BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1.
Alasan kasasi Penuntut Umum, Judex Factie salah menerapkan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP karena terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan formil pengajuan kasasi dan persyaratan materiil yang mendasarkan pada alasan Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan kasasi yang lain mengenai subjek hukum yang dapat dipidana apabila yang menjadi pelaku tindak pidana adalah korporasi.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karawang dalam dakwaannya mendakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel sebagai badan hukum atau korporasi bukan Wang Dong Bing sebagai person, namun dalam putusannya Judex Factie menyatakan membebaskan Terdakwa Wang Dong Bing dari dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pada Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “apabila Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha”, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2.
Pertimbangan hukum Judex Juris menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap korporasi pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup telah sesuai dengan
93
94
Pasal 256 KUHAP jo Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan
Pasal
256
KUHAP,
apabila
Mahkamah
Agung
mengabulkan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg tanggal 28 Mei 2012 yang telah membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Karawang
Nomor
434/Pid.B/2011/PN.Krw tanggal 9 Februari 2012, konsekuensi selanjutnya berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yakni Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Isi dari amar putusan mengadili sendiri antara lain menyatakan Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah san meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan. Tindak pidana tersebut melanggar ketentuan Pasal 104 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Judex Juris dalam hal ini telah mendasarkan pada Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menghukum Terdakwa Wang Dong Bing selaku Kepala Bagian Umum yang mewakili PT Karwang Prima Sejahtera Steel dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
B. Saran Berdasarkan pada uraian-uraian yang disampaikan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:
95
1.
Penegak hukum khususnya bagi Hakim sebaiknya dalam mengkonstruksi sebuah putusan diharapkan lebih memahami dan teliti dalam menerapkan peraturan hukum dan perundang-undangan, terutama mengenai tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus pula. Tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus berbeda dengan tindak pidana biasa, sehingga diperlukan pemahaman lebih atas undang-undang tersebut.
2.
Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu tindak pidana khusus, harus lebih cermat dalam memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum dalam mengadili suatu perkara demi yang nantinya dapat membuat penumpukan perkara di Mahkamah Agung.
DAFTAR PUSTAKA Buku Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita. ___________. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group. Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy. 2010. Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML. Jakarta: Universitas Indonesia. Hasbullah F. Sjawie. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenada Media Group. Laden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana Buku II. Jakarta: Sinar Grafika. Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung: Citra Adiya Bakti. Mardjono Reksodiputro. 2007. Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia “dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group. Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Peradilan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. ________________. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti. Syahrul Machmud. 2012. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Teguh Prasetyo. 2013. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Tolib Setiady. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta. Wirdjono Prodjodikoro. 2009. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Jurnal Nigel South. 2014. “Green Criminology, Environmental Crime Prevention and the Gaps between Law, Legitimacy and Justice”. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. Ljubljana 65. April 2014. United Kingdom: University of Essex. Saur Oloan Hamonangan Situngkir. 2014. “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Kepabeanan Gula Tanpa Dokumen Impor dengan Terdakwa Dewi Alias Anya”. Jurnal Beraja Niti. Volume 3 Nomor 2. 2014. Samarinda: Universitas Mulawarman. Suhadi. 2012. “Mengenal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kawasan Sekaran untuk Masa Depan yang Lebih Baik”. Indonesia Journal of Conservation. Vol.1 No.1. Juni 2012. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Wallace P. Mullin and Christopher M. Snyder. 2007. “Corporate Crime”. Criminal Law and Economics. Volume 11. December 2007. United State of America. Skripsi Eric Tanjung. 2014. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara Nomor 518/Pid.B/2010/PN.YK)”. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Thesis Yunizon. 2010. “Implementasi Hukum Pidana Lingkungan dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Kementerian Lingkungan Hidup)” Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013
