Bab IV Penutup
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN. 1. Pengaturan negara hukum di dalam tiap UUD terdapat perbedaan terutama perumusan dalam UUD 1945 dengan UUD 1945 amandemen. Pengaturan negara hukum dalam UUD 1945 di atur dalam penjelasan umum yang dirumuskan negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat). Pengaturan negara hukum perbedaan
dalam
pendapat
Penjelasan
karena
ada
tersebut
menimbulkan
beberapa
pihak
yang
mengatakan bahwa Penjelasan UUD 1945 bukan bagian dari UUD 1945 karena tidak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun pihak lain mengatakan bahwa penjelasan tersebut sah karena telah dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 dan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 setelah dilampirkan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun pengaturan negara hukum dalam Konstitusi RIS 1945 digunakan rumusan Republik Indonesia Serikat yang merdeka berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Rumusan yang hampir sama digunakan oleh UUDS 1950. Dalam UUDS 1950 dinyatakan bahwa Republik Indonesia yang merdeka berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Sedangkan dalam UUD NRI 1945 negara 329
Bab IV Penutup
hukum dirumuskan dengan kalimat negara Indonesia adalah negara hukum. Pengaturan negara hukum dalam Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 amandemen lebih memberikan kejelasan karena diatur dalam batang tubuh. Selain hal tersebut pemgaturan ketiga UUD tersebut menunjukkan bahwa negara hukum yang lebih netral dibandingkan dalam UUD 1945. Netral dalam arti bahwa negara hukum yang terdapat dalam Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 amandemen merupakan konsep yang menggabungkan unsur yang terdapat diantara konsep rechtstaat maupun rule of law. 2.
Konsep negara hukum yang terdapat dalam UUD 1945
maupun UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum sebagaimana konsep rechtsstaat maupun konsep rule of law, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila. Hal ini dikarenakan konsep negara hukum Pancasila lahir bukan karena adanya perlawanan terhadap absolutisme yang dilakukan oleh penguasa atau raja, melainkan lahir karena adanya keinginan bangsa Indonesia terbebas dan imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Selain hal tersebut kata rechtsstaat yang terdapat di dalam penjelasan UUD 1945 juga tidak identik dengan konsep rechtsstaat yang terdapat di negara-negara civil law. Kata rechtsstaat tersebut adalah istilah saja yang digunakan untuk menyebutkan istilah negara hukum di dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa istilah negara hukum dlm negara-negara civil law digunakan istilah rechtsstaat, dlm 330
Bab IV Penutup
negara anglo saxon digunakan istilah rule of law, dinegara sosialis digunakan istilah socialist legality dan di negara-negara Islam digunakan istilah siyasah diniyah. Kecenderungan digunakan istilah rechtsstaat dikarenakan adanya pengaruh dari penjajahan Belanda yang menggunakan istilah rechtsstaat dalam negara hukumnya. Sehingga konsep negara hukum Pancasila Yang juga bercirikan atau berlandaskan kepada identitas dan karakteristik yang terdapat dalam falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan. Selain itu negara hukum Pancasila juga merupakan negara hukum yang prismatik yaitu negara hukum yang menggabungkan antara konsep rechtsstaat maupun konsep rule of law. 3. Meskipun negara hukum Pancasila merupakan negara hukum prismatik. Namun unsur-unsur negara hukum Pancasila menurut UUD 1945 pra dan pasca amandemen terdapat perbedaan. Dalam UUD 1945 terdapat sepuluh unsur negara hukum Pancasila sedangkan dalam UUD 1945 amandemen terdapat dua belas unsur negara hukum Pancasila. Perbedaan tersebut terletak pada unsur impeachment dan peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi). Sehingga dalam unsur-unsur negara hukum Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Supremasi hukum (supremacy of law), (3) Pemerintahan berdasarkan hukum (4) Demokrasi; (5) Pembatasan kekuasaan negara; (6) Pengakuan dan perlindungan HAM; (7) Persamaan di depan hukum (equality before the law); (8) Kekuasaan kehakiman yang bebas dan 331
Bab IV Penutup
merdeka; (9) Peradilan tata usaha negara; dan (10) Negara kesejahteraan (welfare state); Adapun unsur negara hukum Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 amandemen adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Supremasi hukum (supremacy of law), (3) Pemerintahan berdasarkan hukum (4) Demokrasi; (5) Pembatasan kekuasaan negara; (6) Pengakuan dan perlindungan HAM; (7) Persamaan di depan hukum (equality before the law); (8) Impeachment (Pemakzulan) (9) Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka; (10) Peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi); (11) Peradilan tata usaha negara; dan (12) Negara kesejahteraan (welfare state); Walaupun demikian unsur-unsur negara hukum Pancasila dalam UUD 1945 lebih bercirikan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, namun setelah adanya amandemen UUD 1945 nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam unsur negara hukum Pancasila berdasarkan UUD 1945 amandemen secara perlahan-lahan mulai terkikis oleh faham-faham dari barat yaitu individualisme dan liberalisme.
B. SARAN. Dari rangkuman kesimpulan diatas, maka penulis memberikan tiga rekomendasi atau saran mengenai permasalahan negara hukum Pancasila. Ketiga saran tersebut adalah: 1. Agar lebih memperjelas negara Indonesia adalah negara hukum maka penulis menyarankan agar rumusan negara hukum dalam 332
Bab IV Penutup
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 diubah menjadi Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis dan berkesejahteraan. 2. Agar dalam bernegara hukum, bangsa dan negara Indonesia kembali kepada falsafah Pancasila. Hal ini karena setelah adanya amandemen, negara hukum menurut UUD 1945 telah mulai mengikis keberadaan Falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Maka dengan itu diperlukan amandemen kelima dengan maksud memperkuat kedudukan Pancasila di dalam kehidupan bernegara terutama yang terkait dengan unsur-unsur negara hukum Pancasila. 3. Di negara hukum Pancasila, dalam hal kehidupan bernegara terutama dalam pembuatan hukum positif atau pembuatan peraturan perundang-undangan
harus
berlandaskan
kepada
nilai-nilai
staatsfundamentalnorm Pancasila yang merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Sehingga akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas. 4. Dalam tataran kehidupan bernegara baik pemerintah maupun rakyat Indonesia harus mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai dan unsur-unsur yang terkandung dalam negara hukum Pancasila dalam
setiap
kehidupannya.
Sehingga
akan
menghasilkan
masyarakat madani yang berkeadilan dan sejahtera.
333
