
4,438.00
12,238.00
4,438.00
25,552.00
2
Persampahan
0.00
0.00
17,500.00
4,200.00
1,000.00
22,700.00
3
Drainase
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
PHBS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,438.00
21,938.00
16,438.00
5,438.00
48,252.00
Jumlah
4.3
2015
2016
2017
2018
2019
Rencana Anggaran Non-Pemerintah
4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D
POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 6 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
Sampai saat ini memang belum dapat dipastikan nama-nama perusahaan yang akan berpartisipasi dalam pendanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bengkayang. Namun Pokja sudah melakukan pemetaan, hanya belum dapat direalisasikan pada saat penyusunan dokumen MPS ini harus difinalkan. Potensi pendanaan dari pihak swasta dan BUMD/N sebenarnya cukup besar, tapi karena keterbatasan Pokja hal tersebut belum dapat dicantumkan di dalam dokumen ini. Diharapkan dengan berjalannya waktu, sesegera mungkin Kabupaten Bengkayang mendapatkan pihak Swasta yang berkomitmen untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dibidang sanitasi. Berikut ini Tabel 4.6 yang berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan swasta untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tabel 4.6. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta X Rp. 1 Juta No.
Uraian
Tahun Anggaran
Total Anggaran
1
Kegiatann Air Limbah
2015
0.00
300.00
600.00
10,077.50
10,077.50
21,055.00
2
Persampahan
755.00
1,720.00
2,454.00
2,426.00
1,372.00
8,727.00
3
Drainase
0.00
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
4
PHBS
0.00
570.00
570.00
570.00
570.00
2,280.00
755.00
2,615.00
3,649.00
13,098.50
12,044.50
32,162.00
Jumlah
2016
2017
2018
2019
4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat Demikian pula untuk pendanaan sanitasi yang bersumber dari kontribusi masyarakat maupun lembaga donor, sampai saat ini, dukungan pendanaan dari Masyarakat masih belum Pokja dapatkan, sampai dokumen MPS ini difinalkan belum ada bukti hitam diatas putih, terjadinya kesepakatan. Walaupun pada prakteknya Pokja sudah menerima kesanggupan dari Wahana Visi Indonesia untuk berperan aktif pada kegiatan-kegiatan sanitasi dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang, contohnya seperti di Kecamatan Sungai Betung untuk kegiatan jamban keluarga untuk dapat
POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 7 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
mencapai Daerah Bebas Buang air Besar Sembarangan/ODF, maupun pada kegiatan pendidikan anak usia dini. Tabel 4.7 berikut ini berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tabel 4.7. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat X Rp. 1 Juta No.
Uraian
1
Kegiatan Air Limbah
2
Tahun Anggaran 2015
2016
2017
2018
2019
Total Anggaran
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Persampahan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
Drainase
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4
PHBS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah
4.4
Antisipasi Funding-Gap Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Bengkayang mengalami kesenjangan dalam pendanaan atau Funding Gap. Hal ini dapat terjadi karena jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia atau kebutuhan pendanaan lebih besar daripada kemampuan pendanaan. Kondisi Funding Gap Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun anggaran dari 2015 – 2019 total mencapai angka sebesar Rp 94.464.000.000,00 atau rata-rata mencapai 54,22%. Dengan rincian pada tahun 2015 sebesar 29,18%, pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 31,90%, kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan lagi sebesar 54,18%, tahun 2018 juga terjadi peningkatan sebesar 68,55% dan tahun 2019 baru menurun 7,36% dari tahun 2018 yaitu sebesar 61,19%. Penjelasan lebih terperinci mengenai Funding Gap dapat kita lihat pada Tabel 4.8 berikut ini.
POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 8 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
Tabel 4.8. Funding Gap APBD Kabupaten Bengkayang X Rp. 1 Juta No.
