BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
1. Kesesuaian hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap tulang kerangka untuk mengungkap identitas korban pembunuhan berencana terhadap Pasal 184 KUHAP adalah hasil pemeriksaan laboratorium forensik dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c. Meskipun merupakan hasil dari seorang ahli, hasil pemerksaan laboratorium forensik atau Visum et Repertum tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah keterangan ahli menurut Pasal 184 KUHAP. Namun hasil pemerksaan laboratorium forensik atau Visum et Repertum yang secara formil berbentuk sebuah tulisan berupa surat keterangan dari ahli dapat digolongkan kedalam alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c. Oleh karenanya, hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau visum et repertum dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP. 2. Kesesuaian hasil pemeriksaan laboratorium forensik dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan berencana membuktikan kesalahan terdakwa hingga dijatuhi pidana mati sesuai Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP dapat dilihat pada surat keterangan atau Visum et Repertum yang menyatakan bahwa tulang kerangka tersebut adalah tulang kerangka milik Rendi Hidayat. Melalui Visum et Repertum tersebut, hakim mengetahui bahwa Terdakwa, Dita Desmala Sari telah melakukan sebuah perbuatan yang berakibat membuat hilangnya nyawa orang lain sebagimana dimaksud dalam salah satu unsur pembunuhan berencana. Oleh karenanya, hakim menurut ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, Visum et Repertum maupun keterangan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa Terdakwa, Dita Desmala Sari secara yuridis telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan
86
87
pembunuhan berencana terhadap Rendi Hidayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair, dan kemudian menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa dengan pertimbangan non yiridis bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa kemudian sudah tidak ada lagi dikarenakan perbuatan keji yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak bisa ditoleransikan dan pidana mati bagi diri Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kiranya dapat memenuhi tujuan pemidanaan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keluarga Korban dan masyarakat yang telah diresahkan oleh perbuatan Terdakwa.
B. Saran
1. Kepada Penyidik Polri untuk hendaknya segera meminta bantuan kepada ahli untuk membuat Visum et Repertum terhadap peristiwa pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia yang kurang dikuasai oleh penyidik. Mengingat cara atau modus kejahatan yang diikuti dengan perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan khususnya pada bagian tubuh dan jiwa manusia membuat Visum et Repertum dapat lebih memberikan bukti yang maksimal dalam proses peradilan. Oleh karenanya, Demikian halnya terhadap Korban kejahatan yang menyangkut tubuh dan jiwa dan memerlukan Visum et Repertum. Terhadapnya untuk segera membuat Visum et Repertum dengan bantuan ahli. 2. Kepada Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana hendaknya harus benarbenar memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dari setiap
putusan
yang
akan
dijatuhkan.
Hakim
harus
benar-benar
memperhatikan setiap alat bukti yang diajukan. Terlebih ketika dihadapkan dengan perkara yang menyangkut pidana mati, Hakim harus benar-benar berhati-hati dalam mempertimbangkan perkara tersebut agar sesuai dengan kesalahan pelaku dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia
88
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana 1: Steelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Prenada Media Group. Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. Darwan Prints. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan. Djoko Prakoso. 1987. Masalah Pidana Mati. Jakarta: Bina Aksara
Frans Maramis, 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,Jakarta: Rajawali Pers. G.W Bawengan. 1989. Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Inetrogasi. Jakarta: Pradnya Paramita. Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju. Herkutanto. 2006. Visum et Repertum dan Pelaksanaannya. Jakarta: Ghalia. Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana: Komentar dari Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Lilik Mulyadi. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif ,Teoritis dan Praktik. Bandung: Alumni. M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
89
_______________. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Moch. Anwar. 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Njowito Hamdani. 1992. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. P.A.F Lamintang. 1985. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Bandung: Bina Cipta. Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. R. Abdussalam. 2006. Forensik. Jakarta: Restu Agung. R. Soeparmono, 2002. Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju. R. Soesilo. 1976. Ilmu Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan). Bogor: Politea. S.R Sianturi. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. Sutrisno Hadi. 1987. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. William G. Eckert. 1980. Introduction to Forensic Sciences. London: C.V Mosby Company. Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.Bandung: PT. Refika Aditama. Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
90
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Labotorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Rekruitmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/ 2010 Jurnal: D. A. Lopez. 2006. “Asian Gang Homicides and Weapons: Criminalistics and Criminology”. Journal of Gang Research/ Vol 13, Issue 4. California: California State University. Setyo Trisnadi. 2013. “Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”. Vol 5, No. 2, Juli-Desember 2013. Semarang: UNISSULA Press. V.R Dinkar. “Forensic Scientific Evidence: Problems and Pitfalls in India”. International Journal of Forensic Science & Pathology (IJFP) ISSN 2332287X.2015 Yunnie Sharon Pinontoan. 2016. “Visum et Repertum Sebagai Barang Bukti Pengganti Mayat”. Vol 4, No.2, Februari 2016. Manado: UNSRAT Press. Website: ICRC
Indonesia.2015.http://blogs.icrc.org/indonesia/ilmu-forensik-2/ pada Senin, 16 November 2015 pukul 13:24.
diakses
RSCM.2014.http://www.rscm.co.id/index.php?option=com_content&view=article &id=204 diakses pada Minggu 29 November 2015 pukul 17:23.