Uraian
Tahun Anggaran 2015
2016
2017
2018
2019
Total Anggaran
1
Kebutuhan Pendanaan
8,035.00
31,949.00
53,020.50
47,596.00
33,618.50
174,219.00
2
Kemampuan Pendanaan
5,690.00
21,756.00
24,293.50
14,969.50
13,046.00
79,755.00
3
Selisih (Rp)
2,345.00
10,193.00
28,727.00
32,626.50
20,572.50
94,464.00
4
Selisih (%)
29.18
31.90
54.18
68.55
61.19
54.22
Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya kesenjangan dalam pendanaan atau Funding Gap adalah menggali sumbersumber pendanaan lain yang potensial yang selama ini belum pernah digali untuk dapat mendanai kegiatan sanitasi. Dari kajian literatur, wawancara dengan beberapa pejabat berwenang, dan pengamatan langsung di lapangan, terungkap bahwa kendala utama untuk mengakses sumber pendanaan sanitasi dan tidak berjalannya mekanisme untuk mengaksesnya di antaranya adalah: 1. Aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan selalu menjadi perbincangan pada
semua
tingkat
pemerintahan,
karena
sebetulnya
tidak
ada
kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi penanggung jawab utama terkait tugas melaksanakan pembangunan sanitasi. Seringkali, terjadi saling klaim di antara K/L yang memiliki program pembangunan sanitasi terkait kegiatan yang telah dilakukannya, sungguhpun dampaknya belum signifikan. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antar lembaga dan/atau institusi seringkali membuat duplikasi pembiayaan dan alokasi program. 2. Aspek perencanaan penganggaran. Sektor sanitasi masih memiliki kendala
berkaitan dengan persaingan internal diantara K/L kunci yang memiliki program pembangunan sanitasi. Hampir di semua K/L, sanitasi belum menjadi isu prioritas yang dapat disejajarkan dengan sektor lainnnya. Ini diperparah dengan belum meratanya pemahaman aspek sanitasi di kalangan POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 9 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
pejabat K/L kunci, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah. Padahal, sebenarnya masih cukup banyak sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan jika mekanismenya dijalankan dengan benar. Berikut adalah gambaran umum sumber pendanaan : 1. Pemerintah Pusat. Tidak dapat dimungkiri bahwa sumber dana terbesar adalah APBN (Belanja K/L), transfer pusat ke daerah (DAK/DAU dan Dana Bagi Hasil), dan hibah dari Pemerintah Pusat baik yang berasal dari APBN maupun dari donor (Hibah dan Pinjaman). Di tingkat pusat, Dana Khusus seperti KUR
dan
Dana
Bergulir,
merupakan
sumber
pendanaan
yang
memerlukan peraturan khusus Pemerintah dalam implementasinya. Sedangkan Dana Dekon dan Tugas Perbantuan yang banyak ditransfer dari K/L ke provinsi akan menjadi sumber dana provinsi. 2. Pemerintah Provinsi. Selain Dana Instansi Vertikal, Dana Hibah Provinsi (Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dan Dana Dekon/TP menjadi sumber pendanaan potensial. Meskipun potensial, mengakses dana-dana provinsi harus melalui proses koordinasi dan sinkronisasi program yang cukup intensif. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota. Di tingkat Pemerintah Daerah, sebenarnya banyak sumber dana yang dapat dieksploitasi dari APBD. Namun demikian, hanya sedikit yang dapat mengaitkannya dengan mekanisme yang berlaku, sehingga potensinya belum dioptimalkan. Selain dana yang berasal dari Belanja Modal masing-masing SKPD, Pemda dapat menggunakan dana penyertaan modal atau investasi mereka pada perusahaan-perusahaan daerah. Selain itu, sumber dana yang sangat potensial tetapi masih sedikit dimanfaatkan oleh Pemda dalam pembangunan sanitasi, adalah Sisa Lebih Penggunaan Angaran (SILPA)
dan
Dana
Cadangan.
Kedua
sumber
dana
tersebut
mempersyaratkan adanya persetujuan DPRD untuk bisa diakses. Sumber POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 10 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
lain yang potensial namun masih belum banyak dimanfaatkan adalah Pinjaman Daerah. Sebabnya adalah pengalaman buruk di masa lalu dan masih dipandang belum cocok untuk pembiayaan sektor sanitasi (kecuali persampahan). Sumber pendanaan lain yang cukup potensial namun nilainya kecil adalah Kredit Mikro, dari lembaga perbankan maupun institusi yang dibentuk Pemda seperti BKK. Pembentukan Dana Pembangunan berbasis masyarakat dan pembentukan pola pengelolaan keuangan SKPD melalui BLUD juga merupakan salah satu sumber potensial. Hibah, baik dari pusat (penerusan pinjaman maupun hibah) dan hibah dari donor yang langsung diberikan pada masyarakat melalui LSM juga cukup berpotensi. Sementara itu, partisipasi sektor swasta untuk membiayai sanitasi masih terbatas pada subsektor persampahan, dan biasanya terbatas pada yang berskala besar. Sedangkan hibah dari swasta yang termasuk dalam skema CSR masih sulit diwujudkan. Kalaupun ada, nilainya kecil. Dengan beragam kendala yang ada di berbagai tingkat pemerintahan, maka Pemerintah harus memberikan dukungan pada sektor sanitasi untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan potensial tersebut. • Dukungan Pemerintah Pusat. Dukungan Pemerintah Pusat harus memastikan
bahwa
mekanisme
untuk mengakses
setiap sumber
pendanaan bisa berjalan sebagaimana mestinya, khususnya dalam bentuk reformasi kebijakan penggunaan DAK dan Dana Dekon/TP. Sehingga mekanisme untuk mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut mempertemukan kebijakan top down dengan bottom up. Hal lain yang harus dilakukan Pemerintah Pusat adalah meningkatkan sistem perencanaan anggaran sanitasi, memfasilitasi Pemda dalam penggunaan Dana
SILPA
dengan
memberikan
peraturan
tambahan
petunjuk
penggunaannya, memfasilitasi Pemda dalam pelaksanaan PPP atau partisipasi
swasta
di
daerah,
dan
memfasilitasi
Pemda
dalam
pembentukan BLUD. POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 11 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
• Dukungan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi atas sinkronisasi pengadministrasian program kegiatan provinsi dengan Pemda, dan bekerja sama dengan Pemda mencari peluang membiayai kegiatan sanitasi berskala regional. Dukungan Pemerintah Provinsi adalah memfasilitasi Pemda dalam pembangunan non-fisik dengan mengunakan Dana Dekonsentrasi dan Instansi vertikal. • Dukungan Pemerintah Daerah. Dukungan Pemda adalah dalam hal penyusunan perencanaan anggaran sanitasi dengan memasukkan isu sanitasi ke dalam setiap dokumen perencanaan, menggunakan sumber dana potensial seperti SILPA dan Dana Cadangan untuk keperluan pembangunan sanitasi, melakukan advokasi multistakeholder yang lebih intensif guna mendukung perencanaan penganggaran sanitasi di dalam APBD. Hal lain yang harus dilakukan Pemda adalah mengaitkan aspek sanitasi pada program dan kegiatan yang lebih luas. Dari sisi penerimaan, Pemda diharapkan dapat melakukan optimalisasi peluang pendanaan hibah, baik dari Pemerintah maupun swasta, dan optimalisasi peluang retribusi dan pajak. Tak kalah pentingnya adalah optimalisasi peluang mendapatkan dana DAK dan program RPIJM PU agar dapat mendesain program multitahun sanitasi. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penyebab belum oprimalnya pemanfaatan sumber-sumber
pendanaan
potensial
bagi
pembangunan
sanitasi.
Sementara itu, sumber pendanaan paling potensial sanitasi masih dari APBN dan APBD. Walaupun cukup banyak sumber pendanaan potensial, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal dan sulit diakses. Dengan sedikit inovasi dan terobosan, bukan tidak mungkin sumber pendanaan tersebut dapat diakses oleh Pemda. Sumber pendanaan yang dimaksud adalah SILPA, Dana Cadangan, Pinjaman Daerah, Hibah, dan KPS. Dalam jangka pendek, saran bagi pemangku kepentingan dalam mengakses sumber pendaanaan bagi sanitasi adalah, (1) melakukan POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 12 Bab IV
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BENGKAYANG
2014
advokasi terstruktur dan multistakeholder; (2) secara bersama-sama (Pemerintah Pusat dan Daerah) meningkatkan belanja sanitasi hingga 2– 3 kali lipat dari realisasi saat ini dalam waktu 3 tahun ke depan; dan (3) secepatnya
mengimplementasikan
penggunaan
SPM,
karena
implikasinya luas. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Kota, adalah menggunakan potensi pendapatan dari pajak, terutama PBB untuk disisihkan sebagian guna membiayai pembangunan sanitasi. Kemudian disarankan Pemda mulai melakukan penjajagan atas pembentukan BLUD, dana pembangunan berbasis masyarakat, serta mengaitkan alokasi dana perimbangan terutama DAK, DAU, dan Dana Bagi Hasil dengan realisasi belanja sanitasi.
Dalam hal ini Pokja PPSP Kabupaten Bengkayang masih berkoordinasi dengan berbagai pihak agar dapat mengatasi funding gap yang terjadi dalam implementasi kegiatan sanitasi nantinya.
POKJA PPSP Kabupaten Bengkayang 2014
Halaman 13 Bab IV
